Hal. 5
Hal. 9
Hal. 17
Dewan Nilai Kinerja Pemprovsu Kurang Memuaskan
Reklamasi Teluk Jakarta Dimoratorium
Penerapan Cukai Botol Picu Kekhawatiran Pelaku Industri
Hal. 6
Hal. 16
Hal. 19
Petani Tobasa Kesulitan Air
OJK Waspadai Kenaikan Kredit Bermasalah
Program Replanting Sawit Terhambat Sertiikasi Lahan
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 19 April 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.060 Tahun IV
Buwas: UU Narkotika Tak Relevan dan Harus Direvisi Budi Waseso Masuk Bursa Calon Kapolri Jakarta | Jurnal Asia Badan Legislasi DPR menggelar rapat dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso membahas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. UU ini dinilai sudah harus direvisi agar tak menjadi kendala ketika penegakan hukum lapangan. “Sekarang narkotika berkembang dengan cepatnya tapi undang un dangnya terbatas seperti itu akhirnya tidak bisa mencakup itu semua,” kata Komjen Buwas usai rapat di Nusantara I, gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin (18/4). Buwas mengkritisi UU ini justru melemahkan aturan hukum dan memberikan rasa aman bagi pelaku penyalahgunaan. Selain itu, UU ini tak menampung permasalahan narkotika yang sudah beredar cepat. Dicontohkan mantan Kabareskrim itu misalnya ada pecandu namun diposisikan seolaholah sebagai korban, padahal,menurutnya, orang tersebut dalam perilaku sadar mengkonsumsi narkotika. “Harus ditentukan dulu, korbannya dari mana? Kalau dia itu ada unsur
paksaan, unsur intimidasi, disuruh atau dipaksa nah itu baru korban. Kalau dia menggunakan dengan kesadaran masa dia korban,” sebutnya. Menurutnya, UU harus menye suaikan dengan perkembangan serta kondisi permasalahan di la pangan. Bila tak diakomodir untuk perbaikan maka akan terlambat. Namun, aturan yang mesti direvisi ini tak mencakup semuanya. “Ya, ada halhal, tapi bukan keseluruhan ya. Kan ada pointers pointers yang sudah tak relevan lagi sehingga itu perlu diadakan pe rubahan,” sebut eks Kapolda Gorontalo itu. Salah satu kritikan Buwas yaitu kendala dalam penyidikan BNN misalnya pecandu yang direhabilitasi tak bisa ditindaklanjuti untuk dimintai keterangan. Hal ini menjadi kendala dalam upaya memerangi narkoba. “Itu menghambat. Padahal, pengguna itu dapat dari pengedar, bagaimana kita bisa tahu penge darnya kalau tidak diawali dari pengguna,” tuturnya. Mestinya, kata Buwas, jaringan narkoba bisa diungkap bila aturan ini ditegaskan. Bukan justru dalam penanganannya dipotong karena penyidikan pecandu narkoba. “Sehingga kita mulai menemukan bandarnya. Kita temukan bandarnya. Akhirnya kita temukan maianya. Lah, kok sekarang kita dipotong di sini, bagaimana kita mengungkap itu,” tutupnya. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
RDP UU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA. Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso (kedua kiri) memaparkan data dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/4). Rapat tersebut membahas pelaksanaan UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Indeks Saham
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Plt Gubsu: Pelantikan Pejabat Hasil Hotel Cemari Danau Toba Pilkada Diupayakan Serentak Diberikan Sanksi
Medan | Jurnal Asia Wahana Lingkungan Hidup In donesia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Lingkungan Hidup agar memberikan sanksi yang tegas terhadap hotel diduga mencemari perairan Danau Toba yang berada di Kabupaten Samosir. “Hotel bintang dan penginapan biasa yang tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) itu, harus diberikan tindakan tegas ka rena merusak kawasan Danau Toba,” kata Direktur Eksekutif Wahana Ling kungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara, Kusnadi di Medan, Senin (18/4). Setiap hotel yang beroperasi di pinggiran Danau Toba itu, menurut dia, diwajibkan harus dilengkapi IPAL, sehingga tidak membuang se cara langsung limbahnya ke Danau Toba. “Hal ini merupakan peraturan dari pemerintah yang harus diikuti para pengusaha hotel yang berada di kawasan Danau Toba tersebut,” ujar Kusnadi. Dia menjelaskan, sebagai pemilik hotel di kawasan Danau Toba itu, harus tetap mematuhi dengan men dirikan IPAL, karena hal ini merupakan persyaratan dan harus dipatuhi. Bagi pengusaha hotel yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut, bisa dikenakan sanksi perdata be rupa denda dan juga pidana, dengan
