Harian Jurnal Asia Edisi Senin, 21 September 2015

Page 1

DPRDSU Kawal Penanganan Kasus Gas Oplosan

DPRD Sumut Segera Panggil Bupati Madina

Hal. 5

Hal. 7

Pertamina Rugi Rp15,2 Triliun Hal. 9

Tim Lugahon Samosir Juara Dragon Boat Hal. 11 Indeks Saham Nama

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Kurs Tengah

Tutup

(-/+)

%

IHSG

4380,320

1,940

0,040

SHAnGHAI

3,097.92

11.86

0.38

nIkkeI 225 18,070.21 -362.06

-1.96

HAnG SenG 21,920.83

66.20

0.30

eURO STOXX 3,175.56

-80.23

-2.46

S&P 500

-19.25

0.97

DOwJOneS 16,396.00 -162.00

1,958.00

0.98

nASDAq

0.98

4,326.75

-43.00

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD

10,393.13 16,495.06 22,530.48 1,866.14 12,056.03 3,414.33 1,783.66 9,197.05 5,113.22 10,346.26 14,463.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Senin, 21 September 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 890 Tahun IV

58 Ribu Hektare Hutan dan Lahan Sumatera Terbakar Pekanbaru | Jurnal Asia Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti nurbaya menyatakan luas kebakaran lahan dan hutan di Pulau Sumatera sudah mencapai 58 ribu hektare, dan bukan 8.000 hektare seperti laporan dia dapat dari pemerintah dae rah dan Posko Penang gulangan kebakaran di Sumatera. "Dari foto satelit yang menunjukan 1,5 kali 1,5 meter itu sama dengan satu pixel di komputer menunjukkan bukan 8.000, tapi 58 ribu hektare," kata Siti nurbaya saat meninjau lokasi kebakaran lahan di Rimbo Panjang, kabupaten kampar, Riau, Minggu (20/9). Dia mengaku tidak mengerti mengapa laporan luas kebakaran tersebut bisa berbeda sangat jauh dengan foto satelit namun menekankan bahwa sekarang yang penting semua pihat mesti bekerja sama menanggulanginya. "Pemerintah kalau melihat ini tidak bisa sendirian. kita harus jaminnya bersama-sama tidak ada lagi kebakaran, jangan dengan pemerintah saja," katanya. Dia juga menekankan bahwa masyarakat perlu mendapat informasi yang adil mengenai penegakan

hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Sesuai instruksi dari Presiden Joko widodo, ia menjelaskan, otak dan pelaku pembakaran hutan dan lahan harus ditangkap. "kejar siapa yang memerintahkannya, kasihan masyarakat kalau dibalik informasinya, karena kita harus adil juga," katanya. Menteri Siti nurbaya melakukan kunjungan selama dua hari di Riau untuk melihat kemajuan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut. Pada hari pertama kunjungaannya, Siti nurbaya menyatakan kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan tengah mempelajari dugaan terhadap 276 entitas termasuk perusahaan, koperasi, dan pemilik hak guna usaha yang menyebabkan kebakaran dan kabut asap di beberapa daerah di Indonesia. "Totalnya 276 entitas, ada yang belum teridentifikasi karena ternyata koperasi dan HGU (hak guna usaha). Itu 147 prosesnya di Badan Pertanahan nasional, di luar area kehutanan. Tapi dalam pendekatan lingkungan juga berpotensi melanggar," katanya di Pekanbaru, Sabtu malam (19/9).(ant)

Jurnal Asia | Ant: Regina Safri

PADAMKAN lAHAN gAMBUT. Dua orang anggota kepolisian memadamkan api di lahan gambut, Desa Rimbo Panjang, kabupaten kampar, Riau, Minggu (20/9). kebakaran lahan dan hutan di Sumatra semakin meluas,akibatnya tingkat polusi udara juga meningkat menjadi tidak sehat dan berbahaya.

Tiket Pesawat Segera Naik Jurnal Asia | Ant: eric Ireng

SeoRANg pekerja menata karung berisi gula kristal putih, di PG kremboong, Sidoarjo. Pemerintah kini menyederhanakan pengiriman gula dengan menghapus ketentuan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) khusus untuk gula kristal putih.

