Jokowi: Jangan Mulai Proyek Baru Saat Musim Hujan
Minta Agunan Bank Bohongi Publik
SSV, Kapal Perang Buatan RI Ekspor Perdana
Bom Sarinah Tak Berdampak di Sektor Properti
Hal. 16
Hal. 17
Hal. 18
Hal. 11
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 19 Januari 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
Nomor 985 Tahun IV
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Buntut Kebakaran Pabrik Kayu di Belawan
Indeks Saham Nama
Listrik Sumut-Aceh Padam Bergilir 3 Hari
Tutup
Kurs Tengah
(-/+)
%
IHSG
4523,976
10,800
0,240
Shanghai
2,900.97 -106.68
-3.55
Nikkei 225
-93.84
-0.54
Hang Seng 19,520.77 -296.64
-1.50
EURO STOXX 2,986.82
-37.18
-1.23
S&P 500
-28.00
1.46
16,038.00 -243.00
1.49
Dowjones Nasdaq
17,147.11
1,886.50
4,187.00
-70.50
1.66
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,931.00 9,604.06 15,191.07 19,871.90 1,787.21 11,885.02 3,158.98 1,573.90 8,992.48 4,633.97 9,681.71
Rekaman Suara Beredar
Bahrun Naim Bantah Dalangi Teror Sarinah
Jurnal Asia | Ant: Akbar Nugroho Gumay
KeTUA Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) dan I Dewa Gede Palguna memimpin Sidang Pleno Pengucapan Putusan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2015 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (18/1).
Jakarta | Jurnal Asia Warga Solo, Bahrun Naim disebut polisi sebagai otak aksi teror di Jl MH Thamrin (Sarinah), Jakarta Pusat. Kini, beredar suara bantahan yang mengatasnamakan Bahrun Naim di dunia maya. Rekaman suara itu beredar di situs berbagi audio SoundCloud. sejak Senin (18/1), rekaman suara itu diunggah oleh akun bernama Ghostop. Akun itu memakai foto wajah Bahrun Naim yang memakai kaca mata. Durasi rekaman itu hanya 6 detik. Judulnya “Bantahan Bahrun Naim”. “Lha, wong saya itu jarang online, dikira komunikasi, komunikasi dari Hong Kong apa?” demikian isi suara rekaman itu. Tak ada keterangan yang mengiringi rekaman itu. Konteks bantahannya pun tak dijelaskan. Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengenali suara itu sebagai suara Bahrun Naim. Harits pernah mengadvokasi Bahrun dalam kasus kepemilikan amunisi pada tahun 2010. “99 Persen Saya yakin itu suara BN (Bahrun Naim -red),” kata Harits yang dihubungi, Senin (18/1). Sementara itu, Tim Pengacara Muslim (TPM) belum bisa memastikan soal keaslian rekaman suara pria mengatasnamakan Bahrunnaim yang beredar di dunia maya. Bahrun, warga Solo, disebut polisi sebagai otak aksi teror dan serangan bersenjata di kawasan Thamrin, Jakarta. Isi pesan suara itu seolah sebagai bantahan berkaitan insiden teror tersebut. “Ya kami memang mendengar kabar itu. Sedang kami klariikasi kebenarannya,” kata Wakil Ketua Pembina TPM Achmad Michdan via telepon, Senin (18/1). Michdan bersama rekan TPM lainnya meminta waktu guna memastikan apakah suara itu benar Bahrun atau bukan. “Belum (kepastian suara Bahrun). Kami sedang dalami. Mungkin tunggu satu atau dua hari ini kami sudah dapat,” ujar Michdan yang mengaku belum mendengar secara langsung rekaman suara itu. (Bersambung ke halaman 11)
MK Tolak Gugatan Pilkada Tapsel dan Humbahas Kepala Daerah Pemenang Dilantik Februari di Istana Jakarta | Jurnal Asia Mahkamah Konstitusi (MK) menya takan tidak dapat menerima gugatan pemohon perselisihan hasil Pilkada untuk 35 perkara gugatan, diantaranya adalah Pilkada Tapsel dan Humbahas. Lalu terdapat 5 perkara gugatan yang ditarik kembali oleh pemohon, salah satunya adalah Pilkada Toba Samosir. Penolakan ini dikarenakan persoalan pendaftaran perselisihan Pilkada yang melewati tenggang waktu yang ditentukan. Sementara, ha nya satu gugatan yang tidak diterima karena alasan pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Selanjutnya, MK juga menyatakan
mengabulkan penarikan gugatan oleh pemohon. Lima daerah tersebut di antaranya Toba Samosir, Kota Baru, Boven Digoel, Bulukumba, dan Pesisir Barat. “Seluruh putusan sudah dibacakan,” ujar Ketua MK, Arief Hidayat saat pembacaan sidang putusan perselisihan hasil Pilkada di Gedung MK Jakarta, Senin (18/1). Putus 40 gugatan Pilkada Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus 40 gugatan perselisihan hasil Pilkada. Meski belum semua gugatan diputuskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat yang sudah memiliki putusan, bisa menetapkan pasangan calon terpilih. (Bersambung ke halaman 11)
