Pemko Optimis Turunkan Tingkat Kemiskinan
Tiga Resiko Perekonomian Global Bagi Indonesia
Hal. 5
Hal. 3
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Kamis, 17 Desember 2015
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
Pencegahan Terorisme Disarankan Dengan Lembut
Bankir Indonesia Paling Gelisah di Dunia
Hal. 9
info@jurnalasia.com
Hal. 16
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 962 Tahun IV
Indeks Saham Nama
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4483,453
74,280
1,680
SHAnGHAI
3,516.19
5.83
0.17
nIkkeI 225 19,049.91
484.01
2.61
HAnG SenG 21,701.21
426.84
2.01
eURO STOXX 3,244.21
2.70
0.08
2,043.41
21.47
1.06
DOwJOneS 17,524.91
156.41
0.90
43.13
0.87
S&P 500
nASDAq
4,995.36
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 14,050.00 10,110.40 15,372.12 21,143.16 1,812.85 11,547.17 3,259.87 1,617.86 9,487.98 4,707.28 9,992.19
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Pengamanan Natal dan Tahun Baru
Kapolri: Ada 13 Wilayah yang Jadi Prioritas
Jurnal Asia | Ant: Sigid kurniawan
SETyA NOVANTO DINyATAKAN BERHENTI. (kirikanan) ketua Mahkamah kehormatan Dewan (MkD) DPR Surahman Hidayat bersama para wakil ketua Junimart Girsang, Sufmi Dasco Ahmad dan kahar Muzakir menunjukkan surat pengunduran diri ketua DPR Setya novanto, Jakarta, Rabu (16/12).
Setya Novanto Mundur Jakarta | Jurnal Asia Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Surat pengunduran diri Novanto itu sudah disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu (16/12) malam.
“Ya, ini surat pengunduran diri sudah diterima (pimpinan MkD). Ini akan dibacakan,” kata anggota MkD dari Fraksi PAn, Sukiman, Rabu malam. Setya novanto mundur setelah terjerat kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko widodo dan wakil Presiden Jusuf kalla demi mendapatkan keuntungan saham dari PT Freeport Indonesia. Setya yang ditemani pengusaha Riza Chalid pun menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef
KPK ‘Incar’ Pimpinan DPRD Sumut Aktif Medan | Jurnal Asia Hingga hari ketiga, penyidik komisi Pemberantasan korupsi (kPk) memeriksa 20 anggota DPRDSumut periode 20142019, dua diantaranya pimpinan DPRD Sumut Ruben Tarigan dan Parlinsyah Harahap, di Mako Brimobda Sumut, Rabu (16/12). Tampaknya, penyidik kPk sedang mengincar pimpinan DPRDSumut yang sedang aktif. Sebab, dua orang setingkat wakil ketua yakni Ruben Ta rigan dan Parlinsyah Harahap diperiksa secara bersamaan terkait dengan dugaan suap interpelasi kepada Gubernur Sumut non aktif, H Gatot Pujo nugroho. Begitupun dengan sejumlah anggota DPRDSumut lainnya yakni Syamsul Bahri Batubara, novita Sari, Raja Indra Saleh, khairul Anwar, Zahir, Sutrisno Pangaribuan, Sarma Hutajulu, Sudarto Sitepu, wagirin Arman, Herman Sembiring, Philips Perwira Juang nehe, Tigor Lumban Toruan, M Hafez, effendi Panjaitan, Baskami Ginting, Satya Yudha wibowo, wasner Sianturi, Burhannuddin Siregar, dan Hidayah Herlina Gusti. namun, Pelaksana Harian (Plh) Humas kPk, Yuyuk Andriati me ngatakan, untuk hari ini (Rabu), penyidik memeriksa sedikitnya 20 orang. Dua diantaranya merupakan wakil ketua DPRDSumut Periode
