Hal. 4
Hal. 9
Hal. 11
Sistem e-Tilang Mulai Berlaku di Jajaran Poldasu
Pasar Senen Terbakar Pedagang Rugi Rp101,2 M
Tol Medan-Tebing Tinggi Diakses 2017
Hal. 5
Hal. 11
Hal. 19
Pindahkan Makam Rp3 Juta di Kelurahan Lalang
Warga akan Tutup Pintu Masuk Poldasu
Kebijakan Trump Pengaruhi Ekspor Sawit
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 20 Januari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.286 Tahun V
Indeks Saham Nama
Tutup
(-/+)
%
IHSG
5298,948
4,160
0,080
Shanghai
3,101.30
-11.71
-0.38
Nikkei 225
19,072.25
177.88
0.94
Hang Seng 23,049.96
-48.30
-0.21
EURO STOXX 3,298.64 S&P Dowjones Nasdaq
+4.64
0.14
2,265.00
-1.50
-0.07
19,722.00
-13.00
-0.07
5,052.50
-2.00
-0.04
Kurs Tengah Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,376.00 10,052.07 14,229.40 16,421.73 1,724.48 11,667.33 3,004.84 1,575.34 9,543.79 4,214.01 9,369.91
Tunggak Rp40 Miliar 8 Wajib Pajak Dibidik
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
KASuS DuGAAN SuAP PENGADAAN MESIN PESAWAT GAruDA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (ketiga kanan) dan juru bicara Febri Diansyah (kanan) menyampaikan keterangan terkait kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia di Jakarta, Kamis (19/1). KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pembelian pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.LC pada kurun waktu 2005-2014 yaitu mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar (inzet) sebagai penerima suap dan pemilik Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo sebagai pemberi suap.
KPK Jerat Eks Bos Garuda Indonesia Terima Suap Rp20 Miliar Pengadaan Mesin Pesawat Jakarta | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan bekas Direktur utama PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Emirsyah Satar sebagai tersangka kasus dugaan suap. Tak tanggung-tanggung, Emirsyah ditenggarai disuap rp20 miliar untuk pengadaan mesin pesawat. Ia sendiri kini ditunjuk oleh Lippo Group untuk menangani situs e-commerce, MatahariMall, sebagai Chairman. Selain Emir, eks agen utama Harley Davidson Indonesia juga ikut terseret.
Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan dugaan keterlibatan produsen mesin jet pesawat asal Inggris, Rolls-Royce, dalam kasus yang menjerat Emirsyah Satar. Dilansir dari news.sky.com, lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Ofice (SFO), mengungkap 12 tuduhan konspirasi tindak korupsi dan suap Rolls-Royce di tujuh negara, salah satunya adalah Indonesia. Produsen mesin pesawat militer dan sipil, kereta api, kapal, kapal selam nuklir dan pembangkit listrik
itu, disebut SFO, memberikan suap sekitar Rp2,6 miliar atau US$2,2 juta dan sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit kepada seseorang di Indonesia. Tidak disebut, siapa pihak yang menerima suap tersebut. Tujuan suap agar maskapai penerbangan plat merah Garuda Indonesia membeli mesin Trent 700 milik Rolls-Royce. Dilansir dari BBC.com, Pengadilan Inggris memerintahkan Rolls-Royce untuk membayar denda dan biaya sebesar £497 juta atau sekitar