Jakarta | Jurnal Asia Harga tiket angkutan udara diperkirakan bakal naik kembali. Hal ini menyusul dinaikkannya biaya pokok per satuan jasa pelayanan navigasi penerbangan, sebesar 10 persen oleh Kementerian Perhubungan.

ketua Bidang Penerbangan Berjadwal Asosiasi Perusahaan Penerbangan niaga nasional/ InACA Bayu Sutanto mengakui kenaikan biaya navigasi tidak bisa dihindari. Apalagi, pemerintah tengah menggenjot infrastruktur kenavigasian di Indonesia, “Tapi asalkan bisa diikuti dengan kenaikan safety dan service, saya kira bisa diterima. Meski begitu, yang jadi masalah, biaya navigasi ini tidak di masukkan dalam komponen formula harga tiket yang diatur,” tuturnya, Minggu (20/9). Oleh karena itu, lanjut Ba-

Perdagangan Gula Antar Pemerintah Didesak Turunkan Harga BBM Pulau Makin Mudah SPPGAP Resmi Dihapus

Jakarta | Jurnal Asia kementerian Perdagangan akan menyederhanakan perdagangan gula antar pulau salah satu nya dengan menghapus keten tuan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) khusus untuk gula kristal putih. "kita menyetujui untuk mencabut SPPGAP, khusus untuk gula kristal putih," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri kementerian Perdagangan, Srie Agustina, di Jakarta, Minggu ((20/9). Srie mengatakan, selama ini baik untuk gula kristal putih dan gula kristal rafinasi wa jib memiliki SPPGAP untuk melakukan perdagangan antar pulau, dengan pertimbangan agar pengawasan yang dilakukan bisa lebih mudah. namun, seringkali dengan adanya SPPGAP tersebut menghambat suplai ke daerah yang membutuhkan. "Banyak daerah belum berani mengeluarkan dan melakukan pengiriman antar pulau karena harus ada rekomendasi dari dinas provinsi, itu yang dianggap menghambat dimana pada saat akan mengantarpulaukan harus menunggu lama sementara daerah lain sudah membutuhkan," kata Srie. Srie menjelaskan, dengan dicabutnya SPPGAP tersebut nantinya diharapkan daerah yang mengalami surplus bisa lebih cepat memasok daerah yang minus sehingga disparitas harga juga bisa dikurangi. "Akan tetapi, khusus untuk SPPGAP gula kristal rafinasi masih tetap diberlakukan, untuk menghindari rembesan," ujar Srie. Langkah untuk mencabut

SPPGAP tersebut merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Selain menghapus SPPGAP tersebut juga dihapuskan Perda gangan Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dengan mencabut keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian (kepmenperindag) no 61 tahun 2004. Selain itu, direncanakan juga untuk penyederhanaan di mana pelaku usaha yang dapat mengantarpulaukan gula kristal rainasi hanya produsen gula rainasi tersebut dan juga penghapusan persyaratan rekom e n d a s i d a r i ke m e n t e r i a n Perindustrian untuk gula kristal rainasi antar pulau. Paket deregulasi dan debirokratisasi pada kementerian Perdagangan yang merupakan hasil lanjutan dari dikeluarkannya Paket kebijakan ekonomi itu, menyangkut 32 regulasi yang terbagi dari sebanyak 30 Peraturan Menteri Perdagangan dan dua Peraturan Direktur Jenderal. Dari 32 regulasi tersebut diklasifikasi menjadi delapan regulasi yang masuk dalam paket deregulasi dan 24 regulasi yang masuk dalam paket debirokratisasi. kementerian Perdagangan mengatur 121 izin ekspor-impor, dimana sebanyak 74 izin diantaranya melibatkan rekomendasi dari 20 kementerian atau Lembaga. Dalam paket deregulasi tersebut, kemendag menghapus dan atau menghilangkan 38 izin yang meliputi empat izin jenis eksportir Terdaftar (eT), 21 izin jenis Importir Terdaftar (IT) dan 13 izin jenis Importir Produsen atau 31,4 persen. (ant)

yu, kemungkinan besar para maskapai bakal mengantisipasi ke naikan biaya jasa navigasi tersebut ke harga tiket. Meski demikian, Bayu mengakui langkah tersebut harus diambil secara hati-hati agar tidak berdampak terhadap penurunan permintaan. Secara umum, Bayu menilai kenavigasian penerbangan di wilayah udara Indonesia memang perlu terus ditingkatkan. Me nurutnya, kondisi navigasi penerbangan di Indonesia belum sebaik dengan negara-negara ASeAn lainnya. kemenhub menaikkan biaya

Rp 7.400 per liter)," katanya di Gedung Dewan Pers, Minggu (20/9). Dia menjelaskan, saat ini banyak masyarakat yang bingung dengan Pertamina yang kekeh mempertahankan harga BBM. Sedangkan harga minyak dunia saat ini masih terjebak di kisaran USD46,90 per barel. Dia juga menilai, sebaiknya pemerintah mengubah waktu penyesuaian harga BBM yang selama ini dijalankan enam bulan sekali menjadi dua bulan sekali. "kalau enam bulan, ketika naik atau turun selisihnya terlalu besar, kalau dua bulan sekali penyesuaiannya lebih smooth," imbuh dia. (Bersambung ke halaman 11)

tidak lagi menjadi bagian dari biaya pokok per satuan jasa pelayanan. Dengan demikian, komponen biaya pokok tersebut a.l. biaya pegawai, utilitas, perlengkapan, pemeliharaan, penyusutan dan biaya umum. Selain biaya jasa navigasi, Permenhub baru tersebut juga mengubah penggunaan mata uang dalam pembayaran jasa navigasi. Untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri ditetapkan dalam kurs rupiah, sedangkan penerbangan lintas ditetapkan dalam kurs dolar AS. (Bersambung ke halaman 11)

