Harian Jurnal Asia Edisi Kamis, 18 Februari 2016

Page 1

Hal. 3

Hal. 9

Hal. 19

Harga BBM Bakal Turun April

MUI Haramkan LGBT

Bisnis Asam Potong Langkat Meningkat Hal. 21

Hal. 4

New PRSU 2016 Siap Tampil Beda

harianjurnalasia

Sekolah Diminta Isi PDSS untuk SNMPTN

Hal. 16

BI Rate Bakal Turun Lagi

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Kamis, 18 Februari 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.010 Tahun IV

Indeks Saham Nama

Tutup

Kurs Tengah

(-/+)

%

IHSG

4765,507

20,500

0,430

Shanghai

2,867.34

30.77

1.08

15,836.36 -218.07

-1.36

Nikkei 225

Hang Seng 18,924.57

-197.51

-1.03

EURO STOXX 2,881.61

60.35

2.14

S&P 500

1,903.50

14.75

0.78

Dowjones

16,249.00

118.00

0.73

4,133.25

40.50

0.99

Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,504.00 9,601.35 15,048.86 19,312.09 1,733.08 11,839.92 3,211.82 1,566.05 8,868.09 4,441.31 9,607.64

Selundupkan Sabu 10 Kg

Anggota Polisi Sumut Divonis Mati

Jurnal Asia | Hery Chaniago

BERPoSE BERSAMA. Plt Gubernur Sumatera Utara Ir.H.Tengku Erry Nuradi MSi berpose bersama, usai melantik 15 Kepala Daerah wilayah Sumut di Lapangan Merdeka, Medan, Rabu (17/2).

Rakyat Tunggu Janji 15 KDh se-Sumut Ucapkan Sumpah di Lapangan Merdeka Medan | Jurnal Asia Untuk pertama kalinya, Rabu (17/2) pagi, Lapangan Merdeka Medan mencatatkan sejarah baru, menjadi tempat pelantikan kepala daerah (KDh) pemenang Pilkada serentak di Sumut. Plt Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi mengatakan, hal ini bertujuan agar ke-15 pejabat tersebut bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat.

Pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan oleh Plt Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi, atas nama Menteri Dalam Negeri R I . D a l a m a m a n a h nya , E r r y mengatakan kepala daerah yang sudah dilantik menjadi bupati/ walikota harus menyesuaikan visi dan misi daerah, dengan visi presiden dalam melaksanakan pembangunan di daerah. “Presiden berpesan bahwa Pemilukada telah melahirkan pemimpin pilihan rakyat, yang harus bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan rakyat di daerahnya,” ujarnya. Oleh karena itu, lanjut Erry, sudah saatnya para kepala daerah berjanji kepada rakyat, untuk memastikan setiap rakyat merasakan makna kehadiran pelayanan pemerintah,

dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan sarana dalam penyediaan fasilitas umum, ujar Erry, maka kepala daerah harus memastikan semua rakyat dapat mengakses air bersih, listrik, menikmati layanan transportasi yang terjangkau serta bisa mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Di bidang ekonomi, Presiden juga berpesan agar semua daerah menjaga daya beli masyarakat dengan menekan dan mengendalikan inflasi. Program pemerintah dan pemerintah daerah harus berupaya membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah daerah harus merumuskan langkahlangkah yang lebih kongkrit untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antar

wilayah dan kesenjangan sosial. Plt Gubsu juga mengingatkan agar para kepala daerah yang dilantik untuk tidak menyia-nyiakan amanah yang dipercayakan oleh rakyat melalui Pemilukada yang lalu. “Mulailah bekerja dengan baik, tidak perlu berlama-lama da lam euphoria kemenangan,” kata nya, sembari menambahkan presiden telah meminta bahwa proses program dan kegiatan di daerah dalam rangka pelaksanaan APBD harus dilaksanakan sejak bulan Januari 2016. Pelantikan dan pengambilan sumpah lima belas bupati/wali kota terdiri atas 14 pasang bupati/walikota dan wakil adalah terpilih dari hasil Pilkada serentak pada 9 Desember lalu, sedangkan plt Bupati Tapteng

dilantik sebagai bupati defenitif. Adapun 14 kepala daerah hasil Pilkada 9 Desember 2015 yang dilantik yakni Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution (Medan), M SyahrialIsmail (Tanjungbalai), Muhammad Idaham-Timbas Tarigan (Binjai), M Syari Hutauruk-Edipolo Sitanggang (Sibolga), Syahrul M Pasaribu-Aswin Efendi Siregar (Tapanuli Selatan), Kharuddin Syah Sitorus-Dwi Prantara (Labuhan Batu Utara), SoekirmanDarma Wijaya (Serdang Bedagai), Taufan Gama Simatupang-Surya (Asahan), Pangonal Harahap-Andi Suhaimi Dalimunthe (Labuhanbatu), Wildan Aswan Tanjung-Kholil Jufri Harahap (Labuhan Batu Selatan), Remigo Yolando Berutu-Maju Ilyas Padang (Pakpak Bharat). (Bersambung ke halaman 11)

Sengketa Lahan Perluasan Poyek PLTU

Mediasi Warga dan PT Inalum Buntu

Jurnal Asia | Putra

RAPAT mediasi yang berlangsung di Polres Batubara antara masyarakat PT KIR dan PT Inalum, soal sengketa lahan di Desa Kuala Indah, Kec.Sei Suka, Batubara, Selasa (16/2).