Rp8,1 triliun ke SFO. Rolls-Royce pun menerima putusan pengadilan tersebut. Rolls-Royce mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan akan membayar denda yang telah ditetapkan. Selain denda ke SFO, Rolls-Royce juga akan membayar denda sebesar US$170 juta kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dan US$26 juta kepada para regulator Brasil. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara membidik delapan wajib pajak (WP) yang tidak mau membayar pajak yang terutang maupun tindak pidana perpajakan lainnya. Namun kedelapan WP tersebut masih diberi kesempatan untuk mengikuti program Tax Amnesty hingga Maret 2017 mendatang. Kedelapan WP yang sudah dilakukan penyelidikan permulaan tersebut tiga di antaranya di bawah DJP Sumatera Utara II dengan nilai pajak sekitar Rp10 miliar. Sementara lima WP lainnya di bawah DJP Sumatera Utara I dengan nilai pajak sebesar Rp30 miliar. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Sumut I Mukhtar yang juga Plt Kakanwil DJP Sumut II, di Medan khususnya, banyak wajib pajak yang masih menunggak dan tidak melaporkan kekayaannya. meskipun sudah ada program tax amnesty, banyak pengusaha enggan memanfaatkannya. “Terkait kasus perpajakan, ada beberapa wajib pajak yang dalam penyelidikan permulaan. Namun kami masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan haknya dalam program Tax Amnesty sampai 31 Maret 2017 mendatang,” katanya di Kanwil DJP Sumut I, Jl. Sukamulia, Medan, Kamis (19/1). Selain itu, lanjutnya, di DJP Sumut I masih ada empat dari sebelas wajib pajak yang terancam disandera, karena menunggak pajak sehingga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp100 miliar. (Bersambung ke halaman 11)
’Uang Ketok’ Muluskan LKPj Gatot Pujo
Wagirin Rp40 Juta, Brilian Rp197,5 Juta
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
MANTAN Gubernur Sumut yang menjadi terdakwa kasus suap anggota DPRD Sumut Gatot Pujo Nugroho mengikuti persidangan dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, Jumat (19/1).
Medan | Jurnal Asia Perkara dana bansos yang menjerat eks Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho terus menyeret berbagai pihak. Termasuk diantaranya anggota DPRD Sumut, me ngakui telah menerima uang ketok yang berkisar dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Salah satu diantaranya adalah Brilian Mukhtar mengaku menerima ‘uang ketok’ total sebesar Rp197,5 juta. Di terimanya dua kali menjelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru. Pengakuan ini diucapkan Brilian Mukhtar saat di hadirkan sebagai saksi dalam si dang lanjutan terdakwa Gatot Pujo Nugroho terkait dugaan suap DPRD Sumut sebesar Rp 61 miliar, di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (19/1). Hadir mengenakan batik ke-
merahan, Brilian Muhktar menerima uang ketok secara bertahap. Ia mengaku pertama kali menerima ‘uang ketok’ sebesar Rp 12,5 juta untuk pengesahan LPJP dan Rp 15 juta untuk PABD tahun 2013. “Saya baru tahunya belakangan yang saya terima berbagai jenis uang ketok. Saya menerimanya bertahap. Pertama, akhir 2013 Rp12,5 juta untuk LPJP dan Oktober Rp15 juta PAPBD. Agustus 2014, saya terima lagi Rp50 juta untuk uang Lebaran, “ kata anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini. Di akhir 2014, Brillian kembali menerima uang ketok. Salah satunya uang ketok disebutnya sebagai uang Tahun Baru. “November pengesahan PABD Rp50 juta dan Desember Rp50 juta yang katanya uang tahun baru,” kata anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP ini.
