Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 20 April 2016

Page 1

Hal. 4

Hal. 9

Hal. 17

Kepling Tak Boleh Rangkap Jabatan

Bos Agung Podomoro Ngaku Bertemu Pimpinan DPRD

Rencana Pengenaan Cukai Plastik Bebani Konsumen

Hal. 5

Hal. 16

Hal. 18

Mantan Kajari Kisaran Ancam Aniaya Wartawan

OJK Waspadai 4 Risiko Bisnis Fintech

Aturan Properti untuk Asing Dorong Iklim Investasi

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Rabu, 20 April 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.061 Tahun IV

Di Daerah Otonomi Khusus

KPU Tambah PKPU untuk Atur Pilkada

Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PILKADA. Ketua KPU Husni Kamil Manik (ketiga kiri) berbincang bersama anggota DKPP Saut Sirait (kiri), Asisten Deputi Menkopolhukam Wardiono (kedua kiri), Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono (ketiga kanan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahyana (kedua kanan) dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek (kanan) sebelum memulai Rapat Koordinasi antara KPU, Bawaslu, DKPP dan Pemerintah di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/4). Rapat tersebut membahas mengenai persiapan Pilkada di daerah otonomi khusus.

Medan | Jurnal Asia Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah satu paket peraturan KPU (PKPU) untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di daerah otonomi khusus. Pilkada serentak tahun 2015 memiliki 10 PKPU dalam mengatur penyelenggaraan pilkada. Sebagai persiapan pemilu serentak 2017, KPU perlu menambah satu PKPU untuk mengatur Pilkada di daerah otonomi khusus. “Untuk Provinsi Aceh misalnya, pengaturan untuk syarat calon kepala daerah bertambah. Bakal calon kepala dan wakil kepala daerah harus bisa membaca Al-Quran,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di aula KPU, Jakarta, Selasa (19/4). Husni menambahkan, penambahan aturan di daerah otonomi khusus tersebut karena tidak diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Contoh lain di Provinsi DKI Jakarta, kata dia, bisa terjadi pemilihan kepala daerah dua kali putaran. “Secara umum 50+1 total suara itu yang menang pemilihan. Bila pasangan lebih dari dua seperi di Jakarta belum tentu dapat 50+1 total suara. Di Papua, bakal calon harus masyarakat asli Papua,” ucap Husni. Pilkada serentak tahun 2017 akan digelar di 101 daerah yang terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 kota. Partisipan Pilkada Rendah Sementara itu, KPU Sumut melakukan koordinasi dengan Pemprovsu demi meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahap kedua tahun 2017 dan Pilkada serentak delapan kabupaten serta Pilgub Sumut tahun 2018. Hal itu terungkap saat Ketua KPU Sumut Mulia Banurea datang ke Pemprovsu dan bertemu dengan Plt Gubsu HT Erry Nuradi, Selasa (19/4). (Bersambung ke halaman 11)

Indeks Saham

Pilkades Ricuh, Polresta Medan Siaga Ratusan Warga dan Panitia Nyaris Bentrok Medan | Jurnal Asia Dua insiden mewarnai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Sei Rotan dan Payageli. Ratusan massa masing-masing di lokasi terpisah nyaris terlibat bentrok. Situasi ini membuat aparat Polresta Medan siaga.

Peristiwa pertama terjadi diduga akibat tak sportifnya panitia pelaksana pemilihan kepala desa, membuat suasana di Kantor Desa Sei Rotan, Percut Sei Tuan ricuh, Selasa (19/4) siang. Amarah masyarakat pun memuncak, hingga nyaris berujung bentrok. Dalam peristiwa ini, Polresta Medan sempat menerjunkan sejumlah personil guna mengamankan situasi. Menurut keterangan dihimpun Jurnal Asia, insiden bermula ketika sejumlah warga yang baru datang ke lokasi tempat pemungutan suara (TPS), langsung diperbolehkan

mencoblos oleh pihak panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Warga lain yang tidak terima dengan cara itu mengamuk, lantas terlibat bentrok dengan panitia pelaksana, Selasa (19/4). Diketahui bahwa pemilihan Kepala Desa Sei Rotan, Percut Sei Tuan ini diikuti 13 Dusun dan 4 orang calon Kades. Siang itu seluruh warga Desa Sei Rotan berbondong-bondong datang ke lokasi, tempat pemungutan suara (TPS) yang dilaksanakan. Semula suasana tampak kondusif dan tidak ada sedikitpun pertikaian. Namun tak lama berselang, suasana

di lokasi langsung berubah menjadi heboh. Di situ ratusan warga tidak terima dengan cara panitia pelaksana lantaran warga yang baru datang kelokasi langsung dipersilahkan untuk mencoblos. Sedangkan warga lain yang telah lama menunggu, belum dipanggil oleh panitia untuk mencoblos. Warga merasa geram kemudian melakukan protes kepada panitia pelaksana dan akhirnya ter libat cekcok mulut di lokasi. Memuncaknya perseteruan itu sehingga masyarakat dan panitia nyaris terlibat adu isik. Namun hal itu cepat dilerai oleh

