Harian Jurnal Asia Edisi Kamis, 21 April 2016

Page 1

Hal. 8

Hal. 10

Hal. 16

Hendak Ditangkap, Pegawai Bank BNI Gantung Diri

1.700 Orang Hilang Usai Gempa Ekuador

100 Perusahaan Disinyalir Lakukan Investasi Bodong

Hal. 9

Hal. 11

Hal. 18

Panitera PN Terjaring OTT KPK

Ceketum Golkar Diminta Setor Rp5-Rp10 Miliar

Bisnis Properti di Medan Bergeliat

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Kamis, 21 April 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.062 Tahun IV

Pertemukan DPRDSU dengan Gatot

Ajib Shah Jadi Mediator Cegah Interpelasi Jakarta | Jurnal Asia Kasus korupsi dana bansos di Pemprovsu terus berlanjut. Kali ini dipersidangan Tipikor, Jakarta, Rabu (20/4) terungkap bahwa Ketua DPRD Sumut Ajib Shah menjadi mediator untuk mencegah interpelasi, terhadap Gatot Pujo Nugroho yang masih aktif menjabat sebagai Gubsu kemarin. Pertemuan rutin pun digelar untuk ‘mengkondisikan’ agar para anggota dewan gagal melakukan interpelasi. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Zulkarnain menyebut Ketua DPRD (nonaktif) Ajib Shah, menjadi mediator untuk pertemuan antara Gatot Pujo Nugroho dengan anggota dewan. Pertemuan yang disebut silaturahmi ini dilakukan karena Gatot Pujo ingin membendung rencana interpelasi anggota dewan. “B eliau memberi masukan pada Pak Gubernur untuk mau memperbaiki komunikasinya dengan

anggota DPRD, yang selama ini dianggap menutup diri atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga tidak harmonis,” ujar Zulkarnain alias Zul Jenggot dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Rabu (20/4). Dia bersaksi untuk terdakwa Ketua DPRD Sumut (nonaktif ) Ajib Shah, Eks Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Saleh Bangun, Eks Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Sigit Pramono, dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Chaidir Ritonga. Saat ditanya Jaksa pada KPK Ferdian, Zul menyebut tidak ada pembicaraan permintaan uang untuk merealisasikan pertemuan antara Gatot dengan anggota dewan. “Di awal pertemuan itu tidak ada (permintaan uang). Tapi bagaimana antara hubungan DPRD dan pemprov tidak gonjang-ganjing terus,” jawab dia. Jaksa juga menanyakan keterlibatan Ajib mengenai adanya permintaan uang untuk anggota DPRD. “Waktu (pertemuan) itu tidak ada cerita uang. Tapi memang ada beberapa anggota dewan yang ingin mengajukan interpelasi. Itulah yang disikapi oleh pak Ajib Shah. Beliau ingin menjembatani,” kata Zul. Menurut Zul, Ajib menjadi mediator karena Gatot saat menjabat sebagai Gubernur Sumut, disebut tidak cakap berkomunikasi.

Badan Kepegawaian Endus Kecurangan

57.000 PNS 'Siluman' Terima Gaji Rutin Bandung | Jurnal Asia Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengendus puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang terdaftar dalam database terdahulu namun tidak jelas domisilinya alias ' Siluman'. Kepala BKN Bima Arya mengatakan PNS misterius ini harus ditelusuri karena dikhawatirkan bisa me rugikan negara karena meski tidak jelas ribuan PNS ini masih rutin menerima gaji. "Sekarang tinggal 57.000 (PNS). Statusnya enggak jelas. Orangnya ada atau enggak?" Katanya di Ge-

dung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (20/4). Terbongkarnya puluhan ribu orang PNS 'siluman' ini bermula saat BKN melakukan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Para PNS wajib mendaftar atau registrasi secara individu via aplikasi e-PUPNS. "Awalnya 93.000 yang enggak ada, kami sisir lagi. Ternyata ada sudah pensiun, tapi datanya masih ada. Pensiunnya atas permintaan sendiri, tidak tercatat di BKN," paparnya. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir

SeJUMLAH Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan aktivitas kerja. Menurut data BKN ternyata ada 57 ribu PNS 'Siluman' yang menerima gaji secara rutin namun tak jelas domisilinya. Hal ini bisa menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah perbulan.

Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf

SIDANG SUAP DPRD SUMUT. Dua terdakwa kasus dugaan suap persetujuan APBD Provinsi Sumut, Ajib Shah (kiri) dan Saleh Bangun (kanan) mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (20/4). Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan enam orang saksi untuk dimintai keterangan dalam perkara tersebut diantaranya Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho.

