rabu, 19 juli 2017 rp3.000 Nomor 1.424 TahuN Vi (luar KoTa + oNgKos Kirim)
Jokowi Dukung Penuh Transportasi Online
jurnal asia | ant: m agung rajasa
Jawaban Setya Novanto Sebagai Tersangka KeTuA Dpr setya Novanto (tengah) bersama Wakil Ketua Dpr Fadli Zon (kedua kiri), agus hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kanan) dan Fahri hamzah (kiri) mengangkat tangan bersama seusai memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks parlemen senayan, jakarta, selasa (18/7). setya Novanto menyatakan menghargai keputusan KpK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTp elektronik atau KTp-el dan ia akan patuh dan taat terhadap undang-undang yang ada.
DPR RI Dipimpin Tersangka e-KTP Setnov Didesak Mundur Jakarta | Jurnal Asia meski sudah resmi berstatus tersangka dalam kasus e-KTp, setya Novanto tetap akan menjalankan tugas Ketua Dpr ri dan juga Ketua umum partai golkar. Di sisi lain, desakan mundur sudah mulai berdatangan agar politikus ini lengser dari jabatannya. sikap Novanto itu diketahui dalam jumpa pers pimpinan Dpr di Kompleks parlemen senayan, jakarta, selasa (18/7). Dalam jumpa pers tersebut, Novanto didampingi empat pimpinan Dpr lain, yakni Fadli Zon, Fahri hamzah, agus hermanto dan Taufik Kurniawan. Fadli Zon mengatakan, pimpinan Dpr sudah menggelar rapat setelah KpK mengumumkan tersangka Novanto. pihaknya lalu melihat aturan yang mengatur anggota Dpr maupun pimpinan Dpr, yakni uu Nomor 17 Tahun 2014 tentang mpr, Dpr, DpD, dan DprD (mD3). “Telah kita simpulkan, sesuai uu mD3, adalah hak setiap anggota Dpr yang ada di
dalam proses hukum untuk tetap menjadi anggota Dpr sampai proses hukum itu mengalami keputusan akhir,” kata Fadli. Fadli mengatakan, selama tidak ada keputusan dari Fraksi golkar terkait jabatan Ketua Dpr, maka Novanto akan tetap memimpin Dpr. “sehingga boleh disimpulkan pimpinan Dpr tetap seperti sekarang,” kata Fadli. sementara itu, Kepala badan Keahlihan Dpr jonson rajagukguk menambahkan, dalam uu mD3 sudah diatur pemberhentian pimpinan Dpr. Dalam pasal 87 ayat 1 diatur pimpinan Dpr berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. jika pimpinan KpK terjerat kasus pidana, dalam ayat 2 huruf c diatur pemberhentian bisa dilakukan ketika dinyatakan bersalah dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih. (Bersambung ke halaman 26)
“Telah kita simpulkan, sesuai UU MD3, adalah hak setiap anggota DPR yang ada di dalam proses hukum untuk tetap menjadi anggota DPR sampai proses hukum itu mengalami keputusan akhir.” Pimpinan DPR Fadli Zon
Jakarta | Jurnal Asia presiden jokowi memimpin rapat kabinet terbatas tentang transportasi online. menurut jokowi, kemunculan transportasi online merupakan hasil kemajuan teknologi informasi. “Transportasi online merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi yang tidak bisa kita hindari. sudah mulai dikenal dan diterima publik di beberapa kota dan dipandang memiliki manfaat,” kata jokowi di istana Negara, jl Veteran, jakarta pusat, selasa (18/7). Namun, dalam proses transisinya, ada dinamika yang terjadi. jokowi ingin transportasi online benar-benar memberi rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. “pemerintah harus merespons dinamika perubahan yang sangat cepat ini sehingga semuanya bisa menerima dan layanan transportasi bisa mampu memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dan bagi penggunanya,” kata jokowi. (Bersambung ke halaman 26)
Kebijakan Kenaikan Tarif Air Cacat Hukum
Gubsu Digugat ke PTUN Medan | Jurnal Asia gubernur sumatera utara (sumut) T Erry Nuradi resmi digugat ke peradilan Tata usaha Negara (pTuN), selasa (18/7), setelah kebijakannya menaikan tarif air pDam dinilai cacat hukum. gugatan dilayangkan oleh Tim advokasi Tolak Kenaikan Tarif pDam yang diinisiasi lembaga advokasi dan perlindungan Konsumen (lapK) selaku kuasa hukum anggota DprD sumut, muchrid Nasution. sekretaris lapK sumut, padian adi s siregar menyampaikan bahwa gugatan kepada gubernur sumatera utara diajukan karena gubsu dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap Kenaikan Tarif air pDam Tirtanadi yang cacat hukum karena tidak mengikuti proses dan tahapan yang diatur dalam undang-undang administrasi (Bersambung ke halaman 26)
Tahun Ini menkeu Ajukan RUU Uang Rp1.000 jadi Rp1 Halaman 22
NU Juga Bisa Bubar Melalui Perppu Ormas Halaman 29