Rizal Ramli Dimarahi Menteri Kabinet
Truk Angkut Pinang Kering Dirampok
Hal. 10
Hal. 15
SKPD Pelihara Preman
Ketua DPRD Sergai Didemo Wartawan
Hal. 16
Hal. 19 Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4484,242 -26,240 -0,580
S&P 500
2,075.02
-21.90
1.04
DowJoneS 17,311.42 -199.92
1.14
nASDAq
harianjurnalasia
Tutup
5,010.72
-48.62
0.96
eURo SToXX 3,448.18
-47.20
-1.35
nIKKeI 225 20,222.63 -331.84
1.61
HAnG SenG 23,167.85
1.31
(061) 663 5 664
-307.12
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,149.60 15,274.15 21,670.52 1,782.79 11,120.15 3,381.21 1,672.54 9,110.72 4,970.25 9,861.26 13,824.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Kamis, 20 Agustus 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 863 Tahun IV
Korban Begal Berhak Santunan Jasa Raharja Meski Tanpa SIM Bisa Ajukan Klaim Jurnal Asia | Ant: Zabur Karuru
PeTugAS memeriksa paspor calon jamaah haji, Rabu (19/8).
Urus Paspor, Calon Jamaah Haji Dipungli Jumat, Kloter Pertama Terbang ke Mekkah Medan | Jurnal Asia Komisi VIII DPR RI mengaku mendapat keluhan dari masyarakat terkait adanya pungutan dana tambahan dalam proses pembuatan paspor calon jamaah haji. Ketua komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, seharusnya alokasi anggaran untuk penyediaan paspor jamaah telah ada dalam komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). "Pada waktu kunker komisi VIII ke dapil Sumut II minggu lalu, kami mendengar laporan dari masyarakat tentang biaya tambahan pembuatan passport. Kami tentu terkejut mendengar laporan itu," ujar Saleh, kemarin. Ia menerangkan, biaya resmi pembuatan passport yakni 360 ribu rupiah. namun yang dibayar jamaah bervariasi antara 380 hingga 400 ribu rupiah. Ketika ditanyakan kepada kantor kementerian agama setempat, mereka menjelaskan bahwa permintaan tambahan itu datang dari pihak imigrasi. namun penjelasan tersebut dinilai membingungkan. Sebab biaya yang 360 ribu itu justru semuanya diserahkan kepada imigrasi. Dan tambahan tersebut tidak jelas dipergunakan untuk keperluan apa.
Ia melanjutkan, Komisi VIII telah meminta kepada dirjen haji untuk mengecek hal ini di lapangan sehingga tidak saling curiga dan saling tuduh. walaupun selisihnya antara 20 hingga 40 ribu, namun jika dikalikan dengan jumlah jamaah yang mengurus passport, nilainya tetap signiikan. Terkait berita ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Abdul Djamil, meminta masyarakat melaporkan apapun bentuk praktek pungutan liar dalam proses pembuatan paspor haji. "Saat ini kami masih mengecek di lapangan untuk menemukan kebenaran informasi terkait adanya pungutan dana tambahan dalam pembuatan paspor seperti yang disampaikan dari pihak DPR," kata dia, di Jakarta, Rabu (19/8). Dia mengatakan, Kementerian Agama terbuka dengan laporan itu. Alasannya, dengan ada laporan maka Kemenag dapat segera mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pungli itu. Kemudian dari hasil laporan akan ditindaklanjuti secepatnya. "Jadi laporkan saja supaya kami tahu siapa yang bermainmain di situ," kata dia. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Derita masyarakat terkait maraknya perampokan di Jalan Raya, sedikit terobati. Pasalnya, pihak PT Jasa Raharja (Persero) menyampaikan bahwa korban perampokan begal, yang mengendarai kendaraan bermotor berhak menerima santunan asuransi. Hal ini disampaikan Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tingkat I Kota Medan,
didampingi Kasatlantas Polresta Medan Kompol M Hasan, saat menggelar Sosialisasi Prosedur dan Kelengkapan Administrasi Santunan Biaya Rawatan korban kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Putri Hijau, Rabu (19/8) kemarin. “Masyarakat yang me ngendarai ken daraan bermotor kemudian menjadi korban perampokan atau begal hingga terjatuh akibat upaya paksa pelaku bisa mengajukan klaim dan berhak mendapat santunan atau asuransi,” ujar Benyamin kepada wartawan. Dijelaskannya, untuk mendapatkan santunan, korban wajib melapor ke pihak kepolisian untuk selanjutnya mengajukan klaim. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Basri Marzuki
PeTugAS melayani pengemudi pada layanan kesehatan gratis Jasa Raharja. Disebutkan juga bahwa korban rampok di jalan raya akan mendapat santunan mulai Rp10 juta - Rp25 juta pasca melengkapi prosedur administrasi.