Kericuhan Pilkades Diduga Dibonceng Parpol Dua Pelaku Ricuh Bebas Medan | Jurnal Asia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di sejumlah desa, di Tanah Air masih diwarnai kericuhan. Termasuk di Kabupaten Deliserdang Su matera Utara yang terpaksa ditunda pasca digelar proses pemilihan di Sei Rotan dan Payageli, Selasa (19/4). Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Heri Kusmanto menilai banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pada pelaksanaan pilkades tersebut. “Salah satu penyebab kericuhan pada pilkades itu kemungkinan dipengaruhi faktor eksternal di luar desa yang berasal dari organisasi massa atau bahkan dari kalangan partai politik maupun elit-elit politik tertentu,” kata Heri Kusmanto, Rabu (20/4). Dia memprediksi kericuhan dalam pilkades tersebut juga diduga karena “dibonceng” oleh unsur partai politik (parpol) yang ingin calon yang diunggulinya akan membantu perolehan suara pa da pemilihan kepala daerah nan tinya. Sebab dengan posisi jabatan kepala desa, unsur politik itu meyakini bisa mengerahkan warga untuk perolehan suara saat pilkada nantinya. Heri Kusmanto yang juga Wakil Rektor 1 UMA menyebutkan, faktor lain penyebab terjadinya kericuhan

karena besarnya alokasi dana desa yang siap digelontorkan pemerintah, sehingga menjadi motivasi untuk menjadi kepala desa dengan mengabaikan kultur budaya yang selama ini melekat bagi warga setempat. “Saat ini godaan uang dan kekuasaan jabatan untuk menjadi kepala desa besar pengaruhnya. Sebab dengan jabatan tersebut juga bisa sebagai jembatan mendapatkan kemudahan dan fasilitas di pemerintahan,” ucapnya. Berkaitan dengan kericuhan pada pilkades yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Heri mengaku prihatin, sebab selama ini masyarakat di pedesaan dikenal dengan integritas dan kebersamaannya. Namun akibat go daan uang maupun kekuasaan men dorong mereka melanggar norma-norma yang biasa dalam kehidupan di pedesaan. “Hendaknya masyarakat di pedesaan kembali menerapkan kearifan lokal yang selama ini dikenal dengan gotong royong dan saling menghargai,” ungkapnya. Heri juga memaklumi kericuhan itu juga akibat tingkat kematangan demokrasi masyarakat di pedesaan masih sangat rendah dan gampang diprovokasi termasuk melakukan tindakan pertikaian. Menurut Heri, hal ini perlu diantipasi untuk

“Kita masih konsentrasi di gedung ini, memang masih panjang target 2018 menjadi sarana perkantoran, apartemen dan pusat perbelanjaan/ mall,” jelas perwakilan manajemen Po d o m o r o C i t y D e l i M e d a n , Ivan Sitepu, didampingi Anggiat

(Podomoro) dan Soni dari Totalindo, Rabu (20/4) siang, ketika menerima kunjungan anggota Komisi D DPRD Medan ke lokasi pembangunan. Dalam mendukung pembangunan Podomoro City Deli Medan, menurut Ivan, pihaknya memastikan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan pemerintah terutama dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan, termasuk melakukan pemasangan plang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jalan Putri Hijau dan di Jalan Guru Patimpus Medan. Demikian halnya untuk masalah ketinggian gedung, ungkap Ivan, izin yang dikeluarkan paling tinggi mencapai 32 lantai, sedangkan untuk ukuran ke bawah hanya 3 lantai. “Jadi kalau ijin kami sesuai peraturan pemerintah, kami tak pernah mau melanggar,” terangnya.

Hal ini ditegaskan juga oleh keterangan pihak Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan bahwa dari ketentuan izin yang diterbitkan, seperti pada IMB ke bawah bersama basemen ada 3 lantai, di atas tanah ada 7 tower yang akan berdiri. Satu tower hotel dengan 14 lantai, perkantoran 29 lantai, sedangkan 5 tower diperuntukkan sebagai apartemen dengan ketinggian beragam. ”Ini karena tinggi lantai tak sama dengan tanah,” ucapnya. Termasuk untuk ketinggian gedung, katanya, dari ketentuan yang dikeluarkan adalah di bawah 108 meter, batas ke tinggi. ”Kalau kami masih mengacu kepada Hotel JW Marriot, di Jalan Putri Hijau (depan TVRI) dengan batas maksimum JW Marriot adalah 108 meter. (Bersambung ke halaman 11)