Menag: Kuota Haji Naik 10 Ribu Jemaah
Kemenhub Ambil Alih Terminal Tipe A
2016, Jumlah Berkisar 178.800 Orang Jakarta | Jurnal Asia Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan kemungkinan kuota haji asal Indonesia tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu 168.800 orang. Namun, untuk tahun ini dia berharap ada kenaikan 10 ribu jemaah haji sehingga menjadi 178.800 orang. Kenaikan ini menurutnya seperti yang dijanjikan Raja Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz kepada Presiden Joko Widodo. “Sama dengan tahun 2015, sama ya kemungkinannya yaitu 168.800 orang. Namun juga mudah-mudahan ada kenaikan 10 ribu sebagaimana yang dijanjikan Raja Salman Saudi Arabia kepada Presiden Jokowi, sehingga menjadi 178.800,” kata Lukman usai Raker dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/1). Dia pun menyebut Kemenag akan mengupayakan perbaikan pelayanan untuk jemaah haji Indonesia. Perbaikan pelayanan ini mencakup proses pembuatan visa, penyediaan transportasi darat, sampai katering makanan.
Paparan upaya perbaikan ini menurutnya sudah dijelaskan saat Raker dengan Komisi VIII. “Di Raker saya sudah panjang lebar bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi, terkait proses pemvisaan, catering, transportasi darat selama di Arabia. Ini kita perhatikan jemaah haji kita,” tuturnya. Sementara, Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay mengatakan dalam Raker, diminta Kemenag agar segera menetapkan jumlah kuota haji 2016. Hal ini penting untuk Indonesia sebagai negara besar setiap tahunnya yang mengirim jamaah haji. Selain itu, hingga hari ini, pihak Kemenag juga belum mendapat infor masi formal terkait jumlah kuota haji. “Kuota haji itu sangat penting dalam pembahasan BPIH. Misalnya berapa jumlah pemondokan, katering, dan transportasi yang dibutuhkan terkait dengan jumlah kuota tersebut. Tanpa kuota jelas, pembahasan BPIH didasarkan asumsiasumsi umum,” tuturnya. (dtc)
Termasuk Jembatan Timbang
Jurnal Asia | Hery Chaniago
KABeL TrANSMISI PUTUS. Seorang warga tengah menyaksikan kabel transmisi listrik yang putus akibat terbakarnya pabrik kayu di Sicanang, Medan Belawan, Selasa (18/1). Akibat kejadian ini, aliran listrik Kota Medan hingga Aceh mengalami pemadaman listrik dan hal tersebut berlanjut hingga tiga hari ke depan.
Medan | Jurnal Asia Amuk si jago merah di pabrik kayu (mebel) PT Canang Indah, Minggu (17/1) sore berimbas cukup fatal. Pasalnya, kobaran api diduga menyentuh kabel tegangan tinggi milik PLN hingga putus. Akibatnya, wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh mengalami deisit (kekurangan) daya listrik 173 MW. Untuk pemulihan kondisi setrum diupayakan dengan melakukan pemadaman bergilir selama tiga hari ke depan. Tak cuma itu saja, dampak kerugian ditanggung masyarakat dan usaha dipastikan mencapai puluhan miliar rupiah.
Deputi Humas PLN Sumut, Mustafrizal mengatakan, hingga saat ini kondisi pasokan listrik di Sumut belum stabil. Kebakaran yang berada diantara Tower 3 dan 4 menyebabkan kerusakan pada Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu dan Nagan Raya dan belum bisa dioperasikan sehingga menghambat suplai pasokan listrik untuk sistem Sumatera Bagian Utara. “Setelah line Binjai-Belawan terputus atau terjadi gangguan di Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo volt, beberapa daerah bisa disuplai dari gardu Induk Payageli. (Bersambung ke halaman 11)
Ultimatum Presiden Jokowi
Copot Pangdam dan Kapolda Tak Mampu Atasi Kebakaran Hutan Presiden Joko Widodo tak mau peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang berdampak kabut asap pada 2015 kemarin terulang lagi. Dia pun meminta semua petinggi TNI dan Polri di wilayah yang rentan kebakaran hutan untuk menjadi garda terdepan dalam penanggulangan masalah itu. Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf
PANgLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (keempat kanan) dan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (ketiga kanan) berbincang dengan sejumlah Kapolda dan Pangdam, usai menghadiri acara pengarahan Presiden kepada peserta Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/1).
