Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 20 September 2016

Page 1

Hal. 4

Hal. 9

Hal. 14

Camat dan Lurah Jangan Main Patok Harga

Jokowi Kecam Sumpah Serapah di Medsos

Kegagalan Sepakbola Tanggungjawab Koni Sumut

Hal. 8

Hal. 11

Hal. 17

Pengedar Narkoba Diringkus di Bandara Sibolga

Bulog Tetapkan Distributor Gula Impor Tanpa Tender

Harga Gas Industri Mahal Sei Mangkei Sepi

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 20 September 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.184 Tahun V

Kesaksian Erry di Sidang Korupsi Dana Bansos

SKPD Pemprovsu ‘Buta’ Mekanisme

Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

SIDANG BANSOS SUMUT. Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (tengah) meninggalkan ruangan sidang usai menjalani sidang dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, Senin (19/9). Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi memberikan keterangan dalam kasus dugaan dana hibah serta bantuan sosial (bansos) Pemerintah Sumatera Utara tahun 2013 saat menjabat menjadi Wakil Gubernur Sumut.

Medan | Jurnal Asia Tengku Erry Nuradi mengakui, semasa dirinya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara pernah menolak menandatangani NPHD pengajuan dana hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2012-2013. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi sebagai saksi dalam kasus persidangan perkara korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) tahun 2012-2013 dengan terdakwa mantan Gubernur Gatot Pudjo Nugroho di Pengadilan Tipikor Medan, Senin. Dalam kesaksian tersebut, Tengku Erry dimintai keterangannya sebagai Wakil Ketua Pembina TAPD sekaligus Wakil Gubernur Sumut. Erry menyebutkan, alasan dirinya menolak menandatangani pengajuan dana tersebut karena kop surat dan stempel yang berbeda. Namun, saat proses penyidikan, justru dirinya terkejut bahwa lembaga sosial yang pernah ditolaknya itu malah mendapat bantuan dana nominal dibawah Rp150 juta. Hal itu diakuinya dan tidak tertutup kemungkinan sejumlah SKPD Pemprov Sumut tidak jeli memperhatikan tentang tata cara persetujuan dalam pencairan dana hibah mau pun bansos. “Lembaga yang menerima dana hibah dan bansos itu, seharusnya ikut bertanggungjawab, namun tidak melakukannya,” kata Tengku Erry. Ia juga mengatakan, meski saat itu dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Pembina TAPD, namun tidak pernah dilibatkan. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham Nama

KPK Bidik Dokter Terima Uang Farmasi Biang Kerok Obat Jadi Mahal Jakarta | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri laporan tentang aliran dana mencurigakan, dari perusahaan farmasi ke dokter. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, KPK akan membantu Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyusun peraturan tentang gratiikasi di kalangan dokter. Gratiikasi ini juga disebut menjadikan harga obat semakin mahal. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menegaskan, dokter yang menerima gratiikasi harus melapor ke KPK, terutama dokter yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Pahala

menyebut, perusahaan farmasi memang sering memberi sponsorship kepada dokter untuk menghadiri pertemuan ilmiah. Nah, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemkes)

sedang menggodok peraturan untuk mengatur pemberian sponsorship tersebut supaya tidak menimbulkan konlik kepentingan. “Sponsorship seharusnya tidak langsung ke dokter, tetapi melalui rumah sakit atau asosiasi,” ujar Pahala, Senin (19/9). Dia bilang, poin tersebut akan masuk ke dalam revisi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratiikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pekan ini KPK akan bertemu dengan Kemkes untuk memberi masukan terkait revisi peraturan. Sementara itu Gabungan

Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyilahkan KPK mengusut dugaan gratiikasi dari perusahaan farmasi. “Silahkan saja dicek. Itu domain KPK,” ujar Direktur Eksekutif GPFI Dorodjatun Sanusi. Menurut Dorodjatun, perusahaan farmasi yang memberi sponsorship langsung kepada dokter sebenarnya tidak menyalahi aturan. “Yang tidak boleh kan memberi gratiikasi,” ujarnya. Dugaan pemberian gratiikasi dari perusahaan farmasi kepada dokter mencuat setelah Ketua KPK Agus Rahardjo bilang, KPK menerima laporan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tentang perusahaan farmasi yang

Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari

KAPOlrI Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) bersama Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Temenggung (tengah), Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono (kedua kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komite I DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9). Raker tersebut membahas persiapan Pilkada serentak.

konlik, sehingga kepolisian perlu menurunkan kekuatan tertentu di daerah tersebut. “Kalau nanti rayonisasi kita anggap kurang, kita bisa back up dari Polda, Polda tetangga dari Sumatera Utara. Karena Sumut hanya punya satu (Pilkada). Kalau masih kurang kita back up dari mabes, karena masih ada pasukan Brimob,” kata Tito. Tito menjelaskan, untuk skenario penanganan konlik di Aceh akan dilihat berdasarkan eskalasi kerawanan yang terjadi. Untuk itu, Polri akan bersikap dinamis, artinya ketika kerawanan meningkat akan ditambah anggota kepolisian. “Ini tentu konsultasi dengan Polda setempat. Prinsip ini sangat dinamis. Kita juga akan melakukan sistem pola back up, jadi Polres

dan Polsek akan di-back up dengan sistem rayonisasi. Contoh Medan hanya satu yang melakukan Pilkada, otomatis hanya perlu di-back up Polres sekitar plus Polda,” kata Tito. Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menjelaskan pengamanan tidak hanya akan ada pada tempat pemungutan suara, tapi juga sampai kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. “Prinsip kita lagi melakukan pemetaan daerah mana saja yang akan rawan. Mana yang aman kemudian kita sudah hitung dari 101 provinsi dan kabupaten/kota ini, kita terjunkan khusus dari polisi sendiri sepertiga kekuatan, lebih kurang 120 ribu anggota se-Indonesia. Didukung dari TNI, pemda, dan linmas yang direkrut. Jumlahnya 107 ribu orang lebih,” kata Tito. (Bersambung ke halaman 11)

Kerjasama KPK dengan NBCP RRT

“Koruptor Jangan Kabur Lagi ke Tiongkok” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjajaki kerja sama dengan Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP atau National Bureau for Corruption Prevention), Tiongkok. Selain bertukar informasi, melalui kerja sama ini kedua lembaga antikorupsi bekerja sama dalam pertukaran buronan tersangka korupsi dan pertukaran aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, KPK dapat menangkap koruptor Indonesia yang kabur ke Tiongkok maupun sebaliknya. “KPK dan NBCP diharapkan awal tahun (2017) bisa sepakati nota kerja sama untuk permudah kerja-kerja pemberantasan korupsi. Lebih rincinya nanti kita bisa saling bertukar informasi, pelaku korupsi

dan aset. Itu seperti mungkin ada koruptor lari Indonesia sebaliknya Indonesia lari ke Tiongkok dengan mudah kita bisa tangkap. Ini kita bisa juga bekerjasama trace assetnya, informasi juga tak kalah penting

soal pencegahan,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Senin (19/9). Agus menyatakan, KPK selama ini belum memiliki kerjasama dengan Tiongkok dalam pemberantasan korupsi yang berdampak pada rendahnya informasi dan kemampuan usut pelaku korupsi yang lari ke sana. Selain dengan NBCP, Agus menyatakan, pihaknya juga menjajaki kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain untuk mempermudah kerja-kerja pemberantasan korupsi. “Penjajakan yang nantinya ditindaklanjuti dengan MoU kita bisa lebih efektif lagi lakukan pemberantasan korupsi,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir

KeTUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) menyalami Wakil Ketua National Bureau of Corruption Prevention (NBCP) Tiongkok Liu Jianchao (kiri) usai memberikan keterangan pers tentang pertemuan keduanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6).