Jokowi Sumbang Sapi Qurban ke Pengungsi Sinabung

Demi Jutaan Rakyat Miskin Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah diminta untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan penduduk miskin di Indonesia yang terus meningkat. kepala kajian kemiskinan dan Perlindungan Universitas I n d o n e s i a Te g u h D a r t a n t o menjelaskan, di tengah kondisi ekonomi saat ini, Indonesia memerlukan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat untuk mendorong daya belinya kembali meningkat, misalnya menurunkan harga BBM. "Sebanyak 165 ribu orang akan terselamatkan kalau harga BBM itu turun sekira 5 persen atau Rp 400 (saat ini harga premium

pokok per satuan jasa pelayanan navigasi sebesar 10% tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan untuk investasi baru, terutama menyangkut pelayanan navigasi penerbangan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no. 103/2015 tentang perubahan atas Permenhub no. PM 17/2014 tentang formulasi dan mekanisme penetapan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan. Dalam aturan baru tersebut, komponen biaya usaha lainnya

Berbobot Satu Ton Medan | Jurnal Asia Presiden Joko widodo akan menyerahkan satu ekor hewan qurban, pada korban pengungsi erupsi Gunung Sinabung, Tanah karo Sumatera Utara, Jum at (25/9) mendatang. Hal ini diungkap kan kepala Bagian ke agamaan dan Rumah Ibadah Biro Bina kemasyarakatan dan Sosial (Bin kemsos) Setdaprovsu Sudarto Purba kepada wartawan di Medan, Minggu (20/9). "Penyerahan satu ekor hewan qurban ini akan diwakili Pelaksana Tugas Gubernur Sumut bertempat di Mesjid Raya kabanjahe kabupaten karo," jelas Sudarto. Sudarto menambahkan, satu ekor lembu pemberian Presiden

Jokowi tersebut merupakan lembu berjenis limousin seberat kurang lebih 1 ton. "Jenis lembu ini yang terbaik dan terbesar yang disenangi masyarakat. nantinya Plt Gubsu juga akan menyerahkan satu ekor hewan qurban kepada para pengungsi erupsi Sinabung, didam pingi Pemkab karo dan disaksikan perwakilan pengungsi," kata Sudarto. Darto menjelaskan, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat pengungsi Sinabung sama-sama menerima dan menikmati hewan qurban. Dimana sebelumnya ketua Himpunan Masyarakat karo Sumatera Utara, bermohon kepada gubernur melalui surat resmi dapat membantu hewan qurban

kepada pengungsi erupsi Gunung Sinabung. "Setelah penyerahan nanti, sepenuhnya urusan kita amanahkan kepada Pemkab karo dengan panitia pelaksana, termasuk kapan waktu penyembelian akan dilakukan," ungkap Sudarto lagi, seraya menyebut acara penyerahan akan dilaksanakan usai Sholat Jumat di Masjid Raya kabanjahe Sumatera Utara. Selain penyerahan hewan qurban bagi para pengungsi Sinabung, Darto juga mengatakan, pada tahun ini Pemprov Sumut akan menyembelih 15 ekor hewan qurban yang terdiri dari 13 ekor lembu dan dua ekor kambing. (Bersambung ke halaman 11)

Ritel Kerap Jadi Korban Razia Liar Polisi Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengeluhkan banyaknya razia liar yang dilakukan oleh sejumlah pihak di daerah. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Aprindo Satria Hamid mengatakan dalam beberapa bulan terakhir pengusaha ritel modern di beberapa daerah mengeluhkan adanya razia ini.

“Banyak razia yang tidak dilengkapi dengan surat perintah resmi dari kepolisian. Ini meresahkan kami, karena mereka juga memeriksa seluruh barang kami,” katanya, Minggu (20/9). Dalam razia yang dilakukan, imbuhnya, biasanya dilakukan secara gabungan dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kepolisian setempat, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). namun razia yang marak dalam beberapa bulan ini hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, misalnya kepolisian. “Padahal yang berwenang adalah penyidik PnS saja. kecuali gabungan, itu bisa. Tapi ini hanya polisi saja,” ujarnya. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: wahyu Putro PeMBelI berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Aprindo mengeluhkan razia liar yang kerap dilakukan oknum polisi tanpa surat resmi dan perintah, sehingga merugikan pengusaha.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.