Hal. 3
Hal. 5
Hal. 9
Juli, Gas Industri di Sumut Bakal Turun Harga
Kasus Korupsi Gatot Secepatnya Dilimpahkan
Jokowi Warning Korupsi Pengadaan Alutsista
Hal. 4
Hal. 8
Hal. 19
Mantan Direktur Operasional Bank Sumut Ditahan
Mabes Polri Tangkap Seorang Oknum Militer Kurir Sabu
Penerapan Program Mina Padi Bikin Untung Berlipat
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Kamis, 21 Juli 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.134 Tahun V
Meski Tersangka karena Utang Rp15,3 Miliar
Poldasu ‘Lepas’ Ramadhan Pohan Medan | Jurnal asia Pilkada Medan sudah lama berlalu, Walikota pun telah dilantik. Meski demikian, ada pihak masih uringuringan dengan pesta demokrasi kemarin. Pasalnya, diduga uang yang mereka pinjamkan sebagai dana kampanye kepada Ramadhan Pohan, sebesar Rp15,3 miliar tak kunjung dibayar hingga kasusnya bergulir ke ranah hukum. Alhasil eks Calon Walikota dan juga politikus Partai Demokrat ini menyandang status tersangka di Poldasu. Walau begitu, ia tak ditahan pasca diperiksa marathon hingga Rabu (20/7) malam. Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini dengan susah payah dijemput paksa aparat Pol dasu pada Selasa (19/7) malam, dari kediamannya di Jakarta dan diterbangkan ke Medan. Ia dila porkan tersangkut dua kasus pe nipuan senilai Rp15,3 miliar untuk dana kampanye. Hal ini terpaksa dilakukan akibat beberapa kali mangkir untuk pemeriksaan, pas ca penetapan dirinya sebagai ter sangka. Kabid Humas Polda Sumut, Kom bes Pol Rina Sari Ginting didampingi Kasubdit II/Harda Tahbang Ditres
krimum Polda Sumut, AKBP Frido Situ morang, Rabu (20/7) siang di Mapolda Sumut mengatakan, penjemputan paksa terhadap pe tinggi Partai Demokrat tersebut berdasarkan laporan kasus penipuan dan Penggelapan tertuang dalam LP/331/III/2016/SPKT I, tanggal 18 Maret 2016 atas pelapor, Laurenz Henry Hamonangan Sianipar. “Yang bersangkutan (Ramadhan Pohan) dijemput paksa Selasa (19/7) malam di Jakarta dan tiba Rabu (20/7) dinihari di Mapolda Sumut. Penangkapan itu setelah pihak Ditreskrimum Polda Sumut melakukan 2 kali panggilan terhadap Ramadhan Pohan dengan status tersangka setelah beberapa kali diperiksa sebagai saksi bersama 13 saksi lainnya,” ujar Rina. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
RaMaDHaN POHaN DIPeRIKSa. Politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan (tengah) dikawal penyidik Polda Sumut ketika akan masuk ke ruangan Kasubdit II Harda dan Tah Bang untuk diperiksa, di Mapolda Sumatera Utara, Medan, Rabu (20/7). Ramadhan Pohan diperiksa sebagai tersangka kasus penipuan atau penggelapan uang senilai Rp15,3 miliar terhadap pelapor.