Batubara | Jurnal Asia Untuk mencari solusi atas kasus sengketa lahan di Desa Kuala Indah, Kec. Seisuka, Kab.Batubara, masyarakat dan PT Inalum kembali menggelar proses mediasi. Hal ini dilakukan atas inisiatif Polres Batubara, dengan mengundang kedua belah pihak untuk hadir di aula Mapolres, Selasa (16/2) siang sekira pukul 13.30 WIB. Dalam pertemuan tersebut hadir masyarakat diwakili PT KIR yakni Tekardjo Angkasa bersama dengan Zulheri sebagai kuasa hukum dari kantor pengacara Refman Basri SH, Sinaga. Sedangkan dari PT Inalum dihadiri langsung Dedy Sinaga selaku

GM Proyek Pengembangan Inalum, Joko sebagai GM umum bersama beberapa karyawan yang terdiri dari kepala security dan staff terkait proyek perluasan lahan PLTU. Sebagai moderator proses mediasi ini, Kabag Ops Polres Batubara Kompol M Silaen, menyampaikan niat baik aparat keamanan agar kedua belah pihak bisa mencapai kata sepakat, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan di lokasi bersengketa. Dalam paparannya di hadapan peserta acara tersebut, tim dari P T I n a l u m m e nye b u t b a h wa lahan sudah diganti rugi dengan pembebasan lahan sejak 1977 dan menggelontorkan dana jutaan dolar

sebanyak tiga kali pembayaran dalam perjalanannya membeli lahan, sehingga terbit sertiikat Hak Pengguna Lahan (HPL) dari BPN tahun 2000-an. Sementara itu, Tekardjo menjelaskan bahwa sebelum dirinya melakukan ganti rugi, masyarakat di Desa Kuala Indah sudah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT). “Saya waktu 1995 mendapat tawaran dari warga. Setelah melakukan pengecekan lahan dan berkas-berkas yang dimiliki masyarakat, karena lokasi merupakan tanah tumbuh artinya dahulu laut kemudian menjadi darat. Selanjutnya terjadi transaksi ganti rugi. (Bersambung ke halaman 11)

Tanjung Balai | Jurnal Asia Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai menjatuhkan hukuman mati kepada anggota Polair Polda Sumut, Aiptu Mustajab, atas kasus penyelundupan sabu. Dia terbukti menyelundupkan sabu seberat 10 Kg dan 271 butir pil ekstasi untuk diedarkan di Medan. Majelis hakim yang dipimpin Ulina Marbun. juga menghukum rekan Mustajab, yaitu Syahdan dengan hukuman mati. Putusan tersebut sama dengan tuntutan JPU Rawatan Manik dan Rita yang menginginkan vonis mati kepada Mustajab dan Menjatuhkan pidana berupa hukuman mati,” putus Ulina Marbun di PN Tanjung Balai, Rabu (17/2). Sedangkan putra Mustajab bernama Reza Maulana dijatuhi hukuman seumur hidup. Hakim menganggap ketiganya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tersebut dan diancam Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika. Atas putusan itu, ketiga terdakwa langsung menyatakan banding. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir. Kasus ini bermula ketika oknum Polri tersebut dengan putranya ditangkap BNN pada Juni 2015 silam. Petugas menemukan sabu seberat 10 Kg. Penangkapan itu dilakukan di Jalan Umar Damanik, Tanjung Balai Selatan, Sumut. Pengungkapan itu merupakan hasil pengembangan dari ratusan butir pil ekstasi. Dari penyelidikan petugas saat itu, diketahui ada sebuah boat yang dinahkodai Syahdan membawa sabu. Ketika itu, Syahdan menyerahkan sabu tersebut kepada Mustajab. Hasil penyelidikan, petugas akhirnya menyeret Mustajab, Syahdan dan putranya ke persidangan. (dtc/ant)

