Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 21 September 2016

Page 1

Hal. 4

Hal. 8

Hal. 11

DPD Minta Pelabuhan Belawan Benahi Dwelling Time

Propam Poldasu Periksa 4 Polisi Pungli

Enam Orang Kaya RI Bakal Investasi di Danau Toba

Hal. 5

Hal. 9

Hal. 18

500 Rumah Buruh di Belawan Terendam Banjir

Jokowi Bubarkan 9 Lembaga Non Struktural

Pembebasan Lahan Tol Medan-Tebing Rampung Desember

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Rabu, 21 September 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.185 Tahun V

Jokowi Instruksi Hapus SPJ Bansos Dinilai Jadi Biang Kerok

Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma

PEMBUKAAN RAKERNAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH. Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) serta Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan) menyalami sejumlah kepala daerah yang hadir dalam pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9). Dalam pembukaan tersebut Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara efektif, transparan, akuntabel, dan beorientasi pada hasil bukan berorientasi pada prosedur, sebagai wujud eisiensi kinerja penyelenggara negara dalam melayani masyarakat.

Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta surat pertanggung jawaban (SPJ) yang dinilai bertele­tele ditiadakan. Sebagai gantinya, dia meminta laporan tidak lagi memiliki berkas yang tebal. Dia pun menuntut sistem pelaporan dijadikan sederhana tetapi tetap berorientasi pada hasil, dengan mudah dicek, dikontrol, diawasi dan diperiksa. “Bukan lagi laporan yang berkasnya sangat tebal,” kata dia, Selasa (20/9). Bahkan, dia menjelaskan, aktivitas menyusun SPJ ini sangat mengurus waktu. “Mohon maaf, energi kita juga jangan habis di SPJ. Saya berikan contoh sekarang banyak guru dan kepala sekolah yang tidak fokus konsentrasi pada kegiatan belajar mengajar karena ngurus SPJ,” tandasnya. Selain itu, Jokowi menilai hampir 70 persen, mungkin 60­70 persen birokrasi kita ini setiap hari ngurusnya ngurus SPJ. Menurut Jokowi, jikalau selama ini para penyelenggara negara berorientasi pada hal tersebut itu keliru. Pasalnya, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan meminta meja kerja untuk mengurusi SPJK. “Saya enggak tahu juga SPJ tuh apa, saya enggak ngerti. Yang saya tahu SPJ itu surat pertanggungjawaban. Isinya apa, enggak ngerti saya,” tambahnya. Seperti pada sektor pertanian, sejak dulu setiap pagi hari selalu ada Pengawas Pertanian Lapangan (PPL) yang berjalan di pematang sawah untuk bercengkrama langsung dengan petani, untuk memberikan bimbingan. Saat ini, dapat dipastikan Dinas Pertanian semuanya duduk manis masing­masing meja kerjanya yang beruang AC untuk mengurusi SPJ. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham

Tapanuli Selatan Mencekam Ratusan Warga Bentrok Terprovokasi di Media Sosial Medan | Jurnal Asia Tiga desa dilanda kerusuhan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Hal ini dipicu akibat adanya saling sindir antara pengguna media sosial. Ratusan warga terlibat dalam insiden, bahkan diantara mereka terluka akibat terkena tembakan dan lemparan batu, termasuk rumah yang rusak. Situasi kini dilaporkan masih mencekam pasca personil keamanan bersama para pemuka agama turun ke lokasi kejadian. Menurut keterangan dihimpun, kerusuhan ini terjadi di Desa Huta Pardomuan, Kecamatan Sayur

Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut

Kombes Pol Rina Sari Ginting di Medan, Selasa (20/9), mengatakan salah seorang pengguna akun facebook atas nama Toni Darius Sitorus memposting kalimat yang menghina agama. Tidak terima atas materi sosial media (sosmed) tersebut, sekitar 60 warga Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal datang ke Desa Huta Pardomuan, Kecamatan Sayur Matinggi untuk men­ cari pemilik akun facebook tersebut. Namun, kehadiran warga pada Senin (19/9) malam sekitar pukul

21.30 WIB tersebut, berhasil dihalau oleh aparat Polres Mandailing Natal yang sebelumnya telah siaga di lokasi. Lalu, pada pukul 22.30 WIB, masyarakat Desa Aek Badak Julu, Kecamatan Sayurmatinggi, Tapanuli Selatan tiba­tiba ikut melakukan penyerangan ke Desa Huta Pardomuan akibat terprovokasi oleh pergerakan masyarakat Desa Sihepeng, Mandailing Natal. Namun, pergerakan massa dapat dihentikan aparat TNI dan Polri yang dipimpin Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Rony Samtama dan Dandim

