Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 22 April 2016

Page 1

Hal. 3

Hal. 5

Hal. 11

RI Target Peringkat 40 Kemudahan Berinvestasi

Pertambangan Liar Marak di Sumut

Fasilitas Mitsubishi Dirazia Polisi

Hal. 4

Hal. 9

Hal. 19

Sidang Perdana Kasus Bentrokan OKP

Tragedi 1965, Pemerintah Butuh Bukti

Pemerintah Didesak Stop Ekspor Kelapa Segar

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

Jumat, 22 April 2016

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.063 Tahun IV

Buronan Kasus BLBI Tiba di Indonesia Samadikun Dijeblos ke Rutan Salemba Jakarta | Jurnal Asia Buronan kasus BLBI Samadikun Hartono telah tiba di Indonesia, Kamis (21/4) malam sekitar pukul 21.50 WIB pasca dijemput dari Tiongkok. Samadikun langsung dijemput Jaksa Agung Prasetyo di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma. Ketika keluar dari pesawat, tampak dirinya mengenakan baju lengan panjang bermotif garis saat tiba, didampingi oleh Kepala BIN Sutiyoso. Beberapa pejabat p e n e g a k h u k u m d i a n t a ra nya Kejaksaan Agung Prasetyo turut mengawal kedatangan mantan bos Bank Modern tersebut. Rencananya Samadikun akan langsung dibawa ke Kejaksaan Agung untuk proses verifikasi. Setelah itu dia akan dieksekusi ke Rutan Salemba. Dalam keterangannya, Kepala BIN Sutiyoso kemudian mengungkap penyebab sulitnya menangkap Samadikun adalah karena dia memiliki banyak paspor. “Kenapa perburuan koruptor ini sulit? Sebagai contoh SH

(Samadikun) dia punya 5 paspor dari negara Gambia dan Dominika, masing-masing negara identitasnya juga berbeda-beda,” kata Kepala Badan Intelejen Negara Sutiyoso di VIP Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur “Saat ditangkap di Tiongkok tanggal 14 (April 2016) kemarin SH menggunakan identitas Tan Jemmy Abraham,” jelas Sutiyoso. Sutiyoso menambahkan, aparat kepolisian RRT dan MSS (Ministry of State Security) atau BIN-nya Tiongkok bekerja dengan sangat kooperatif. “SH ini ditangkap tempatnya itu di jalan, saat dia mau kembali pulang dari rumah anak. Saya pun berterima kasih dan mengapresiasi kinerja aparat dan badan intelejennya RRT,” ungkap Sutiyoso. Di sisi lain, selain buronan kasus BLBI Samadikun Hartono, rupanya ada satu lagi buronan yang akan dipulangkan. Dia adalah Hartawan Aluwi yang tersangkut kasus korupsi Bank Century. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

Buronan BLBi sAMADiKuN HArTONO. Kepala BIN Sutiyoso (kiri), Jaksa Agung HM Prasetyo (kanan) dan Deputi I BIN Sumiharjo Pakpahan (kedua kanan) mengawal terpidana penggelapan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono (kedua kiri) sesaatnya tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (21/4) malam. Samadikun merupakan buron sejak 2003 sebagai salah satu penikmat kucuran dana bantuan Bank Indonesia saat krisis moneter 1998 dan telah merugikan negara Rp169 miliar.

Berawal dari Kursus Mengemudi Mobil

Sindikat Pemalsuan SIM Medan-Aceh Dibongkar Medan | Jurnal Asia Bagi anda yang pernah belajar di kursus/sekolah mengemudi, biasanya langsung ditawari untuk pembuatan siM. Tak perlu repot untuk datang ke kantor polisi, cukup berbekal fotocopy KTP dan pasphoto serta uang persekot (ditambah biaya resmi). Namun berhati-hatilah, karena bisa saja siM yang diberikan mereka adalah abal-abal alias palsu. sepintas benar-benar mirip dengan yang asli, namun nomor tak teregistrasi secara online.

