Hal. 4
Hal. 8
Hal. 12
Surat Pemberhentian Walikota Tebingtinggi Dikirim
Dua Pemuda Ditangkap Karena Peras Pengusaha Restoran
MNLF Bebaskan 3 WNI Korban Sandera
Hal. 5
Hal. 9
Hal. 19
Waspadai Peredaran Obat Palsu di Medan
DPD Diusul Melebur ke DPR
HET Gula Harusnya Rp12.500
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Senin, 19 September 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.183 Tahun V
Jamaah Haji Kloter I Tiba di Sumut Cegah MERS, Dihimbau Cek Medis
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
ANTISIPASI MASUKNYA VIRUS. Petugas haji melakukan scan tubuh pada seorang jamaah haji saat tiba di Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, Minggu (18/9). Pemeriksaan tersebut untuk mengantisipasi adanya virus MERSCoV pada jamaah haji usai menunaikan ibadah haji 2016.
Medan | Jurnal Asia Jemaah haji kelompok terbang (kloter) 1 Debarkasi Medan akhirnya tiba di Bandara Kualanamu Deli Serdang, Minggu (18/9) pukul 05.45 WIB dengan selamat. Pasca kepulangan dari tanah suci tersebut, Menteri Kesehatan mengimbau agar seluruh jamaah haji mencek kesehatan di puskesmas ataupun rumah sakit terdekat, untuk mencegah dan mendeteksi virus MERS, terutama bila mengalami demam. Sesampainya di Asrama Haji Medan Jemaah haji kloter 01/MES disambut oleh Gubernur Sumatera Utara diwakili Sekda H Hasban Ritonga, Bupati Padanglawas H Ali Sutan Harahap,KetuaPPIHDebarkasiMedanHToharBayoangin, Sekretaris PPIH H Bahrum Saleh serta undangan lainya. Gubsu yang diwakili Sekda Sumut dalam sambutannya mengatakan, sangat bahagia dapat bertemu kembali dengan jemaah kloter 01/MES yang dalam keadaan sehat walaiat. Gubsu mengatakan, penyelenggraan ibadah haji baik di tanah air maupun di tanah suci berjalan baik ini berkatpertolongandariAllahSWTdankerjakerasPPIH Embarkasi Medan serta petugas yang menyertai jemaah. "Semoga seluruh jemaah haji mendapat haji mabrur serta dapat menjadi teladan di tengahtengah masyarakat," ungkapnya, Minggu (18/9). Sementara itu, Bupati Palas mengucapkan selamat datang kepada jemaah haji kloter 01/MES semoga mendapat haji mabrur dan juga mengucapkan terima kasih kepada pantia dan petugas haji yang sudah melayani jemaah haji dengan baik. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham
Belawan Marak Bajing Loncat dan Begal Pengusaha Minta Perhatian Polisi Medan | Jurnal Asia Para pengusaha ikan dan udang Kota Medan mengeluhkan aksi bajing loncat dan begal, yang kerap beroperasi di sejumlah wilayah di Belawan. Akibatnya, para pebisnis mengalami kerugian jutaan rupiah setiap hari.
