Hal. 4
Hal. 9
Hal. 17
Kampung Kubur Harus Berubah
Buku Paham Radikalisme Beredar di TK
Industri RI Lemah KEIN Dibutuhkan
Hal. 7
Hal. 16
Hal. 19
Warga Aceh Gugat Kemendagri Terkait RTRW
Presiden Beri Kemudahan Sektor Properti
Permintaan di RPH Sumut Anjlok 70 Persen
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Kamis, 21 Januari 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 987 Tahun IV
2016, Harga CPO Tetap Lesu Pakistan Tumpuan Ekspor Sawit Indonesia
Kurs Tengah
(-/+)
%
4427,985 -63,750 -1,420
Shanghai
2,976.69
-31.05
16,416.19 -632.18
Hang Seng 18,886.30
-1.03 -3.71
-749.51
-3.82
EURO STOXX 2,886.29
-94.20
-3.16
S&P 500
-32.50
1.74
15,620.00 -293.00
1.84
Dowjones Nasdaq
1,840.50
4,064.00
-80.50
1.94
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,896.00 9,544.47 15,214.75 19,665.63 1,777.12 11,872.37 3,174.07 1,575.42 8,867.05 4,608.43 9,662.43
Sindikat Narkoba Internasional Dibekuk Jual Ribuan Ekstasi dan 2 Ons Sabu
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
PeKerJA memanen sawit di kawasan perkebunan sawit PT Wanasawit Subur Lestari 2, Kalimantan Tengah. Gapki memprediksi hingga tahun 2016 ini, harga CPO akan tetap lesu terimbas dengan anjloknya harga minyak dunia.
Tujuh Porter Bandara Kualanamu Diciduk Terekam CCTV Bongkar Bagasi Penumpang Medan | Jurnal Asia Petugas keamanan Bandar Udara Kualanamu mengamankan tujuh petugas porter yang diduga akan mencuri barang bawaan penumpang dari proses pembagasian. Manajer Humas dan Protokoler Bandara Kualanamu Wisnu Budi Setianto yang dihubungi di Medan, Rabu, mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (19/1) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Aksi percobaan untuk mencuri itu dilakukan usai barang bawaan penumpang melewati pemeriksaan melalui sistem modern yang diterapkan di Bandara Kualanamu. Ketika bagasi penumpang akan dibawa ke pesawat usai pemeriksaan, terlihat ada upaya pencurian yang terpantau melalui kamera pengawas (CCTV). Petugas keamanan yang memantau melalui CCTV langsung mengambil tindakan dengan mengamankan tujuh pegawai porter tersebut. Setelah diamankan, petugas ke amanan Bandara Kualanamu langsung berkoordinasi dengan
Tutup
IHSG
Nikkei 225
Jakarta | Jurnal Asia Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memprediksi, harga minyak sawit mentah (CPO) akan tetap rendah pada 2016. Hal ini merupakan imbas dari anjloknya harga minyak dunia “Pada 2016, hawanya belum kelihatan bagus. Walau sempat ada sentimen positif pada akhir tahun kemarin, sampai awal tahun ini harganya flat, bahkan cenderung turun,” ujar Ketua Gapki Joko Supriyono di Kantor Gapki, Jakarta, Rabu (20/1). Dia memprediksi, tren harga CPO pada 2016 ini akan berada di kisaran 500 dollar AS atau 600 dollar AS per metrik ton. Harga ini terbilang stagnan dibandingkan dengan ratarata harga CPO pada 2015 yang berada di angka 614 dollar AS. Prediksi harga ini pun jauh di bawah harga CPO beberapa tahun ke belakang. Pada 2014, harga CPO berada di angka 818,2 dollar AS per metrik ton atau 25 persen lebih tinggi dibanding tahun 2015. “Jatuhnya harga CPO ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi global yang lesu ditambah turunnya harga minyak mentah dunia hingga kisaran 30 dollar AS per barrel,” ujar dia. Joko mencontohkan, kelesuan ekonomi serta turunnya harga minyak dunia mengakibatkan penurunan permintaan negara-negara Timur Tengah akan produk kelapa sawit. (Bersambung ke halaman 11)
Indeks Saham Nama
Polres Deliserdang untuk proses hukum terhadap upaya pencurian tersebut. Pihaknya belum dapat menyebut kan adanya aksi pencurian karena langsung dicegah petugas keamanan Bandara Kualanamu usai aksi itu terpantau melalui CCTV. Pihaknya juga belum menerima pengaduan atau keluhan dari penumpang yang merasa barang bawaannya hilang. "Masih pengembangan dari pihak kepolisian. Siapa tersangka pun belum tahu," katanya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Deliserdang, AKP Martuasah Tobing saat dikonirmasi mengatakan pihaknya masih memintai keterangan kepada 7 porter tersebut. "Mereka masih kita mintai keterangan, masih saksi," ujarnya. Martuasah menjelaskan, para porter tersebut diperiksa karena ada penumpang Lion Air yang melapor bahwa barang bawaannya hilang dari bagasi. Petugas masih menyelidiki kasus ini. (ant)