Sindikat pemalsuan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Medan-Aceh, dibongkar aparat kepolisian pada Rabu (20/4) malam. Lima tersangka diamankan, bahkan diantaranya merupakan seorang PNS Satlantas Polresta Medan, bersama warga asal Aceh. Kelima tersangka dibekuk yakni pengusaha kursus mengemudi, Budi Pranoto, Mustafa Fadli. Kemudian Sugiarti alias Ugi warga Jalan Sentosa Baru, seorang PNS yang ber tugas di Satlantas Polresta Medan. Selanjutnya Nur Aminullah

alias Amin, serta seorang warga Aceh, bernama Mardanis alias Danis. “Sudah diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan,” ujar Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Aldi Subartono, Kamis (21/4) kemarin. Informasi dihimpun, terbongkarnya pemalsuan SIM terbitan Medan dan Aceh ini, bermula ketika polisi mendapat laporan korban Fransiska Laura Monika yang tertuang dalam la poran nomor LP/314/II/2016/ Resta Medan tanggal 4 Februari 2016 lalu. Dalam laporannya, korban

merasa janggal ketika mengurus SIM A melalui kursus mengemudi Sri Krisna milik tersangka Budi. Laura merasa aneh, dengan membayar uang Rp 1,3 Juta dan memberikan pas foto, bisa mendapatkan SIM A. Selanjutnya polisi mendapat laporan ini lalu melakukan pe nyelidikan. Mula-mula, polisi menyelidiki kursus mengemudi Sri Krisna, dari pemeriksaan diketahui tersangka Budi, menyerahkan pengurusan SIM kepada tersangka (Bersambung ke halaman 11)

Indeks Saham Nama IHSG

Tutup 4903,090

Kurs Tengah

(-/+)

%

26,490

0,540 -0.66

Shanghai

2,952.89

-19.69

Nikkei 225

17,363.62

457.08

2.70

385.94

1.82

-4.56

-0.15

Hang Seng 21,622.25 EURO STOXX 3,137.96 S&P 500

2,100.25

2.25

0.11

Dowjones

18,040.00

3.00

0.02

4,540.25

4.50

0.10

Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,182.00 10,280.66 14,891.71 18,892.45 1,699.33 12,012.59 3,386.53 1,623.83 9,177.32 4,198.97 9,795.67

Sukseskan Sensus Ekonomi 2016

Terseret Kasus Suap Bersama Panitera PN

BPS Diminta Jaga Data Pribadi Pengusaha

KPK Cegah Sekjen MA ke Luar Negeri

Medan | Jurnal Asia Pengusaha siap apabila diminta menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2016, dengan memberikan data dan informasi dengan jujur dan akurat kepada petugas SE. Sebab hasilnya nanti akan menjadi acuan untuk perencanaan pembangunan Kota Medan. Namun data pribadi harus dijaga alias dirahasiakan oleh BPS, jangan sam pai disalahgunakan oknum-oknum tak bertanggungjawab. Salah satu pengusaha di Kota Medan, Tongariodjo Angkasa Ginting SE, MBA, MM, MSc mengatakan, sebagai salah satu pengusaha, pihaknya mendukung penuh sensus ekonomi 2016. Sebab, setelah data yang dikumpulkan dari sensus tersebut maka akan menjadi peta bagi

pemerintah sehingga potensi untuk perkembangan perekonomian akan mudah digali. "Pengusaha juga membutuhkan sensus ekonomi seperti ini. Kita ingin semua pelaku usaha secara transparan memberikan data yang akurat kepada pemerintah, sehingga sensus berjalan sesuai rencana," katanya. Menurutnya, rentan waktu yang dilakukan BPS untuk melakukan sensus ekonomi terlalu lama, seharusnya jangan sampai 10 tahun akan tetapi 5 atau 3 tahun sekali, sehingga data tidak kadaluarsa. Jika terlalu lama maka dikhawatirkan tidak akan memberikan feed back yang baik, kepada pengusaha ataupun pemerintah itu sendiri. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Netty

PeNgusAHA di Kota Medan, Tongariodjo Angkasa Ginting SE, MBA, MM, MSc (kanan-kiri) foto bersama dengan Kepala BPS Kota Medan, Herman SE, Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin, Kepala BPS Sumut, Wien Kusdiatmono, Asisten Ekbang Pemko Medan, Ir Qamarul Fatah dan Wong Chun Sen Tarigan selaku anggota DPRD Medan pada acara Sosialisasi SE 2016 di Hotel Emerald Garden Medan, Kamis (21/4).

