Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 16 Agustus 2016

Page 1

Hal. 4

Hal. 9

Hal. 11

Driver Gojek Mogok Kerja

Nurhadi Akui Bantu Petinggi Lippo Grup

Gubernur Aceh Terbitkan Peraturan Cuti Hamil 6 Bulan

Hal. 8

Hal. 9

Hal. 18

Berjudi, Pria Usia 80 Tahun Dicambuk

Bahasa Indonesia Semakin Kalah dengan Bahasa Asing

Kenaikan Harga Properti Melambat

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 16 Agustus 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.156 Tahun V

Gejolak Paspor Ganda RI-Amerika

Arcandra Lengser dari Menteri ESDM Jakarta | Jurnal asia arcandra tahar akhirnya lengser dari posisi menteri eSDm. Hal ini terjadi pasca Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas terkait polemik kepemilikan paspor amerika Serikat (aS), milik arcandra. “Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi menteri ESDM,” ujar Mensesneg Pratikno dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (15/8). Pratikno mengatakan, keputusan ini diambil oleh Presiden Jokowi setelah menyimak dinamika yang ada. Presiden juga sudah mendapat­ kan informasi dari berbagai sumber. “Setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber,” kata Pratikno. Kemudian, lanjut Pratikno, presiden menunjuk Menteri Koor­ dinator (Menko) bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pelaksana tugas (Plt) sementara sampai ditunjuk

pengganti resmi Archandra. “Menunjuk saudara Luhut Binsar Panjaitan Menko bidang Ke ma ­ ritiman sebagai pelaksana tugas dan kewenangan Menteri ESDM sampai dengan diangkatnya Menteri ESDM deinitif,” tambah Pratikno. Namun, Pratikno enggan men­ jelaskan secara rinci alasan atau pertimbangan apa saja sehingga presiden memutuskan untuk mem­ berhentikan Arcandra. Pratikno hanya mengatakan keputusan diambil setelah mem­ pertimbangkan banyak hal. Dalam konferensi pers ini, Pra tikno didampingi oleh Jubir Kepresidenan Johan Budi. (Bersambung ke halaman 11)

Harga Gas di Sumut Tak Masuk Akal Jakarta | Jurnal asia Harga gas untuk industri di Indonesia saat ini dinilai masih terlalu mahal. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, harga gas yang dikenakan mencapai US$ 13,9 per MMBtu. “Di Sumatera Utara harga gas­ nya US$ 13,9 per MMBtu, tidak ma suk akal itu,” ungkap Menko Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pem­ bahasan harga Gas di kantornya, Jakarta, Senin (15/8). Data SKK Migas, gas harga di Jawa Timur sekitar US$ 8,01­8,05 per satu juta British Thermal Unit (MMBtu), Jawa Bagian Barat di kisaran US$ 9,14­9, 18 per MMBtu sedangkan harga untuk wilâyah Sumatera mencapai US$ 13,90­ 13,94 per MMBtu. Tentu ini jauh berbeda diban­ dingkan dengan harga gas di negara­ negara lain. Harga gas di Indonesia bahkan tiga kali lipat lebih mahal. Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan dan China, patokan harga gas hanya sekitar US$ 4­4,55 per MMBtu. Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan harga Gas Bumi. Pada Perpres tersebut diatur bahwa terdapat tujuh sektor yang akan mendapat rekomendasi potongan

harga. Ketujuh industri tersebut adalah industri baja, industri keramik, kaca, petrokimia, pupuk, oleochemical dan industri sarung tangan karet. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan gas merupakan kunci atas perkembangan industri. Sehingga menurutnya harus ada penambahan tiga sektor lain. Adalah pulp dan kertas, makanan dan minuman dan tekstil dan alas kaki. “Long list selalu lebih baik dari short list. Kami usul industri yang mendapatkan rekomendasi pe­ motongan harga menjadi 10,” ujar Airlangga. Menteri BUMN Rini Soemarmo menambahkan, penggunaan gas industri termasuk yang menguras biaya produksi, yaitu besarannya 30%. “Daya saing kita ke depan harus kita jaga. Indonesia selalu bergantung pada bahan mentah, ini yang membuat kita tidak kompetitif,” kata Rini. Sektor lain yang membutuhkan potongan harga gas adalah farmasi. Ini akan dikaji lebih. Lanjut dan diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat. “Kita tidak punya bahan baku obat­obatan, mungkin itu salah satu yang perlu ditambahkan,” te­ rangnya. (vv)