0212/Tapanuli Selatan Letkol Inf Septa Piandi. Akibat insiden tersebut, terdapat warga yang terluka yakni Zul Lubis (19), warga Desa Aek Badak Julu yang mengalami luka robek di kepala sebelah kiri dan Bargot Pulung (35) yang mengalami luka tembak senapan angin pada pinggul sebelah kiri. Kemudian, Idris Nasution (36) yang luka di bagian kening sebelah kiri dan Saripada Nasution (33) yang mengalami luka tembak pada lengan kiri atas. (Bersambung ke halaman 11)

Dugaan Suap Penerimaan Peserta Didik Baru

Temuan Ombudsman di Kemristekdikti

Poldasu Bidik Kepsek Medan-Binjai

Jabatan Rektor Negeri Dibanderol Rp5 Miliar

Medan | Jurnal Asia Selain menyelidiki kasus dugaan korupsi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 di Pemko Medan, Subdit III/Tipikor Poldasu juga tengah menelusuri kasus serupa di Pemko Binjai. "Masih penyelidikan (PPDB). Itu yang di Medan sama Binjai, masih pemeriksaan," kata Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu, AKBP Nicolas Lilipaly, Selasa (20/9) siang. Meski begitu, Nicolas belum mau membeberkan berapa orang dan siapa­siapa saja yang sudah dan akan diperiksa. Nicolas menyebut, sejauh ini pemeriksaan difokuskan kepada para kepala sekolah, baik yang bertugas di Medan maupun di Binjai. "Yang diperiksa para kepala

sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekitar 70 sampai 75­an orang lah," katanya. Pantauan di Poldasu, tampak 5 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Binjai, tiga diantaranya berseragam PNS dan dua lainnya berpakaian biasa masuk ke ruangan penyidik Tipikor Poldasu. Selain itu, ada juga seorang PNS Pemko Medan yang baru keluar dari ruangan penyidik Tipikor. Disinggung soal itu, Nicolas Lilipaly juga membenarkan jika mereka menjalani pemeriksaan terkait PPDB. "Oh itu kepala sekolah, bukan dari Dinas Pendidikan. Masih kepala sekolah yang diperiksa, masih penyelidikan," tegasnya. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Komisioner Ombudsman yang membidangi pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya alam Laode Ida mengaku banyak mendapatkan laporan terkait kinerja Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir. Salah satu informasi yang didapat Ombudsman adalah, Menteri Nasir diduga memperdagangkan jabatan rektor pada universitas negeri. "Ada info yang masih harus diinvestigasi. Setiap pemilihan rektor harus memiliki mahar sekitar Rp 3­5 miliar," ujar Laode, Selasa (20/9). Informasi itu, kata Laode, sesuai dengan laporan lain yang diterima Ombudsman. S e b e l u m n ya , O m b u d s m a n

menerima laporan bahwa proses pemilihan rektor dan jajaran di Universitas Haluoleo Kendari melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012. Misalnya, penempatan sebagian jabatan tertentu pada universitas itu dinilai tidak memenuhi syarat. Ada juga Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Keamanan mendapat jabatan anggota senat akademik lantaran sang istri merupakan ketua senat akademik. Sejumlah sosok yang bukan berlatar belakang kelembagaan akademik dapat menjadi anggota senat akademik dan lain­lain.

"Demikian juga dengan puluhan orang yang sedang belajar dalam program S3 di UNJ, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin dan sebagainya, masih berstatus sebagai anggota senat yang masih digaji dan menerima tunjangan," ujar Laode. Ombudsman telah menyurati Nasir terkait sejumlah laporan itu. Namun, Laode mengatakan bahwa Nasir belum merespons surat tersebut. Terkait tuduhan ini, Nasir lang­ sung membantahnya. Menurut dia, proses pemilihan rektor selama ini dilakukan di daerah, bukan di pusat dan berdasarkan pada kemampuan dari calon rektor tersebut. (Bersambung ke halaman 11)

Guru Matematika Lumpuh karena Disenggol Siswa Korban Terancam Dipecat Sekolah SMP Sutomo 1 Seorang guru wanita yang mengajar bidang studi matematika di SMP Sutomo 1, Medan, mengalami kelumpuhan pasca disenggol siswanya. Belum diketahui secara pasti, apakah perbuatan tersebut dilakukan si anak didik secara sengaja atau tidak. Namun pastinya, kasus ini sudah bergulir ke polisi.

Jurnal Asia | Int

RoSITA saat memberikan keterangan seputar insiden yang dialami dirinya kepada wartawan, kemarin siang.

