Hal. 4
Hal. 8
Hal. 11
Tunggakan Raskin di Sumut Capai Rp17,5 Miliar
Polisi Gerebek Kampung Bombay Tembung
Istri Eks Dirut Pelindo III Jadi Tersangka
Hal. 5
Hal. 9
Hal. 19
Soal PHK, Geber BUMN Minta Dewan Ingatkan PLN
DPP Golkar Tegur Aburizal Bakrie
Harga Cabai Merah Masih Pedas
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 16 November 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.233 Tahun V
Hari Ini Status Kasus Ahok Diumumkan Tak Dapat Dilapor Kembali
Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja
GELAR PERKARA DUGAAN PENISTAAN AGAMA. Suasana gelar perkara dugaan kasus penistaan agama di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/11). Gelar perkara dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan sejumlah ahli baik dari pihak pelapor maupun terlapor.
Jakarta | Jurnal Asia Status laporan dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait sambutan di Kepulauan Seribu, akan diumumkan hari ini, Rabu (16/11) siang. Tim Bareskrim Polri akan mengkaji hasil gelar perkara untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana atas dugaan penistaan agama, Selasa (15/11). “Insya Allah akan disampaikan hari Rabu, hasil rumusan dari tim penyidik berkaitan dengan status perkara status hukum apakah dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak itu besok. Waktu dan tempat akan kami sampaikan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rali Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gelar perkara Ahok dimulai pukul 09.20 WIB dan masih berlangsung hingga malam, selama 10 jam. Tim penyelidik sudah memaparkan keterangan saksi pelapor, keterangan ahli pelapor, ahli terlapor dan ahli dari Polri. Boy menyebut ada 7 orang ahli dari Polri yang hadir dalam gelar perkara. Sedangkan pihak pelapor membawa 6 ahli dan pihak terlapor yakni Ahok mengikutsertakan 5 orang ahli. “Pimpinan (gelar perkara) memberi 1 jam kepada ahli untuk menyampaikan hal-hal yang belum disebutkan dalam berita acara terdahulu. Saat ini sedang berlangsung,” sambungnya. Menurut Boy, gelar perkara rampung sekitar pukul 20.00 WIB malam. Setelah itu tim penyelidik termasuk Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto akan menelaah hasil gelar perkara. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham
Minta Laptop dan Tablet Rp1 Miliar
Nama
DPRD Medan Bodohi Rakyat Medan | Jurnal Asia Rencana pengadaan laptop dan tablet bagi anggota DPRD Medan, dengan nilai mencapai Rp 1 Miliar mendapat kritikan pedas. Betapa tidak, di tengah gonjangganjing perekonomian rakyat serta mahalnya harga pangan, infrastruktur yang kupak-kapik, pihak wakil rakyat dinilai tak punya rasa sensitivitas sosial dan terkesan mengada-ngada. Pemko Medan juga harus berani menolak permintaan tersebut, bila dirasa tidak pada tempatnya.
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
PRESIDEN Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kiri) menerima Duta Besar Luar Biasa Berkedudukan Penuh (LBBP) Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osama Mohammad Abdullah Alshuaibi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Kuota Haji Indonesia Tak Bertambah Jakarta | Jurnal Asia Penambahan kuota haji merupakan salah satu solusi untuk memangkas waktu tunggu ke berangkatan haji yang mencapai puluhan tahun di beberapa daerah. Namun, penambahan kuota haji tak bisa diberikan sembarangan oleh Pemerintah Arab Saudi. "Ini (penambahan kuota) tergantung populasi muslim di setiap negara," kata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Mohammed Al-Shuibi di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/11). Osama mengatakan, Pe merintah Arab Saudi tak bisa menambah kuota haji untuk beberapa negara dalam waktu dekat, karena ada renovasi di Masjidil Haram. Tetapi, Pemerintah Arab
Saudi akan mempertimbangkan penambahan kuota dalam jumlah kecil untuk membantu umat Muslim Indonesia melaksanakan haji. Itu pun bisa terealisasi setelah renovasi di Masjidil Haram di Mekah selesai diperkirakan dalam dua tahun. Setelah itu, kuota haji kembali normal. "Kuota haji akan kembali normal untuk setiap negara," kata Osama. Indonesia mengantongi kuota haji sebanyak 168.600 setahun. Angka ini terdiri dari 155.200 haji reguler dan 13.600 haji khusus. Kuota sebanyak itu belum mampu mengakomodasi minat Muslim Indonesia untuk berhaji. Hal ini terbukti dari daftar tunggu keberangkatan haji yang semakin lama. (Bersambung ke halaman 11)