Indeks Saham Nama IHSG

tutup

Kurs Tengah

(-/+)

%

5320,561 ­56,630 ­1,050

Shanghai

3,125.20

74.53

2.44

Nikkei 225

16,869.56

­50.36

­0.30

Hang Seng 22,932.51

165.60

0.73

EURO STOXX 3,052.20

7.26

0.24

S&P Dowjones Nasdaq

2,184.50

4.25

0.19

18,568.00

45.00

0.24

4,813.50

9.25

0.19

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,121.00 10,031.01 14,636.49 16,960.23 1,691.70 12,943.05 3,251.41 1,593.87 9,422.20 4,157.83 9,738.74

Sidang Korupsi Dana Hibah dan Bansos

Gatot dan Mantan Kadis Kominfo Sumut Bersitegang Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma

meNteRI eSDm DIBeRHeNtIkaN. Mensesneg Pratikno (kiri) didampingi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi (kanan) memberikan keterangan pers terkait pemberhentian Menteri ESDM Arcandra Tahar dari jabatannya, di Jakarta, Senin (15/8).

9.081 Napi se-Sumatera Utara Dapat Remisi Kemerdekaan Termasuk Terkait Kasus Korupsi

Jurnal Asia | Ant: Fikri Yusuf

WaRGa binaan beraktivitas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Senin (15/8).

medan | Jurnal asia Sebanyak 9.081 narapidana (napi) di Sumatera Utara mendapat remisi di hari kemerdekaan, 17 Agustus 2016. Data tersebut dirilis oleh dirilis oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kanwil Kemenkuham Sumut). Kepala Kemenkuham Sumut, Marolan J Baringbing mengatakan dari seluruhnya mendapat remisi bebas sebanyak 406 orang."Seluruh mendapatkan remisi 9.081 orang. Sedangkan mendapatkan bebas sebanyak 406," sebut Marolan J Baringbing kepada wartawan, Senin (15/8) sore. Dia menjelaskan dari 9.081 orang dengan rincian, napi terjerat pidana umum (Pidum) 8.229 Orang. Dengan remisi umum (RU I) 7.854 orang dan remisi umum (RU II) atau langsung bebas 375 orang. "Untuk RU I mendapatkan pemotongan masa tahanan dari satu bulan hingga 6 bulan," jelasnya Sedangkan, remisi umum tindak pidana terkait PP 28 TAHUN 2006 sebanyak 243 Orang dengan perincian RK I sebanyak 231 orang. Untuk RK II atau bebas sebanyak 12 orang. (Bersambung ke halaman 11)

