Poldasu dan BKSDA Tangkap Empat Penjual Kulit Harimau
Asap Asap Asap!
Hal. 6
Hal. 9
Aturan Menteri Susi Buat 637 Ribu Nelayan Menganggur
Aksi Spekulasi Pasar Valas Berlanjut Hal. 16
Hal. 11 Indeks Saham Nama
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Kurs Tengah
Tutup
(-/+)
%
IHSG
4380,320
1,940
0,040
SHAnGHAI
3,097.92
11.86
0.38
nIkkeI 225 18,070.21 -362.06
-1.96
HAnG SenG 21,920.83
66.20
0.30
eURO STOXX 3,175.56
-80.23
-2.46
S&P 500
-19.25
0.97
DOwJOneS 16,396.00 -162.00
1,958.00
0.98
nASDAq
0.98
4,326.75
-43.00
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,393.13 16,495.06 22,530.48 1,866.14 12,056.03 3,414.33 1,783.66 9,197.05 5,113.22 10,346.26 14,463.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Sabtu, 19 September 2015 Razia Mulai Oktober
Dispendasu Ancam Sita Kendaraan Penunggak Pajak Medan | Jurnal Asia Dispenda Sumatera Utara mengeluarkan ultimatum kepada para penunggak pajak kenderaan. Rencananya instansi ini akan merazia seluruh kendaraan bermotor yang pajaknya mati pada 1 Oktober mendatang, di seluruh wilayah Sumatera Utara. Selannjutnya rencana tersebut langsung disambut baik oleh Dirlantas Polda Sumut. kepala Dispenda Sumut, Razali, menjelaskan razia ini digelar untuk menjaring kendaraan bermotor yang pajaknya tidak dibayarkan oleh pemiliknya. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pada kendaraan bermotor. Sebab saat ini realisasi pajak dari kendaraan bermotor di Provinsi Sumut baru 65,40 persen atau sebesar Rp5,6 triliun dari target sebesar Rp8,6 triliun. “nantinya seluruh pemilik kendaraan bermotor akan diminta mengisi data diri dan kendaraan, serta membuat surat pernyataan dalam waktu tiga bulan akan melunasi tunggakan pajak
kendaraannya. Jika dalam batas waktu yang ditentukan itu tidak juga dilaksanakan, maka petugas Satpol PP dibantu kepolisian akan mendatangi kediaman pemilik kendaraan tersebut dan tidak menutup kemungkinan penyitaan kendaraan akan dilakukan,” ungkapnya, Jumat (18/9). Sementara di tempat terpisah, kebijakan yang diambil kadispenda Sumut itu mendapat dukungan dari wakil ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga. Menurutnya, langkah yang diambil sudah baik. Sebab dengan begitu kesadaran masyarakat akan taat pajak semakin meningkat. Bukan cuma itu saja, semakin besar pendapatan pajak yang diambil dari masyarakat, bagi hasil yang kembalikan kepada pemerintah khususnya kota Medan juga semakin besar. “Akan tetapi yang kita sayangkan, sosialisasinya masih minim. Seharusnya Dispenda Sumut sosialisasi dulu baru menerapkan hal itu. kita juga khawatir muncul perlawanan di masyakat. Itu yang harus kita antisipasi,” pungkasnya. (wo)
Jurnal Asia | Ant: Rivan Awal Lingga
DUBeS kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa bin Ibrahim Al Mubarak (kanan) memberikan keterangan pers terkait santunan untuk korban meninggal dunia akibat crane jatuh di Masjidil Haram di Jakarta, Jumat (18/9).