Sosialisasi Tax Amnesty
Banyak Menunda Kasus Hari Ini, Jokowi Berkunjung ke Sumut Kejaksaan Disorot Ada Pasang Tarif Hingga Rp350 Juta Jakarta | Jurnal asia Instansi penegak hukum Kejak saan sedang disorot. Diantaranya karena kinerja yang melempem dengan banyaknya penundaan penyelesaian kasus. Skandal suap pun membayangi oknumoknum seragam coklatcoklat tersebut. Adalah Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, upaya reformasi birokrasi di Ke jaksaan Agung belum terjadi secara menyeluruh. Indikasinya dapat diukur dari banyaknya jumlah la poran pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman terkait kinerja kejaksaan. Ninik mengatakan, hingga Juni 2016 tercatat ada 58 kasus yang dilaporkan. Sementara, pada 2015 tercatat sebanyak 92 kasus. "Ini ada indikasi meningkat, karena keseluruhan laporan ke ORI (Ombudsman) memang jumlahnya meningkat kalau dilihat dari evaluasi pekan lalu," ujar Ninik, dalam diskusi 'Catatan Reformasi Kejaksaan', di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/7). Menurut Ninik, yang paling ba nyak dilaporkan ke Ombudsman mengenai penundaan perkara yang ditangani Kejaksaan. "Jadi enggak ditindaklanjuti la poran itu karena ingin membuat negosiasi, lobby yang seterusnya mengarah pada suap supaya angka tuntutannya rendah," kata dia. Selanjutnya, kata Ninik, aduan
terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum jaksa juga banyak dilaporkan ke Ombudsman. Ia menjelaskan, tugas seorang jaksa adalah membuat tuntutan berdasarkan dakwaan kepolisian dari hasil penyidikan dan penyelidikan. Namun, dalam beberapa laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, jaksa dinilai sering bertindak seperti pengacara. "Jadi sekaligus gitu, ya saya yang nuntut ya saya yang ngatur, nanti kirakira jawabannya beginilah. Jadi dia (jaksa) sekaligus bertindak sebagai pengacara. Jadi dia (jaksa) tidak seharusnya melakukan itu. Ini laporan terbanyak kedua," kata Ninik. Laporan terbanyak ketiga, kata Ninik, terkait dugaan melakukan tindakan tidak patut. Tindakan itu, misalnya, pelak sanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut dia, kejaksaan punya kewenangan yang cukup besar dalam menentukan waktu eksekusi, dengan cara apa, hingga terkait izin penahanan termasuk izin istirahat di rumah sakit atau di tahanan bagi tersangka. Pasang Tarif Ratusan Juta Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, banyak penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh oknum Jaksa di Kejaksaan Agung. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal asia Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi MSi mengajak kalangan pengusaha di Sumatera Utara untuk memanfaatkan tax amnesty demi membangun kekuatan per eko nomian. Pertumbuhan ekonomi di Sumut akan berdampak positif atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut diungkapkan Erry Nuradi usai mengikuti apel gelar pasukan persiapan penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo di Lapangan Benteng Medan, Rabu
(20/7) pagi. Hadir dalam apel tersebut Kapolda Sumut Irjen Pol Raden Budi Winarso, Dan Lamal I Belawan Brigjen (Marinir) Widodo Dwi Purwanto, jajaran TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemko Medan. Berlaku sebagai Inspektur Upacara (Irup) Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodwyk Pusung dan Dandim 0201/BS Kolonel Inf Maulana Ridwan bertindak sebagai Komandan Upacara. Dalam kesempatan itu, Erry me
ngatakan, kedatangan Presiden Jokowi dalam rangka sosialisasi tax amnesty yang akan berlangsung di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (21/7). “Kita layak bangga, karena bapak Presiden memberikan perhatian terhadap masyarakat Sumatera Utara karena telah beberapa kali datang dalam rangka kunjungan kerja. Sehari setelah dilantik menjadi Presiden RI, Pak Jokowi langsung melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung. (Bersambung ke halaman 11)
5242,823
(-/+) 69,990
Kurs Tengah % 1,350
Shanghai
3,027.90
8.70
0.29
Nikkei 225
16,681.89
41.42
0.25
Hang Seng 21,882.48
209.28
0.97
EURO STOXX 2,958.78
27.68
0.94
5.75
0.27
18,534.00
54.00
0.29
4,619.75
13.25
0.29
S&P Dowjones Nasdaq
2,164.50
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,100.00 9,823.06 14,416.57 17,126.95 1,689.16 12,355.59 3,254.27 1,539.47 9,235.51 4,140.10 9,665.06
Ketua MPR Sosialisasi Empat Pilar ke PSMTI Imbau Warga Tionghoa Berpolitik
Jurnal Asia | Hery Chaniago
PeTugaS Kepolisian melakukan Simulasi Pengamanan, di Hotel Grand Aston City Hall, Rabu (20/7) sebelum kunjungan Presiden ke Sumut. Jokowi dijadwalkan tiba hari ini di Medan, kemudian berlanjut dengan beberapa agenda di wilayah Sumatera Utara.
game Pokemon yang sedang booming di berbagai belahan dunia banyak menuai kontroversi, termasuk di Indonesia. Beragam pihak melarang keras untuk memainkan aplikasi ini di titik-titik vital tertentu karena bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan. Namun di arab Saudi, secara tegas mengharamkan game tersebut lantaran lebih mendatangkan kesesatan.
