selasa, 18 juli 2017 rp3.000 Nomor 1.423 TahuN V (luar KoTa + oNgKos Kirim)
Oknum Perwira Polres Sibolga Bandar Sabu Medan | Jurnal Asia petugas satuan reserse Narkoba (satres Narkoba) polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan aKp hotma sigalingging, Kasubbag Bin ops Bag ops polres sibolga bersama rekannya abu salam hutabarat, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabusabu. Keduanya diamankan petugas saat hendak menuju ke Cafe rindu alam ii yang terletak di Kelurahan sihaporas Nauli, Kecamatan pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, senin (17/7) dini hari. informasi dikumpulkan, penangkapan bermula ketika petugas sat Narkoba polres Tapteng mendapat informasi ada seorang pria bernama abu salam hutabarat diduga memiliki paket sabu hendak menuju arah rindu alam. (Bersambung ke halaman 26)
jurnal asia | ant: ubaidillah
Setya Novanto Terjerat KETUA Komisi pemberantasan Korupsi (KpK) agus rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KpK saut situmorang (kanan) dan juru bicara KpK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi penerapan KTp elektronik (eKTp) di gedung KpK, jakarta, senin (17/7). KpK menetapkan Ketua Dpr setya Novanto sebagai tersangka baru pada kasus korupsi yang merugikan negara sebesar rp2,3 triliun itu.
Ketua DPR RI Tersangka e-KTP Desak Munaslub, Jabatan Ketum Golkar Terancam Jakarta | Jurnal Asia KpK menetapkan Ketua Dpr setya No vanto (setnov), yang juga sekaligus Ketua umum golkar sebagai tersangka. hal ini terkait kasus dugaan tindak pidana ko rupsi, di pengadaan paket penerapan KTp berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTpe) tahun 20112012 pada Kemendagri. “KpK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KpK menetapkan saudara sN (setya Novanto) anggota Dpr ri periode 20092014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian
negara sekurangkurangnya rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTpe pada Kemendagri,” kata Ketua KpK agus rahardjo di gedung KpK jakarta, senin (17/7). setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 uu No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan uu No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kuhp. pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak rp1 miliar. menur ut agus, setnov yang saat penganggaran dan pelaksanaan KTpe itu
berlangsung menjabat sebagai Ketua Fraksi partai golkar, berperan melalui seorang pengusaha bernama andi agustinus alias andi Narogong. “saudara sN melalui aa (andi agustinus) diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di Dpr dan proses pengadaan barang dan jasa KTpe. sN melalui aa diduga telah me ngondisikan peserta dan pemenang penga daan barang dan jasa KTpe,” tambah agus. agus menegaskan bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dua terdakwa sebelumnya yaitu mantan Direktur jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kemendagri irman dan mantan Direktur pengelolaan informasi administrasi Kependudukan (piaK) Kemendagri sugiharto, setnov berperan sejak perencanaan. (Bersambung ke halaman 26)
Polri Segera Bentuk Densus Antikorupsi Jakarta | Jurnal Asia Kepolisian republik indonesia segera mem fungsikan Detasemen Khusus (Densus) antiTindak pidana Korupsi dalam waktu dekat. saat ini sejumlah infratstruktur pendukung pun telah di siapkan, termasuk markas buat personel Densus. “Kita sudah menyiapkan gedungnya, yaitu gedung eks polda metro jaya,” ujar Kapolri jenderal Tito Karnavian di Dpr, senin 17 juli 2017. menurut Tito, Densus antikorupsi ini telah ber koordinasi dengan Kejaksaan agung terkait pemben tukannya. Kedua lembaga ini bahkan telah berencana membuat satuan kerja bersama untuk penanganan korupsi. “sehingga semua koordinasi akan dilakukan jauh lebih mudah. perkara tidak perlu bolak balik,” ujar Tito. ide siapa? Tiga tahun silam, wacana pembentukan Densus antikorupsi ini pernah muncul di kala polri di bawah jenderal sutarman. Namun, wacana ini kemudian dianggap tak relevan lantaran polri sejatinya telah memiliki lembaga khusus yang menangani perkara korupsi yakni Direktorat Tindak pidana Korupsi. (Bersambung ke halaman 26)
Ditjen Pajak ‘Mata-matai’ Pemohon Amnesti Pajak Nakal Halaman 23
Orang Miskin di Kota Bertambah 330 Ribu Setahun Halaman 30