Ia menuturkan, tak pernah sama sekali meminta ‘uang ketok’ sebesar Rp 197,5 juta tersebut yang keseluruhannya ia terima dari Ali Naiah. “Saya sebenarnya tidak minta. Saya tanya Ali, ini aman enggak? Aman kata Ali. Tak ada tanda terima karena Ali Bendahara DPRD. Terakhir saya tahu uangnya dari Sekwan terus dari Biro Keuangan,” ujar Brillian. Senada hal di atas, Ketua DPRD Sumatera Utara, Wagirin Arman mengakui menerima ‘uang ketok’ dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo sebesar Rp 40 Juta. Wagirin mengakui hal tersebut di sidang lanjutan Gatot Pujo. Namun, ‘uang ketok’ tersebut tak secara langsung ia terima dari Gatot, melainkan dari anggota Fraksi PKS, Basyir. (Bersambung ke halaman 11)
Radio Anak Muda dengan Konsep Baru Hadir di Medan Serangkaian acara re-launching 96.3 Medan FM telah memasuki hari ke-lima dengan total pembagian sebanyak 963 paket bingkisan eksklusif Medan FM dan sarapan roti dari Thong’s Bakery and Café. D a l a m ra n g k a p e l u n c u ra n kembali (re-launching) 96.3 Medan FM, menyelenggarakan kuis tebak lagu dengan total hadiah uang tunai sebesar Rp. 9.630.000 persembahan Medan FM serta hadiah utama satu unit sepeda motor Vespa yang dipersembahkan oleh PT. Piaggio Indonesia. Kuis tersebut dapat diikuti oleh seluruh pendengar
Medan FM menjawab soal tebak lagu yang diberikan secara on-air. Kali ini, Kamis (19/1), kegiatan bagi-bagi bingkisan dan roti gratis dilakukan kru Medan FM di kawasan Jalan Setiabudi, sekira pukul 07.00 WIB. Warga Medan yang mendapat bingkisan ini mengucapkan terima kasih. Aktivitas terus berlanjut hingga seluruh roti gratis habis dibagikan. Dan untuk puncak acara relaunching Medan FM, yakni di tanggal 21 Januari besok harinya, akan dilaksanakan konvoi yang diikut oleh puluhan anggota komunitas Vespa Medan, dan juga komunitas mobil BMW Medan. Selain itu, juga akan diadakan press conference dan dinner gathering sebagai syukuran dan penutupan rangkaian acara peluncuran “The All New” 96.3 Medan FM. (rel)
Jurnal Asia | Ist
Kru Medan FM yang membagikan bingkisan dan roti gratis di kawasan Setiabudi, Kamis (19/1) pagi sekira pukul 07.00 WIB.
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
TIM identifikasi mengumpulkan barang bukti pasca peristiwa penembakan terhadap pemilik toko reparasi airsoft gun, di Medan, Sumatera Utara. Dari data sementara, aksi pelaku terekam kamera CCTV.
Aksi Sadis di Kesawan
Dua Penembak Kuna Terekam CCTV Medan | Jurnal Asia Kasus penembakan terhadap pengusaha airsoft gun masih dalam penyelidikan polisi. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho mengatakan, aksi kedua pelaku penembakan Indra Gunawan alias Kuna (45), terekam kamera CCTV. “Aksi kedua pelaku penembakan korban (Kuna) memang sempat terekam CCTV yang terpasang di salah satu toko tak jauh dari kejadian. Namun ciri-ciri kedua pelaku tak bisa kita sampaikan demi kepentingan penyidikan. Kita khawatir pelaku akan semakin menjauh,” kata Kombes Pol Sandi Nugroho, Kamis (19/1). Dijelaskan dia, pihaknya juga telah memanggil pelukis wajah, untuk membuat sketsa mengenai dua orang pelaku penembakan itu. Nantinya, sketsa ini akan menjadi pihak penyelidik untuk memburu sang bandit. Saat disinggung peluru yang digunakan pelaku, Sandi menyebutkan proyektil yang bersarang ditubuh korban sudah dikeluarkan, namun belum diketahui jenis proyektil apa yang digunakan karena masih dalam pemeriksaan Laboratorium forensik. “Proyektil yang bersarang di tubuh korban sudah diangkat. Namun belum bisa disebutkan jenis proyektil apa yang digunakan pelaku. Proyektil masih dalam pemeriksaan oleh Tim Labfor Polda Sumut,” beber Sandi lagi. Saat disinggung apakah korban pernah terlapor dalam kasus pencemaran nama baik di Polda Sumut pada 2015 lalu oleh perkumpulan umat Hindu, Sandi mengatakan masih menelusuri. (Bersambung ke halaman 11)