Hal. 4
Hal. 7
Hal. 19
Pengadilan Negeri Medan Disebut Sarang Pungli
Warga Penerima Kartu PKH Langkat Dipungli
Apindo Respon Negatif Kebijakan Menteri Susi
Hal. 9
Hal. 20
Hal. 5
Obat Tanpa Sertiikasi Halal Boleh ‘Dikonsumsi’
Berharap Ulos Sumut Mendunia
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 18 Oktober 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
Jutaan Sampah Galaxy Note 7 Dibawa Kemana?
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.208 Tahun V
13 Tahun Piara Buaya Raksasa di Rumah Dijemput Paksa Petugas BKSDA dari Binjai
Jurnal Asia | Hery Chaniago
ANgkuT BuAyA. Personil polisi kehutanan seksi konservasi bersama pawang, mengangkut buaya muara berusia 14 tahun yang baru saja dievakuasi dari salah satu rumah warga Binjai, Kampung Nangka. Hewan ini selanjutnya dipindahkan ke kandang penangkaran buaya, di Jalan Bunga Raya II, Asam Kumbang, Medan, Selasa (17/10).
Polantas Sumut Ranking 3 Kasus Pungli
Indeks Saham
Polisi Diminta Bimbing Masyarakat Tak Lulus Ujian SIM Medan | Jurnal Asia Divisi Humas Polri mengeluarkan imbauan kepada jajaran, agar masyarakat yang berkali-kali tak lulus ujian SIM dapat dibimbing oleh anggota kepolisian. Bukannya malah dipungli dan dipersulit sehingga tak bisa memperoleh SIM dengan cara wajar. Bahkan untuk urusan pungli oknum Polantas, Poldasu menduduki ranking tiga se-Indonesia. Ini akan menjadi PR kapoldasu baru, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel guna membenahi jajarannya.
Hal tersebut diungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Si tompul memaparkan modus oknum polisi dalam menjalankan praktik pungutan liar. Salah satu sasaran mereka yakni pada pembuatan surat izin mengemudi. Martinus mengatakan, biasanya oknum polisi ini mengoordinasi para calo untuk mendekati masyarakat yang hendak membuat SIM. “Kemudian, petugas yang me lakukan ujian praktik itu mem persulit. Berulangulang tak me loloskan uji praktik SIM,” kata
Martinus, Senin (17/10). Hal itulah yang memicu ma syarakat mencari jalan pintas. Akhirnya, terjadi tawarmenawar di antara mereka dan dipungutlah sejumlah uang pelicin untuk mem bantu meloloskan pemohon SIM tersebut. Hal serupa terjadi saat polisi lalu lintas menilang seseorang di jalanan. Polisi nakal kerap melakukan razia di luar jadwal operasi demi memeras pengguna jalan. “Jadi mau tilang, tapi purapura tilang. Kemudian tidak ditilang ka rena dikasih uang. Soal semacam
Nama
ini butuh pengawasan,” kata Martinus. Dalam kasus SIM, kata Martinus, semestinya ada pengawasan yang dilakukan kepada masyarakat yang berkalikali tak lulus tes praktik. Dalam mekanisme yang benar, polisi memiliki catatan mengenai hasil tes orang tersebut. Kemudian, dikonsultasikan mengapa tak juga lulus tes. N a n t i n ya , o ra n g t e r s e b u t akan dibimbing dalam upayanya mendapatkan SIM tanpa lewat jalan pintas. (Bersambung ke halaman 11)
Jelang Natal dan Tahun Baru
