Sabtu, 22 April 2017 Nomor 1.361 Tahun V
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Warga Tolak Kenaikan Tarif Air Dirut PDAM Tirtanadi Dilapor ke Ombudsman Sumut Medan | Jurnal Asia Warga secara tegas menolak kenaikan tarif air minum. Pasalnya, kinerja PDAM Tirtanadi dinilai masih bobrok. Jadi sorotan terutama soal debit air yang kecil, kualitas, serta melanggar Perda dan Permendagri merupakan salah satu bentuk pelanggaran pelayanan publik. Adalah Direktur Utama PDAM Tirtanadi dila porkan ke Ombudsman Sumatera Utara (Sumut) oleh Lembaga Advokasi dan Perlindungan Kon sumen (LAPK), Jumat (21/4). Direksi PDAM Tir tanadi dinilai telah melakukan pelanggaran hukum dan maladministrasi dalam menerbitkan SK Direksi tentang Penyesuaian Tarif atau Kenaikan Tarif Air Minum. “Laporan ini merupakan wujud nyata penolakan terhadap kebijakan PDAM Tirtanadi menaikkan tarif tahun 2017,” ujar Padian Adi S. Siregar Sekretaris LAPK kepada wartawan. Ia mengatakan, Direktur Utama PDAM Tirtanadi diadukan ke Ombudsman RI perwakilan Sumut karena diduga telah melanggar Perda Sumatera Utara No. 10 Tahun 2009, Permendagri No. 71 Tahun 2016 jo. Permendagri No. 23 Tahun 2006. “Yaitu mengabaikan perintah untuk menjaring aspirasi pelanggan (public hearing) dan melak
sanakan rapat konsultasi dengan DPRD Sumut sebelum menerbitkan SK. Gubernur dan SK. Direksi terkait penyesuaian tarif air minum,” ujarnya. Tetapi, lanjut Padian, Dirut PDAM Tirtanadi tetap saja menerbitkan SK kenaikan tarif walaupun secara nyata telah mengebiri perintah Perda dan Permendagri penyesuaian tarif air minum. “Arogansi Direksi PDAM Tirtanadi menaikkan tarif air minum yang melanggar Perda dan Permendagri merupakan salah satu bentuk pelanggaran pelayanan publik,” tegasnya. Selanjutnya, Padian mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, dan menyarankan untuk segera mengadu ke Ombudsman Sumut. Oleh karenanya, Jumat (21/4), LAPK menyambangi kantor Ombudsman Sumut di Jl Majapahit No. 2 Medan Baru untuk melaporkan Dirut PDAM Tirtanadi. “Ha rapan dengan adanya pengaduan ke Ombudsman, Gubsu dan Dirut PDAM Tirtanadi mencabut dan mem batalkan kebijakan kenaikan tarif air minum,” pintanya. Ia mengemukakan, PDAM Tirtanadi tidak boleh mengeluarkan kebijakan sepihak yang merugikan hak hak pelanggan dengan melanggar hukum. “Jika perlu, Ombudsman dapat memberi rekomendasi kepada Mendagri untuk memberikan sanksi kepada Gubsu dan Dirut PDAM Tirtanadi,” imbuhnya.
Pelayanan Buruk Padian juga menyampaikan, PDAM Tirtanadi juga diduga dengan sengaja melanggar Pasal 75 Perda Sumatera Utara No. 10 Tahun 2019 dan Permendagri No. 71 Tahun 2016, karena faktanya jika dilakukan menjaring aspirasi pelanggan dan rapat konsultasi dengan DPRD Sumut, pasti akan mendapat penolakan dengan buruknya pelayanan yang diberikan. Berbagai catatan merah pelayanan PDAM Tirtanadi lanjutnya, seperti Pelayanan penyelesaian pengaduan selama ini juga layak mendapat kritik, karena penanganan masalah cenderung kasuistik tanpa berusaha menyelesaikan penyebab pengaduan. Bahkan, masalah yang ditangani hanya pelanggan yang mengadu saja, tanpa memperbaiki infrastruktur dan manajemen frontliner pelayanan PDAM Tirtanadi secara menyeluruh. “Jadi, ketika pelanggan menolak kenaikan tarif baik tahun 2013 ataupun masa mendatang cukup beralasan karena PDAM Tirtanadi masih gagal memenuhi mutu pelayanan,” pungkasnya. 100 PDAM Tak Sehat Sementara itu diketahui, di Indonesia ada 315 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), namun 100 PDAM tak sehat karena kepala daerah tak mau
naikkan tarif sehingga PDAM rugi. “Kalau PDAM r ugi, maka APBD har us mensubsudinya supaya perusahaan jalan terus,” kata Zulkifli Lubis, Ketua Tim Sosialisasi Penyesuaian Tarif Air PDAM Tirtanadi kepada warga Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai di aula Kantor Lurah Mandala III Jalan Tuba I Medan Jumat (21/4). PDAM Tirtanadi menggelar Sambung Rasa Pelanggan “Sosialisasi Penyesuaian Tarif Air PDAM Tirtanadi” di sejumlah tempat di Medan, termasuk di Kantor Lurah Mandala III. Tirtanadi komitmen akan menaikkan tarif air mulai Mei 2017 untuk pemakaian April 2017. Zulkifli yang juga Kepala Divisi SDM PDAM Tirtanadi hadir bersama Kadiv Hubungan Pelanggan Tauhid Ichyar mewakili direksi, Irvan Simatupang dosen Fisipol USU dengan moderator Azhari Pasaribu, Kacab Tirtanadi Medan Denai Askali dan mewakili Camat Medan Denai T Robby. Dia menyebutkan, PDAM Tirtanadi sekarang membutuhkan dana sedikitnya Rp1,8 triliun untuk menambah debit air. Desember 2016, Gubsu sudah setuju kenaikan tarif, seharusnya Pebruari sudah naik. Tapi harus ada sosialisasi dulu ke pelanggan sehingga Mei 2017 baru mulai naik. (Bersambung ke halaman 15)
Pemko Medan Turut Bertanggungjawab Fasilitasi UNBK Halaman 12
Perempuan Indonesia Diminta Peduli Kanker Serviks Halaman 24 PeNGUMUMAN Untuk menghormati Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, maka Harian Jurnal Asia tidak terbit pada Senin (24/4). Koran akan hadir kembali seperti biasa, Selasa (25/4). Demikianlah pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pembaca, biro, wartawan, relasi dan langganan. (Red)
Jurnal Asia | Isvan
Sosialisasi Tarif Air SOSIALISASI Penyesuaian Tarif Air PDAM Tirtanadi kepada warga Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai di aula Kantor Lurah Mandala III Jalan Tuba I Medan, Jumat (21/4). Sementara itu, secara tegas masyarakat menolak kenaikan tarif air karena debit yang kecil, serta kualitas dan manajemen pengelolaan masih belum sesuai harapan.