Hal. 3
Hal. 9
Hal. 18
Bandar Udara di Parapat Dikembangkan
Irman Gusman Divonis 4,5 Tahun
Rumah Subsidi Makin Diminati
Hal. 5
Hal. 17
Hal. 19
Sumut Masih Berpotensi Digoyang Gempa
Freeport Tegaskan Bertahan di Indonesia
Jokowi Minta Harga Gabah Tak Anjlok
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 21 Februari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.311 Tahun V
Sabu 32 Kg Dipasok dari Malaysia Dikemas Dalam Bungkusan Teh
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
KASUS NARKOBA JARINGAN INTERNASIONAL. Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Arman Depari (kedua kanan) menunjukkan barang bukti sabu sabu saat gelar kasus, di Medan, Sumatra Utara, Senin (20/2). BNN bersama pihak Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba asal Malaysia sebanyak 32 kg dari dua orang tersangka, satu diantaranya tewas ditembak.
Dana Repatriasi Tax Amnesty untuk Bangun Tol Trans Sumatera Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah berencana mengarahkan perolehan dana dari program pengampunan pajak alias tax amnesty ke pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera. Dengan demikian, dana tax amnesty tidak hanya mengendap di perbankan, tapi bisa mengalir ke sektor produktif.
“Proyek jalan tol Trans Sumatera m e nj a di s a la h s a t u pro gra m pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dan dalam jumlah besar. Pertemuan dengan Gateway menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur,” kata Direktur Jenderal Pengelolan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, dalam keterangan tertulis, Senin (20/2). Ia pun menyampaikan, Ke menterian Keuangan bersama PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek tol Trans Sumatera, meng gelar pertemuan hari ini mengenai rencana tersebut. Agar dana repatriasi bisa masuk ke proyek tersebut, Hutama Karya bisa melakukan aksi korporasi be
rupa penerbitan surat utang obligasi. “Penerbitan obligasi korporasi PT Hutama Karya diharapkan dapat menjadi bridging inancing untuk memenuhi pendanaan dari sisi ekuitas sebesar Rp52,6 triliun dari total kebutuhan pendanaan pembangunan delapan ruas tol sebesar Rp82 triliun,” jelas dia. Menurut data Kementerian Ke uangan, penerbitan pertama obligasi korporasi oleh Hutama Karya telah dilakukan pada tahun 2016 senilai Rp 1 triliun. Untuk tahun 2017, perusahaan Hutama Karya akan kembali menerbitkan obligasi senilai Rp 5,5 triliun yang direncanakan pada April 2017. Sayang, ia tak menjelaskan berapa besar dana tax amnesty yang
akan mengalir ke mega proyek di Pulau Sumatera Ini. Dirjen Pajak Sedih Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi memperlambat ritme bicaranya. Ia tibatiba mengaku sedih lantaran pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) akan berakhir kurang dari dua bulan lagi. “Terus terang saya sampaikan, saya agak sedih karena dua bulan ini mau ditinggal amnesti dan amnesti tidak akan pernah kembali,” ujarnya saat berbicara dalam seminar Problem Deisit Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2). Program yang sempat menuai pro dan kontra sejak awal pelaksa naannya itu memang merupakan kebijakan langka. Sebab, kebijakan
serupa belum tentu akan ada lagi sampai 30 tahun ke depan. Sebelum 2016, pelaksanaan tax amnesty terakhir kali dilaksanakan pada 1984 silam. Butuh waktu 32 tahun program tersebut “dihidup kan” lagi dan dijalankan pada 2016. Setelah tax amnesty berakhir, pemerintah akan mengambil langkah keras melalui penegakan hukum hingga memperketat ketentuan ketentuan perpajakan. Dari sisi global, sistem keuangan juga akan semakin transparan. Sebab, sejumlah negara sudah me ningkatkan intensitas pertukaran informasi antarnegara, termasuk informasi di sektor keuangan global untuk kepentingan perpajakan. (Bersambung ke halaman 11)
APBD Habis Buat Gaji PNS
Kemenkeu Siapkan Sanksi untuk Pemda Masih ada sejumlah daerah yang menggunakan sebagian besar APBD-nya untuk belanja pegawai. Untuk itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mempertimbangkan adanya sanksi untuk daerah yang masih melakukan hal itu.