Demikian tuding Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK). “Berdalih fasilitas laptop dan tablet diusulkan untuk mendukung kinerja menampung aspirasi warga. Sangat tidak logis, alasan yang diungkapkan sekterariat dan beberapa anggota DPRD, penyediaan laptop dan tablet sangat men desak direalisasikan, ang gota DPRD, sedang berusaha membodohi rakyat,” kata Sekretaris LAPK, Padian Adi kepada wartawan, Selasa (15/11). (Bersambung ke halaman 11)
Pilkada Siantar Diwarnai Money Politics Siantar | Jurnal Asia Badan Pengawas Pemilu (Ba waslu) Sumut menerima sejumlah aduan terkait pelaksanaan pilkada susulan Pematangsiantar yang akan digelar Rabu (16/11). Beberapa persoalan yang banyak diadukan, yakni adanya politik uang dengan modus pengumpulan formulir C6 (undangan memilh) warga yang ditukarkan dengan uang. "Itu langsung ditangani dan malam ini kami jajaran Panwas akan melakukan uji petik pengecekan C6 kepada warga. Dari situ akan kita ketahui apakah C6 sudah terdistribusi seluruhnya sehingga warga tahu besok ada pemungutan suara," kata Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Selasa (15/11). Selain laporan mengenai du gaan politik uang, Panwaslih juga mengantisipasi adanya aduan terkait keterlibatan PNS. Panwaslih Pematangsiantar, menurut Syafrida, telah merencanakan pertemuan dengan seluruh jajaran Pemkot Pematangsiantar untuk tetap menjaga netralitas PNS. "Kami sudah menjadwalkan
bertemu Sekda kota Pematangsiantar, kepala-kepala SKPD, eselon III, camat, dan lurah yang difasilitasi bapak Pj Wali Kota, akan kami sampaikan keterlibatan PNS adalah pelanggaran dan ada sanksinya. Nanti Pj Wali Kota juga akan menegaskan hal tersebut," ujar dia. Poldasu Terima Info Di lokasi terpisah, pihak kepolisian memastikan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Kota Pematang Siantar jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), aman terkendali. Tidak ditemukan aktivitas warga masyarakat yang ingin mengganggu kondusiitas di Siantar. “Tidak ada ribut, semua aman terkendali. Semuanya kondusif,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, Selasa (15/11) sore. Menurut Rina, Polda Sumut dan jajaran (Polres) terdekat telah mengerahkan kekuatan untuk fokus pengamanan Pilkada Siantar. Sejumlah pejabat utama Polda Sumut juga telah siaga di Kota Siantar untuk
mengawasi pelaksanaan pilkada agar berjalan aman dan lancar. “Tidak ada rusuh. Pak Kapolda (Sumut) juga besok ke sini (Siantar),” kata Rina yang mengaku sudah berada di Pematang Siantar. Disinggung soal adanya dugaan jual beli C6 (bukan undangan untuk memilih, melainkan sebagai salah satu sarana sosialisasi kepada para pemilih), Rina mengaku mendegar informasi tersebut. Dia memastikan pihaknya sedang melakukan penyelidikan sebagai langkah antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Memang informasi itu ada kita dengar dan sekarang sedang kita telusuri. Kita akan tetap berupaya pilkada ini berlangsung aman dan damai. Kita sudah lakukan langkahlangkah antisipasi (maksudnya kerusuhan),” tukasnya. Sementara ditanya tentang jumlah personel kepolisian yang ditempatkan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) pilkada Siantar, Rina belum bisa memastikan, karena belum memperoleh data akurat. (Bersambung ke halaman 11)
Pekerja Bayar Pajak Lebih Besar Ketimbang Pengusaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengkritik lewat data soal rendahnya kepatuhan wajib pajak orang kaya atau pengusaha, kalah jauh dibandingkan dengan kalangan pekerja. Hal itu tercermin dari realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pasal 25/26 tahun lalu yang hanya sebesar Rp8,26 triliun, lebih rendah dibandingkan setoran PPh pasal 21 yang dibayarkan
karyawan sebesar Rp114,48 triliun. Berdasarkan laporan terkini, hingga 31 Oktober 2016, penerimaan PPh 25/26 orang pribadi baru Rp4,81 triliun atau turun 5,9 persen dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini masih jauh di bawah penerimaan PPh Pasal 21 OP karyawan per 31 Oktober 2016 yang telah mencapai Rp90,64 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengungkapkan, rendahnya penerimaan pajak dari wirausaha, salah satunya, disebabkan oleh minimnya data pembanding penghasilan wajib pajak non karyawan. Sementara, mekanisme pelaporan pajak di Indonesia berdasarkan penilaian
