Poldasu Gelar Kasus Judi Uji Ketangkasan
Ratusan Warga Sukaramai Tertipu Loket Pembayaran Listrik
Transaksi di ATM Himbara BUMN Cuma Rp500
Hal. 8
Hal. 4
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 22 Desember 2015
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
Harga Gas Industri Turun
Hal. 16
info@jurnalasia.com
Hal. 17
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 966 Tahun IV
Teroris Ancam Natal dan Tahun Baru
Indeks Saham Nama
Indonesia Siaga Satu Jakarta | Jurnal Asia Jelang liburan panjang Natal dan Tahun Baru, pihak Polri mendeteksi adanya ancaman serius terorisme di berbagai wilayah RI. Bahkan dari pengakuan beberapa terduga pelaku teror, mereka sudah mempersiapkan serangan di berbagai titik. Terkait hal ini, Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) menyatakan Indonesia kondisi Siaga I.
Jurnal Asia | Ant: Fikri Yusuf
PERKETAT PENGAMANAN. Personel kepolisian melakukan penjagaan di kawasan Monumen Bom Bali, Legian, Bali, Senin (21/12) dini hari. Pihak kepolisian memperketat dan meningkatkan penjagaan keamanan di seluruh Indonesia, terkait meningkatnya ancaman teror jelang Natal dan tahun baru.
12 Gugatan Masuk MK
Penetapan Pemenang Pilkada Sumut Diundur Medan | Jurnal Asia Ketua Komisi PemilihanUmum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, Mulia Banurea memastikan sebanyak 12 gugatan terkait hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) se rentak 9 Desember 2015 asal Sumut telah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). 12 gugatan yang diterima MK tersebut antara lain hasil pilkada dari Kota Medan, Kota Gunung Sitoli, Kota Sibolga, Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel), Labuhan Batu, Serdang Bedagai (Sergai), Kabupaten Nias, Kabupaten Samosir,
Nias Utara, Nias Selatan, Toba Samosir dan Humbang Hasundutan. Ketua KPU Sumut tersebut juga menjelaskan, dengan masuknya 12 gugatan maka mempengaruhi agenda penetapan pemenang Pilkada pada daerah-daerah tersebut, untuk segera diundur sembari menunggu proses persidangan yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dan, jajaran KPU menurut Mulia, sepenuhnya akan menunggu proses hasil persidangan MK sebagaimana diatur oleh undang-undang. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
PETUGAS memeriksa berkas pengaduan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (21/12).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebanyak 150 ribu personel akan dikerahkan jelang musim liburan. Pasalnya, ia mengatakan pihaknya telah menerima informasi bahwa ada rencana serangan terorisme akhir tahun ini. “Kami memang telah men dapatkan informasi dari intelijen soal ke mungkinan adanya serangan
dalam waktu dekat. Informasi itu kami sikapi dengan meningkatkan pengamanan di beberapa titik strategis, seperti di bandar udara,” kata Luhut saat konferensi pers di kantor Kemenko-Polhukam, Jakarta, Senin (21/12). Luhut menegaskan bahwa pihaknya telah berhasil mengawasi semua pergerakan jaringan teroris di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tengah bekerja keras dalam mencegah aksi terorisme. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan manakala ada aktivis mencurigakan yang berpotensi menjadi aksi terorisme. “Sejauh ini kami belum terima in formasi spesifik bahwa orang asing yang menjadi target terorisme di Indonesia. Namun tetap kami waspadai. Hal ini tidak bisa kami abaikan,” katanya. Terkait hal tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso menyatakan Indonesia berada dalam kondisi Siaga I. Kondisi ini ditentukan setelah melihat adanya berbagai ancaman terorisme pada akhir tahun ini. (Bersambung ke halaman 11)
