Tim Gabungan Bongkar 8 Kios di Perguruan Al Itihadiyah Halaman 2
Kamis, 15 november 2018 nomor 1.812 tahun vii
RP3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
Walikota Tolak Tunda Penertiban Papan Reklame harianjurnalasia
HarianJurnalAsia
jurnalasia.com
Halaman 3
Polisi Gerebek Pesta Sabu di Wisma JR Resident Halaman 6
Tarif Listrik Tak Naik hingga Akhir 2019 Halaman 9 Dinilai Tak Eisien Rawan Penyelewengan
KPK Sorot Pengadaan Kartu Nikah Antara | Edgar Su PeMBuKaaN Ktt aseaN. Pemimpin negara-negara ASEAN berkumpul untuk berfoto bersama dalam upacara pembukaan KTT ASEAN ke-33 di Singapura, Selasa (13/11/2018).
Mitra Taksi Online Tak Perlu Gabung Koperasi
Jakarta | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meninjau ulang rencana pengadaan kartu nikah yang mulai diberikan akhir November 2018. KPK khawatir proyek kartu nikah karena alasan pembuatan yang murah justru tidak akan jadi efesien. “Maka sebaiknya dikaji dulu. Jawabanya yang disarankan sebenarnya ialah kembali menata status kependudukan di e-KTP saja, juga bisa,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Rabu (14/11). (Bersambung ke halaman 11)
Usul Bentuk Tim Independen Urus Suspend Jakarta | Jurnal Asia Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membolehkan mitra taksi online untuk tidak gabung koperasi. Hal ini akan diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan pengganti PM 108 tahun 2017. “Pertama, mitra kan bisa perorangan, bisa badan hukum. Artinya begitu cukup banyak koperasi ada, perorangan masih diberi kesempatan. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, UMKM masih bisa diakomodir,” ucap Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi, kepada wartawan di kantor Jasa Marga Gerbang Tol Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/11). Selain itu, ada beberapa hal lain yang
akan hadir dalam peraturan tersebut. Salah satunya soal standar pelayanan kepada penumpang taksi online. “Dalam rancangan yang baru. Kita lampiri standar pelayanan minimal. Itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mitra agar kendaraan layak (baik) aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang diberikan,” ucap Budi. Budi mengaku, peraturan baru tersebut melibatkan beberapa elemen lain seperti pengendara taksi online, sampai Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI). Dia pun masih memberi ruang bagi siapapun untuk memberi masukan. (Bersambung ke halaman 11)
“Pertama, mitra kan bisa perorangan, bisa badan hukum. Artinya begitu cukup banyak koperasi ada, perorangan masih diberi kesempatan.” Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi
Sekeluarga Dibunuh di Bekasi
4 Jasad Korban Diterbangkan ke Samosir Jakarta | Jurnal Asia Keempat jenazah korban pembunuhan sadis di Bekasi, akhirnya diterbangkan ke kampung halamannya di Pulau Samosir, Sumatera Utara, untuk dimakamkan. Sebelumnya, jenazah satu keluarga tewas korban pembunuhan tersebut disemayamkan di Gereja Lahai Roi, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (14/11). Suasana haru terlihat di aula Gereja Lahai Roi, tempat keempat jenazah tersebut disemayamkan. Para anggota keluarga dan kerabat berdatangan untuk mendoakan keempat korban pembunuhan, yakni Diperum Nainggolan (38), Maya Ambarita (37), Sarah Nainggolan (9), dan Arya Nainggolan (7). (Bersambung ke halaman 11)
Antara | Risky Andrianto
tiM Puslabfor Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah kios tempat perisitiwa pembunuhan satu keluarga, di kawasan Jatirahayu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (13/11/2018). Puslabfor Mabes Polri memeriksa sejumlah ruangan rumah milik satu keluarga yang tewas itu guna keperluan penyilidikan lebih lanjut.
Antara | Muhammad Adimaja Petugas Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan Kartu Nikah di kantor Kemenag, Jakarta. Kartu nikah direncanakan untuk menggantikan buku nikah karena maraknya pemalsuan buku nikah. Kartu ini akan segera diterbitakan pada akhir November mendatang.
Tergantung Strata
Pencairan Dana Kelurahan Berbeda-beda Jakarta | Jurnal Asia Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan alokasi dana kelurahan akan dicairkan pada 2019 nanti. Pencairannya, dipastikan akan berbeda antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya mengacu pada perbedaan strata dari kelurahan-kelurahan yang ada. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum merinci mekanisme pembagian dana kelurahan yang mencapai Rp3 triliun. “Nanti kami bahas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk alokasinya. Karena kan ada beberapa strata kelurahan. Antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya ada perbedaannya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (14/11). (Bersambung ke halaman 11)