Hal. 3
Hal. 9
Hal. 18
Aspari Tuding PMA/PMDN Penyebab Harga Ayam Rendah
Mencurigakan, Revisi UU KPK Tanpa Naskah Akademik
Hotel BUMN Segera Beroperasi di Medan
Hal. 4
Hal. 12
Hal. 19
Inisiasi Ranperda Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Ditolak
Presiden Korsel Janjikan Aksi Lebih Keras Bagi Korut
Harga CPO Bangkit Perlahan
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 17 Februari 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.009 Tahun IV
Kesadaran Pemimpin Daerah Menata Transportasi Sangat Rendah Hari Ini 14 KDh Pemenang Pilkada Serentak Sumut Dilantik
Jurnal Asia | Hery Chaniago
SIMULASI PENGAMANAN. Personil Brimob Polda Sumut dan Satuan Polisi Shabara Polresta Medan melakukan pengamanan serta simulasi pengamanan pelantikan Wali kota dan bupati di Lapangan Merdeka, Medan, Selasa (16/2). Sejumlah persiapan dimatangkan dalam pengamanan pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2015 yang akan dipusatkan di Lapangan Merdeka, Medan.
Pemerintah Minta Pengusaha Lokal Tidak Takut “Enggak akan habis (kesempatan investasi). Malah jauh lebih banyak yang tersedia dibanding yang mereka lakukan. Melihatnya seperti itu untuk kepentingan skala nasional,” ujar Darmin di Jakarta, Selasa (16/2). (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
MENKo Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), dan Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri) memaparkan Paket Kebijakan Ekonomi keX di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2).
Pengusaha: Pajak Harus Bikin Iklim Usaha Kondusif Jangan Ambil Uangnya Saja Jakarta | Jurnal Asia Target setoran pajak yang tinggi tahun lalu sempat membuat pengusaha resah. Mereka meng anggap para aparat pajak terlalu agresif, bahkan cenderung tak obyektif dalam menarik pajak. “Tahun lalu agresif, nggak obyektif, karena target pajaknya ketinggian. Padahal, kondisi Ekonominya lagi melambat, penjualan lagi sulit s e m u a , ( p e n g u s a h a ) d i u b e r uber,” ujar Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, Senin (15/2). Oleh sebab itu, Hariyadi meng ha rapkan agar pola penarikan pajak seperti tahun lalu tak terulang lagi di 2016. Harapan itu juga telah disampaikan Apindo kepada pemerintah. Namun, jika pola penarikan pajak masih tetap seperti tahun lalu, maka yang terjadi wajib pajak tak percaya lagi terhadap aparat pajak. Sedangkan bagi pengusaha, mereka tentu akan mengambil sikap untuk menghentikan bisnisnya di Indonesia karena merasa dikejar kejar aparat pajak.
“Kalau yang terjadi seperti itu kan bisa rugi semua. Pajak ini seharusnya juga memberikan motivasi, jangan hanya mengambil uangnya saja, tetapi juga membuat iklim berusaha menjadi kondusif,” kata Hariyadi. Tahun lalu pemerintah mema sang target setoran pajak sebesar Rp 1.294 triliun. Namun, realisasi akhirnya hanya tercapai sebesar Rp 1.060 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2016, target setoran pajak ditetap kan sebesar Rp 1.350 triliun. Kalau Data WP Lengkap Salah satu kelemahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam me realisasikan target adalah kurangnya data dari Wajib Pajak (WP). Maka kemudian muncul aksi membabi buta oleh para petugas pajak dalam mengejar target. Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo menjelaskan ketersediaan data sangat penting dalam sistem pajak. Hal ini dikarenakan petugas tentunya dapat memetakan potensi pajak yang ada dan akan lebih rinci.