Termasuk yang Berstatus Tersangka

Hari Ini, 6 Kepala Daerah se-Sumut Dilantik Mendagri sebanyak delapan pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah rencananya akan mengikuti pelantikan di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Jumat (22/4). Adapun delapan daerah itu terdiri atas lima kabupaten ditambah satu kota di sumatera utara (sumut) yaitu Kabupaten Nias Barat, Nias selatan, Nias utara, Karo, simalungun serta Kota gunung sitoli. selain itu, terdapat dua kabupaten di riau yakni Kabupaten Pelalawan dan rokan Hulu.

Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

MeNTeri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (tengah) mengikuti raker dengan Komisi II DPR RI, kemarin. Rencananya hari ini, Tjahjo melantik 6 Kepala daerah se-Sumut di Jakarta termasuk yang berstatus tersangka.

“Rencana Jumat pukul 14.00 WIB, ada pelantikan kepala daerah yang tertunda. Sedang dikoordinasikan oleh Dirjen Otda (Direktur Jenderal Otonomi Daerah). Tempatnya di Kemdagri,” kata Tjahjo di Gedung A Kemdagri, Jakarta, Kamis (21/4). Dia menambahkan, pelantikan dilakukan oleh Gubernur Sumut dan Riau. “Prinsipnya yang melantik tetap

gubernur, didahului pembacaan SK (surat keputusan) Mendagri,” ujarnya. Khusus Simalungun, menurutnya, yang dilantik hanyalah bupati yaitu JR Saragih. Calon Wakil Bupati terpilih, Amran Sinaga tidak dapat dilantik. Sebab, Amran harus menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Amran selama empat tahun penjara.

Amran dihukum karena terbukti bersalah dalam perkara pemberian izin yang tidak sesuai tata ruang saat menjabat kepala Dinas Kehutanan Simalungun. Dalam amar putusan pada 22 September 2014, majelis hakim MA yang diketuai Artidjo Alkostar, menjatuhi Amran hukuman empat tahun penjara. Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyatakan melantik para kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka. Tjahjo menjelaskan, selama status hukum mereka belum berkekuatan tetap (inkrah) maka tidak ada alasan untuk batal melantik. “Kan belum punya kekuatan hukum tetap,” ujar Tjahjo usai mengadakan rapat tertutup di Kemenko Polhum, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/4). (ant)

Jakarta | Jurnal Asia KPK akhirnya mencekal Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Hal ini terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Panitera PN Jakpus Edy Nasution. “Mohon izin menginfokan telah dicegah berdasarkan permintaan pimpinan KPK atas nama NHD, pekerjaan PNS,” kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi Heru Santoso kepada wartawan, Kamis (21/4/2016). KPK menangkap Edy pada Kamis (20/4) kemarin. Setelah itu, KPK menyisir rumah mewah milik Nurhadi di Kebayoran Baru dan kantornya di Gedung Mahkamah Agung. Selain itu juga digeledah sebuah kantor properti di Serpong. “Yang bersangkutan dicegah selama 6 bulan terhitung tanggal 21 April 2016,” sambungnya. Nurhadi menjadi Sekjen MA sejak 2012 dan sebelumnya adalah Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Nama Nurhadi mulai dikenal publik saat menggelar pernikahan anaknya dengan megah di Hotel Mulia, Senayan. Sebagai PNS, kekayaannya mencapai Rp30 miliar lebih, salah satunya rumah megah di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru. Anak buah Nurhadi, Andri Tristianto Sutrisna sudah ditangkap KPK pada Februari 2016 lalu. Andri ditangkap karena menerima segepok uang dari pihak berperkara. KPK telah memintai keterangan Nurhadi untuk Andri. Perantara suap Selain itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut Doddy Ariyanto Supeno sebagai perantara suap ke panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution. Tak hanya itu, Agus pun mengatakan bahwa Edy sering mengurus berbagai perkara yang berbalut rasuah. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Sigid Kurniawan

PANiTerA PN Jakarta Pusat Edy Nasution (tengah) dengan mengenakan rompi tahanan keluar dari Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (21/4).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.