Saudi: Tak Ada Pidana dalam Tragedi “Crane” Santunan Rp3,8 Miliar Segera Cair Jakarta | Jurnal Asia Otoritas Arab Saudi telah menyelesaikan penyelidikan atas peristiwa jatuhnya alat berat konstruksi (crane) yang menewaskan 111 orang dan melukai sekitar 238 orang. Berdasarkan laporan komisi yang bertugas melakukan penyelidikan, disimpulkan, tidak ada dugaan pidana dalam kasus itu, melainkan hanya disebabkan kesalahan pengoperasian. "Posisi crane dianggap menyalahi arahan dan aturan pengoperasian alat tersebut," kata Duta Besar Saudi untuk Indonesia, Mustafa bin Ibrahim Al Mubarak, saat jumpa pers di Gedung kedutaan Besar Saudi, Jumat (18/9). Mustafa mengatakan, berdasarkan instruksi keselamatan pengoperasian alat, crane seharusnya diturunkan saat tidak beroperasi. Selain itu, alat tersebut tidak boleh dibiarkan berdiri tegak dan menghadap ke arah Masjidil Haram. Menurutnya, komunikasi dan pengawasan keselamatan proyek itu sangat lemah termasuk dalam merespons kondisi cuaca dan peringatan yang disampaikan Lembaga Meteorologi dan Perlindungan Lingkungan Arab Saudi. "Pemerintah memutuskan menghentikan sementara pengoperasian Grup Bin Laden sampai penyelidikan selesai dan mereka dilarang melakukan tender untuk proyek-proyek pemerintah," kata Mustafa. Dalam kesempatan itu, Mustafa juga mengumumkan secara resmi bahwa Raja Saudi, Salman bin Abdulaziz, akan memberikan santunan uang kepada keluarga korban meninggal sebesar 1 juta riyal atau setara dengan Rp 3,8 miliar. korban yang mengalami cacat permanen juga menerima
jumlah santunan yang sama, sebesar 1 juta riyal. Sedangkan bagi korban luka, mereka akan menerima santunan sebesar 500.000 riyal atau setara dengan Rp 1,9 miliar. Dia menambahkan, Raja Salman juga mengundang dua anggota keluarga dari masingmasing korban meninggal untuk melaksanakan haji sebagai tamu Raja. "kepada para korban cedera yang belum dapat menyempurnakan ibadah haji oleh karena faktor kesehatan atau belum pulih, dapat melaksanakan tahun depan," katanya. Dalam tragedi jatuhnya crane, total korban wnI sebanyak 53 orang terdiri dari 11 korban meninggal dan 42 korban luka. Proyek Tetap Lanjut Bin Laden Corporation tetap dapat melanjutkan proyek perluasan Masjidil Haram meski telah menyebabkan korban jiwa akibat kelalaian dan kesalahan operasional. namun, izin tersebut bukannya tanpa syarat, Bin Laden Corp tetap dapat melanjutkan proyek namun tak diizinkan ikut tender proyek pemerintah selanjutnya selama beberapa tahun. "Bin Laden tetap melanjutkan sisa proyek yang sudah disepakati. Tapi tidak berhak melakukan tender yang akan datang," kata Mubarak, di kantor kedutaan Besar Arab Saudi, jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/9). Proyek perluasan Masjidil Haram diperkirakan akan selesai pada 2016 mendatang. Selama itu pula Bin Laden Corporation bisa melanjutkan pekerjaannya. namun, pekerjaan perluasan Masjidil Haram hanya akan dilakukan se telah penyelidikan insiden jatuhnya crane selesai dan siap dibawa ke Pengadilan. (Bersambung ke halaman 11)
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 889 Tahun IV
Malaysia Setuju Ikut Aturan Baru
Biaya Dokumen TKI Ditanggung Majikan Jakarta | Jurnal Asia Kabar gembira bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengadu nasib ke Malaysia. Jika selama ini biaya berkas menjadi tanggungan pribadi, untuk kedepannya tidak lagi berlaku. Aturan baru selanjutnya adalah seluruh dana dokumen TKI akan dibebankan kepada sang majikan. kepala Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia nusron wahid menyatakan bahwa Pemerintah Malaysia telah setuju untuk membebankan biaya pengurusan dokumen tenaga kerja Indonesia tujuan Malaysia kepada majikan. nusron telah berbicara dengan wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi yang bertemu dengan wakil Presiden Jusuf kalla di Istana wapres Jakarta, Jumat (18/9). “Ini semua dibebankan ke TkI tapi gaji enggak naik, beban ongkos terus naik. Akhirnya waktu saya ngomong ke wakil PM Malaysia untuk menghapus beban ongkos ini, mereka bilang tidak bisa. kalau tidak bisa, maka saya minta dibebankan ke user atau majikan di sana, jangan dibebankan ke TkI. Mereka setuju,” kata nusron di Istana wakil Presiden Jakarta, Jumat (18/9). (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Milla - Setwapres
KUNJUNGAN WAKIL PM MALAYSIA.wakil Presiden Jusuf kalla (kanan) berbincang dengan wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi (kiri) yang berkunjung ke Istana wapres, Jakarta, Jumat (18/9). Dalam kunjungan tersebut wakil PM Malaysia membahas masalah kabut asap, TkI dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Sumatera - kalimantan yang berdampak hingga Malaysia.