“A k a n k i t a p e r t i m b a n g k a n (adanya sanksi). Kita akan lihat rekomendasi BPKP, BPK, kalau ada ketentuannya, seperti apa. Akan kita bicarakan,” ujar Mardiasmo. Hal ini disampaikan Mardiasmo saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TTKD) Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keber hasilan Kepala Daerah di Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman, Senin, (20/2). Mardiasmo mengungkap ada daerah yang menggunakan ham pir 80% APBDnya untuk belan ja pegawai. Untuk itu itu dia mengingatkan bahwa APBD adalah
anggaran untuk daerah, bukan anggaran untuk belanja pemerintah daerah. Menurutnya, penerimaan pegawai menjadi salah satu fokus yang diperhatikan. Dengan menggandeng Kementerian Pendayagunaan Apa ratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), pihak nya akan mengevaluasi juga penerimaan tenaga honorer. “Kita harus berikan pengetatan pegawai. Ada kepala daerah yang kebanyakan pegawai tapi juga kekurangan pegawai. Kebanyakan pegawai di bidang administrasi tapi kekurangan pegawai di pelayanan
publik,” ulasnya. Adanya kebijakan minimal 25% dana APBD untuk pembangunan infrastruktur seharusnya bisa men jadi catatan bagi kepala daerah. Dia kembali mengingatkan 25% tersebut untuk infrastruktur, bukan modal. “Kalau modal bisa ke aparatur. Kalau mau bangun gedung ya ge dung puskesmas (misalnya). Kalau mobil ya mobil damkar, bukan mobil dinas,” imbuh Mardiasmo. Harus Hati-hati Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan para pelaku industri jasa keuangan
agar tetap berhatihati dalam me nyalurkan pembiayan kepada pro yekproyek pembangunan nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan kondisi sektor jasa keuangan yang sehat pada saat ini membuat sektor ini lebih leluasa mengambil peran sebagai penyedia likuiditas dan pembiayaan pembangunan nasional. Namun demikian, penyaluran pem biayaan perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak menyebabkan eksposure terhadap risiko berlebihan yang berpotensi mengganggu sta bilitas sistem keuangan. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Pasca mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dengan total barang bukti 32 Kg, dengan membekuk 2 bandar sekaligus kurir, Minggu (19/2) kemarin, Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis barang haram senilai Rp32 milyar itu dipasok dari Negeri Jiran. Deputi Penindakan dan Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari, Senin (20/2) menyatakan, terbongkarnya jaringan ini berdasarkan hasil penyelidikan yang berawal dari kerjasama dengan Kepolisian Diraja Malaysia. Informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia yang menyebut adanya penyelundupan sabu dari Malaysia melalui jalur laut Pantai Timur Sumatera ini kemudian ditindaklanjuti oleh BNN yang bekerjasama dengan sejumlah pihak baik Bea Cukai, TNI/Polri serta BNN Provinsi. Setelah 3 minggu melakukan survailance (pengintaian) hasilnya, polisi kemudian menemukan sebuah mobil Isuzu jenis pikap (bak terbuka) BK 9699 DD yang dicurigai membawa sabu dari Aceh Tamiang menuju Medan. Mobil inilah yang coba dihentikan saat melintas di Jalan Ringroad, Sunggal, Minggu (19/2) pagi. “Karena di jalan, petugas mencoba menghentikan namun yang bersangkutan merasa curiga dan mencoba melarikan diri sehingga diberi peringatan tetapi tetap melaju. Berhentinya pun setelah mobil menabrak trotoar,” kata Arman, dalam paparannya di Jalan Merpati, Sei Sikambing B, Sunggal, rumah tersangka Benny Erwin Pasaribu (37). Mobil menabrak, kata Arman, setelah sang pengemudi Ananda Bagus (29) warga asal Aceh terkena peluru petugas. Tersangka Ananda, yang seorang diri membawa sabu dari Aceh tewas setelah peluru bersarang di dada dan dibawah ketiaknya. Dari dalam mobil, petugas kata Arman menemukan satu ransel berisi sabu 26 Kg yang berasal dari Aceh. Menurut Arman, ada kesamaan dari hasil pengungkapan kasus sebelumnya. “Paling tidak pabriknya sama, kemasan teh beraksara Thailand,” terangnya. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham Nama IHSG
Kurs Tengah
Tutup
(-/+)
%
5359,288
8,360
0,160
Shanghai
3,239.96
37.89
1.18
Nikkei 225
19,251.08
16.46
0.09
Hang Seng 24,146.08
112.34
0.47
EURO STOXX 3,315.35
6.54
0.20
S&P 500
2,351.16
3.94
0.17
Dowjones
20,624.05
4.28
0.02
5,838.58
23.68
0.41
Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,352.00 10,243.69 14,167.82 16,577.19 1,720.32 11,801.32 2,995.41 1,598.74 9,582.07 4,253.35 9,410.45
Komnas PA: PNS yang Ikut Aksi Ciuman Massal Harus Dipecat Jakarta | Jurnal Asia Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengecam aksi ciuman massal dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di Nias Selatan, Sumatera Utara, saat perayaan Hari Valentine. Pemerintah diminta memberhentikan PNS yang terlibat aksi tersebut. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, aksi dipertontonkan para pelayan masyarakat itu sangat tak pantas dicontoh karena bertentangan dengan etika moral, norma sosial, budaya, dan agama. “Saya kira mereka (PNS yang melakukan ciuman massal) tidak dapat memberikan contoh, maka harus diberhentikan karena tidak layak sebagai PNS, sebagai pelayanan dari masyarakat,” kata Arist, Senin (20/2). Menurut dia, PNS harus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat karena mereka diangkat melalui proses seleksi dan dibiayai negara untuk melayani rakyat. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo juga menyesalkan adanya aksi ciuman massal dilakukan PNS di lingkungan Pemkab Nias Selatan. Menurutnya, aksi tersebut sangat tak layak dilakukan karena bertentangan dengan adat ketimuran. Aksi ciuman massal PNS di Nias Selatan ini menjadi viral media sosial. Akun Facebook resmi Humas Nias mengatakan, bahwa PNS yang berciuman itu pasangan suamiistri. (ozc)