penduduk lain dan pihak kepolisian, yang berjaga dilokasi tempat pemungutan suara. Karena situasi tersebut, Pilkades terpaksa ditunda. Guna mengantisipasi akan terjadinya bentrok massal, sejumlah personil Polsek Percut Sei Tuan yang dipimpin langsung Kapolsek Kompol Lesman Zendrato dan Kanit Reskrim AKP Hendrik Temaluru, tak lama tiba di lokasi. Sejenak situasi dapat terkendali setelah polisi menyarankan kepada pihak panitia agar pemungutan suara kembali dilangsungkan. (Bersambung ke halaman 11)

Presiden Ingatkan Perairan Filipina Rawan Perompak

Kapal RI Jangan Pulang Tanpa Pengamanan Jakarta | Jurnal Asia Kapal-kapal Indonesia yang sedang berlayar di perairan Filipina bagian selatan diminta tidak kembali ke Indonesia, tanpa pengamanan dari institusi militer setempat. Pernyataan tersebut merupakan instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo. “Memang Presiden sudah instruksikan agar (kapal Indonesia) yang pulang dan pergi harus mendapat pengawalan,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (19/4). Kalla menuturkan, instruksi itu keluar karena pemerintah ingin memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di

kapal-kapal tersebut. Jokowi, kata Kalla, mendesak kapal-kapal berbendera Indonesia menghindari perairan Filipina bagian selatan. “Dipertimbangkan untuk berhati-hati atau menghindari jalur itu,” ucapnya. Kalla memaparkan, pemerintah tidak memiliki berwenang menutup lalu lintas di perairan tersebut. Ia beralasan, kawasan itu merupakan perairan internasional. Pemerintah, menurut Kalla, hanya dapat mengimbau para pelaut Indonesia untuk terus waspada dan tidak pulang sebelum mendapatkan pengawalan militer. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga menuturkan hal serupa.

Setelah dikawal militer Filipina, kapal-kapal itu dapat masuk ke perairan Indonesia dengan pengawalan TNI. Untuk saat ini, kata Jonan, enam tongkang berbendera Indonesia yang mengangkut batu bara sedang berada di perairan Filipina. Ia menyatakan, seluruh anak buah kapal tongkang itu tidak mendapatkan ancaman pembajakan dari kelompok milisi setempat. Sebelum memperoleh jaminan dari militer Filipina, Jonan meminta pelaut-pelaut Indonesia itu untuk tidak kembali ke Indonesia terlebih dulu. “Kalau tak ada pengawalan, kami sarankan mereka tidak kembali dulu

ke sini,” ujarnya. Senada hal tersebut juga diucap Menteri Perhubungan RI. “Kami sarankan jika ingin pulang saat ini ada baiknya mendapat jaminan pengawalan dari militer Filipina lalu dijemput oleh militer Indonesia,” kata Jonan, Selasa (19/4). Untuk saat ini, kata Jonan, jumlah kapal tongkang milik Indonesia pembawa batu bara yang tengah berada di perairan Filipina berjumlah enam kapal dan semuanya masih aman dari potensi pembajakan oleh kelompok Abu Sayyaf. Menurut Jonan, jika memang tidak ada jaminan pengamanan dari militer maka lebih baik kapal-kapal itu tak perlu pulang ke Indonesia

untuk sementara waktu. “Kalau tak ada pengawalan kami sarankan tak kembali dulu ke sini,” ujarnya. Jonan pun mengarahkan pelarangan kapal Indonesia di Filipina Selatan untuk pulang dilakukan hingga ada kesepakatan jalur pelayaran yang aman bagi kapalkapal tersebut. Hal itu harus dibica rakan karena biaya pelayaran akan melambung tinggi seandainya kapal-kapal tersebut dibajak oleh perampok. “Saya dengar Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri bicara soal itu dengan Filipina,” kata mantan Dirut PT KAI tersebut. (Bersambung ke halaman 11)

Pertamina Lemah Awasi Distribusi Gas 3 Kg Medan | Jurnal Asia Komisi C DPRD Kota Medan menilai pengawasan pihak Pertamina sangat lemah, khususnya untuk pendistribusian terhadap tabung gas elpiji 3 kilogram yang kerap dipermainkan. Akibat hal ini akan terjadi kelangkaan pasokan tabung gas pada suatu daerah. Jurnal Asia | Ant: Rahmad

WARgA mengantre gas 3 kg disalah satu penyalur. Pertamina dituding lemah dalam mengawasi distribusi gas 3 kg, karena banyak yang tidak tersalur secara tepat sasaran.