Sektor Pertanian Karo Terancam Investasi Ilegal sangat jauh dari teori perbankan secara akal sehat ini, hubungan antara pengusaha dan petani berdasarkan asas saling percaya berjalan lancar. Biasanya ketika panen tiba, tunggakan biaya produksi tanaman segera dilunasi oleh para petani. “Saya secara pribadi memiliki 15 pelanggan (petani,red) yang ikut investasi bodong itu. Bahkan saya juga dirayu untuk ikut masuk komunitas mereka. Ketika saya tanyakan bon pupuk dan pestisida, mereka malah menjawab: nanti gampang itu sudah banyak down link. Beberapa bulan lagi kita sudah menjadi miliuner. Ini kan sudah gawat pola pikirnya,” ungkapnya dengan nada kesal. Yang lebih parah lagi, dari perbincangan sesama pengusaha paparnya lebih jauh, sudah ratusan petani yang terkontaminasi pola pikirnya untuk masuk komunitas investasi bodong tersebut. Imingimingcashlowsejumlahdanake tika jatuh tempo yang akan dinikmati down link ditawarkan secara apik oleh para up link. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kepercayaan pemberian pinjaman pupuk dan pestisida kepada mitra usaha. Yang kedepannya akan berimbas bagi petani yang tidak ikut serta. “Bayangkan jika beberapa bulan kedepan investasi bodong itu tutup, dan uang nasabah dilarikan. Apa yang terjadi. Tunggakan utang akan
banyak. Jika bon tidak dibayar kami juga akan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Bagaimana nanti pertanian Tanah Karo? Jadi marilah kita bersama-sama menyadarkan mereka dari kondisi terbelenggu ini,” imbaunya. Terpisah, Sekjen Asosiasi Eksportir Holtikultura Indonesia (AEHI) Sumut, Drs. Joy Harlim Sinuhaji yang ditemui menyatakan maraknya peserta investasi bodong, diprediksi akan membawa dampak buruk pada laju perekonomian Tanah Karo. Khususnya di kalangan petani penanam produk hortikultura. “Jangan biarkan masyarakat Tanah Karo menjadi korban aktivitas bisnis, dari lembagainansialyangtidakmemiliki legalitas jelas. Kita himbau kepada unsur Muspida untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. AEHI Sumut memintawarga yang berdomisili di Kabupaten Karo, khususnya para petani agar tidak ikut serta masuk dalam perangkap maut ini,”tegasnya. Sebab ungkap Joy lebih jauh, investasi uang dengan imingiming suku bunga tinggi, telah pernah menjadi pelajaran pahit bagi masyarakat Sumatera Utara. PT Banyumas Mulia Abadi (BMA), Hygamnet, dan New Era, muncul dan tiba-tiba menghilang membawa miliran rupiah uang membernya pada tahun 1998-1999 lalu. (Bersambung ke halaman 11)
Buka Peluang Tarik Kasus Bansos Pemprovsu dari Kejagung
Dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan mempelajarinya kasus itu untuk memutuskan perlu atau tidaknya KPK mengambil alih kasus tersebut. “Kami pelajari dulu yang dilakukan
(Kejagung). Biar enggak bingung, di sana atau di sini,” kata Agus. Mantan Direktur Penyidikan Jampidsu Maruli Hutagalung diduga menerima uang Rp500 juta dari Gatot melalui OC Kaligis untuk menghentikan kasus dana Bansos Sumut. Menurut Agus, KPK memiliki fung si koordinasi dan supervisi antar penegak hukum. Karena itu, ia membuka peluang untuk mengambil alih kasus tersebut. “(Kasus Bansos Sumut) bisa diserahkan ke sana bisa dikerjakan di sini, ya begitu dong. Dilihat dulu, dipelajari dulu,” ujarnya. Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho mengakui telah mengalirkan ratusan juta kepada Maruli. Uang tersebut, kata Gatot diberikan melalui Kaligis selaku pengacara pribadinya. (Bersambung ke halaman 11)
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4490,680
22,030
0,490
Shanghai
3,642.47
63.51
1.77
Nikkei 225
-0.37
18,916.02
-70.78
Hang Seng 21,791.68
36.12
0.17
EURO STOXX 3,263.47
2.75
0.08
S&P 500
2,020.84
15.29
0.76
Dowjones
17,250.11
121.56
0.71
4,961.50
38.42
0.78
Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,872.00 9,935.83 15,074.72 20,688.72 1,789.35 11,445.08 3,223.44 1,585.74 9,348.35 4,642.08 9,827.52