Gatot-Evy Dituntut 8,5 Tahun Bui KPK Setujui Jadi Justice Collaborator Kasus Bansos Jakarta | Jurnal Asia Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dituntut empat tahun enam bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara istrinya, Evy Susanti dituntut lebih ringan, yakni cuma empat tahun penjara. Dalam sidang lanjutan dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/1), Jaksa KPK Irene Putri juga menuntut keduanya dengan denda sebesar Rp200 juta subsider lima bulan kurungan. Jaksa menilai Gatot dan istrinya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, lantaran telah menyuap tiga hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sebesar US$27.000 dan Sin$5.000. Suap itu diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke PTUN Medan. "Menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa Gatot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan dan menjatuhkan hukuman 4 tahun enam bulan penjara bagi terdakwa Gatot Pujo Nugroho dan empat tahun penjara kepada terdakwa Evy Susanti," kata Irene saat membacakan surat tuntutan. (Bersambung ke halaman 11)

Dzulmi Eldin Janji Belum Ada Mutasi Jangan Gusur Rumah Warga Medan Pasca dilantik menjadi Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi mengaku, di bulan pertama kepemimpinan belum berpikir untuk melakukan mutasi jabatan di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Namun bagaimana ia bersama pasangannya, Wakil Wali Kota Achyar Nasution, akan mencoba berdayakan sumberdaya manusia (SDM) yang ada. “Oh enggak ada itu. Tidak ada ganti-ganti, yang penting manfaatkan yang ada saja,” ujar Dzulmi Eldin di sela-sela acara syukuran pelantikan di rumah dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman Medan, Rabu (17/2).

Eldin mengatakan, secepatnya akan mengumpulkan seluruh jajaran di Pemko Medan guna menjabarkan visi misi “Medan Rumah Kita” ke dalam program kerja SKPD. “Insya Allah, nantikan ada apel dan di situ saya akan sampaikan terkait visi misi kita, untuk dapat dijabarkan dalam program SKPD,” katanya. Dipaparkan Eldin juga ada satu acuan yang akan diterapkan dan sudah melalui kajian akademis, k h u s u s n ya d a l a m p e l a ya n a n a d m i n i s t ra s i k e p e n d u d u k a n , seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran. Dalam pelaksanaannya, selama ini administrasi terfokus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), sehingga dalam proses pelaksanaannya panjang dan memakan waktu cukup lama.“Saya akan mengubah alur

pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, yang lebih cepat, mudah dan gratis,” ujar katanya. Sedangkan untuk pelayanan pendidikan, ditambahkannya, melalui Dinas Pendidikan akan dilakukan penataan mengenai kualitas maupun kuantitas guru. Redistribusi guru ini akan dilakukan melalui sistem penilaian kinerja guru. Selanjutnya, mengintervensi dalam hal penertiban siswa pada saat jam belajar. “Jadi siswa itu dibuat jam belajarnya, sehingga bagi usia pelajar akan kena pemberlakukan jam belajar,”tegasnya. Di bidang kesehatan, mantan Sekda Kota Medan ini menyebutkan, peningkatan pelayanan BPJS serta penambahan fasilitas pelayanan di wilayah Medan bagian Utara. Nantinya, didirikan rumah sakit type C di Medan Labuhan. Selain

i t u , E l d i n j u g a b e r ko m i t m e n menjadikan Kota Medan sebagai destinasi wisata kota tua. Di mana setiap bangunan bersejarah akan disinkronkan pelesetariannya, baik menggunakan dana APBD maupun dengan memanfaatkan dana CSR. Di tempat yang sama, Akhyar memaparkan penanggulangan genangan air di Kota Medan. Alumni Teknik Sipil USU ini menyebutkan, ada empat hal dan tindakan yang akan dilakukan, pertama, posisi saluran drainase banyak ditutup oleh masyarakat. Anehnya, tidak ada lubang ‘inlet’. Sehingga air sulit masuk ke drainase, akibatnya ruas jalan menjadi tergenang oleh air. Kedepan ini harus dibenahi, setiap saluran drainase yang tertutup harus memiliki lubang ‘inlet’. Selanjutnya, genangan air di jalan disebabkan sendimentasi

(pendangkalan) saluran drainase. Sehingga perlu dilakukan normalisasi dengan cara yang benar. Karena, selama ini banyak proses normalisasi yang berjalan dengan tidak sesuai, seperti penyempi tan saluran drainase ketika dinding drainase dilakukan perbaikan. Kemudian, saluran drainase yang ada di Kota Medan tidak terhubung (disconected). Contohnya seperti saluran drainase yang ada di Jalan Bilal, saluran drainase di daerah tersebut sebelum dibuang ke sungai harus melewati jalur ke Jalan Krakatau, Sidorukun sampai akhirnya ke sungai yang ada di Jalan Bayangkara. Itu terlalu jauh, perlu dipersingkat waktu penyaluran air pada saluran drainase, rata-rata saluran drainase yang ada di Kota Medan seperti itu. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari

GUBERNUR Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho (kanan) bersama istri Evy Susanti melambaikan tangan usai pembacaan tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (17/2).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.