Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 21 Maret 2017

Page 1

Hal. 8

Hal. 9

Hal. 11

Polisi Tangkap Dua Penembak Warga Aceh Timur

Aqua Dituding Monopoli Bisnis Air Mineral

Korban Sodomi Samsul Total 42 Anak

Hal. 9

Hal. 11

Hal. 18

Pemerintah Perketat Keluar Masuk Kapal Pesiar

Kalender Event Pariwisata Danau Toba 2017 Diluncurkan

Driver Ojek Online Bisa Cicil Rumah

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

Selasa, 21 Maret 2017

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.335 Tahun V

Indeks Saham Nama

Tutup

IHSG

5533,992

Shanghai

3,250.81

Nikkei 225

(-/+)

Kurs Tengah %

-6,440 -0,120 13.36

0.41

19,521.59

-68.55

-0.35

Hang Seng 24,501.99

192.06

0.79

EURO STOXX 3,446.55

-1.86

-0.05

S&P

2,374.75

-0.50

-0.02

20,894.00

31.00

0.15

5,425.50

17.00

0.31

Dowjones Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,329.00 10,288.01 14,342.02 16,516.63 1,716.78 11,842.22 3,004.40 1,577.20 9,374.30 4,209.19 9,524.80

Banyak Bodong Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

Demo BeToR. Sejumlah pengemudi becak bermotor yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan Dan Transportasi Umum (SATU) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, di Medan, Sumatera Utara, Senin (20/3). Mereka menuntut agar transportasi sistem aplikasi online yang beroperasi di Medan segera ditutup karena tidak memiliki izin dan mematikan sumber pendapatan mereka.

Tarif Taksi Online dan Biasa Beda Tipis Beda Wilayah, Pemda Patok Batas Atas-Bawah medan | Jurnal asia Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tarif taksi online akan disesuaikan melalui aturan baru pemerintah mulai berlaku pada 1 april 2017. Tarif baru tersebut mengacu pada penetapan batas atas dan batas bawah pada taksi berbasis daring.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto, mengungkapkan dengan aturan baru yakni revisi Peranturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, sehingga tarif antara taksi online dengan konvensional tak akan berbeda jauh alias beda tipis. “Kalau dilihat dari schedule sudah jelas, bulan masa sosialisasi sudah, revisi sudah. Ini memang bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok, tapi ini kepentingan bersama. Nah, pemerintah perlu hadir di situ. Penegasan seperti itu,” kata Pudji di kantor Om­ budsman, Kuningan, Jakarta, Senin (20/37). Dia menegaskan, tak akan ada lagi lagi

utak­atik kebijakan, lantaran aturan tersebut sudah diinalkan dan melewati 2 uji publik. Semua perusahaan penyedia jasa taksi online, harus mematuhi regulasi tersebut. “Kalau misal ada yang tidak mau diatur segala macam ya itu lain persoalan lagi. Nah kapan waktunya 1 April batas waktu habis sosialisasi, kemudian kita lakukan revisi sudah, uji publik sudah,” ujar Pudji. Soal penolakan penetapan tarif batas atas dan bawah dari perusahaan taksi online, lanjutnya, dirinya tak mau ambil pusing. Sebaliknya, Kemenhub malah menyayangkan perusahaan-perusahaan aplikasi tersebut tak memberi masukan

saat uji publik masih dilaksanakan. “Nah kalau kemudian ada yang berkaitan dengan penolakan dan segala macam, ya saya sayangkan juga. Saya yang concern ikuti dari awal sampai akhir, uji publik pertama (masukan) tak ada, tertulis juga tak ada, baik masalah antara tarif kemudian kuota dan lainnya. Masukan ada beberapa hal lain, tapi tak ada yang berasal dari perusahaan aplikasi,” jelas Pudji. “Uji publik kedua juga begitu, jadi materi tidak ada yang bergeser dari uji publik pertama, karena tidak ada yang signiikan,” tandasnya lagi. (Bersambung ke halaman 11)