sendiri (self-assesment) wajib pajak. “Misalnya, seseorang berusaha di Pasar Tanah Abang dan melaporkan omzetnya mencapai Rp5 miliar per tahun. Saya tahunya dia omzetnya Rp5 miliar darimana kalau tidak ada data yang menunjukkan bahwa dia itu omzetnya Rp5 miliar,” tutur Yon di kantornya, Selasa (15/11). Karakterisitik ini, lanjut Yon berbeda dengan PPh 21 yang data penghasilannya bisa diperoleh langsung dari kantor tempat wajib pajak bekerja. Sementara bagi pengusaha besar, lanjut Yon, sebagian pajaknya biasanya sujdah dipotong langsung melalui mekanisme PPh Final. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja
PETUGAS Dirjen Pajak melakukan sosialisasi mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty di gerai pelayanan tax amnesty di kawasan Pasar Baru, Jakarta. Gerai tersebut dibuka untuk mengajak dan mensosialisasikan program tax amnesty kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tutup
IHSG
5078,501
Shanghai
3,206.99
Nikkei 225
(-/+)
Kurs Tengah %
-37,240 -0,730 -3.39
-0.11 -0.03
17,668.15
-4.47
Hang Seng 22,323.91
101.69
0.46
EURO STOXX 3,036.10
-3.70
-0.12
S&P Dowjones Nasdaq
2,165.25
4.75
0.22
18,818.00
-4.00
-0.02
4,730.25
35.75
0.76
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,338.00 10,078.88 14,339.70 16,655.83 1,719.56 12,327.18 3,066.23 1,574.47 9,484.02 4,208.65 9,430.15
Polrestabes Medan Gelar Ops Zebra Medan | Jurnal Asia Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol T. Rizal Moelana menegaskan, pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran selama menggelar Operasi Zebra Toba 2016 yang dimulai hari ini, Rabu (16/11). “Setiap pelanggaran kita tindak tegas. Untuk itu setiap pengendara wajib mematuhi aturan dan melengkapi surat dan kelengkapan kendaraan,” tegas Kompol Rizal, Selasa (15/11). Dijelaskannya, Ops Zebra Toba dilaksanakan serentak seluruh jajaran Polda Sumut ini dimulai Rabu (16/11) dan berakhir Selasa (29/11) tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran para pengguna jalan. “Satlantas Polrestabes Medan siap melaksanakan kegiatan Ops Zebra yang razianya akan dilakukan secara acak atau berpindah-pindah lokasi di wilayah hukum Polrestabes Medan,” jelasnya. Kompol T Rizal Moelana mengimbau untuk setiap pengguna kendaraan supaya selalu tertib dalam berlalu lintas. Lengkapi administrasi dan kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, TNKB, isik kenderaan (spion, lampu utama dan lampu reting), juga gunakan helm sebagai alat pengaman kepala bagi pengguna kendaraan roda dua. “Pelaksanaan Operasi Zebra Toba dilakukan dengan lebih mengedepankan penindakan hukum terhadap pelanggar. Untuk itu kami mengharapkan peran serta masyarakat Kota Medan, agar kirannya dapat bekerjasama untuk menjadi pelopor keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang lain. (Bersambung ke halaman 11)
Bank Indonesia:
Pasar Keuangan Akan Penuh Ketidakpastian Jakarta | Jurnal Asia Bank Indonesia (BI) memprediksi pergerakan pasar keuangan dalam negeri masih sangat ditentukan oleh arah kebijakan presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Juda Agung mengatakan, dalam jangka pendek hasil pemilu yang di luar ekspektasi tersebut memberikan kejutan cukup signiikan bagi pasar keuangan domestik dan global. “Dampaknya memang dalam jangka pendek adalah bahwa inancial market agak shock atas terpilihnya Donald Trump, karena ini di luar ekspektasi. Investor masih menunggu program pemerintah baru AS,” ujar Juda dalam economic outlook 2017, Selasa (15/11). Efek kejut tersebut menurutnya merupakan respon pelaku pasar atas kabar kemenangan Trump yang bergulir sangat cepat sehingga sempat membuat pelaku pasar panik dan menarik dana-dananya keluar dari negaranegara emerging market termasuk dari Indonesia. Juda mengatakan terpilihnya Trump menjadi presiden AS memang tidak bisa dianggap sepele, terlebih diketahui taipan properti tersebut memiliki sejumlah rencana kebijakan ekonomi yang bersifat proteksionis yang berpotensi menghambat alur perdagangan dunia. “Februari tahun depan diharapkan ada kejelasan program dari Presiden AS terpilih. Tapi market akan hold dulu, sehingga kita lihat di inancial market akan penuh ketidakpastian,” ujarnya. (Bersambung ke halaman 11)