“Pengawasan Pertamina lemah. Lihat saja kenapa bisa gas 3 kg bisa masuk ke tempat-tempat usaha, seperti rumah makan,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Zulkili Lubis saat bersama seluruh komisi C meninjau lokasi pengisian tabung gas di Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), di Jalan Jamin Ginting Km 14,5 Kecamatan Medan Tuntungan, Selasa (19/4). Dikatakan politisi PPP, dari keterangan pihak SPPBE yang memastikan terus melakukan penyaluran gas, pada seluruh agennya. Untuk itulah, menurut Zulkili me­ minta pengawasan di tingkat para agen harus dioptimalkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan. Demikian halnya disampaikan, anggota komisi C dari Fraksi Hanura,

Hendra DS mempertanyakan pola distribusi selama ini dilakukan pihak pengelola operasional SPPBE, yakni PT Mitha Sarana Wijaya terhadap 3 kabupaten/kota yakni Kota Medan, Deli Serdang dan Kabupaten Karo. “Memang jadi pertanyaan kita distribusi lancar katanya, tapi kenapa langka di Medan. Kita tahu alokasi gas elpiji 3 Kg itu untuk masyarakat miskin, ternyata rumahrumah makan banyak ditemui gas ini di sana,” sebut Hendra kembali. Menanggapi hal tersebut, Manager Plant PT Mitha Sarana Wijaya, Amal Sembiring didampingi bidang tehnis Dharma Sembiring, dengan pasokan 12 ribu tabung per agen setiap harinya SPPBE meyakini kebutuhan gas 3 kg kepada 3 kabupaten/kota terpenuhi. (Bersambung ke halaman 11)

Nama

Tutup

(-/+)

Kurs Tengah %

IHSG

4881,930

16,400

0,340

Shanghai

3,042.82

9.16

0.30

Nikkei 225

3.68

16,874.44

598.49

Hang Seng 21,436.21

274.71

1.30

EURO STOXX 3,115.52

51.49

1.68

S&P 500

2,096.25

9.50

0.46

Dowjones

17,980.00

52.00

0.29

4,578.50

32.00

0.70

Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,150.00 10,212.97 14,881.87 18,801.89 1,695.55 12,053.73 3,367.49 1,601.71 9,179.37 4,288.74 9,733.18

Pabrik Mebel Milik Jokowi Terbakar Sragen | Jurnal Asia Bencana kebakaran melanda usaha milik keluarga Presiden Jokowi. Pabrik mebel PT Rakabu Sejahtera yang terletak di kawasan industri permebelan di Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jateng, ludes dilalap si jago merah, Selasa (19/4) petang. Musibah kebakaran pabrik mebel kelas atas yang berada di jalan raya Solo-Purwodadi KM 14 terjadi pukul 16.30 WIB. Belum diketahui persis penyebab bencana kebakaran yang melanda usaha milik keluarga kepala negara ini. Bencana serupa juga pernah terjadi saat Jokowi hendak mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Kebakaran kala itu melanda pabrik mebel di LIK (Lingkungan Industri Kecil) Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Kebakaran terjadi sejak pukul 16.30 WIB. Camat Kalijambe, Kabupaten Sragen, Thoyib, menduga penyebab kebakaran adalah oven pengering kayu. Api pertama kali menjalar dari mesin pengering kayu, lalu kobaran menjalar ke area tumpukan bahan material kayu dengan cepat. "Kobaran api terus membesar," katanya. Kobaran api terus membesar karena seluruh isi gedung pabrik berisi bahan material kayu kering, sebagian kayu olahan basah yang mudah terbakar. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi bencana kebakaran terlambat. Kobaran api sudah menjalar ke seluruh area gedung yang berisi bahan kayu jadi dan setengah jadi. (Bersambung ke halaman 11)

Diluncurkan Kementrian BUMN

Mulai Mei Ada Kartu Tani untuk Subsidi Jakarta | Jurnal Asia Kementerian BUMN berencana meluncurkan kartu tani pada Mei 2016 nanti. Kartu Tani ini merupakan kartu debit yang dikhususkan bagi para petani untuk memperoleh subsidi, misalnya pupuk dari pemerintah. Nantinya kementerian akan melibatkan tiga bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI. Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro mengaatkan, nantinya peluncuran kartu ini akan dibantu oleh tiga bank BUMN. Kartu tani ini, menurut Wahyu, akan memanfaatkan jaringan dan server IT perbankan. Dengan pembuatan kartu ini diharapkan akan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan subsidi ke petani. “Jadi setiap kartu akan ada by name by adress, jadi peran perbankan dalam hal ini adalah dalam hal payment gateway,” ujar Wahyu, Selasa (19/4). Menurut Wahyu, peluncuran kartu ini akan dilakukan leh Presiden RI Joko Widodo. Ada tiga provinsi yang nantinya dijadikan tempat pelucuran, yaitu Jatim, Jateng dan Jabar. Sedangkan kotanya akan ada beberapa seperti Sukamandi, Batang, Kediri dan Banyuwangi. Beberapa petani tebu dan pabrik gula nantinya menurut Wahyu akan dilibatkan. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.