BI Ubah Aturan Soal Bilyet Giro Jakarta | Jurnal asia Bank Indonesia (BI) menyempurnakan peraturan terkait pembayaran menggunakan bilyet giro. Bilyet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Perubahan aturan terkait pembayaran menggunakan bilyet giro berlaku efektif per 1 April 2017 mendatang. Aturan terdahulu mengenai pembayaran menggunakan bilyet giro diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 28 Tahun 1995. Selanjutnya, aturan ini dicabut dan diganti menjadi Peraturan BI (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 dan SE Nomor 18/31/2016. Selain itu, juga ada aturan terkait lainnya yakni PBI Nomor 8/29/ pbi/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan atau bilyet giro kosong. Perubahan aturan terkait pembayaran menggunakan bilyet giro dilakukan karena adanya praktik pemindahtanganan bilyet giro dengan cara mengosongkan nama dan nomor rekening penerima. Selain itu, terdapat praktik penyalahgunaan bilyet giro dengan cara memanipulasi pengisian data pada isik warkat asli. (Bersambung ke halaman 11)

Syarat Rekening Rp25 Juta Urus Paspor Dicabut Jamaah Pergi Umroh Jadi Sorotan

Awas, Organ Anak Dihargai Rp5 Miliar Mabes Polri Selidiki Sindikat Penculikan di Medsos Tersebar gambar di media sosial yang menuliskan satu anak dihargai Rp 5 miliar. Polisi akan mendalami informasi tersebut dan meminta agar masyarakat tetap tenang.

Jurnal Asia | Ant: Atika Fauziyyah

SiSwa-SiSwi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). Beberapa hari terakhir tersebar gambar di media sosial yang menuliskan satu anak dihargai Rp 5 miliar.

“Kasus pedoil ini, akan kami terus kem­ bangkan dengan melakukan penegakan hukum,” kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, Senin (20/3). Dari gambar yang beredar, ada “daftar harga” dari masing­masing organ tubuh anak. Diantaranya, sepasang bola mata dihargai Rp 14 juta, ginjal dihargai Rp 2,4

miliar, lalu organ hati anak diberi harga Rp 1,4 miliar. Kemudian kulit anak dihargai Rp 91 ribu per inch persegi. Bahkan kulit kepala anak dihargai hingga Rp 5.56 juta. “Informasi­informasi itu tentu akan kita dalami,” kata Martinus. Martinus juga mengimbau kepada ma­ syarakat khususnya orang tua, agar tetap mengawasi aktivitas anak di media sosial. “Kepada masyarakat, kami imbau agar tetap mengawasi aktiitas anak­anak terutama aktivitas mereka di dunia maya melalui media sosial,” imbaunya. Saat ini diketahui pelaku pedofil tergabung dalam sindikat internasional. Bahkan ada grup Facebook, WhatsApp serta Telegram yang beranggotakan sejumlah pelaku pedoil dari 9 negara. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal asia Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut persyaratan jaminan Rp25 juta untuk pengajuan pembuatan paspor. Kebijakan ini diberlakukan bagi warga pemohon paspor yang akan bekerja atau jalan­jalan ke luar negeri. Juru Bicara Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan, sejak diberlakukan, banyak respons negatif dari masyarakat pada aturan ini. “Mulai hari ini dicabut, setelah melalui pertimbangan dan memperhatikan media massa, banyak masyarakat yang tidak setuju dan malah diplintir jadi muncul banyak sentimen negatif,” kata Agung Sampurno di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin(20/3). Kebijakan tersebut diberlakukan karena banyaknya penyalahgunaan paspor untuk kepentingan perdagangan manusia ke luar negeri dan pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal. Para korban kebanyakan pergi ke luar negeri namun menggunakan tujuan wisata dan umrah. “Terbukti kami punya data yang mau umroh malah tidak pulang sejak 2012 lalu dan kerja disana,” kata Agung. Pada 2016 lalu muncul laporan 416 warga negara Indonesia ditahan di Jeddah, Arab Saudi. Mereka menjadi diketahui berangkat ke Arab Saudi dengan visa umroh namun malah bekerja di sana. “Makanya untuk menghindari hal seperti ini terulang, kami perketat pembuatan paspor, apalagi yang untuk tujuan wisata,” katannya. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.