“Seharusnya nggak perlu men jadi agresif, cukup main di data,” ungkapnya, Selasa (16/2) Di samping itu, Prastowo menilai hal tersebut juga menghindari kecurangan yang muncul antara wajib pajak dan petugas. Semakin sering berkomunikasi, memung kinkan negosiasi yang tidak sesuai aturan antara kedua belah pihak. “Seharusnya kan kontak kedua pihak ini lebih sedikit,” tegas Prastowo. “Untuk membuat wajib pajak patuh, maka sebenarnya DJP tidak perlu agresif. Dengan data, artinya wajib pajak bisa merasa kalau DJP tahu segalanya tentang dirinya. Maka kemudian dia akan patuh,” jelasnya. Wajib pajak juga tidak mungkin menghindar bila tidak melakukan kewajiban dengan benar. Baik dari sisi pembayaran sampai dengan penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. “Kalau sekarang lebih upaya spekulatif. Kesannya mencari ke salahan, karena masih perlu pem buktian, dan dengan ketiadaan data, itu inisiatif yang muncul,” terang Prastowo. (dtf)
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Utamakan Honorer Berusia Lebih dari 35 Tahun Pemerintah diminta segera memberikan kejelasan atas status tenaga honorer K2. Sebab, sejak dijanjikan pada tahun lalu, hingga kini tidak jelas bagaimana kelanjutan rencana pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil. Terkait hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chris nandi menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan panduan proses rekrutmen pegawai
SHANGHAI
(-/+)
%
4.745,004
4,278
0,090
2,836.57
90.37
3.29
NIKKEI 225 16,054.43
31.85
0.20
HANG SENG 19,122.08
203.94
1.08
EURO STOXX 2,827.01
6.86
0.24
S&P 500
1,879.75
21.50
1.16
DOWJONES 16,084.00
171.00
1.07
59.75
1.49
NASDAQ
4,066.00
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,333.00 9,550.44 14,891.64 19,250.88 1,712.59 11,631.86 3,227.17 1,549.93 8,826.46 4,353.56 9,516.79
Medan | Jurnal Asia Menyikapi keresahan masyarakat terhadap aksi premanisme, yang kerap melakukan pemerasan, mulai hari ini, Rabu (17/2), Polresta Medan mendirikan Posko Anti Preman. Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwiha nanto mengatakan Posko Anti Preman ini nantinya akan di dirikan satu pos ditiap 12 Polsek sejajaran Polresta Medan. “Dimana nantinya satu Polsek wajib satu (pos), didirikan di pusatpusat pertokoan, jadi masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya pemerasan bisa langsung melapor di Posko itu,” kata Mardiaz kepada wartawan, Selasa (16/2) kemarin. Dijelaskannya, pendirian ini didasari karena sejumlah masyarakat yang menjadi korban pemerasan preman masih merasa enggan untuk melapor ke kantor Polisi, diharapkan dengan adanya posko ini membuat masyarakat yang saat itu diperas preman langsung dapat melapor di posko itu juga. (Bersambung ke halaman 11)
Buka 35 Sektor Usaha untuk Asing
Jakarta | Jurnal Asia Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta pengusaha Indonesia tak takut kehabisan kesem patan berinvestasi. Hal itu menyusul dibukanya 35 sektor usaha untuk kepe milikan asing mencapai 100 persen.
IHSG
Kurs Tengah
Tutup
Mulai Hari Ini, Polresta Medan Dirikan Posko Anti Preman
Jakarta | Jurnal Asia Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai, kesadaran kepala daerah menata transportasi umum di wilayah masingmasing masih minim. Masih banyaknya kasus kecelakaan maupun kasus kriminal yang terjadi di angkutan umum menjadi bukti hal tersebut. Padahal saat ini, transportasi umum bisa dianggap menjadi kebutuhan dasar masyarakat. “Kesadaran pemimpin di daerah akan hal ini masih sangat rendah. Dalam lima tahun pertama memimpin, sangat jarang ditemui kepala daerah yang berani menata transportasi umum yang sudah carutmarut kondisinya,” kata Djoko ketika dihubungi, Selasa (16/2). (Bersambung ke halaman 11)
Indeks Saham Nama
pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pegawai honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun. Proses tersebut mesti ditempuh lantaran pegawai honorer yang berusia di atas 35 tahun tak lagi bisa mengikuti proses seleksi umum. “ Pa n d u a n n ya s e d a n g k i t a siapkan,” tutur Yuddy di Kantor Kemenpan RB, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/2). Namun, proses tersebut dapat dilakukan jika instansi atau pejabat kepegawaian yang bersangkutan menyatakan membutuhkan tenaga honorer tersebut. Adapun untuk pegawai honorer yang usianya belum mencapai 35 tahun, dipersilakan melalui proses seleksi kepegawaian sesuai amanat UndangUndang. Sekalipun sebelumnya pernah tidak lulus
tes, tetap dapat mengikuti proses tersebut. Terkait permintaan para tenaga honorer kepada pemerintah untuk memperjelas status mereka, Yuddy mengatakan pemerintah tidak bisa menerobos peraturan yang ada dengan melakukan pengangkatan otomatis. Selain terbentur payung hukum yang ada, alokasi dana untuk mengangkat mereka juga tak ada. “Pemerintah sudah berusaha mencari celah dan jalan. Sudah dipaparkan ke Komisi II DPR juga,” ujarnya. “Tapi kan tidak tertutup se mua nya. Untuk bidan, guru ada jalan keluarnya. Walaupun harus mengikuti prosedur Undang Undang,” lanjut Yuddy. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro A
SEorANG guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) tertidur ketika mengikuti aksi di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2) lalu.