Proses Perizinan Indonesia Bikin Kesal Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko widodo (Jokowi) tidak puas terhadap pelayanan perizinan dan investasi di Indonesia. Misalnya izin pembangkit listrik membutuhkan waktu selama 2,5 tahun se dangkan di Dubai hanya butuh 1 jam, sehingga membuat Jokowi kesal. Sekjen kementerian koordina tor Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengakui banyak sekali aturan yang belum terintegrasi antara satu instansi dengan yang lainnya. kondisi ini membuat investor kesulitasn menyelesaikan perizinan yang rumit. "Perizinan misal listrik yang waktunya mencapai sangat lama. Banyak hambatan yang dihadapi proyek dari kL (kementerian/ Lembaga) dan daerah atau badan usaha BUMn, BUMD, Swasta,"
jelas Lukita di kantor kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/9) Misalnya untuk analisis dampak lingkungan (AMDAL). Investor butuh waktu sampai dengan 6 bulan atau 180 hari. Harusnya ini bisa dipercepat menjadi 60 hari saja dengan mengintegrasikan aturan dari kementerian eSDM dan kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup. "AMDAL itu 6 bulan, itu dipercepat menjadi 60 hari , itu akan mempercepat apa yang sudah didaftarkan investor ke BkPM. Belum lagi untuk izin lahan dan banyak lagi izin-izin yang harus dipenuhi, padahal sebenarnya tidak perlu," katanya. Lukita menambahkan upaya ini sudah dimulai dengan fokus pada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP). nantinya integrasi ini juga akan penggunaan sistem elektronika untuk mengurus perizinan. "kalau ada invetsor ingin meng garap satu proyek maka akan disiapkan satu formulir, mereka akan melaksanakan persyaratan tadi. Begitu cek, di tandatangani oleh BkPM, maka kemudian izin prinsip dikeluarkan lalu berbagai izin dilaksanakan dan diberi batas waktu apakah yang di BkPM, atau masih secara teknis di kL, diberi batas waktu singkat di BkPM maksimal 10 hari kerja," kata Lukita. Selain masalah perizinan, banyak hal lain yang menghambat investasi di Indonesia, seperti soal pengadaan barang dan jasa. "Ada juga non perizinan, ada terkait tata ruang, proses
pengadaan barang jasa lama karena harus selalu tender, risiko perubahan kebijakan pemerintah, lalu kalau pejabat ada diskresi lalu khawatir ada tindakan aparat hukum," jelasnya. Akhirnya investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. kemudian dalam indeks kemudahan berusaha di Indonesia masih berada di posisi 114 dari total 189 negara. Pemerintah akhirnya merancang Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan proyek strategis nasional dan Instruksi Presiden tentang percepatan proyek strategis nasional, targetnya akan selesai pada Oktober mendatang. "Terkait dengan Perpres dan Inpres percepatan proyek strategis. ini sudah siap segera
diwujudkan. kita tahu dalam pembangunan proyek yang besar contohnya waktu itu adalah PLTU batang misal terhambat dengan pembebasan lahan. Ada juga soal lainnya siapa yang melaksanakan. ada juga perizinan misal listrik yang waktunya mencapai sangat lama," katanya. Salah satu isinya adalah pener bitan petunjuk teknis dan atau penjelasan atau penafsiran kepada pejabat dan pemda terhadap peraturan perundangundangan atau kebijakan dalam mempercepat proyek strategis. "Dan yang lebih penting pemerintah akan meningkatkan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah dalam rang ka pengawasan pelaksanaan proyek," kata Lukita. (dtf)
Kejuaraan Royal Trophy Narathiwat, Thailand
Tim Dragon Boat Samosir Lolos Semiinal Tim dragon boat Lugahon dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, berhasil melaju ke babak semiinal kejuaraan Royal Trophy Narathiwat, Thailand. “Alhamdulillah kita sukses masuk semifinal. kita tinggal satu-satunya tim luar Thailand yang sampai hingga sejauh ini. Sebagai wakil Indonesia, kita datang ke sini harus siap apapun kondisinya,” kata kepala Seksi Olahraga Dispora Sumut Mazrinal nasution dari Thailand, Jumat (19/9). Menurut dia, lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan karena masing-masing
mewakili daerah dan negaranya. “namun kita percaya diri. kita optimistis kalau mereka tetap kompak dan selalu mengevaluasi diri sejak pertama kali turun serta memasang strategi yang pas, mudah-mudahan bisa juara lagi,” katanya. Sementara kepada Dinas Sosial, Tenaga kerja, Pemuda dan Olahraga kabupaten Samosir, kampu Manik, mengatakan kekompakan tim hendaknya terus ditingkatkan dan semangat tanpa kenal menyerah harus tetap tinggi. “Pesaing kita kini tinggal dari Thailand dan kita lihat hasil dari pertandingan hari ini tidak terlalu jauh beda hasilnya. Yang penting kita harus tetap percaya diri,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ist
TIM Lugahon Samosir Indonesia maju ke babak semiinal di kejuaraan Dragon Boat, Thailand.