Pemprovsu dan Polisi Bidik Penimbun Barang Medan | Jurnal Asia Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol DR H Rycko Amelza Dahniel MSi melepas Operasi Pasar dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan. Kapolda Sumut menegaskan, pihaknya akan me nindak tegas aksi spekulan yang me lakukan penimbunan bahan pangan demi mendapat keuntungan berlipat. Operasi Pasar digelar oleh Tim PengendalianInlasiDaerah(TPID) Sumatera Utara yang melibatkan Pe merintah Provinsi Sumut, Bank Indo nesia dan Bulog. Disamping anggota TPID Sumut, Operasi Pasar juga melibatkan PD Pasar Kota Medan. “Hari ini kita kembali melakukan operasi pasar, melibatkan Pemprov Su mut, Bulog dan Bank Indonesia karena harga eberapa komoditi yang mening kat seperti cabai merah,” kata Gubsu. Gubsu mengatakan pihaknya berharap menjelang Natal dan
Tahun Baru harga komoditi bisa lebih stabil agar laju inlasi Sumut tidak terlalu tinggi. “Saya berharap pedagang besar dan menengah tidak melakukan spekulasi seperti aksi penimbunan barang yang terma suk pelanggaran hukum, karena membuat harga bisa naik,” katanya. Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko mengimbau para pedagang tidak melakukan tindakan spekulasi, termasuk diantaranya penimbunan bahan pangan. “Kami akan tindak tegas, saya akan turunkan operasi khusus tangani penimbunan,” tegas Kapolda. Dikatakannya, penimbunan me rupakan pelanggaran Undang un dang nomor 18 tahun 2012 ten tang pangan. Kapolda kembali mengatakan pihaknya akan menu runkan tim khusus untuk memantau rantai distribusi sejak di tingkat produksi sampai ke pasar. (Bersambung ke halaman 11)
Binjai | Jurnal Asia Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara, menyita seekor buaya rawa milik salah seorang warga di Kota Binjai, yang diduga selama ini pemeliharaannya tidak memiliki izin. “Penyitaan ini karena pemilik tidak memiliki surat izin memelihara hewan yang dilindungi oleh negara,” kata Kepala Seksi Wilayah II BKSDA Sumatera Utara Herbert Arotonang di Binjai, Senin (17/10). Herbert Aritonang menjelaskan buaya muara yang dimiliki warga Haris penduduk Jalan Abdul Rahman Hakim Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara, harus disita karena tidak dlengkapi dokumen resmi tentang pemeliharaannya. “Buaya muara merupakan hewan yang dilindungi oleh negara sesuai dengan aturan yang ada,” katanya. Pemilik tidak ada surat izin, sementara ini adalah hewan yang dilindungi negara, makanya kita melakukan penyitaan terhadap satu buaya rawa ini. Dimana sesuai dengan UU Nomor 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyebutkan kalau hewan yang dilindungi dilarang untuk dipelihara atau dimiliki oleh warga tanpa ada surat izin yang resmi. “Jika pemilik tidak mau juga menyerahkan buaya ini, maka pemilik akan diancaman dengan hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta,” ungkapnya. Herbert juga menjelaskan buaya muara yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 3 meter dengan berat 130 kilogram ini selanjutnya dibawa menuju penangkaran buaya asam kumbang yang ada di Medan. Haris pemilik buaya muara itu mengatakan buaya muara miliknya tersebut didapatnya dari sahabatnya yang ada di Rantau Parapat Kabupaten Labuhan Batu. Dia mengatakan buaya tersebut telah 13 tahun dipeliharanya. “Sudah 13 tahun aku pelihara ini tiap hari aku mengeluarkan uang paling sedikit Rp 50.000 untuk memberikannya makanan,” katanya. (ant)
Jurnal Asia | Ist
guBeRNuR Sumatera Utara HT Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol DR H Rycko Amelza Dahniel MSi, didampingi Wakapoldasu Brigjen Pol Adhi Prawoto, saat melihat komoditas yang akan dijual di Operasi Pasar di halaman Kantor Gubsu Medan, Senin (17/10).
