MEDAN 02
• Sungai Berderah Menyempit karena Bangunan Marak. HAL 02 • • Nama Calon Wagubsu Masih Kosong. HAL 03 • • Kesper Minta Kadisdik Medan Ditangkap. HAL 03
BISNIS 04
Sabtu, 17 September 2016
Nomor 1.182 Tahun V
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Bank Singapura dan Wajib Pajak ‘Kongkalikong’ Jegal Tax Amnesty Jakarta | Jurnal Asia Belakangan ini beredar kabar bahwa pemerintah Singapura mengharuskan bank-bank, untuk melaporkan data nasabah yang mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak di Indonesia. Hal ini tentu akan menghambat proses pengampunan pajak yang tengah berlangsung. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, fenomena tersebut merupakan akalakalan wajib pajak yang enggan mengikuti tax amnesty. Dengan berlindung di belakang pemerintah Singapura, wajib pajak seolah-olah dipersulit untuk ikut tax amnesty. “Saya nggak mengatakan itu benar atau tidak. Saya lagi melakukan penyelidikan intelijen bahwa ada konspirasi antara wajib pajak sendiri dengan pihak perbankan, itu saja,” jelas Ken di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Gedung Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (16/9). (Bersambung ke halaman 15)
Aturan Baru Terbit
Pajak Jual Tanah dan Rumah Cuma 0 s/d 2,5 Persen Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) inal atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Sederhananya, aturan ini menetapkan besaran pajak penghasilan dari hasil penjualan rumah atau tanah yang lebih rendah dari aturan sebelumnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menjelaskan, PP ini dibuat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk kepentingan umum. “Jadi ceritanya adalah sekarang dengan adanya PP itu menjadi lebih mudah, terutama untuk kepentingan umum,” jelas dia di Kantornya, Jumat (16/9). Dalam Pasal 2 ayat 1a-c PP 34/2016 tertuang bahwa besar PPh inal yang dikenakan turun dari semula 5% menjadi hanya 2,5-0%, dengan rincian sebagai berikut: (Bersambung ke halaman 15)
• Pendapatan Bea Cukai Bakal Tergerus Rp2,8 T. HAL 04 • • Kesadaran Importir Mengurus Dokumen Masih Minim. HAL 05
SAHAM 06
• Transaksi Saham Bank Banten Kacau. HAL 06 • • IHSG Naik 1,95 Poin. HAL 06 • • Jasa Marga Patok Efek Dilusi Saham 6,74 Persen. HAL 07
OLAH RAGA 08
• Sakral, PON Jabar Dibuka Pidato Presiden Jokowi. HAL 08 • • Budi Sadewa Pimpin ISSI Medan. HAL 08
SPORT 09
• Pertegas Performa. HAL 09
PERISTIWA 10
• Sofyan Roboh Dibacok Pedagang Kelapa Muda. HAL 10 • • Sepedamotor Supir Truk Dilarikan Enam OTK. HAL 10 • • Dikasih Berteduh, Malah Mencuri. HAL 11
EDUKASI 12
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
MENKEU PAPARKAN MASALAH PAJAK GOOGLE. Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Seskab Pramono Anung (kiri) memaparkan masalah kewajiban pajak Google Indonesia, di Jakarta, Jumat (16/9). Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Google harus melunasi kewajiban pajaknya di Indonesia, jika raksasa internet tersebut tidak melunasi sesuai ketentuan maka akan diperkarakan di peradilan pajak.
Aturan Bayar Iuran BPJS Kesehatan Sekeluarga Membingungkan Tagihan Mendadak Berlipat, Rakyat Kecil Keberatan Aturan baru pembayaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikeluhkan. Kebijakan yang tertuang dalam Peratuan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 16 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dinilai kurang sosialisasi kepada peserta. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, aturan pembayaran iuran JKN bagi peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan sistem pembayaran satu Virtual Account (VA) untuk seluruh anggota keluarga membingungkan. Menurut Timboel banyak pekerja yang bingung
ketika melakukan pembayaran tagihan yang dikenakan berlipat sesuai dengan kepesertaan JKN dari anggota keluarga yang didaftarkan. “Ini belum tersosialisasi. Kebijakan ini memudahkan, tetapi membingungkan,” kata Timboel, Jumat (16/9). Selain itu, kebijakan anyar yang berlaku mulai berlaku 1 September ini juga diragukan efektisitasnya mendongkrak tingkat kepatuhan peserta dalam membayar JKN. Pasalnya, dalam pembayaran harus dilakukan satu paket, tidak dapat dilakukan sendirisendiri secara individu. Timboel bilang, aturan ini berpotensi menciptakan ketidak disiplinan yang sifatnya paripurna. “Kalau dinyatakan atuan ini akan meningkatkan kedisiplinan belum tentu. Dengan sistem yang baru, maka harus bayar iuran bersama atau tidak semua,” kata Timboel. Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, aturan baru ini diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kepatuhan dalam membayar iuran yang dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan kategori PBPU dan BP. (Bersambung ke halaman 15)
• Kuota Beasiswa dari Dikti masih Kurang. HAL 12 • • Mahasiswa Faperta UMSU Diajak Buka Peluang Bisnis. HAL 12
NASIONAL 13
• Pembuatan e-KTP Tanpa Batas Waktu. HAL 13 • • Pabrik Makanan Bayi Bebiluck Digerebek. HAL 13
INTERNASIONAL 14
• Hillary Bersumpah Takkan Mengalah. HAL 14
SEREMONI 16
• PSMTI Sumut Gelar Kontes Qi Pao. HAL 16
INFOBANK 18
• Pemerintah Pangkas Subsidi Bunga KUR. HAL 18 • • Mayoritas Aset WNI Tersimpan di Empat Bank Singapura. HAL 18
PROPERTI 20
• 2017, BTN Targetkan Bangun 600.000 Unit Rumah. HAL 20
INDUSTRI 23
• Peruri-Unpad Sepakati Kerja Sama Pencetakan Dokumen Sekuriti. HAL 23 • • PLN Aceh Salurkan Listrik 50 MVA Ke PT Semen Indonesia. HAL 23
AGRIBISNIS 26
• Cara Budidaya Tanaman Daun Dewa. HAL 26
SOROT 30
• Geger Terpidana Boleh Ikut Pilkada. HAL 30