Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 17 Maret 2017

Page 1

Hal. 4

Hal. 9

Hal. 18

Selama MTQ, Arus Lalulintas Medan Dialihkan

Setya Novanto Dilapor ke MKD

Apartemen Kelas Atas Tak Kena Pajak Properti Mewah

Hal. 4

Hal. 12

Hal. 19

Sumut Belum Serius Kembangkan Danau Toba

Kopassus AS Dilatih Bunuh Kim Jong Un

April,70 Kapal Ditenggelamkan

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Jumat, 17 Maret 2017

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

Nomor 1.332 Tahun V

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Sengketa Lanud Soewondo Jangan Rugikan Masyarakat Gubsu Minta Tim Terpadu Dibentuk Medan | Jurnal Asia Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi menyarankan untuk membentuk tim terpadu guna menyelesaikan kasus lahan Pangkalan Udara Militer atau Lanud Soewondo, di Kelurahan Sarirejo, Medan, agar menghasilkan keputusan yang tidak saling merugikan dengan masyarakat. “Penyelesaian sengketa lahan di kawasan Lanud Soewondo itu harus dilaksanakan secara musyawarah dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan pertanahan masyarakat,” katanya di Medan, Kamis (16/3). Dia mengatakan itu pada acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kementerian Pertahanan Keamanan (Kemenhan)-TNI cq TNI AU antara Pemprov Sumut dan Pemkot Medan. Menurut Erry Nuradi, perlu data lengkap soal seluruh masyarakat yang bermukim di Kelurahan Sarirejo berikut segala hak atau dasar hukum mereka menempati lahan tersebut. “Penyelesaian harus dilakukan dengan ‘win-win solution”. Masyarakat juga tidak boleh serakah memiliki lahan yang kalau memang tidak memiliki hak yang jelas,”katanya. Ketua Tim Penyelesaian Lahan dari TNI AU, Mayjen TNI Heros M mengatakan bahwa sebagai dasar penyelesaian lahan tersebut adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab IV Urusan pemerintahan absolut meliputi politik, luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan iskal nasional dan agama. (Bersambung ke halaman 11) Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

PERINGATAN BULAN DIRGANTARA. Puluhan murid sekolah dasar melihat pesawat Hercules A-1328 yang mendarat di Lanud Soewondo, Medan, Sumatra Utara, Kamis (16/3). Kegiatan dalam rangka memperingati Bulan Dirgantara 2017 tersebut juga sebagai sarana edukasi tentang kedirgantaaran.

Indeks Saham Nama IHSG

Bendahara Camat Medan Area Gasak Gaji 95 Pegawai Medan | Jurnal Asia 95 orang pegawai di lingkungan Kecamatan Medan Area kelimpungan. Pasalnya, gaji bulan Maret yang biasa diterima dari transfer Bank Sumut mendadak kosong. Usut punya usut, ternyata dana ratusan juta rupiah tersebut sudah digasak oleh Bendahara Camat, Andika Prihatma Suhandiki (38). Pelaku selanjutnya digelandang para PNS ke polisi untuk ditahan. Kini, tersangka yang menetap di Jalan Karya Darma I No.2 A, Medan Johor itu sudah mendekam di penjara Polsek Medan Area. Penangkapan terhada Andika diamini oleh atasannya, Ali Sipahutar, selaku Camat Medan Area

saat dikonirmasi Jurnal Asia, Kamis (16/3) siang di ruang kerjanya. “Dia memang terlibat dan beraksi sendiri. 95 pegawai tak bergaji termasuk saya sendiri, karena uang sudah dipakai pelaku,” jelas Ali.

Terungkapnya perbuatan tersangka bermula ketika para pegawai pada Kamis (2/3) datang mengambil uang di Bank Sumut. Di situ korban terheran lantaran saldo tak bertambah seperti biasa di rekening. Menyadari ada yang tidak beres, selanjutnya mereka memberitahu kejadian ini ke Camat. Mendengar kabar tersebut, Rabu (8/3) lalu, Ali selaku pimpinan memanggil Andika untuk bertanya. Di hadapan sang Camat, tersangka mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji mengganti seluruh uang gaji pegawai senilai Rp287 juta. Pernyataan ini pun didukung dalam surat per-

nyataan bermaterai pada Senin (13/3). Namun ketika hari dijanjikan tiba, ternyata tersangka ingkar. Rekanrekannya yang geram mendesak Camat, untuk kembali memanggil Bendahara. Lagi-lagi Andika mengumbar janji untuk membayar seluruh dana pada Selasa (14/3). Tapi janji tinggal janji, bahkan pria ini tidak masuk kerja ke kantor seperti biasa. Merasa dipermainkan oleh bawahannya, Ali pun menelpon tersangka. Dalam percakapan itu, ia mengaku sedang berada di rumah. Tak ingin terus dicekoki, lantas Camat memerintahkan beberapa orang stafnya untuk datang ke rumah pelaku.