medan | Jurnal asia Mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho sempat berdebat dengan mantan Kadis Kominfo Sumut Asren Nasution di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (15/8). Perdebatan mereka saat Gatot membantah semua keterangan yang diberikan Asren, saat menjadi saksi dalam kasus korupsi dana hibah dan bansos tahun 2012 yang menjerat Gatot sebagai terdakwa. “Pertama anda bilang sama majelis hakim ada 2 lembaga yang memenuhi mekanisme, selanjutnya sama jaksa 76 lembaga. Mana pernyataan anda yang benar,” tanya Gatot. Menjawab pertanyaan itu, Asren mengklarifikasi jawabannya. Ia menyebutkan, jika sebelum 12 Juli 2012 ada dua lembaga yang terdaftar menerima hibah. Keduanya itu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut dan SPS Sumut. Keduanya sudah tertuang di APBD. Selanjutnya masuk 76 proposal. Mereka belum tertuang di APBD. Dari 76 lembaga yang mengajukan proposal, 40 lembaga dinilainya layak menerima dana hibah. Merasa tak puas dengan jawaban Asren, Gatot kembali melemparkan pertanyaan. “Lantas, jika menurut saudara saksi (red_Asren) ke 40 lembaga itu layak menerima, kenapa tidak anda rekomendasikan? Padahal saat itu masih tugas anda sebagai Kadis Kominfo,“ Gatot membantah. Asren menilai, berhubung PWI dan SPS sudah tertuang dalam penerima hibah di APBD, maka ia tak berani lagi mengajukan lembaga penerima lainnya. “Kami kan sifatnya sebatas memberi masukan. Kami tidak punya kemampuan untuk memaksakan,” kata Asren. Ia juga menyebutkan, PWI dan SPS tidak melampirkan proposal pengajuan dana hibah. Padahal seharusnya syarat lembaga yang menerima dana hibah harus mengajukan proposal ke Pemprovsu. “Hanya dua lembaga itu yang tidak ada proposalnya, majelis. PWI dan SPS menerima dana hibah karena ada surat perintah dari Sekda atas nama Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang memerintahkan saya agar segera memproses kedua proposal tersebut,” ucap Asren. (Bersambung ke halaman 11)

Menpora Kecolongan, WN Prancis Nyaris Jadi Paskibra

Menyakitkan, Anak Saya Korban Diskriminasi! Gadis blasteran SundaPrancis Gloria Natapradja Hamel perwakilan Provinsi Jawa Barat batal turut serta dalam upacara pengukuhan Paskibraka di Istana Negara Jakarta.

Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma

meNPoRa Imam Nachrawi (tengah) bersama Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2016 yang akan bertugas dalam upacara Peringatan Detik­Detik Proklamasi HUT ke­71 RI berswa foto seusai upacara pengukuhan di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/8).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam kete­ rangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, mengatakan status kewarganegaraan Gloria masih ditelusuri di Kementerian Hukum dan HAM. “Status warga negaranya ma­ sih diminta keterangan oleh Men­

kumham, yang bersangkutan belum 18 tahun dan sejak kecil di Depok. Tinggal soal ayahnya yang warga negara Prancis,” katanya lagi. Imam Nahrawi mengatakan pi haknya khususnya Kedeputian Pe ngembangan Pemuda yang mengkoordinasi dan membawahi urusan Paskibraka hanya menerima keterangan dari hasil seleksi di setiap daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi. Ia menegaskan bahwa seluruh rekrutmen anggota Paskibraka yang kini telah seluruhnya berada di ibu kota dilakukan oleh setiap daerah. “Kami di Kemenpora sudah mene­ rima matang meskipun masing­ masing provinsi itu menerima 4

orang,” katanya lagi. Karena itu, sebagai bentuk ke­ hati­hatian, pihaknya kemudian meminta yang bersangkutan untuk bersabar sehingga terpaksa batal mengikuti upacara pengukuhan Paskibraka oleh Presiden Jokowi. “Sebagai bentuk kehati­ha­ tian kami minta kepada yang ber­ sangkutan untuk bersabar sebentar, kami koordinasi karena Paskibraka ini bukan berdiri sendiri harus koor­ dinasi dengan Garnisun atau TNI,” katanya pula. Menpora menambahkan, untuk sementara demi kehati­hatian Gloria tidak ikut dulu dalam acara pengu­ kuhan tersebut. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

maNtaN Gubernur Sumut yang menjadi terdakwa kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho (kanan) bersama mantan Kepala biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis (kanan), menjadi saksi saat menjalani sidang dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, Senin (15/8).

PeNGumumaN uNtuk memeriahkan perayaan HUT ke­71 Kemerdekaan Republik Indonesia, maka Harian Jurnal Asia tidak terbit pada Rabu (17/8). Koran akan hadir kembali seperti biasa, Kamis (18/8). Demikianlah pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pembaca, biro, wartawan, relasi dan langganan. (Red)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.