Kurs Tengah %

5321,841

54,070

1,030

Shanghai

3,026.05

23.20

0.77

Nikkei 225

16,519.29

Hang Seng 23,550.45 EURO STOXX 2,964.90

mentransfer uang senilai Rp 800 miliar ke dokter. Hingga saat ini KPK belum bisa memberi tahu perkembangan kasus lebih lanjut karena masih dalam penelusuran. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, ada sekitar 5.000 dokter yang menerima uang tersebut selama 2012-2015. Sudah Ada MoU Sebelumnya KPK, Kementerian Kesehatan, organisasi dokter dan asosiasi perusahaan farmasi menyepakati aturan untuk mencegah gratifikasi kepada para dokter yang diberikan langsung oleh perusahaan farmasi saat menghadiri seminar kesehatan. (Bersambung ke halaman 11)

(-/+)

IHSG

S&P

Aceh Rawan Konlik Pilkada Jakarta | Jurnal Asia Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan pihaknya memberi perhatian khusus atas tiga provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017. Tiga provinsi itu adalah DKI Jakarta, Aceh, dan Papua Barat. “Kita terus lakukan evaluasi tiga daerah ini. Mana saja potensi kerawanan, kita upaya untuk netralisir dulu sambil kita menghitung kekuatan untuk dikerahkan ke tiga daerah ini,” kata Tito dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah di Senayan, Senin 19 September 2016. Dia menjelaskan, Aceh dikategorikan sebagai daerah yang cukup rawan karena memiliki banyak pasangan calon yang bersaing. Lalu daerah itu juga memiliki sejarah

Tutup

Dowjones Nasdaq

114.28

0.70

214.86

0.92

29.65

1.01

2,140.25

7.75

0.36

18,124.00

71.00

0.39

4,829.75

15.50

0.32

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,164.00 9,913.15 14,697.62 17,159.94 1,696.94 12,897.68 3,182.03 1,585.79 9,606.44 4,168.15 9,645.03

Dugaan Korupsi SMAN 13 Dilapor ke Polresta Medan Medan | Jurnal Asia Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Komite SMAN 13 Medan mencuat. Hingga Senin (19/9), orangtua siswa mendatangi Polresta Medan, meminta polisi untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut. Dengan membawa berkas bukti dugaan tindak pidana korupsi, orang tua murid langsung menuju ruang Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, untuk menyerahkan bukti. “Cara-cara Komite SMAN 13 melakukan pengutipan kepada siswa, tanpa adanya musyawarah kepada orang tua siswa sebelumnya, tentu ini tidak benar,” terang Noviandy salah seorang orangtua siswa. Noviandy mengungkapkan, dana-dana yang dikutip komite sekolah kepada siswa tidak sesuai peruntukannya, seperti pengutipan dana komite sekolah sebesar Rp150 Ribu. “Pernah dikutip uang insidental sebesar Rp 1,5 juta kepada siswa untuk biaya pembangunan namun tidak disetujui. Anehnya, setelah uang insidental itu dihapuskan pihak komite sekolah memasang tarif uang komite kepada siswa sebesar Rp 150 ribu,” ungkapnya. (Bersambung ke halaman 11)

Kapolri Perintah Jajaran Bantu Investasi di Sumut Jakarta | Jurnal Asia Kapolri meminta jajaran kepolisian di daerah untuk menjaga dan menjamin keamanan investasi. Saat ini ada 10 provinsi yang menjadi prioritas dalam menjaga keamanan investasi. 10 provinsi itu adalah di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. “Oleh karena itu, saya berharap ke jajaran kepolisian di 10 daerah utama sasaran investasi tadi, kita buka iklim yang bagus, kita bantu jangan dipersulit. Kalau ada permasalahan, dicari solusi yang tepat. Jangan sampai investornya lari,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dalam penandatanganan kerja sama keamanan investasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Polri, di Kantor BKPM, Senin (19/9/2016). “Jangan sampai investor dikasih janji bagus, di bawahnya banyak hambatan. Kami melihat peran dari polri sangat penting di sana untuk jaminan keamanan dan hukum. Sehingga ada beberapa kawasan industri atau objek vital yang kita berikan pengamanan khusus,” lanjut Tito. Selain itu, dipetakan pula 7 masalah yang berpotensi mengancam investasi. Pertama, konlik tenaga kerja karena masuknya tenaga kerja asing yang lebih kompetitif. Kedua, mata rantai maia pertanahan seperti pemalsuan sertifikat, penyerobotan, termasuk potensi masalah kepemilikan properti tenaga kerja asing. Ketiga, praktik korupsi dan pungutan liar dalam proses investasi. Keempat, aksi massa terutama masyarakat sekitar kawasan yang merasa wilayahnya terganggu akibat aktivitas industri khususnya akibat polusi. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.