Namun ia lagi-lagi berdalih ingin membayar seluruh gaji tersebut pada keesokan harinya. Beruntung ucapan Andika tak lagi dipercaya dan rekan-rekan kerjanya langsung membawa ke kantor polisi. “Saya juga sudah melapor ke inspektorat Pemko Medan. Setahu saya, dia dikenakan sanksi Administrasi. Ya bisa saja penundaan naik golongan, atau sanksi lainnya. Namun yang jelas tersangka sudah menjabat sebagai Bendahara di kantor Camat Medan Area. Dihadapan polisi, ia berjanji mengganti uang paling lambat 20 hari pasca ditahan,” beber Ali. (Bersambung ke halaman 11)

Standardisasi Khotbah Khatib Masjid Mulai Disusun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun aturan mengenai ceramah di rumah ibadah. Dengan aturan ini, diharapkan ada standardisasi khatib dalam berceramah di rumah ibadah yang sepatutnya dilakukan. Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) dan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat (kanan) bersiap memberikan pandangannya pada acara Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jakarta, Kamis (16/3).

Hal ini disampaikan Lukman dalam acara Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang digelar Komisi Nasional di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (16/3). “Intinya adalah bagaimana ada

pedoman bersama berceramah di rumah-rumah ibadah,” kata Lukman. Lukman berharap aturan yang sedang dipersiapkan ini tidak hanya mengikat bagi penceramah agama atau hanya pengelola rumah ibadahnya. Namun, masyarakat secara keseluruhan diharapkan punya persepsi yang sama apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika berceramah di rumah ibadah. Lukman mengatakan, nantinya aturan yang akan dibuat tidak hanya mengatur satu agama tertentu, namun seluruh agama. “Semua, kita ingin semua. Jadi rumah ibadah semua umat beragama. Karena Kemenag kan mengayomi semua agama,” ucap Lukman. Lukman mengakui aturan ini dibuat karena adanya sejumlah orang atau kelompok yang meng-

gunakan rumah ibadah untuk alat politik. Serta ada pula kelompok yang menebar kebencian le wat unsur suku, agama, ras dan antargolongan. “Jadi supaya rumah ibadah ini betul betul kita jaga kesakralannya, dan jangan sampai rumah ibadah m e n j a d i t e m p a t ya n g j u s t r u menimbulkan konlik atau berpotensi munculnya konlik di tengah-tengah ma syarakat kita yang beragam,” ucapnya. Menurut Lukman, regulasi ini nantinya akan disusun dalam satu Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama. Selain soal ceramah, akan diatur juga sejumlah hal lainnya yang boleh atau tidak boleh dilakukan di rumah ibadah. (Bersambung ke halaman 11)

Tutup 5518,241

(-/+) 85,860

Kurs Tengah % 1,580

Shanghai

3,268.94

27.18

0.84

Nikkei 225

19,590.14

12.76

0.07

Hang Seng 24,288.28

495.43

2.08

EURO STOXX 3,436.78

27.46

0.81

S&P 500

2,383.54

-1.72

-0.07

Dowjones

20,952.38

2.28

0.01

5,903.12

3.07

0.05

Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,336.00 10,245.39 14,302.20 16,363.94 1,717.24 11,759.63 3,005.31 1,567.33 9,339.22 4,211.40 9,491.83

Tim Khusus Berantas Kartel Pangan Dibentuk Sinergi Aparat Hukum, Kementrian dan Lembaga Jakarta | Jurnal Asia Sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) serta aparat penegak hukum sepakat untuk bersinergi memberantas praktik kartel, khususnya dalam perdagangan komoditas pangan yang merugikan banyak pihak. Wujud konkret dari sinergi tersebut, ke depan akan dibentuk tim khusus yang mengawasi secara intensif dugaan praktik kartel. Tim akan membantu Kementerian Perdagangan untuk menstabilkan harga dengan memberantas kartel komoditas. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengakui, pihaknya tidak bisa kerja sendiri untuk memberantas praktek kartel. “Jadi, harus bergabung dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dengan pemerintah daerah, dan lainnya,” kata Rikwanto di Jakarta, Kamis (16/3). Polri, khususnya Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, dikatakannya, menilai kekurangan pasokan untuk beberapa komoditas bisa disebabkan cuaca, maupun karena memang diatur oleh kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan besar, namun mengganggu stabilitas ekonomi. “Bagi mereka yang coba-coba memainkan masalah tersebut, kita akan temukan nanti di lapangan dan akan kita usut kalau memang ditemukan pidananya,” tegasnya. Agar berjalan lebih efektif, ia tak menampik jika ke depannya nanti dibentuk tim khusus lintas instansi untuk mengawasi dugaan kartel. Tapi, yang terpenting menurutnya, setiap lembaga melakukan penyelidikan sesuai bidangnya masing-masing dengan data yang akurat dengan langsung survei ke lapangan dan memanfaatkan data intelijen masing-masing instansi. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.