40 Calhaj Kloter XVII Akhirnya Berangkat
Dicurigai Curanmor, 13 Mobil dan 25 Kereta Diamankan
Hal. 4
Hal. 8
Dolar AS Tembus Rp 14.400
SNMPTN dan SBMPTN 2016 Gratis Hal. 21
Hal. 16
Indeks Saham Nama
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4332,513 -14,650 -0,340
SHAnGHAI
3,152.26
147.09
4.89
nIkkeI 225 18,171.60
145.12
0.81
HAnG SenG 21,966.66
511.43
2.38
eURO STOXX 3,249.79
42.19
1.32
S&P 500
-0.50
0.03
1,969.50
DOwJOneS 16,518.00
-2.00
0.01
nASDAq
-1.00
0.02
4,350.00
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,299.33 16,298.53 22,165.59 1,863.47 12,011.49 3,352.00 1,764.22 9,172.14 5,105.79 10,314.99 14,442.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Kamis, 17 September 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 887 Tahun IV
Polri Tetapkan 140 Tersangka Pembakar Hutan Lahan Terbakar Diambil Negara
Jurnal Asia | Ant: widodo S. Jusuf
PeNANGANAN KeBAKARAN HUTAN. Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti nurbaya (tengah) bersama kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) dan kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana (BnPB) Laksamana Muda TnI willem Rampangilei (kanan) memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9).
Jakarta | Jurnal Asia kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyatakan bahwa satuan tugas penegakan hukum yang dipimpin Polri telah memeriksa 148 laporan terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah kalimantan dan Sumatera. Dari jumlah itu, Polri telah menetapkan 140 tersangka. Badrodin menjelaskan, para tersangka berasal dari perorangan dan korporasi. Adapun korporasi yang diselidiki mencapai 27 dan tujuh di antaranya telah ditetapkan menjadi tersangka. "Dari tujuh korporasi itu, iya, di antaranya ada (manajer lapangan dan direksi)," kata Badrodin, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9). Ia melanjutkan, Polri telah menangkap tersangka dari tujuh korporasi tersebut. Mereka adalah JLT dari PT BMH (Riau), P dari PT RPP (Sumsel), S dari PT RPS (Sumsel), Fk dari PT LIH (Riau), S dari PT GAP (Sampit), GRn dari PT MBA (kapuas), dan wD dari PT ASP (kalteng).
Badrodin menuturkan, jumlah tersangka dari korporasi masih dapat berkembang. Seluruh tersangka dijerat Pasal 108 UU Perkebunan, Pasal 78 UU kehutanan, dan Pasal 116 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar. Sedangkan 20 korporasi yang tengah diselidiki adalah PT wAD, PT kY, PT PSM, PT RHM, PT PH, PT GS, PT ReB, PT MHP, PT Pn, PT TJ, PT AAM, PT MHP, PT SAP, PT wMAI, PT TPR, PT SPM, PT GAL, PT SBn, PT MHP, dan PT MSA. Polri terus menambah jumlah personel untuk turut memedamkan api di lokasi kebakaran. Selain itu, diterjunkan juga 68 penyidik dari Mabes Polri untuk penegakan hukum pelaku pembakaran hutan dan lahan di kalimantan serta Sumatera. "Sesuai perintah Presiden, penegakan hukum harus tegas," ujar Badrodin. (Bersambung ke halaman 11)
Saudi Santuni Korban Crane Rp3,8 Miliar Bantuan Tunai Diserahkan Langsung Kepada Keluarga Jakarta | Jurnal Asia Raja Saudi Salman Bin Abdul Aziz Haidzahullah memerintahkan Pemerintah Arab Saudi, untuk memberi santunan kepada keluarga korban kecelakaan crane di Masjidil Haram. Tidak hanya korban meninggal dunia dan cacat seumur hidup memperoleh Rp3,8 miliar, tapi juga yang mengalami luka (cidera) akibat insiden mendapatkan Rp1,9 miliar perorang.