Pengusaha Kerap Jadi Korban Pungli
IHSG
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
5410,303
10,420
0,190
Shanghai
3,041.17
22.64
0.74
Nikkei 225
16,900.12
43.75
0.26
Hang Seng
23,037.54 195.77
0.84
EURO STOXX 3,012.15 S&P Dowjones Nasdaq
13.04
0.43
2,126.50
0.50
0.02
18,054.00
5.00
0.03
4,801.00
3.25
0.07
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,054.00 9,913.87 14,324.81 15,875.65 1,682.45 12,528.45 3,094.48 1,584.34 9,274.88 4,119.03 9,377.89
Poldasu Bongkar Sindikat Satwa Langka
Kulit Harimau Sumatera Dibanderol Rp70 Juta Medan | Jurnal Asia Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menggagalkan penjualan kulit harimau Sumatera senilai Rp 70 juta. Dalam kasus ini, sebanyak 3 orang pria dibekuk. “Ketiga tersangka berinisial EM (37) warga Aceh, S (61) dan B (35) warga Kota Medan,” kata Dirkrimsus Polda Sumut Kombes Pol Toga H Panjaitan kepada wartawan di Mapolda Sumut, Senin (17/10). Toga menyatakan, EM berperan sebagai penjual, sedangkan S dan B berperan sebagai pembeli. Kasus ini terungkap pada Jumat (14/10). Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya praktik penjualan kulit harimau di Jalan Sisingamangaraja, polisi langsung menuju ke lokasi yakni di sebuah hotel. “Kita langsung menuju ke sebuah tempat yang di maksud, kemudian petugas melakukan undercover dan menangkap EM,” sambungnya. Setelah menangkap EM, polisi kemudian melakukan pengembangan. Dalam pengembangan tersebut, petugas kemudian menangkap pembeli kulit harimau S dan B. Dalam pemeriksaan, EM mengaku kulit harimau dewasa tersebut didapatnya dari seseorang berinisial U, warga Aceh. Di mana, EM mendapati kulit harimau tersebut seharga Rp 3 juta. Selain kulit harimau, EM juga membeli 3 kilogram kulit trenggiling dengan harga Rp 1 juta. Sementara, polisi juga menyita satu karung tempurung kurakura dan satu karung kulit ular. “Kemudian, tersangka menjual kulit harimau di Medan dengan harga Rp 70 juta. Sementara, untuk kulit trenggiling dijual Rp 12 juta per kilogramnya,” sebut Toga. Toga mengatakan, kulit harimau tersebut rencananya akan dijadikan hiasan di dalam rumah oleh pelaku. Sementara, kulit ular dan kulit trenggiling akan dijadikan obat dan tali pinggang. (Bersambung ke halaman 11)
Kasus Dwelling Time Terus Diselidiki Menyikapi operasi pungli, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera utara mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menindak tegas pelaku di berbagai sektor. Pasalnya, banyak pengusaha yang merasakan dampaknya sehingga biaya pengeluaran semakin bertambah. D i S u m u t , p ra k t e k p u n g l i yang sering terlihat dan banyak dibicarakan masyarakat diantaranya adalah pengurusan SIM, jembatan timbang, layanan pengurusan KTP/ KK, pengurusan izin termasuk izin usaha, penetapan tender proyek. Hingga pungutan liar yang
mengatasnamakan organisasi tertentu dan masih banyak lagi bentuk pungli lainnya. Sekjen Apindo Sumut Laksamana Adiyaksa mengatakan, pungli yang terjadi selama ini sudah bukan menjadi rahasia dan memang meresahkan. Namun, keseriusan
Presiden Joko Widodo dalam memberantas pungli di berbagai sek tor sangat melegakan ma syarakat dan pengusaha. “Kita sangat mendukung pemberantasan pungli di semua lini, saya kira masalah ini sudah menjadi perhatian semua pihak. Para pengusaha mengapresiasi keberhasilan pemerintah,” katanya kepada Jurnal Asia, Senin (17/10). Menurutnya, akar mendasar permasalahan pungli dikarenakan kebutuhan dari pegawai pemerintahan. Bagaimanapun juga, tidak cukup itu bukan menjadi dasar
pungli tetapi tetap menjadi faktor pendorong. Untuk itu, pengusaha meminta pemerintah harus memperhatikan nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam artian, ada jaminan hidup seperti biaya untuk sekolah anak, fasilitas dan sebagainya. Dengan dihilangkannya pungli ini, lanjutnya, tentunya berdampak positif bagi kalangan pengusaha. Selama ini para pengusaha ingin segala urusan yang berkaitan dengan pengurusan dokumen dan lainlain dapat diselesaikan tanpa pungli.
Biasanya, kata dia, jika yang sabar dan mengikuti prosedur itu tidak dikenakkan pungli tapi bagi mereka yang mau cepat dan nga mau mengantri pasti ada tawar menawar dengan petugas, di sini yang sering timbul pungli. Seharusnya pemerintah bisa memberikan alternatif misalnya, mengurus dokumen dengan jalur biasa atau jalur cepat, kalau jalur cepat bayarannya lebih mahal namun uangnya harus masuk ke negara, dengan cara ini para pengusaha setuju. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
SeJuMlAH jurnalis mengambil gambar barang bukti kulit Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) pada gelar kasus di Mapolda Sumatera Utara, Medan, Senin (17/10).