Pemerintah Buka Opsi Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Jakarta| Jurnal Asia Pemerintah membuka opsi adanya evaluasi kebijakan bebas visa untuk melihat untung rugi kebijakan tersebut. “Kita lihatlah pengalaman selama 6 bulan atau setahun dulu apa akibatnya (kebijakan itu),” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/2). Wapres mengakui, kebijakan bebas visa memiliki dua sisi. Pada sisi pertama, kebijakan itu bisa menguntungkan sektor pariwisata nasional karena turis asing bisa masuk ke Indonesia tanpa visa. Tetapi pada sisi lain, kemudahan masuk ke Indonesia tanpa visa itu bisa dimanfaatkan oleh orangorang yang membawa pengaruh buruk bagi Indonesia, misalnya pengedar narkoba atau teroris. “Ya memang ada untung ruginya. Lebih terbuka tentu ada resikonya juga,” kata Kalla. Oleh karena itu, pemerintah tetap bersikap hatihati meski memberlakukan kebijakan bebas visa. Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 84 negara di dunia. Tahun ini, Menteri Pariwisata mengusulkan tambahan 80 negara penerima bebas visa. Artinya, total negara bebas visa bisa mencapai 174. Ada beberapa negara yang tidak dimasukkan daftar negara yang diberi fasilitas bebas visa. Negaranegara tersebut merupakan negara yang aktif dalam perdagangan narkoba dan marak ideologi ekstrem. Hal ini dilakukan untuk menghindari Indonesia menjadi ladang baru ideologi ekstrem dan radikal. (kc)
Mendagri: Kartu Identitas Anak Tidak Wajib Jakarta | Jurnal Asia Kartu Identitas Anak (KIA) bukan lah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap anak di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan walau tidak punya KIA, anak tetap ikut pada orang tua masingmasing. “Memang ya tidak ada sanksi ya. Karena anak bisa ikut pada orang tua,” kata Tjahjo, Jakarta, Selasa (16/2). Menurut Tjahjo terdapat perbedaan mendasar antara KTP pada penduduk dewasa dibandingkan KIA. KTP berurusan dengan hidup atau nyawa, sementara KIA lebih kepada data untuk pemerintah. “Harusnya orang tua mencarikan anaknya kartu itu untuk identitas. Untuk data. Itu aja seharusnya. Nanti pada saat sudah dewasa ada datanya, tinggal ganti nomornya,” kata politikus PDI Perjuangan itu. Tjahjo menambahkan keuntungan bagi si pemegang KIA adalah bisa menabung sendiri di bank tanpa harus menggunakan KTP orang tua. “Kan untuk urus paspor harus gunakan KTP dan banyak negara di ASEAN juga sudah ada semua, dan ini gratis tidak dipungut biaya,” ujar Tjahjo. Sekadar informasi, KIA nantinya akan dibagi dua yakni untuk anak berusia 0 sampai 5 tahun dan 5 hingga 17 tahun. Untuk anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Jika si anak belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli ditambah Kartu Keluarga. Sementara untuk anak berusia 5 hingga 17 tahun persyaratannya adalah salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Peraturan tersebut berlaku mulai 19 Januari 2016. (tnc)