20142019 yaitu Ruben Tarigan dan Parliansyah Harahap. “Hari ini ada sekitar 20 orang anggota DPRDSumut yang diperiksa, dua diantaranya wakil ketua,”kata dia singkat. Sama seperti harihari sebelum nya, para anggota dewan itu selalu berusaha menghindari kejaran wartawan yang sudah sejak pagi menunggu di Mako Brimob Jalan kH wahid Hasyim, Medan. Bahkan, mereka (anggota dewan) ada yang mengintipintip dan menunggu kelengahan wartawan agar bisa masuk ke dalam mobilnya agar tidak ditanya dan difoto. namun ada juga yang secara terbuka dan terangterangan berbicara dan menemui langsung wartawan karena tidak berbuat sebagaimana yang ditargetkan oleh kPk seperti sejumlah anggota dewan lainnya, yang kini sudah mendekam dalam sel tahanan. Sutrisno Pangaribuan, anggota komisi A DPRDSumut contohnya. Dia tidak sungkan, bahkan mendatangi posko wartawan yang disediakan personil Brimobda Sumut, sekitar 30 meter dari lokasi pemeriksaan. “Apa yang saya takutkan? karena saya hanya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Undang Undang,” kata dia. (Bersambung ke halaman 11)
Sjamsoeddin. namun, pembicaraan dalam pertemuan itu kemudian direkam oleh Maroef. Tidak hanya itu, Maroef kemudian melaporkannya ke Menteri eSDM Sudirman Said. Selanjutnya, Sudirman Said melaporkan hal ini ke MkD karena menganggap Setya novanto telah melakukan pelanggaran etika sebagai ketua DPR. Sementara itu, usai menerima surat pengunduran diri Setya no vanto, MkD DPR segera mem bacakan hasil keputusan sidang
etik atas ketua DPR Setya novanto. Hasilnya, novanto dinyatakan be rhenti sebagai ketua DPR. “Terhitung sejak Rabu 16 De sember 2015 saudara Setya novanto dinyatakan berhenti sebagai ketua DPR RI 20142019,” jelas ketua MkD DPR Surahman Hidayat di sidang MkD DPR tersebut. Surahman sebelumnya menyam paikan kalau MkD sudah menerima surat pengunduran diri dari novanto dalam surat bermaterai. “Setelah menerima surat, kita sepakat ra
pat tertutup untuk menentukan keputusan rapat MkD. Sidang MkD dinyatakan ditutup dengan mene rima surat pengunduran diri saudara Setya novanto sebagai ketua DPR RI periode 20142019,” tutup Surahman. 7 Sanksi Berat Anggota Mahkamah kehormatan Dewan (MkD) DPR sudah selesai membacakan putusan atas kasus ketua DPR Setya novanto. Semua anggota MkD menyatakan novanto bersalah, namun sanksinya bervariasi. (Bersambung ke halaman 11)
Rapat Pleno Terbuka Rekap Suara KPU Medan
BENAR Unggul 346.406 Suara Medan | Jurnal Asia Pasangan nomor urut 1, Dzulmi eldinAkhyar nasution (BenAR) akhirnya diputuskan unggul dalam perolehan suara yakni sebesar 346.406 suara atas pasangan nomor urut 2 Ramadhan Pohaneddie ku suma (ReDI) yang hanya berhasil memperoleh 136.608 suara. Selain itu, catatan total suara yang
dinyatakan tidak sah mencapai 24.336 suara, sehingga secara keseluruhan pengguna hak suara di Pilkada Medan pada 9 Desember 2015 kemarin ha nya sebesar 507.350 pemilih. “Pasca penetapan hasil reka pitulasi ini, kita masih akan mem beri kesempatan selama 3 hari kepada pasangan calon yang merasa keberatan atas hasil rekap
tersebut untuk melakukan gugatan ke tingkat yang berwenang,” kata komisioner kPU Medan, Pandapotan Tamba, seusai menggelar rapat pleno rekapitulasi perolehan suara masingmasing pasangan calon di Pilkada Medan 2015 di Gedung Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (16/12). (Bersambung ke halaman 11)
Kasus Terbanyak di Pilkada Dilakukan oleh Kepala Desa
Jurnal Asia | Ariin
PENyERAHAN hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara oleh ketua komisi Pemilihan Umum (kPU) kota Medan Yenni Chairiah Rambe, SH kepada ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kota Medan R.Deni Atmiral S.Sos MAP di Hotel Tiara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (16/12).