kurungan badan. “Ini sesuai dengan Undang undang Nomor 32 tahun 2009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,” ucapnya. Kusnadi menambahkan pence maran perairan Danau Toba itu, harus secepatnya dihentikan me ngingat daerah tersebut akan dijadikan sebagai “Monaco Asia” dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta negaranegara dunia. Tidak mungkin rasanya ma sya rakat dunia akan berkunjung ke daerah Danau Toba itu, bila air di daerah tersebut tercemar dan keruh, dan hal ini sangat ditakuti para wisatawan Oleh karena itu, katanya, pemerintah maupun instansi terkait lainnya harus segera mensterilkan kawasan Danau Toba dari berbagai bentuk pencemaran yang bersumber dari limbah hotel maupun penginapan. “Ini adalah untuk kepentingan kesehatan bersama, baik ma sya rakat, pengusaha hotel, dan termasuk wisatawan yang melak sanakan liburan di Danau Toba yang terkenal di dunia,” kata penggiat Lingkungan di Sumut. Sebelumnya, sebagian hotel dan penginapan di kota turis Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diduga mencemari perairan Danau Toba, karena tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mengupayakan pe jabat yang dihasilkan melalui pe milihan kepala daerah secara seren tak juga dilantik secara serentak. “Kita ini Pilkada serentak, pelantikannya juga diharapkan se rentak,” kata Plt Gubernur Sumut HT Erry Nuradi di Medan, Senin (18/4). Menurut Erry, pihaknya sudah mela kukan pelantikan secara
serentak pada 17 Februari 2016 terhadap 14 kepala daerah yang memenangkan Pilkada serentak di Sumut. Dari jumlah itu, ada delapan lagi kepala yang belum dilantik meski Pilkadanya telah selesai dan calon terpilih sudah diumumkan. Dari delapan daerah tersebut, Kementerian Dalam negeri telah mengeluarkan surat keputusan (SK) pelantikan untuk tiga daerah yakni Kabupaten Karo, Simalungun, dan
Kota Gunungsitoli. Sedangkan SK pelantikan untuk lima kabupaten/kota lainnya belum keluar karena masa jabatan kepala daerahnya belum berakhir. Meski SK pelantikan kepala daerah untuk kabupaten/kota tersebut telah keluar, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pelantikan secara serentak. (Bersambung ke halaman 11)
Kekhawatiran tersebut akhirnya terjadi. Pilot maskapai British Airways melaporkan pesawatnya menabrak obyek yang diduga sebagai drone saat proses pendaratan di bandara
Heathrow, London, Minggu (18/4) sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Pesawat komersial jenis Airbus A320 tersebut membawa 132 penumpang dan lima kru, dan mendarat dengan selamat. “Pesawat mendarat dengan selamat, mekanik kami memeriksa keseluruhan pesawat dan pesa watnya tetap bisa dipakai beroperasi lagi,” kata juru bicara British Airways seperti dikutip KompasTekno dari BBC. Tidak dijelaskan di bagian mana drone tersebut menabrak pesawat oleh pihak British Airways. Insiden ini menjadi insiden tabrakan antara pesawat dan drone pertama yang dilaporkan. Kejadiankejadian sebelumnya yang
IHSG Shanghai Nikkei 225
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
4865,534
41,970
0,870
3,033.66
44.46
1.44
16,275.95 572.08
3.40
Hang Seng 21,161.50 154.97
0.73
EURO STOXX 3,043.79
0.35
10.55
S&P 500
2,068.50
6.50
0.31
Dowjones
17,765.00
49.00
0.28
4,525.00
13.50
0.30
Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,204.00 10,111.63 14,896.77 18,705.46 1,702.64 12,231.03 3,347.89 1,590.02 9,118.70 4,306.35 9,720.98
Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak Jakarta | Jurnal Asia Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Oficer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuangbuang begitu saja atau tidak dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat banyak. “Sebagai mantan Menteri Keuangan, saya tahu betul bahwa kepercayaan adalah bagian penting dari per samaan. Tidak ada yang suka membayar pajak dan ke engganan itu tumbuh jika orang merasa kontribusi mereka (uang pajak) terbuang siasia begitu saja atau dicuri,” ujarnya seperti dikutip dari akun LinkedIn, Senin (18/4). Oleh sebab itu, reformasi pajak merupakan bagian penting dari terciptanya masyarakat adil tanpa ada satu kalangan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. “Mereka dapat memungkinkan pemerintah untuk menghabiskan secara efisien, melindungi masyarakat miskin dan rentan sambil memerangi korupsi,” jelas dia. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
PLT GUBeRNUR SUMUT Tengku Erry Nuradi (tengah) menyalami petugas KPPS saat meninjau pelaksanaan Pilkada serentak Sumut di TPS 16 Medan, Sumatera Utara, tahun lalu. Pilkada serentak di Sumatera Utara diikuti
Kekhawatiran Pesawat Komersial Tabrak Drone Akhirnya Terjadi London | Jurnal Asia Beberapa tahun terakhir penggunaan drone di kalangan pengguna rumahan meningkat tajam. Di balik kepopuleran wahana tanpa awak ini muncul kekhawatiran soal keamanannya.
Nama
dilaporkan hanya berupa near miss (nyaris bertabrakan). Pihak berwenang di Inggris telah mengeluarkan aturan larangan menerbangkan drone di dekat bandara. Siapa saja yang melanggar aturan ini bisa dikenai hukuman penjara lima tahun. Aturan tersebut juga melarang drone diterbangkan lebih tinggi dari 400 kaki (122 meter) atau dekat dengan bangunan dan orang ramai. Sementara di Amerika Serikat, FAA (Federal Aviation Administration) sudah mewajibkan pemilik untuk mendaftarkan drone mereka agar bisa dilacak jika ada suatu kejadian. Pihak berwenang juga bisa menekan pemilik drone untuk
memasang software pembatas geograis yang bisa mencegah drone terbang di area tertentu. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, peraturan yang dibuat terkait pengoperasian drone tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak yang terbit pada tanggal 12 Mei 2015 lalu. Peraturan Menteri tersebut juga me ngatur tentang kawasan dan ruang udara yang tidak diperbo lehkan untuk pengoperasian drone, termasuk salah satu di antaranya adalah di dekat bandara, dan tidak bo leh lebih dari ketinggian 150
meter. Drone yang akan diterbangkan di kawasan terbatas juga harus memiliki izin, seperti waktu terbang, lama terbang, dan area yang diterbangi. Dalam lampiran peraturan juga tertulis, drone yang digunakan untuk kepentingan pemotretan, ilm, dan pemetaan harus melampirkan surat izin dari institusi yang berwenang dan pemerintah daerah yang wilayahnya akan dipotret, diilmkan, atau dipetakan. Sanksi yang dikenakan jika melanggar peraturan di atas bisa berupa hukuman pidana penjara tiga tahun atau denda hingga Rp 1 miliar. (kc)
RI-Jerman Teken Kerja Sama Investasi Rp11 Triliun Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo menghadiri forum bisnis di Berlin, Jerman, yang dihadiri sekitar 200 pengusaha Jerman. Jokowi mengawali sambutannya dengan mengenang saat dia sering menghadiri pameran meubel internasional di Jerman. Pertemuan forum bisnis itu digelar di Ballroom Hotel Adlon Kempinski, Berlin, Jerman, Senin (18/4). Hadir mendampingi Jokowi di depan forum yaitu Mendag Thomas Lembong dan Kepala BKPM Franky Sibarani. Forum ini mempertemukan investor dan pemerintah kedua negara untuk membicarakan investasi jangka panjang. Kunjungan Presiden RI ke Jerman dibarengi dengan 42 delegasi pengusaha Indonesia dari berbagai bidang. "Selama 15 tahun sebagai pengusaha furnitur dan eksportir furnitur, saya sering datang ke International Möbelmesse di Koelner," ucap Jokowi dalam bahasa Inggris. (Bersambung ke halaman 11)