Terlilit Utang Rp90 Juta
Oknum Polres Aceh Akui Rampok BRI Delitua Medan | Jurnal Asia Masih ingat kejadian penembakan nasabah BRI oleh anggota ke polisian, Selasa (15/9) kemarin ? Ternyata pelaku yang sehari-hari berdinas di Polres Bireuen, Aceh tersebut memang niat untuk merampok kantor pe rbankan tersebut. namun naas belum sempat membawa kabur uang, malah senapan dipegangnya meletus hingga mengenai seorang korban. Pasca insiden di BRI Unit kedai Durian, Jalan Besar Delitua kecamatan Medan Johor, pelaku berhasil diamankan warga dan sempat menghajarnya hingga babak-belur. Petugas gabungan
Polda Sumatera Utara (Sumut), Polresta Medan dan Polsek Delitua, yang melakukan penyelidikan memastikan kasus itu merupakan murni perampokan. kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Heli Assegaf bahkan me ngatakan perampokan itu telah direncanakan oleh tersangka Briptu Dian, dari Aceh. Tersangka nekad melancarkan aksinya lantaran terlilit utang. “Perampokan sudah direncanakan dari Aceh karena Briptu Dian Chaidir terlilit utang. namun tidak diketahui kepada siapa tersangka utang,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (16/9) sore.
Menurut keterangan, bantuan berupa uang tunai tersebut terdiri dari tiga bentuk. Pertama, bantuan akan diberikan kepada setiap keluarga korban yang wafat dengan besaran SR 1.000.000 atau bila dirupiahkan berkisar Rp 3,8 miliar. Bantuan kedua diberikan kepada jemaah yang mengalami cacat seumur hidup sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi 11 September 2015 siang waktu setempat. Besaran
yang digelontorkan sebesar SR 1.000.000. Sedangkan Bantuan uang tunai juga diberikan pemerintah Saudi kepada korban yang mengalami luka. kisaran yang diberikan adalah sebesar SR 500.000 atau Rp 1,9 miliar. Agar bantuan tepat sasaran, maka bantuan akan diberikan langsung kepada pihak keluarga korban setelah melapor ke bagian khusus yang mengurusi. Selain
uang tunai, pemerintah Arab Saudi juga akan memberikan bantuan lainnya, yaitu menghajikan dua orang keluarga korban yang wafat di musim haji berikutnya. Atau musim haji 1437 Hijriah. Pemerintah Arab Saudi juga memberikan keleluasaan untuk menyempurnakan haji di tahun berikutnya, khususnya bagi korban yang tidak bisa melaksanakan haji tahun ini. (Bersambung ke halaman 11)
Dibeber Eks Anggota DPRDSU
Isu Suap Rp500 Juta Batalkan Interpelasi Medan | Jurnal Asia Pemeriksaan anggota dan mantan DPRD Sumut masih terus berjalan hingga Rabu (16/9), di Mako Brimobdasu Jalan wahid Hasyim, Medan. Dalam pernyataan seorang eks anggota dewan, disebutkan bahwa ada isu dahulunya ada dugaan suap Rp500 juta untuk setiap anggota DPRDSU periode 2009-2014, agar membatalkan interpelasi terhadap Gubsu Gatot Pujo nugroho. Seperti diungkap anggota DPRD Sumut periode 20092014, Richard eddy M Lingga mengatakan, beberapa waktu
lalu, Fraksi Golkar menerima undangan kPk dan diantar oleh staf sekretariat DPRD Sumut, Rabu (9/9). “Makanya, undangan itu dijadwalkan datang ke Mako Brimob Polda Sumut pada 16 September 2015 sekira pukul 09.00 wIB. Satu anggota dewan, dicerca sembilan pertanyaan oleh penyidik kPk,” bebernya. kPk bertanya, apakah dalam pembahasan APBD dan hak interpelasi pernah menerima sesuatu dari Randiman Tarigan dan Ali. Lalu dijawab, tidak pernah. Hanya saja yang diterima
honor, gaji dan SPJ. “Itu saja yang saya sampaikan kepada penyidik kPk. namun saya tidak tahu berapa satu anggota dewan menerima sesuatu dari Randiman dan Ali. Isu yang terdengar mencapai Rp500 juta per orang,” pungkasnya. karena, sebut Richard, waktu hak interpelasi, Fraksi Golkar tidak ada menandatangani berkas tersebut. kalau yang pertama memang aktif dan interpelasi kedua tidak ada. Jadi sama sekali tidak tahu apakah ada sesuatu tersebut. (Bersambung ke halaman 11)
Distribusi Kartu BPJS Medan "Berantakan" Ribuan Kartu Tertahan di Kecamatan Pola pendistribusian kartu BPJS kesehatan, Peserta Bayar Iuran (PBI) yang integrasi dari Jamkesprovsu di Kota Medan, masih cenderung carut marut. Hal ini terungkap di lapangan, bahwa Puskesmas yang seharusnya menjadi ujung tombak pendistribusian terkesan lepas tangan dan menyerahkan ribuan kartu tersebut kepada masing-masing kecamatan.
