Harian Jurnal Asia Edisi Sabtu, 19 Desember 2015

Page 1

Aktor Intelektual Bentrok UISU Dicari

Novanto Mundur Jokowi Tertawa

Hal. 6

Hal. 9

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

Sabtu, 19 Desember 2015

0852 9776 1000

Basaria Panjaitan Harapan Terakhir PS TNI Terkaya di KPK Hal. 7

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 964 Tahun IV

Tunjuk Langsung Proyek Crane, Negara Rugi Rp60 Miliar

Indeks Saham Nama

Dirut PT Pelindo II RJ Lino Tersangka Jakarta | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka. Lino diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010. “Dalam pengembangan penyelidikan, KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan RJL, Dirut PT Pelindo II, sebagai tersangka,” ujar pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/12). Surat perintah penyidikan diteken pimpinan KPK pada 15 Desember 2015. Dalam kasus ini, Lino diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan korporasi. “RJL memerintahkan untuk ada pengadaan QCC di Pelindo II, kalau kerugian negara secara menyeluruh sedang dalam tahap penghitungan,” kata Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati. (Bersambung ke halaman 11)

4468,654

Shanghai

3,578.96

(-/+)

Kurs Tengah %

-87,310 -1,920 -1.03

-0.03

18,986.80 -366.76

-1.90

Hang Seng 21,755.56 -116.50

-0.53

EURO STOXX 503,283.59 -22.88

-0.69

2,041.89

Dowjones Nasdaq

-31.18

1.50

17,495.84 -253.25

1.43

5,002.55

-68.58

1.35

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 14,032.00 10,006.93 15,205.09 20,916.82 1,809.93 11,457.04 3,251.93 1,599.75 9,402.15 4,701.25 9,907.53

Kapolri: Postingan Medsos Bisa Dipidana Tanpa Laporan

Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir

RJ LINO TERSANGKA. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa (kanan) bersama Plt. Jubir KPK Yuyuk Andriati Iskak (kiri) memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka baru di gedung KPK, Jakarta, Jum’at (18/12). KPK menetapkan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Quay Container Crane di Pelindo II tahun anggaran 2010.

Medan | Jurnal Asia Plt Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 kepada Kementerian/ Lembaga, Bupati dan Walikota di Aula Martabe Kantor Gubsu, Jumat (18/12). Sekaligus pagu daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa. Provinsi Sumatera Utara (Provsu) mendapat alokasi dana sebesar Rp60 triliun. alokasi APBN 2016 di Sumut total sebesar Rp60 triliun yang terdiri dari alokasi APBN Tahun 2016 mencapai 18 triliun rupiah dengan rincian berdasarkan jenis kewenangan sebagai berikut, kantor p u s a t ( K P ) R p 7, 6 t r i l i u n , kantor daerah (KD) Rp9,8 triliun. Dekonsentrasi Rp566 milyar, tugas

pembantuan Rp627 milyar. Sementara besaran dana transfer ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dana insentif daerah (DID) dan dana desa tahun 2016 mencapai 42 triliun dengan rincian, dana bagi hasil pajak Rp1,6 triliun, dana bagi hasil sumber daya alam Rp281 milyar, dana alokasi umum Rp23 triliun, dana alokasi khusus Rp13 triliun, dana insentif daerah Rp302 miliar dan dana desa Rp3,2 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding tahun anggaran 2015 sebesar Rp46,45 triliun atau naik sekitar Rp13,55 triliun. “Apa yang diberikan pemerintah pusat agar digunakan dengan maksimal khususnya bidang-

bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Plt Gubsu. Plt Gubsu mengatakan peyerahan DIPA tahun 2016 pada pertengahan bulan Desember 2015 merupakan keinginan bersama agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan damapak multiplikasi (multiplier effect) yang besar kepada p e m b a n g u n a n p e r e ko n o m i a n khususnya di provinsi Sumatera Utara. Plt Gubsu juga menginformasikan bahwa alokasi belanja kementerian negara/lembaga dalam APBN tahun 2016 dididtribusikan melalui 87 kementerian negara dan lembaga.