Adalah petugas Sat Reskrim Polresta Medan, melakukan pe­ nyelidikan kasus atas kasus dugaan penganiayaan seorang siswa SMP Sutomo kelas 8 berinisial FL, kepada sang guru matematika, Rosita (36). “Sekarang masih kita lakukan pemeriksaan saksi saksi atas kasus ini, karena kita lihat ada kejanggalan kasus ini,”ujar Kasat Reskrim Pol­ resta Medan Kompol Fahrizal, Selasa (20/9) sore.

Dijelaskannya, penganiayaan yang dilakukan terlapor FL yakni dengan cara menabrak pelapor Rosita, menggunakan badannya di gerbang sekolah Jl Letkol Martinus Lubis, Rabu, 20 April 2016, dan kejadian ini dilaporkan ke Polresta Medan, tanggal 11 Juli 2016 yang tertuang dalam No STTLP/1712/K/ VII/2016/SPKT RESTA MEDAN. “Kejanggalannya karena ditabrak anak anak langsung lumpuh, dan

pihak orangtua anak itu sudah ganti rugi, tapi kita dalami lagilah dengan memeriksa saksi­saksi,” katanya. Saat disinggung, apakah pihak sekolah membuat laporan balik terkait kasus ini, Fahrizal mengatakan pihaknya. akan mengecek laporan itu. Sementara, Rosita mengatakan sampai saat ini kondisinya masih memprihatinkan. “Rencananya saya akan berobat ke Singapura, mereka kira saya hanya pura pura,” kata Rosita yang duduk di kursi roda. “Jadi orangtua siswa FL, dan Kepala Sekolah itu ada hubungan dekat makanya saya dipojokkan. Bahkan pihak sekolah melarang pengutipan uang bantuan untuk saya,” sambungnya. (Bersambung ke halaman 11)

Nama

Tutup

(-/+)

Kurs Tengah %

IHSG

5302,493 ­19,350 ­0,360

Shanghai

3,023.00

Nikkei 225

16,492.15

Hang Seng 23,530.86

­3.05

­0.10

­27.14

­0.16

­19.59

­0.08

EURO STOXX 2,978.09

9.78

0.33

S&P

8.00

0.38

18,109.00

57.00

0.32

4,811.00

16.75

0.35

2,141.00

Dowjones Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,142.00 9,912.37 14,681.59 17,143.09 1,694.16 12,890.01 3,175.56 1,585.67 9,612.72 4,159.22 9,647.28

PDIP Usung Ahok-Djarot di Pilkada DKI Aceh: Irwandi Yusuf-Nova Jakarta | Jurnal Asia PDIP telah menetapkan 101 jagoan di Pilkada Serentak 2017. Namun PDIP baru mengumumkan 7 calon kepala daerah. Secara resmi mengusung Ahok dan Djarot sebagai pasangan Cagub dan Cawagub di Pilkada DKI. Pengumuman para calon kepala daerah digelar di DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan ada 101 pilkada yang akan diikuti PDIP di tahun 2017 ini. Ahok dan Djarot hadir dalam pengumuman cagub dan cawagub DKI di Kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro, tersebut. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengucapkan selamat datang ke keduanya. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ist

PARA perokok yang terjaring menjalani sidang lapangan langsung oleh Hakim di lantai dasar Plaza Medan Fair, Selasa (20/9).

Perokok Langsung Sidang dan Didenda 17 Terjaring di Plaza Medan Fair Medan | Jurnal Asia Sebanyak 17 perokok terjaring ketika Tim Terpadu Penegakan Kawasan Tanpa Rokok, yang menerapkan Perda No.3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini merupakan pertama kalinya diterapkan disertai sanksi tindak pidana ringan (tipiring) di Kota Medan, Selasa (20/9). Ketujuhbelas perokok tersebut dijaring saat sedang asyik merokok di sejumlah tempat di Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto Medan. Selanjutnya para perokok ini yang terjaring ini langsung menjalani sidang lapangan di lantai dasar Plaza Medan Fair. Dalam sidang itu para perokok yang terjaring itu langsung disidang oleh hakim. Setelah diputuskan bersalah, para perokok diberi dijatuhi vonis berupa denda berkisar Rp10 ribu sampai Rp50 ribu. Sebelum beraksi, tim terpadu yang terdiri dari PN Medan, Kejari Medan, Polresta Medan, TNI, Satpol PP serta SKPD terkait dikoordinir Dinas Kesehatan Medan lebih dahulu mendapat arahan dari Kadis Kesehatan Kota Medan, drg Usma Polita. Dalam arahan singkatnya, Usma mengatakan penerapan Perda No.3 Tahun 2014 yang disertai sidang tipiring langsung di lapangan ini merupakan pertama kali dilakukan di Kota Medan. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.