IHSG

pemilihan-pemilihan berikutnya, baik pilkades, pilkada maupun pemilu. Sebab jika dibiarkan tidak hanya merugikan kepentingan rakyat, tetapi juga merusak benihbenih demokrasi. Dua Dipulangkan Meski Sempat diamankan ke Polsek Sunggal lantaran sebagai pemicu kerusuhan saat pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Payageli, Rabu (20/4) kemarin, dua orang yang diamankan akhirnya dipulangkan. Informasi dihimpun dua orang warga yang sempat diamankan itu yakni Toyib Wijarto (49) warga Desa Payageli Kecamatan Sunggal dan Edi Junaedi (60) warga Jalan Umar Bakri Dusun IV Kelurahan Payaroba Binjai Timur. “Setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemui adanya tindak pidana,” ujar Kanit Reskrim Polsek Sunggal Iptu Nur Istiono, kepada wartawan melalui selularnya, Rabu kemarin. Lanjut diutarakannya, kedua orang pria diamankan, lantaran jadi biang keributan di lokasi pilkades. Nur memastikan, setelah diperiksa dan tidak ditemukan tindak pidana, polisi lalu memulangkannya. “Jadi mereka diamankan lantaran membuat kegaduhan di lokasi, jadi supaya situasi kondusif saja diamankan,” ungkapnya. (swisma/bowo)

Jurnal Asia | dok

KoNDISI proyek Podomoro City Deli Medan yang terdiri atas puluhan tingkat masih dalam tahap pembangunan, di Jalan Putri Hijau, Medan. Operasional akan berjalan diperkirakan pada 2018 mendatang.

Tutup

Kurs Tengah

(-/+)

%

4876,596

-5,330 -0,110

Shanghai

2,972.58

-70.24

Nikkei 225

16,906.54

32.10

0.19

Hang Seng 21,236.31 -199.90

-0.93

EURO STOXX 3,123.21

-2.31

10.22

0.33

S&P 500

2,097.25

3.25

0.17

Dowjones

17,970.00

9.00

0.05

4,536.25

9.50

0.21

Nasdaq

Podomoro City Deli Beroperasi 2018 Limapuluh persen isik gedung dari ketujuh tower yang terbangun telah terealisasi. Hal ini menjadikan manajemen Podomoro City Deli Medan optimis, target beroperasinya gedung tersebut di tahun 2018 akan bisa tercapai sesuai harapan.

Indeks Saham Nama

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,133.00 10,229.30 14,925.67 18,883.30 1,693.22 12,042.56 3,396.63 1,614.94 9,214.13 4,133.86 9,799.30

Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari

PAKAR ekonomi Anggito Abimanyu (tengah), didampingi Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo (kiri) dan pakar hukum Hikmahanto Juwana (kanan) mengikuti RDPU dengan Komisi XI di DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (20/4).

Dinilai Bikin Repot Wajib Pajak

Laporan Tax Amnesty Diusul Tanpa Pemeriksaan Jakarta | Jurnal Asia Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty menampilkan skema pengajuan permohonan oleh wajib pajak (WP). Baik yang hanya melaporkan harta maupun yang juga melakukan repatriasi dana. Awalnya, wajib pajak mengajukan surat permohonan pengampunan pajak (SPPP) kepada Menteri Keuangan. Dalam pengajuan ini WP harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak, mengalihkan harta yang sebelumnya di luar negeri ke dalam negeri melalui bank persepsi (bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan pajak), dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 2015 bagi yang memiliki. Surat permohonan yang diterima Menteri Keuangan akan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk penelusuran lebih lanjut untuk mengecek pengisian laporan, kesesuaian harta yang dilaporkan dengan data, penghitungan dan pelunasan uang tebusan dan lainnya. Penelusuran secara administrasi akan memakan waktu selama 30 hari. Kemudian dibutuhkan selama 14 hari kemudian untuk diterbitkan keputusan atas permohonan pengajuan dari wajib pajak. Bila ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan, maka surat keputusan pengampunan pajak tetap diterbitkan. Namun, perhitungan yang dipakai untuk pembayaran tebusan menggunakan data hasil penelusuran Ditjen Pajak. Namun Kepala Ekonom PT Bank BRI Tbk Anggito Abimanyu menuturkan, skema yang diajukan oleh pemerintah merepotkan wajib pajak. Seharusnya, tidak usah lagi adanya pemeriksaan lebih lanjut. "Harusnya tidak ada lagi pemeriksaan. Jadi di-freeze dulu saja," kata Anggito saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/4). (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.