Kementerian negara/lembaga yang mendapat tugas untuk mengelola anggaran terbesar antara lain kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian pertahanan, kepolisian RI,kementerian kesehatan, kementerian agama, kementerian perhubungan, kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian keuangan, kementerian riset dan tekonologi dan pendidikan tinggi, serta kementerian pertanian. “Alokasi belanja kementerian negara/lembaga tersebut untuk melanjutkan program prioritas pembangunan mencakup infrastruktur konektivitas, pendidikan, pemenuhan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 (Bersambung ke halaman 11)

Terharu Melepas Bambang dari KPK

“Saya Akan Berdedikasi untuk Kepentingan Rakyat”

Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir

IRINGI KEPERGIAN. Sejumlah buruh dan pegiat antikorupsi berjalan mengiringi kepergian Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto (tengah) dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (18/12).

Jakarta | Jurnal Asia Masa tugas pimpinan KPK Bambang Widjojanto telah berakhir. Tak lagi menjadi pejabat negara, BW akan mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Aliansi masyarakat sipil yang terdiri atas gabungan lembaga swadaya masyarakat bidang pemberantasan korupsi, buruh, mahasiswa dan elemen lain menjemput mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto. “Pertama-tama, saya mengucap syukur, kita berkumpul di gedung KPK dari kaum miskin

kota, para aktivis yang empat tahun lalu kami mengantarkan mas Bambang ke gedung KPK dan hari ini kita akan jemput dia untuk kembali ke masyarakat sipil. Banyak yang sudah dilakukan dan dua hari lalu mas Bambang sudah berhenti di KPK,” kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko di gedung KPK Jakarta, Jumat (18/12). Tampak ratusan pegiat masyarakat sipil dan juga tokoh-tokoh antikorupsi seperti Bambang (Bersambung ke halaman 11)

Korlantas Polri Pecah SIM C Jadi Tiga Bagian Masing-masing Pengurusan Berbeda

Menurut Kakorlantas Polri Irjen Condro Kirono, informasi terbaru yang bisa diumumkan adalah mengenai mekanisme pengelompokannya. Jenderal berbintang dua itu menjelaskan, tahun depan, SIM C akan dikelompokkan menjadi tiga

IHSG

S&P 500

Sumut Dikucur Rp60 Triliun

Jakarta | Jurnal Asia Pihak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus menggodok pembagian golongan untuk surat izin mengemudi (SIM) C berdasarkan kapasitas mesin sepeda motor di Indonesia.

Tutup

Nikkei 225

DIPA TA 2016 Naik 30 Persen

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provsu, Mirza Effendi, FKPDS Provsu, Kepala BIN dan Instansi Vertikal yang ada di Sumut, para bupati/ walikota se Sumut,Kepala BPK, BPKP Provsu dan SKPD Provsu. Tengku Erry meyampaikan,

Hal. 14

kategori, yakni SIM C, C1, dan C2. SIM C itu sendiri akan menjadi dasar atau untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin maksimal 250 cc, C1 motor di atas 250 cc, dan C2 di atas 500 cc. “Jadi, nanti yang punya motor 250 cc masih bisa menggunakan SIM C, tetapi jika sudah di atas 250 cc harus C1. Begitu juga pemilik motor di atas 500 cc harus mengantongi SIM C2,” ujar Condro, kemarin malam. Namun, untuk mendapatkan SIM C1 dan C2, lanjut Condro, pengguna motor wajib memiliki SIM C terlebih dulu. Sebab, SIM C itu sifatnya sebagai dasar. Setelah itu, bikers akan melewati tahap ujian yang berdasarkan kapasitas motor

miliknya. “Nanti setelah mendapatkan SIM C1 atau C2, SIM C-nya itu akan ditarik dan diganti dengan SIM baru yang mereka buat berdasarkan kapasitas mesin sepeda motornya. Kalau yang belum punya SIM C tidak bisa bikin SIM C1 dan C2,” katanya. Condro melanjutkan, dengan begitu, pengguna sepeda motor tidak akan ada yang memiliki SIM ganda karena SIM lamanya akan ditarik. “Jadi, nantinya itu, yang punya SIM C1 bisa mengendarai motor dengan kapasitas hingga 500 cc dan C2 bisa mengendarai motor dari 500 cc ke atas, atau bisa juga di bawah 500 cc karena SIM C2 itu paling tinggi,” tandasnya. (kcm)

Jurnal Asia | Ant: Indrianto Eko Suwarso

UJIAN SIM. Peserta ujian praktek pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bermanuver dengan motor di halaman Mapolresta. Untuk SIM C, akan dipecah jadi tiga bagian yang pengurusannya berbeda-beda mulai 2016.