Mayjen Pusung Jabat Pangdam I/BB Jakarta | Jurnal Asia Mutasi perwira tinggi TnI kembali terjadi. Posisi Pangdam Bukit Barisan yang sebelumnya belum terisi, kini dipegang oleh Mayjen TnI Lodewyjk Pusung. Sementara Pangdam Jaya belum ada nama baru.
Dalam rilis Puspen TnI yang diterima, Rabu (19/8), tertulis Mayjen TnI Lodewyjk Pusung sebelumnya berdinas sebagai Pang divif-1 Kostrad. Kini dia diangkat menjadi Pangdam I/BB. Keputusan diambil berdasarkan su rat keputusan
Panglima TnI nomor: Kep/662/ VIII/2015 tang gal 18 Agustus 2015, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TnI telah ditetapkan mutasi jabatan 52 Perwira TnI (Daftar nama di halaman 11). (ant)
Pj KDh Harus Terbebas Masalah Hukum Medan | Jurnal Asia Hingga saat ini Pemprovsu belum mengirim usulan namanama Pejabat Kepala daerah (Pj KDH) yang nantinya akan mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak Desember mendatang. Plt Gubsu HT erry nuradi mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu surat balasan dari Menteri Dalam negeri terkait hal tersebut. "Sampai sekarang belum ada mengusulkan nama-nama calon karena masih minta izin ke Mendagri, suratnya belum dibalas. nanti kalau sudah dibalas baru kita usulkan nama-namanya," kata erry saat ditemui di Aula Martabe Kantor Gubsu Medna, Rabu (19/8) siang. Dia mengatakan, adapun isi surat yang dikirim ke Mendagri itu adalah soal dirinya meminta izin untuk memproses namanama yang akan diusulkan. "Kalau dibalas minggu ini, kita
langsung mengusulkan namanama pejabatnya sesuai kriteria dan UU yang berlaku," katanya. erry menegaskan, nantinya orang-orang yang akan mengisi Pj KDh tersebut merupakan pejabat dengan pangkat IV D. namun begitu juga tidak menutup kemungkinan akan diisi oleh pejabat berpangkat IV C senior. "nama-namanya gampang, pastinya pejabat dengan pangkat yang senior. Di provinsi pejabat eselon 2 dengan pangkat IV D itu ada 16 orang, sedang yang mau diisi 14 daerah, kan gampang. Kemudian mungkin bisa juga pangkat IV C yang senior," ungkap erry. Lebih lanjut ia mengatakan, selain syarat khusus tersebut, pejabat yang nantinya akan menjabat Pj KDh tidak boleh mempunyai hubungan emosional dengan calon kepala daerah yang akan tampil di Pilkada 2015 nanti. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Reno esnir
PlT Gubsu Tengku erry nuradi
Jurnal Asia | Ant: Indrianto eko Suwarso
PANglIMA Divisi Infanteri I Kostrad Brigjen TnI Lodewyk Pusung (kanan), ditunjuk menggantikan Mayjen TnI edy Rahmayadi (kiri) sebagai Pangdam I/BB.