“Tahun 2015 memberikan pelajaran bagi kita semua betapa kita pontang panting, jungkir balik karena api yang sudah membesar di semua daerah dan lokasi. Jumlah titik api yang begitu banyak dalam
satu provinsi. Fakta 2015 betul-betul memberikan dampak yang sangat parah di daerah,” kata Jokowi. Jokowi menyampaikan itu di hadapan ratusan petinggi TNI dan Polri dari wilayah rentan kebakaran hutan dan lahan, mulai dari Kodam, Kodim, Korem, Polda, Polres dan Polsek di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (18/1). Hadir juga para pemangku kepentingan lain mulai dari BMKG, BPPB dan pejabat pemerintah daerah. Jokowi menegaskan pentingnya pendeteksian dini terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dia meminta agar pihak TNI dan Polri bertanggung jawab mengatasi ini. “Oleh sebab itu, tahun ini enggak mau kita seperti 2015 kemarin. Early warning, deteksi, pencegahan, kuncinya ada di situ. Jangan biarkan api sampai bergerak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau saya di daerah, TNI, Polri, dibackup
BNPB. Yang namanya Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim, sampai ke bawah, Koramil, Polsek, semua digerakkan untuk mencegah ini. Tidak ada kata-kata tidak. Begitu api muncul kejar dia,” tegas Jokowi. Jokowi pun memberi ultimatum. Jika para petinggi TNI dan Polri di wilayah tersebut tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan, maka akan dicopot dari jabatannya. “Saya sudah janjian sama Kapolri dan Panglima TNI, ada reward and punishment. Yang terbakar semakin banyak, semakin gede, ganti, copot! Dari atas sampai ke bawah. Yang baik, tentu saja dipromosi. Ini kita kerja betul-betul kerja. Karena kemarin kita hampir di tiap lapangan. Jika pelaksanaan kurang, sampaikan ke BNPB. Karena BNPB enggak punya pasukan. Yang punya pasukan di TNI dan Polri,” tegas Jokowi. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia Mulai tahun ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mulai mengambil alih pengelolaan 120 jembatan timbang dan terminal kelas A di seluruh Indonesia. Sebelumnya, sejak diberlakukannya otonomi daerah, pengelolaan jembatan timbang dan terminal kelas A dikelola oleh Dinas Perhubungan daerah. Pengalihan ini dilakukan bertahap hingga akhir tahun nanti. “Mulai tahun 2016 semua terminal tipe A dan jembatan timbang dari Sabang sampai Merauke dialihkan dari Pemda ke pusat, dalam hal ini Kemenhub. Jadi seluruh terminal tipe A, dan jembatan timbang yang jumlahnya 120 itu akan dialihkan ke kita,” ungkap Jonan, dalam sambutannya di acara penandatanganan kontrak 2016 di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1). Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jonan menjelaskan, peralihan terminal dan jembatan timbang hanya pada proses pembukuan saja, sehingga restribusi yang masuk bisa langsung dipakai untuk perawatan dan pengembangan kedua fasilitas tersebut. “Terminal dan jembatan timbang di daerah hanya dipindahkan pencatatan pembukuannya saja,” ujarnya. Selain itu, lanjut Jonan, Kemenhub akan mengalihkan status pegawai Dinas Perhubungan di daerah yang mengelola terminal tipe A dan jembatan timbang, agar diusulkan menjadi pegawai negeri di Kementerian Perhubungan. “Kami juga izin agar pegawai eks pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi yang bekerja di terminal kelas A dan jembatan timbang bisa jadi pegawai pusat,” tuturnya. 70 Persen Perizinan Disederhanakan Selain itu, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan menyebut, kementeriannya berhasil menyederhanakan 70% proses perizinan. Perizinan tersebut sebagian besar berkaitan dengan operasi usaha di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf
SeJUMLAH pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja atau Unit Pelayanan Teknis Kementerian Perhubungan dan pihak kontraktor penyedia barang dan jasa melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016, Senin (18/1).