Pengusaha mengadukan nasib mereka ke Kantor DPC Partai PDI Perjuangan Medan Jalan Sekip Baru Medan,kemarin. Dalam aduannya, bajing loncat dan begal sudah beraksi sekitar setahun dan lokasi yang sering menjadi target operasi diantaranya di KIM 1 dan KIM 2 Belawan, jembatan tol Hamparan Perak, Bulu Cina dan di Air Tejun Pasar 5 Hamparan Perak. Ketua DPC dan Fraksi PDI Perjuangan Kota Medan Hasyim SE meminta pihak kepolisian khususnya Polresta Medan dan Polres Pelabuhan Belawan dan jajarannya untuk bertindak tegas mencegah dan
menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, tindakan bajing lonjat dan begal sudah sangat meresahkan para pengusaha. "Pihak kepolisian dalam hal ini Satgas anti preman, anti begal dan anti bajing loncat harus melakukan razia atau patroli rutin 24 jam atau dengan sistem Siang Malam Subuh (SMS). Jika ini dilakukan tentunya akan mengurangi tindak kejahatan di wilayah tersebut," katanya, kemarin. Ia menambahkan, dari aduan masyarakat dan pengusaha, udang dan ikan yang dijarah itu 10 sampai 20 kilogram dan hampir setiap hari. Itu sudah mencapai lebih dari Rp1
juta. Dan jika tidak diberikan, supir pengangkut udang dan ikan dari Aceh ditodong pisau. Jika ini dibiarkan dan berlanjut terus, kata Hasyim, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Kota Medan merupakan kota terbesar nomor tiga di Indonesia dan tentunya persoalan kenyamanan, ketertiban dan keamaanan menjadi salah satu perhatian. Apabila Kamtibmas terganggu baik dari begal dan lain sebagainya mengurangi animo pengusaha baik dalam negeri ataupun luar negeri untuk berinvestasi ke Medan. "Kalau investor tidak ada yang
mau menanamkan modal ke Medan, siapa yang rugi? Tentunya pemerintah dan masyarakat Kota Medan yang menerima dampaknya. Padahal pemerintahan Jokowi terus fokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan jika pengusaha menutup usahanya, maka akan terjadi pengangguran besarbesaran," tukasnya. Untuk itu, Hasyim meminta pihak Kepolisian dapat dengan segera melakukan tidakan tegas dan keras. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jerah pelaku begal dan bajing lompat seperti tembak di tempat. (netty)
Pasca Tiga Hari Dwelling Time
Tarif Progresif di Belawan Hingga 900 Persen Jakarta | Jurnal Asia Aturan waktu tunggu bongkar muat atau waktu inap (dwell time) maksimal tiga hari saat ini baru diberlakukandiPelabuhanTanjung Priok, Jakarta. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Per hubungan nomor 117 tahun 2015 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu, belum ada ke tentuan yang sama untuk pela buhanpelabuhan di bawah pe ngelolaan Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV. Namun ke depan, pemerintah berencana menerapkan ketentuan yang sama di pelabuhan pelabuhandiluarPelabuhanTanjung Priok, demi mencapai target dwell
time. “Mungkin Senin (pekan depan) kami keluarkan Surat Keputusan su paya treatment di Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV sama (dengan Pelindo II),” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Per hubunganAntoniusTonnyBudiono di Jakarta. Dalam PM 117 tahun 2015 disebutkan pemilik barang wajib memindahkan barangbarang yang ditum puk yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) dari lapangan penumpukan di lini 1 (dalam pelabuhan) ke lapangan pe numpukan di luar pelabuhan. Adapun batas waktu penumpukan barang di lapangan penumpukan paling lama tiga hari sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan
lini 1. Tonnymengatakan,penumpukan barang di lapangan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok yang melebihi batas waktu dikenai tarif progresif. “Hari pertama free, hari kedua kena 300 persen, hari ketiga kena 600 persen, hari keempat kena 900 persen, dan hari kelima harus dibawakeluar,”ucapTonny. Menurut Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional Dewa Made Sastrawan, penyera gaman ketentuan waktu inap di empat Pelindo tersebut merupakan salah satu langkah mencapai target dwell time di bawah tiga hari. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Rivan Awal Lingga
MeNTeRI Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Heru Pambudi (kanan) berbincang saat memberikan paparan mengenai solusi dalam mempersingkat masa tunggu di pelabuhan atau "dwell time" di Jakarta, Minggu (18/9).