BI Batasi Pembelian Dolar AS Cuma US$25 Ribu Per Bulan Jakarta | Jurnal Asia Bank Indonesia (BI) akan m e m p e r ke t a t p e n g a wa s a n transaksi valuta asing terutama dolar Amerika Serikat (AS). Pembelian dolar AS tanpa underlying transactions (tujuan transaksi) dibatasi hanya menjadi US$ 25.000 per bulan. Direktur Kantor Gubernur BI nanang Hendarsah mengatakan, hal ini dilakukan karena terjadi peningkatan dan lonjakan pembelian dalam jumlah-jumlah kecil di bawah US$ 100 ribu yang melebih kebutuhan atau kewajaran. “Apabila ditotal, jumlahnya sangat besar,” katanya, Rabu (19/8). Selama ini pembelian dolar AS tanpa underlying transactions bisa mencapai US$ 100.000 per bulan. Dengan adanya aturan baru ini maka pembelian dolar AS di atas US$ 25.000 harus dibuktikan dengan dokumen underlying transactions dan nomor pokok wajib pajak (nPwP). Perubahan aturan ini akan diterbitkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang saat ini masih digodok oleh bank sentral. “BI tidak melarang pembelian valas, tapi untuk menjaga stabilitas kurs, pembelian valas harus ada dasarnya yaitu untuk ke-
giatan transaksi ekonomi, bukan spekulasi atau menumpuk dolar AS,” jelasnya. nilai tukar dolar AS sudah melonjak lebih dari 10% terhadap rupiah tahun ini, Hingga Rabu (19/8) saja sudah mencapai Rp 13.800. Tingginya dolar AS ini membuat banyak orang memburu mata uang Paman Sam itu. Money Changer Takut Nasabah Berkurang Kebijakan pembatasan tran saksi valas ini dikeluhkan pengelola money changer karena bisa mengurangi transaksi valas. “Kalau pembatasan untuk nasabah harusnya jangan yah. Kalau kita untuk pedagang jelas rugi. Karena pasti ada berkurang orang yang datang menukar,” kata Surya, Manager Cabang Menteng PT Valuta Inti Prima, Rabu (19/8). Di money changer yang dikelolalnya, kata Surya, banyak sekali nasabah yang menukarkan uangnya di atas US$ 25.000 dalam sehari. “Sekarang kan masih dibatasi kalau di batas US$ 100.000 per bulan. Kalau dibatasi jadi maksimal US$ 25.000 per bulan yang nasabah mau tukar US$ 100.000 harus 4 bulan dulu baru bisa tukar,” jelasnya. (Bersambung ke halaman 11)
Divonis 10 Tahun, Sutan Bhatoegana Tersenyum Mantan Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, akan mengajukan banding terhadap vonis majelis hakim yang menjatuhi dia hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider setahun kurungan. Vonis ini setahun lebih cepat dari tuntutan jaksa KPK, yang ditambah pencabutan hak dia memilih dan dipilih selama tiga tahun sejak vonis ditetapkan. “Ya terus terang saja harus kita lawan. Kita harus banding, langkah berikutnya biar Pak eggi yang menyampaikan,” kata Bhatoegana, seusai sidang pembacaan vonis di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (19/8). Majelis hakim yang terdiri dari Artha Theresia, Casmaya, Syaiful Arif, Alexander Marwata, dan Ugo, menilai Bhatoegana terbukti bersalah menerima suap senilai 140.000 dolar AS dan gratiikasi berupa 200.000 dolar AS dan
satu unit tanah dan bangunan seluas 1.194 meter persegi di kota Medan. Me nurut Bhatoegana, ada sandiwara dalam proses persidangan itu. “Ada sandiwara atau sinetron (di sini), jadi dari awal lebih bagus tidak usah dilanjutkan. Tapi khan (kita) dikasih angin segar (oleh hakim) waktu itu, dan praperadilan (katanya) akan dipertimbangkan, tapi satu pun tidak ada yang diungkapkan,” kata dia. “Kemudian saksi ahli tidak ada, pledoinya sama sekali tidak dianggap. Hampir 70 persen saya dengar dan simak adalah copy paste dari tuntutan dan dakwaan,” kata dia. Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum KPK pun menyatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir karena ada pertimbangan penerimaan hadiah yang tidak terbukti yaitu penerimaan mobil Alphard, Rp50 juta dan pencabutan hak politik tidak dikabulkan, jadi itu yang kami pertimbangkan,” kata jaksa Dody. Padahal menurut Dody, mobil dan uang terbut dinilai terbukti me rupakan gratifikasi untuk Sutan. “Jadi ada perbedaan penaf-
siran majelis hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti, misalnya hakim mengatakan tidak ada bukti penerimaan Rp50 juta, padahal ada keterangan saksi yang menajadi bukti,” ungkap jaksa Dody. Keluarga Sutan yang ikut meng hadiri persidangan yaitu is tr inya Unung Rusyatie dan tiga anak serta menantunya pun tampak terpukul dengan vonis tersebut. Rusyatie yang mengenakan gamis hitam panjang dan kerudung hijau tua langsung menutup muka dan keluar ruang sidang segera setelah hakim selesai membacakan amar putusan, sedangkan anaknya tampak menangis seusai ketua majelis hakim Artha Theresia selesai membacakan putusan. Pengacara Bhatoegana, eggi Sudjana, mengatakan, hakim pun banyak melakukan pelanggaran saat menjalani vonis. “Kita pasti banding, apalagi hakim seharusnya mem pertanyakan dulu bagaimana respon terdakwa tadi. Hakim melanggar hukum formil. Tunggu azab Allah kepada lima hakim dan jaksa, kehidupannya akan seperti apa,” kata Sudjana. (ant)
Jurnal Asia | Ant: Reno esnir
MANTAN Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/8).