Jakarta | Jurnal Asia Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyampaikan imbauan agar masyarakat berhati-hati menggunakan media sosial. Jangan menghina atau melakukan pelanggaran hukuman. Mabes Polri akan mempidana mereka yang melakukan pelanggaran hukum terkait postingan di media sosial tanpa perlu laporan. “Apabila ada postingan lain yang serupa juga sama, bisa ditindak. Tidak usah laporan (tetap akan ditindak),” jelas Badrodin di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (18/12). Apa yang disampaikan Kapolri ini terkait dengan kasus Yulianus Paonganan alias Ongen yang ditahan Bareskrim atas kasus cuitan di twitter. Mabes Polri menahan Ongen dengan pidana UU ITE dan Pornograi. Kapolri menilai cuitan Ongen bukan kritik, tetapi penghinaan. “Di situ unsur kritik enggak ada, konstruktif enggak ada, adanya penghinaan,” ujar Badrodin . Kapolri menyebut bisa menjerat ongen dengan UU pornograi dan ITE. Kini polisi masih melengkapi berkasberkas untuk segera membawa yang bersangkutan ke meja hijau. “Kita lakukan kajian terhadap yang diposting itu memang dari hasil kajian kami ada memenuhi beberapa unsur pidana. Yang pertama pornograi, kemudian yang kedua langgar UU ITE pasal 5 sehingga kita berkesimpulan ini sudah penuhi unsur pidana oleh karena itu kita lakukan penindakan untuk kita bawa ke pengadilan,” kata Kapolri. (Bersambung ke halaman 11)

Konlik Agraria Sumatera Utara Menumpuk Medan | Jurnal Asia KontraS Sumatera Utara menyatakan konlik agraria di wilayah ini terus menumpuk tanpa adanya penyelesaian pasti. Demikian dibeber kepada wartawan, Kamis (17/12), melalui konfrensi pers. Badan Pekerja KontraS Sumatera Utara, Herdensi Adnin dalam keterangannya menyatakan, hingga Desember 2015 Konlik Agraria di Sumatera Utara belum menemukan titik terang. Konlik ini terus menumpuk dari tahun ketahun tanpa ada penyelesaian. Pemerintah seolah tutup mata dengan konlik yang cukup banyak memakan korban tersebut. KontraS sumut mencatat, selama tahun 2015 terdapat 29 konlik agraria yang terjadi di Sumut. KontraS Sumut membagi konlik berbasis Sumber Daya Alam ini kedalam beberapa sektor. Salah satu kasus konlik agraria yang sampai sekarang masih hangat menjadi perbincangan yakni kasus sengketa lahan Eks HGU PTPN II. Pengambilalihan lahan milik masyarakat yang dilakukan secara paksa oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara II, baik melalui mekanisme Hak Guna Usaha (HGU) maupun tanpa HGU sudah berlangsung lama. Tercatat sejak tahun 1972 pengambilan paksa ini dimulai. Belum lagi sejak dikeluarkannya SK BPN No 42, 43 dan 44/HGU/ BPN/ 2002. Melalui Pemerintah pusat mengeluarkan tanah seluas 5.873,068 ha dari HGU PTPN II. Namun hingga kini, peruntukan tanah tersebut tidak (Bersambung ke halaman 11)

Setelah El Nino Waspada La Nina Banjir, Longsor dan Puting Beliung di Depan Mata Jakarta | Jurnal Asia Setelah El Nino yang mendatangkan kekeringan panjang di tahun 2015, kini bersiaplah menghadapi La Nina di 2016! Curah hujan lebat akan mendatangkan bencana banjir, longsor dan puting beliung. “Berdasarkan prediksi BMKG, kemungkinan fenomena La Nina menguat di pertengahan 2016. Namun dampaknya terasa di musim penghujan 2017 sehingga potensi banjir, longsor dan puting beliung akan makin meningkat,” ungkap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam rilis yang diterima Jumat (18/12). Bencana hidrometeorologi berupa banjir, longsor dan puting beliung, imbuhnya, masih akan mendominasi bencana selama 2016. Puncak bencana hidrometeorologi pada Januari-Februari 2016. Namun, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih masih tetap tinggi di beberapa wilayah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan dengan intensitas dan skala yang lebih kecil dibandingkan 2015. Sulit menihilkan hotspot di Indonesia karena terkait dengan kompleksnya masalah karhutla. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.