Kinerja Jaksa Agung Diberi Rapor Enam Menjelang akhir tahun 2015, kinerja Kejaksaan Agung dinilai tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan, lembaga yang dipimpin M Prasetyo ini cukup diberi nilai enam saja dalam rapornya. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Eksekutif IHCS Ridwan Darmawan, Rabu (16/12). Ridwan memberikan penilaian tersebut berdasarkan dua hal.
Pertama, penegakan HAM dan yang kedua, penegakan hukum yang bertendensi politis. eks aktivis Fo rum kota itu memerinci, pertama dalam penegakan HAM. Hingga saat ini tidak ada perkembangan dalam pengusutan dan penuntasan keja hatan HAM yang terjadi di Indonesia. “Sejauh ini mereka (kejaksaan Agung) selalu beralasan unsur tidak terpenuhi, bolakbalik ke komnas HAM dan lainlain,” keluhnya. Yang menurut lembaga penegak hukum itu fenomenal adalah rekon siliasi, tapi yang dihadirkan adalah seluruh instansi yang terlibat. Itu pun tidak menghasilkan apapun yang berarti. Dalam penegakan hukum juga tidak ada yang fenomenal. Bahkan,
Jakarta | Jurnal Asia kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kepolisian akan bekerja maksimal dalam memastikan perayaan natal dan Tahun Baru berjalan lancar tanpa gangguan keamanan. Dikatakan Badrodin, ada 13 wilayah yang jadi prioritas untuk pengamanan hari besar tersebut. Badrodin mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan Operasi Mantap Praja dalam rangka pengamanan Pilkada serentak. Status pengamanan pun masih Siaga 1. Pengamanan ini nanti akan dilanjutkan dengan Operasi Lilin terkait pengamanan natal dan Tahun Baru. “kita tetapkan Siaga 1 sejak 7 Desember sampai dengan nanti selesai Operasi Lilin yang akan kita laksanakan mulai tanggal 242 Januari 2016,” kata Badrodin di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (16/12). Badrodin mengatakan, pihaknya juga telah memetakan potensi gangguan keamanan di beberapa wilayah. “Prediksi kerawanan yang sudah kita petakan dan sudah kita prediksi, ancaman keamanan baik yang konvensional maupun masalahmasalah terkait lalulintas, kemudian juga terkait masalah ancaman terorisme dan radikalisme, termasuk juga masalah intoleransi. Semua sudah kita petakan. kemudian kita lakukan antisipasi semaksimal mungkin agar masyarakat bisa merayakan perayaan natal dengan aman dan damai. Juga pergantian malam tahun 20152016 bisa berjalan dengan aman tanpa ada gangguan yang berarti,” paparnya. Badrodin menjelaskan, dalam Operasi Lilin 2015 akan ada 150.554 personel gabungan Polri, TnI dan instansi terkait untuk menjaga keamanan. Sebanyak 80.203 berasal dari Polri dan TnI, sedangkan sisanya dari instansi terkait. Penjagaan akan difokuskan di tempat ibadah dan pusat keramaian seperti terminal, pelabuhan, pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi. Ada 13 wilayah Polda yang menjadi prioritas utama. “kita juga akan menyiapkan pospos pengamanan sebanyak 1.557 titik. Ada 12 polda yang menjadi prioritas pertama, yakni Sumut, Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, nTT, Sulteng, Sulut, Maluku, Papua dan Papua Barat. Ini daerahdaerah yang memang di dalam perayaan natal dan Tahun Baru ada beberapa kerawanankerawanan yang harus kita lakukan antisipasi. Di luar polda itu adalah rawan prioritas kedua,” jelasnya. (dtc)
Jaksa Agung ikut disebut dalam kasus suap eks Gubernur Sumut yang melibatkan lingkaran inti Partai nasdem, Rio Capella. nama Jaksa Agung disebut saksi Fransiska akan diberi USD20 ribu dolar oleh istri eks Gubernur Sumut, evy Susanti. Siska mengatakan itu saat bersaksi 11 november 2015 di Pengadilan Tipikor. Herannya, lanjut Ridwan, keja gung malah mengeluhkan soal anggaran mereka yang lebih kecil dari kPk, dengan ruang lingkup yang lebih luas. “Alasannya selalu saja anggaran, padahal yang lain anggarannya) juga sama,” tegasnya. Terlibat Pertikaian Politik Sementara itu, Presiden Joko widodo (Jokowi) didesak untuk
mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. Pasalnya, dibawah kepemimpinan mantan politikus Partai nasdem ini, kejaksaan Agung minim prestasi. “Jaksa Agung terlibat dalam pertikaian politik. Akibatnya proses hukum menjadi budak kekuasaan, utamanya kepentingan Prasetyo sebagai kader Partai nasdem,” tegas koordinator koalisi Pemuda Anti Suap (kopas), wawan Muliawan di Jakarta, Rabu (16/12) malam. Selain itu, pernyataan Prasetyo dinilai tendensius karena secara tiba tiba mengumumkan penyelidikan kasus ketua DPR Setya novanto yang masih dalam pemeriksaan etik di DPR. “kasus Setya novanto menun jukan Prasetyo menjalankan fungsi
ganda sebagai penegak hukum dibawah Presiden, dan kader partai yang harus agresif menyikapi lawan politik,”bebernya. kata dia, masih banyak hal yang membuat Presiden Jokowi untuk tidak ragu mencopot mantan politikus Partai nasdem ini. Prasetyo juga telah merusak nawacita yang diusung Presiden Jokowi. “kami akan mendatangi Presiden segera. Tidak bisa kita biarkan Presiden dalam situasi yang bahaya seperti ini,”tegasnya. Jangan Terjebak Penegakan hukum sudah sela yaknya bersikap objektif dan adil, jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia kasubdit Dokumen dan Politik Direktorat Pidana Umum, kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan kasus pidana yang paling menonjol pada Pilkada adalah kasus yang melibatkan Aparat Sipil negara (ASn). “Sampai saat ini jumlah pidana terkait Pilkada yang terjadi adalah 29 kasus di seluruh Indonesia. Yang paling menonjol, keterlibatan aparatur sipil negara. Paling besar jumlahnya 13 ASn,” terang Rudi di Mabes Polri, Rabu (15/12). Rudi mencontoh pidana yang dilakukan oleh kepala desa dengan mengerahkan massa untuk memilih salah satu calon. “kepala desa mengerahkan massa untuk memilih salah satu calon, pengerusakan atribut kampanye, dan alat peraga kampanye,” katanya. Data yang diperoleh dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dari 29 kasus ditangani, tiga diantaranya masih dalam tahap penyidikan. Sementara dua perkara telah dilimpahkan tahap satu ke kejaksaan. Tiga perkara telah dikembalikan kejaksaan ke penyidik untuk dilengkapi pemberkasannya (P19). Perkara yang telah masuk tahap dua yaitu pelimpahan berkas perkara dan tersangka (P21) sebanyak 14 perkara. Sedangkan tujuh perkara dinyatakan tak cukup bukti hingga dihentikan kasusnya (SP3). Tujuh kasus yang dihentikan penyidikannya yaitu dugaan pidana terkait pemilihan kepala daerah di Pohuwato, Gorontalo; kaimana, Papua Barat; Bukit Tinggi, Sumatera Barat (Sumbar); Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar); Bengkulu; dan dua Pilkada di kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut). Untuk kasus yang dinyatakan telah tahap II dan segera masuk tahap penuntutan masingmasing terkait Pilkada di Bandar Lampung, Lampung; Sopeng, Sulawesi Selatan (Sulsel); serdang Bedagai, Medan; Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng); Pangandaran, Jawa Barat; Dompu, nusa Tenggara Barat (nTB); Pemalang dan Sragen, Jawa Tengah (Jateng); Bellu, nusa Tenggara Timur (nTT) dan kerinci, Jambi serta tiga pilkada lainnya di Jawa Barat. Tiga perkara yang masih dalam tahap penyidikan yaitu tindak pidana pada Pilkada di Toju Unaunda, Sulteng” Rokan Hilir, Riau dan Sumbawa Barat, nTB. (ozc)