Dewan Desak Poldasu Panggil Ketua Pelaksana Deklarasi Halaman 3 jumat, 20 juLi 2018 nomor 1.715 tahun Vii
Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
Kapolrestabes Medan Atensi Kasus Begal Maut Jalan MT Haryono harianjurnalasia
jurnalasia.com
HarianJurnalAsia
Halaman 6
Kasus ‘Papa Minta Saham’ Riza Chalid Selesai Halaman 7
Menteri ESDM: BBM Subsidi Tak Akan Naik Halaman 9
Hari Minggu Lalu Lintas Medan Direkayasa Waspadai Deklarasi Pendukung dan Ganti Presiden Antara | Feny Selly RANGKAIAN HUT BPJS KESEHATAN. Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mira Anggraini melayani peserta Jaminan Kesehatan - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kantor Cabang Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (19/7). Sebagai rangkaian dari Hari Ulang Tahun ke-50 BPJS Kesehatan, para direksi meninjau sekaligus melayani langsung para peserta JKN-KIS sebagai komitmen menjaga dan mengoptimalkan pelayanan.
BPJS Kesehatan Godok Aturan Baru
Biaya Bersalin dan Rawat Bayi Bakal Dipangkas jakarta | jurnal asia Deisit neraca keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat lembaga ini berupaya melakukan penghematan biaya. Salah satunya dengan menyisir jenis-jenis layanan yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan maupun yang tidak. Seperti yang dikutip pada Kamis (19/7), setelah sebelumnya muncul kabar bahwa BPJS Kesehatan akan menjalankan kebijakan cost sharing untuk sejumlah penyakit kronis, kini BPJS Kesehatan berupaya memangkas biaya yang harus ditanggung untuk persalinan. Upaya inilah yang kemudian diprotes Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). IDAI menilai langkah BPJS Kesehatan mengatur kembali pelayanan kesehatan bayi yang baru lahir akan
merugikan masyarakat peserta BPJS. Sebab, nantinya biaya persalinan tidak menyertakan biaya perawatan bayi yang baru lahir. Hal ini berpotensi baru yang memunculkan masalah terkait kesehatan dan keselamatan bayi yang baru lahir. Itulah sebabnya Ketua IDAI Aman Bhakti Pulungan telah menyurati Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk meluruskan masalah ini dan meminta pencabutan rencana itu. Dalam notulensi bertanggal 6 Juni 2018 itu, BPJS Kesehatan memang tengah membuat Peraturan Direktur BPJS Kesehatan terkait bayi baru lahir. Menurut Aman, pihaknya ingin adanya penjelasan mendetail terkait pemisahan pembayaran antara proses kelahiran dan fasilitas perawatan bayi baru lahir tersebut. (Bersambung ke halaman 11)
“manfaat itu bukan dibatasi, tapi memang ada keterbatasan dari sisi anggaran.” Kepala humas BPjs Kesehatan nopi hidayat
Blanko e-KTP Kosong Lagi
Antara | Muhammad Iqbal RElAwAN mendeklarasikan jargon hashtag #2019GANTIPRESIDEN di kawasan Monas Jakarta, beberapa waktu lalu.
Gara-gara 4 Dokumen
Permintaan di Medan 1.000 Lembar Perhari medan | jurnal asia Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, lagi-lagi kehabisan stok blanko KTP Elektronik terhitung sejak Rabu, (18/7). Hal tersebut dapat terlihat dari layar monitor informasi yang terpasang di lantai 2 kantor Disdukcapil Kota Medan, Jalan Iskandar Muda Nomor 270. Kondisi ini dibenarkan oleh Sekretaris Disdukcapil Kota Medan Sri Maharani. Dia mengatakan, blanko KTP Elektronik kosong karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memberikan blanko. “Rata-rata kebutuhan di Medan seribu blanko per hari. Selasa kemarin ada diberikan 4.000, itu sudah habis,” ungkapnya, Kamis (19/7). (Bersambung ke halaman 11)
medan | jurnal asia Polrestabes Medan mengambil langkah pengamanan khusus terkait dengan deklarasi, dua kelompok massa dukung Jokowi Dua Periode dan Ganti Presiden 2019, yang digelar dalam waktu dan lokasi bersamaan. Tepatnya di seputaran Masjid Raya Jalan Sisingamaraja Medan, Minggu (22/7) nanti. Aksi massa politik ini digelar di tiga titik lokasi yang berdekatan, yaitu Relawan Jokowi Sumut digelar di Istana Maimun Jalan Brigjen Katamso Medan, Relawan Jokowi Dua Periode di Taman Sri Deli Medan Jalan Masjid Raya, dan aksi massa Ganti Presiden 2019 di depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Medan. Hal ini dinilai sangat berpotensi menimbulkan gesekan antar massa, sehingga mengganggu ketertiban. (Bersambung ke halaman 11)
PETUGAS merekam (scan) mata warga yang mengajukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Antara | Didik
PKB Gagal Ikut Pemilu di Medan medan | jurnal asia Nasib tak baik dialami Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Medan. Pasalnya, partai tersebut tidak terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Medan karena tidak mampu melengkapi dokumen pencalonan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Herdensi di Medan, Kamis (19/7), mengatakan pengurus PKB memang mendatangi KPU pada Selasa (17/7) sekitar pukul 23.30 WIB. Meski tiba di penghujung waktu, namun KPU Kota Medan tetap menerima proses pendaftaran pengurus PKB karena masih dalam rentang waktu yang ditetapkan. (Bersambung ke halaman 11)