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
IHSG
Tutup
Jakarta | Jurnal asia Ketua MPR RI Zulkili Hasan akan mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan pada warga Tionghoa yang tergabung dalam Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), Oktober mendatang. Selain itu, Zulkili juga akan memberikan pandangan soal peran masyarakat Indonesia dalam jalinan kerja sama regional Asean maupun global. Saat bertemu perwakilan PSMTI di Gedung Parlemen, Rabu (20/7), politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu sempat berpesan agar warga Tionghoa berpartisipasi dalam politik. “Bapakbapak harus ikut dalam berpolitik, tidak bisa hanya menjadi penonton. Warga Tionghoa harus juga terjun dalam dunia politik sehingga bisa ikut meluruskan bila ada yang salah,” kata dia, seperti dalam keterangan tertulis MPR. Zulkili mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang beragam, terdiri dari banyak agama, suku, dan golongan, sehingga saling menghargai satu sama lain sangat dipentingkan. “Jangan menyebar kebencian. Bila ada masalah harus dimusyawarahkan,” pungkas dia. (ant)
Game Pokemon GO Difatwa Haram
SeBuaH pengumuman larangan bermain “Pokemon Go” terpampang di salah satu sudut di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7). Pihak istana melarang semua pihak bermain “Pokemon Go” di lingkungan istana, karena merupakan tempat kerja Presiden, alasan keamanan serta menurunnya produktivitas saat bekerja.
Indeks Saham Nama
Majelis ulama tertinggi di Arab Saudi kembali memfatwakan bahwa permainan waralaba Pokemon haram untuk dimainkan, kata media setempat, Rabu (20/7). Meski demikian, Sekretariat Jenderal Majelis Ulama Senior Arab Saudi tidak menyebutkan secara te gas permainan Pokemon GO, yang digandrungi anak muda dari berbagai penjuru dunia saat ini. Pada 15 tahun lalu, lembaga itu me mutuskan bahwa permainan kartu Pokemon juga haram. Permainan Pokemon GO dari Nin
tendo, yang mengharuskan peng guna berjalan kaki mencari tokoh kartun Pokemon melalui layar tele pon pintar, menjadi aplikasi sangat terkenal di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Menurut majelis ulama Arab Saudi, perubahan hewan dalam per mainan Pokemon untuk memperoleh kekuatan tertentu mengandung penyesatan karena mempromosikan teori evolusi alam. “Adalah hal sangat mengejutkan bahwa kata evolusi keluar begitu banyak dari mulut anakanak,” kata
fatwa majelis ulama Arab Saudi. Mereka juga mengatakan per mainan Pokemon mengandung hal lain, yang dilarang dalam Islam, di antaranya, “penyekutuan Tuhan de ngan adanya dewa, perjudian yang dilarang dalam Al Quran dan pemujaan berhala”. Fatwa itu menambahkan, lam bang dalam permainan Pokemon juga memromosikan agama Shinto dari Jepang, Kristen, Freemansori, dan “Zionisme global”. Di Arab Saudi, negara yang me ngurus dua tempat paling suci da lam agama Islam, bioskop adalah hal terlarang. Perempuan juga tidak diperkenankan mengikuti perlombaan olahraga karena dianggap berdosa. Ulama dalam majelis di Arab Saudi menilai bahwa tokoh dalam Pokemon yang harus dicari oleh pengguna dengan berjalan kaki adalah berhala baru, yang berpeluang menyekutukan Tuhan. (Bersambung ke halaman 11)
Presiden Lantik Kepala BNPT dan BPOM Jakarta | Jurnal asia Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Komjen Pol Suhardi Alius yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) diangkat menjadi Kepala BNPT, sedangkan Penny Kusumastuti Lukito diangkat menjadi Kepala BPOM. Peni sebelumnya sebagai pejabat fungsional Perencana Utama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Suhardi menggantikan Jenderal Pol Tito Karnavian yang pekan lalu diangkat sebagai Kapolri sedangkan Peni meng gantikan Pelaksana Tugas Kepala BPOM Bahdar Johan Hamid. Pelantikan kedua pejabat itu diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan tersebut dihadiri oleh antara lain Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Irman Gusman, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Ketua MPR Zulkili Hasan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Terkait pelantikan koleganya tersebut, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengharapkan Kepala Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius untuk memperkuat hubungan dengan negara tetangga dan kawasan regional Asia Tenggara. (Bersambung ke halaman 11)