Jurnal Asia | Ucok
SeKReTARIS komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah, saat menceritakan permasalahan Tulus Ahmadi Zega warga Jalan Selat Ujung Belawan peserta BPJS PBI Jamkesda, Rabu (16/9).
“kita sangat kecewa dengan seluruh kepala Puskesmas (kapus) di kota Medan, yang telah mengalihkan pendistribusian kartu BPJS kesehatan PBI terintegrasi Jamkesda sebanyak 739.404 ke kecamatan. Akibatnya banyak warga komplain tidak mendapatkan kartu,” ujar Sekretaris komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah, Rabu (16/9) sembari mencontohkan kondisi yang dialami Tulus Ahmadi Zega, warga Jalan Selat Ujung, Belawan selaku
peserta BPJS PBI Jamkesda. Di mana kartu istrinya, Juliani Boru Panjaitan dan si anak tidak ditemukan di kantor Camat Belawan. Ironisnya, kartu BPJS kesehatan PBI yang diserahkan ke kecamatan tidak memiliki data lengkap, seperti alamat tinggal peserta. Akibatnya yang ada hanya data di kartu serta berdampak dengan tertonggoknya ribuan kartu di kecamatan. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Rini Utami
PINJAMAN TIONGKOK. Menteri BUMn Rini Sumarno (belakang kedua kiri) menyaksikan penandatanganan kerjasama pinjaman antara Presiden eksekutif Bank Pembangunan Tiongkok Zeng Zjihe (kedua kanan) dan Tiga Dirut Bank BUMn di Beijing, Rabu (16/9).
3 Bank BUMN Diguyur Utang Rp43,3 Triliun Dapat Pinjaman dari Tiongkok Beijing | Jurnal Asia Tiga bank milik negara yakni Bank Mandiri, BnI, dan BRI menan datangani kesepakatan pinjaman senilai total USD3 miliar dengan Bank Pembangunan Tiongkok (China Development Bank/CDB), guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Penandatanganan kesepakatan pinjaman dilakukan Direktur Utama Bank Mandiri Budi G. Sadikin, Direktur Utama BRI Asmawi Syam dan Direktur Utama BnI Ahmad Baiquni dengan Presiden eksekutif Zeng Zhijie, disaksikan Menteri BUMn Rini Soe marno dan kepala komisi nasional Pembangunan dan Reformasi (national Development and Reform/nDRC) Xu Shaoshi di Beijing, Rabu (16/9) malam. Dari total pinjaman tersebut, masing-masing bank yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BnI, menerima pinjaman sebesar USD1 miliar dengan jangka waktu 10 tahun. Selain itu 30 persen dari dana pinjaman tersebut akan diterima dalam mata uang Renminbi (RMB). Direktur Utama Bank Mandiri Budi Sadikin, mengatakan pinjaman tersebut selaras dengan program pemerintah yang akan memfokuskan sektor infrastruktur. “kami berharap langkah ini dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang jauh lebih baik di masa datang. kami bertiga, Bank Mandiri, BnI, dan BRI, akan sindikasi untuk proyek infrastruktur dengan
pinjaman ini,” katanya. Hingga Juni 2015, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan ke sektor infrastruktur sebesar Rp38,2 triliun. Pembiayaan itu digunakan untuk pembangunan dan pengembangan proyek-proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan lainnya. Sementara itu Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengemukakan, pinjaman dari CDB akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur baru yang menjadi prioritas pemerintah seperti kereta Light Rail Transit (LRT), pelabuhan hingga jalan tol. “Selain infrastruktur, kita juga akan gunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bisa meng’create’ kredit ekspor mengingat dana ini kan berbentuk valas,” katanya. Sementara itu, Direktur Utama Bank BnI Achmad Baiquni menuturkan, pinjaman dari CDB akan memperbaiki komposisi pendanaan valas dengan memper pan jang maturity profile, sekaligus meningkatkan kapasitas BnI dalam membiayai proyekproyek jangka panjang dengan skema matchterm funding. “Pinjaman ini akan menjadi dana siaga untuk membiayai pengembangan infrastruktur di Indonesia,” kata Baiquni. Pembiayaan infrastruktur yang telah disalurkan BnI hingga akhir semester I-2015 mencapai Rp62,3 triliun ke beberapa sektor, antara lain telekomunikasi, konstruksi (ja lan tol, pelabuhan, bandar udara), dan kelistrikan. (ant)