Hasil Penelitian Ombudsman RI
Pelayanan SKPD Provsu Zona Kuning Medan | Jurnal Asia Ombudsman RI Provsu menyerah kan hasil penelitian terhadap tingkat kepatuhan, pada 13 pelayanan publik pada 10 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasilnya delapan pelayanan masuk ke dalam zona hijau (tinggi), tiga pelayanan termasuk zona kuning (sedang) dan dua pelayanan termasuk zona merah (rendah). Namun begitu, total nilai ratarata dari seluruh pelayanan yang diselenggarakan Pemprovsu tersebut rata-rata bernilai 75,54 atau masuk zona kuning, yakni dengan tingkat kepatuhan sedang. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provsu Abyadi Siregar menyerahkan langsung hasil penelitian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik, partisipasi publik, inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan kepada Plt Gubsu HT Erry Nuradi di Kantor Gubsu, Rabu (20/1). Menyikapi hasil penelitian tersebut, Plt Gubsu langsung meminta seluruh SKPD meningkatkan mutu
pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Karena berdasarkan hasil penelitian dari 13 pelayanan publik tersebut masih bisa dikatakan kurang memuaskan. Plt Gubsu sendiri mengucapkan terima kasih karena Ombudsman RI telah melakukan penelitian di ling kungan Pemprovsu maupun lima kabupaten lainnya di Sumut yaitu Deliserdang, Medan, Langkat, Dairi dan Serdang Bedagai. Plt Gub su berharap hasil penelitian bisa menjadi acuan para SKPD di jajarannya maupun Kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. “Terima kasih sudah melakukan penelitian. Masih ada SKPD yang memberikan layanan dengan kualitas yang masih rendah menjadi masukan bagi kami. Ke depan SKPD harus melakukan perbaikan kualitas yang ada. Saya minta penelitian ini ditindaklanjuti,” harap Erry Nuradi. Dia mengatakan peningkatan pela yanan bagi masyarakat merupakan komitmen pihaknya, dimana tahun 2016 Pemprovsu akan
menyediakan layanan call center untuk memberikan layanan lebih baik lagi kepada masyarakat dengan program Smart Province. Ia juga berharap agar ke depannya Ombudsman RI bisa melakuan penelitian terhadap seluruh SKPD yang ada. Sementara itu, Kepala Perwakilan ORI Provsu Abyadi Siregar yang datang dengan didampingi para asistennya, seperti Ricky Nelson Hutahaean, Tetty Nuriani Silaen, Edward Silaban dan Hana Ginting menjelaskan, penelitian dilakukan berkelanjutan sejak tahun 2013 ter hadap produk pelayanan administrasi yang disekengarakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah se Indonesia. Pada tahun 2015 penelitian diselanggarakan pada bulan Maret-Mei 2015. “Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari 13 produk layanan administrasi termasuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang. Hasil ini perlu disikapi secara positif dengan upaya perbaikan dan komitmen pimpinan,” ujar Abyadi. (Bersambung ke halaman 11)
Pejabat Pemprovsu Tak Transparan ke Publik Terbukti dari Banyaknya Aduan Kasus
Jurnal Asia | Ist
KeTUA KIP bersama anggota saat menemui Plt Gubsu T.Erry di ruangannya, Rabu (20/1). KIP melaporkan bahwa tingkat kesadaran pejabat Pemprovsu termasuk rendah dalam menyajikan informasikan kepada publik di Sumut.
Pejabat di Pemprovsu disebut tak transparan dalam memberi informasi kepada publik. Hal ini terbukti dari banyaknya aduan yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi (KIP), sepanjang tahun 2015 sebanyak ratusan kasus. Bahkan untuk provinsi se-Indonesia, Sumatara Utara tidak termasuk dalam 10 besar keterbukaan informasi. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan nawacita Presiden Jokowi.
Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara mengungkapkan telah menangani 554 kasus sengketa informasi publik, sejak keberadaan mereka pada 10 September 2012 hingga Desember 2015. Kasus sengketa informasi terbanyak di 2015 sebanyak 284 kasus, 2014 sebanyak 106 kasus dan tahun 2013 sebanyak 164 kasus. Hal itu diungkapkan Ketua KIP Sumut HM Zaki Abdullah saat bertemu dengan Plt GUbsu HT Erry Muradi di Kantor Gubsu, Rabu (20/1). “Pejabat yang disengketakan, termasuk pejabat di Pemprovsu,” beber Zaki. Karenanya, Zaki berharap kepada Plt Gubsu agar mendorong pejabat di Pemprovsu memahami UU KIP dan meningkatkan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik di jajaran Pemprovsu. Apalagi, kata Zaki, peningkatan pelayanan akan
keterbukaan informasi di badan publik termasuk dalam salah satu nawa cita Presiden Joko Widodo. “Pada acara pemberian penghargaan keterbukaan informasi di Istana Negara, Desember 2015 lalu, Presiden Jokowi mengingatkan agar pejabat publik terbuka,” papar Zaki. Disebutkan Zaki lagi, dari 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi Sumut tidak termasuk dalam 10 besar keterbukaan informasi. Dari Sumut yang mendapat penghargaan hanya Universitas Sumatera Utara (USU) yang mendapat peringkat 6 keterbukaan informasi kategori perguruan tinggi. “Kami berharap ke depan, Pemprov su mendapat penghargaan. Tentu untuk bisa meraihnya, pejabat di Pemprovsu harus lebih terbuka. Karena jika terbuka, Insya Allah pejabat di jajaran Pemprovsu terhindar dari praktek korupsi,” harap Zaki. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Bisnis haram dilakoni AS (44) dan HA (21) kandas. Ayah dan anak yang terlibat jaringan narkoba internasional ini, dibekuk petugas Tim Khusus (Timsus) Detasemen Intelejen (Denintel) Kodam I/BB, ketika bertransaksi. Dari tangan keduanya disita 1.919 butir pil ekstasi dan 2 ons sabu. Aparat Kodam I/BB sebelumnya melakukan penyelidikan, dengan cara undercover buy atau menyaru sebagai pembeli. Para tersangka yang bermukim di Medan Marelan lantas terpancing, setelah ada pesanan dalam skala besar. Kepala Penerangan Kodam I/BB Kolonel Inf Enoh Solehuddin mengatakan, awal penangkapan pada Senin (18/1) malam lalu. Ketika itu tim menyamar melakukan transaksi di Jalan Jala, Lingkungan 14, Kelurahan Terjun, Medan Marelan. “Tim ini pun langsung bertemu dengan saudara AS, selanjutnya terjadi pembelian 5 butir ekstasi. Setelah mendapat barang bukti, lantas membuat perjanjian dengan AS untuk membeli dengan jumlah besar,” kata Kolonel Enoh, kepada wartawan di Makodeninteldam I/ BB, Rabu (20/1) kemarin. Keesokan harinya, Selasa (19/1), tim kembali menemui tersangka AS di belakang Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Deli, Medan Marelan. Saat itu, tersangka dan anaknya Acien sudah membawa 1.919 butir pil ekstasi dan 2 ons sabu-sabu. “Saat hendak transaksi, tim ini pun langsung melakukan penangkapan,” kata Kapendam. Setelah ditangkap, lanjut Kapendam, personel Denintel pun langsung menuju kediaman tersangka AS di Jalan M Basri Medan Marelan. Aparat menggeledah rumah untuk mencari barang bukti narkoba lainnya. Dari hasil pemeriksaan sementara diperoleh pengakuan, bahwa AS sudah lama berprofesi sebagai bandar narkoba. Bahkan pria paruh tersebut menyatakan kerap mengirim sabu dan ekstasi untuk dijual ke Malaysia. Begitu juga sebaliknya, AS selalu mendapat kiriman paket sabu-sabu dari negari jiran itu. Hingga dengan keterangannya ini, ia pun diyakini merupakan bandar narkoba yang memiliki jaringan internasional. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
MeNTerI Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendengarkan tanggapan anggota Komisi II saat rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).
Guru Diutamakan Jadi PNS Jakarta | Jurnal Asia Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan pemerintah terus melanjutkan kebijakan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) namun secara terbatas. “Pemerintah mengambil kebijakan bahwa moratorium penerimaan CPNS terus dilanjutkan. Pemerintah belum merencanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara, baik dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K maupun jalur umum,” kata Yuddy di Jakarta, Rabu (20/1). Yuddy mengatakan moratorium ini bersifat terbatas, karena pemerintah masih tetap membuka penerimaan pegawai khusus untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. “Moratorium ini tetap dikecualikan untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. Fokus kita tahun ini lebih kepada penerimaan untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga medis, dan aparat penegak hukum,” kata Yuddy. Yuddy menjelaskan, kebijakan moratorium ini dibuat karena tuntutan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan adanya penataan sumber daya manusia aparatur agar lebih berkualitas dan profesional. Di sisi lain, situasi anggaran pemerintah saat ini masih terbatas, maka pemerintah saat ini perlu menahan dulu penerimaan pegawai. “Kita juga harus melakukan penelaahan terhadap jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Apakah sudah memadai atau tidak, sehingga kita bisa melihat secara jernih kebutuhan aparatur kita seperti apa,” ujar dia. (ant)