Tax Amnesty Dinilai Kurang Efektif
Sempat Mengendur, Pemeriksaan Pajak Kembali Intensif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan kembali mengintensifkan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diduga telah melakukan pelanggaran. Padahal, sejak awal Agustus lalu otoritas pajak telah memerintahkan seluruh petugasnya untuk menghentikan pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP). Dirjen Pajak Ken Dwijugiasetiadi
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasetiadi mengatakan, sebe lumnya berharap penghentian itu bisa menarik WP ikut program pengampunan pajak, atau tax am nesty. Adapun perintah penghentian itu tertuang dalam Instruksi Dirjen Pajak nomor INS03/PJ/2016. Hanya saja, dalam pelaksanaannya kebijakan itu ternyata dinilai tidak efektif mendorong peserta tax am nesty. Kalaupun ada, jumlahnya tidak sesuai harapan dan estimasi pemerintah. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DJP un tuk semakin gencar melakukan pe meriksaan terhadap WP. Hal itu dila kukan, agar penerimaan pajak tahun ini bisa optimal, sehingga defisit
APBNP 2016 bisa dijaga di bawah 3%. Kepala Kantor Pajak Wilayah (Kanwil) yang menangani WP khusus M. Haniv mengakui banyak WP yang mengajukan tax amnesty hanya karena agar tidak diperiksa. Namun, ter nyata harta yang dilaporkan dalam tax amnesty sangatlah kecil. Bahkan, indikasinya tidak sesuai dengan proil WP tersebut. “Tidak kurang dari 2.500 surat pemeriksaan sudah saya hentikan,” kata Haniv, Minggu (18/9). Menurutnya, hal ini akan menjadi moral hazard karena ada potensi penerimaan pajak yang lebih besar dari hasil pemeriksaan yang bisa hilang. Sementara, penerimaan dari tax amnesty tidak seberapa. (Bersambung ke halaman 11)
Nama IHSG
Kurs Tengah
Tutup
(-/+)
%
5267,769
1,950
0,040 0.68
Shanghai
3,002.85
20.66
Nikkei 225
16,519.29
114.28
0.70
Hang Seng 23,335.59
144.95
0.63
EUROSTOXX2,940.51
-33.26
-1.12
8.50
0.40
S&P Dowjones Nasdaq
2,129.50 18,047.00
68.00
0.38
4,797.75
16.00
0.33
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,131.00 9,869.27 14,760.57 17,378.25 1,692.49 12,862.19 3,171.75 1,594.60 9,607.97 4,141.20 9,630.02
Dugaan Suap Ketua DPD Irman Gusman
KPK Geledah Sejumlah Tempat di Padang Jakarta | Jurnal Asia PasangansuamiistriXSSdanMMIditetapkansebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap Rp 100 juta ke Ketua DPD Irman Gusman. Uang tersebut diduga untuk pengurusan kuota impor gula di Provinsi Sumatera Barat. Terkait kasus tersebut, KPK langsung melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Padang, Sumbar. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Minggu (18/9), salahsatutempatyangdigeledahadalahrumahXSS. "Polda hanya membackup dalam pengamanan saja sesuai permintaan dari KPK," kata Kabid Humas Polda SumbarAKBPSyamsisaatdikonirmasi,Minggu(18/9). Dihubungi sekitar pukul 15.00 WIB, AKBP Syamsi menyebut penggeledahan telah selesai digelar. Sementara itu belum ada keterangan resmi dari KPK terkait penggeledahan ini. "Belum bisa konfirmasi sekarang ya, aku belum berhasil hubungi penyidik," kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Minggu (18/9). Selain diduga menyuap Ketua DPD terkait pengurusan kuota,XSSdanMMIjugaterjeratkasuslainyaknidugaan suap Rp 365 juta terhadap jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumbar berinisial FZL. FZL pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Gasak Dibawah Rp1 M Banyak tudingan miring terkait penangkapan Irman, KPK disebut ogah turuti peraturan, penindakan kasus korupsi baru bisa dilakukan bila nilainya di atas Rp1 miliar. Lembaga antirasuah itu menegaskan, bakal melibas siapapun, meskipun nilai uangnya sangat kecil. "Belakangan ini, kami pimpinan berlima di KPK banyak diskusi tentang korupsikorupsi kecil (petty corruption)," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dihubungi, Minggu (18/9). Menurut Saut, praktik korupsi itu diawali dengan hal kecil kemudian menjadi besar. Seperti menerima pungutanliarsaatpengurusanKTP,menconteksaatujian, menyogok satpam dan lainlain."Jadi tidak hanya bicara Rp1 miliar sesuai UU KPK," ujar dia. Saut menambahkan, untuk berbuat baik atau buruk itu dibutuhkan jaringan. Jaringan pun, dibangun berdasarkan kepercayaan satu sama lain secara bertahap dan berjangka panjang. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Iggoy el Fitra
PeNYIDIK KPK memindahkan koper ke dalam mobil, dari gudang gula CV Semesta Berjaya, Jl Bypass Kilometer 22, Padang, Sumatera Barat, Minggu (18/9).