Poldasu Usut Dugaan Pembalakan Liar Dibalik Banjir Bandang Madina Halaman 2 rabu, 17 oKtober 2018 nomor 1.787 tahun Vii
Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
Manifest Data Pengiriman LB3 Industri dari Sumut Tak Jelas harianjurnalasia
jurnalasia.com
HarianJurnalAsia
Halaman 3
Kemendagri: Kepala Daerah Boleh Deklarasi Dukungan Capres Halaman 4
Bupati Bekasi Dicopot dari Tim Kampanye Jokowi Halaman 7 Pasca Bos Lippo Group Diciduk KPK
Konsumen Meikarta Gelisah Antara | Dhemas Reviyanto KPK TAHAN BOS LIPPO GruP. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018). KPK resmi menahan Billy Sindoro terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembanguan Meikarta. (baca halaman 7).
UMP 2019 Naik 8,03 Persen Kepala Daerah Dipecat Bila Tak Respon Jakarta | Jurnal asia Pemerintah memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen. Kenaikan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018. Meski demikian, kenaikan UMP tahun depan juga tercatat jadi yang paling kecil dibandingkan empat tahun sebelumnya, atau selama menggunakan formula pengupahan penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional di 2015 ke 2016. Dikutip dari surat edaran tersebut, Selasa 19 Oktober 2018. UMP ditetapkan berdasarkan data inlasi nasional ditambah pertumbuhan
ekonomi nasional tahun ini. Berdasarkan perhitungan BPS inflasi nasional yang mendasari ketetapan ini adalah sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.15 persen. “Dengan demikian, Kenaikan UMP atau UMK 2019 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,03 persen,” tulis surat edaran yang ditetapkan pada 15 Oktober 2018. Dengan adanya surat edaran ini, para gubernur diminta untuk mengumumkan UMP di daerah masing-masing mulai 1 November 2018. Kemudian ditetapkan paling lambat 21 November 2018. UMP dan UMK yang telah ditetapkan gubernur itu ditegaskan akan berlaku terhitung 1 Januari 2019. (bersambung ke halaman 11)
“Ya kan (demo) boleh saja kalau sesuai aturan. tapi ngapain demo, wong nggak usah demo saja sudah naik kok.” menteri Ketenagakerjaan hanif Dhakiri
BMKG Rilis Peta Prakiraan
Medan Kategori Menengah Rawan Banjir medan | Jurnal asia Badan Meteorologi Klimatologi dan Geoisika (BMKG) Wilayah I Medan merilis peta prakiraan rawan banjir di Sumatera Utara, Selasa (16/10). Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah I Medan Syahnan menyampaikan ada 5 kategori rawan banjir mulai dari kategori potensi banjir tinggi berwarna merah, menengah berwarna kuning, rendah berwarna hijau, aman berwarna coklat dan non banjir berwarna abu-abu. Dari peta itu, Syahnan mengatakan tidak ada wilayah di Sumut yang masuk kategori tinggi. Namun ada banyak lokasi yang masuk kategori menenangah potensi banjir termasuk diantaranya di Kota Medan. (bersambung ke halaman 11)
PeTA prakiraan rawan banjir di Sumatera Utara, Selasa (16/10), yang dirilis Badan Meteorologi dan Geoisika.
Jakarta | Jurnal asia Kabar Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro terkait suap pengurusan izin megaproyek Meikarta sontak membuat konsumen gelisah. Hal ini setidaknya dirasakan oleh Nirmala (32), seorang ibu rumah tangga yang terlanjur membayar uang muka (Down Payment/DP) dan cicilan atas satu unit apartemen Meikarta yang dibelinya sejak akhir tahun lalu. Nirmala membagi kegelisahannya itu. Ia mengisahkan, semula tertarik membeli unit apartemen Meikarta karena proyek perumahan dari Lippo Group itu menawarkan program DP nol persen. Calon pembeli hanya dibebankan uang pemesanan sebesar Rp2 juta per unit. Selain itu, harga dan konsep hunian juga dirasa cukup menjanjikan. (bersambung ke halaman 11)
Antara | Septianda Perdana SeOrANG pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) memperlihatkan berkas pendaftaran lamarannya untuk dikirim di Kantor Pos Besar Medan, Sumatera Utara.
4,4 Juta Orang Melamar Jadi PNS Jakarta | Jurnal asia Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat, sejak website pendaftaran calon pegawai negeri sipil ditutup, yaitu sscn.bkn.go.id, pada 15 Oktober 2018 pukul 23.59 lalu, setidaknya sudah 4,4 juta pelamar yang membuat akun. Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan, jumlah tersebut lebih rendah dari prediksi awal yang diperkirakan bisa mencapai 6-8 juta akun pelamar. Meski begitu, kata dia, dari 4,4 juta yang membuat akun tersebut, hanya 3,6 juta orang yang menyelesaikan pendaftaran hingga memasukkan data-datanya. “Ini yang akan terus ke tahap selanjutnya untuk di veriikasi. Sehingga jika dijumlah ada delapan ratus akun yang gagal submit,” tuturnya di kantor BKN, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. (bersambung ke halaman 11)