Paket Kebijakan VIII Meluncur
Penyelesaian Konlik Lahan Jadi Prioritas Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid kedelapan, Senin (21/12). Paket tersebut mencakup kebijakan satu peta nasional, pembangunan kilang minyak dan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, kebijakan satu peta nasional (one map policy) akan dilaksanakan dengan skala 1:50.000. Kebijakan ini dianggap akan menyelesaikan masalah pembangunan kawasan dan pengembangan infrastruktur yang sering terbentur Informasi Geospasial Tematik (IGT). "Karena itu, kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah," kata Darmin, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid kedelapan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin sore. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019. Ia memprediksi kebijakan ini bisa berlaku paling cepat pertengahan Januari 2016. (Bersambung ke halaman 11)
Gaet Downlink, Petani Peroleh Bunga Tinggi Tanah | Karo Sejumlah pengusaha di Tanah Karo, khususnya yang bergerak di bidang usaha perdagangan pupuk dan pestisida mulai resah. Pasalnya, kini ramai masyarakat ikut serta dalam investasi bodong atau ilegal. Bahkan lembaga sosial keuangan berkembang tersebut dikhawatirkan membawa dampak buruk, terhadap laju perekonomian ke depan terutama sektor pertanian. Masyarakat yang mencoba keberun tungan melalui keikutsertaan money game yang menggunakan skemaponzi itu, dikhawatirkan terbius pesona doktrin kekayaan tanpa mampuberikirlebihjauholehuplink (member posisi atas). Hal ini disebabkan nilai bonus dan keuntungan yang terasakan sangat menggiurkan. Apalagi sejak enam bulan belakangan sudah terbukti, oleh sejumlah downlink (member posisi bawah). “Nikmatnya perolehan laba dalam kurun waktu tertentu mencapai 110 persen, dari saham yang ditanam di network marketing. Membuat sejumlah masyarakat menjadi tergiur. Bahkan sampai lupa untuk membayar bon pupuk dan pestisida kepada kami,” kesah A.L Liem didampingi sejumlah pengusaha pupuk dan pestisida di Berastagi, kemarin siang. Lebih jauh disampaikan, sebelum kehadiran investasi komunitas keuangan dengan suku bunga yang
Lima Pimpinan KPK Disumpah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan mengambil alih kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Provinsi Sumatra Utara Tahun 2012, yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tutup
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
KETUA KPK terpilih Agus Rahardjo (dari kiri-kanan), Wakil Ketua KPK Laode Muhammad, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang serta Alexander Marwata mengikuti upacara pengucapan sumpah jabatan dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12).
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
MENKo Perekonomian Damin Nasution (kanan) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) memaparkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/12).
174 Negara Bebas Visa Wisata ke Indonesia Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah kembali menambah daftar 84 negara untuk kategori bebas visa ke Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong para wisatawan asing datang ke dalam negeri, dan menambah devisa negara. “Ada 84 negara baru yang diputuskan sebagai negara yang bebas visa,” ungkap Menko Maritim, Rizal Ramli, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (21/12) Negara tersebut di antaranya adalah Australia, Amerika Serikat (AS), China, Ukraina, Uzbekistan, Bangladesh, Palestina, Israel, Jamaika, Paraguay, Honduras, Uruguay, Bolivia, Kostarika, Georgia, Guatemala, Albania, Mozambik, dan lainnya. “Sebelumnya 90 negara, sekarang 84 berarti 174 negara,” imbuhnya. Rizal menyebutkan, ada dua negara yang dikategorikan khusus, pertama adalah Brasil dan kedua adalah Australia. Dikarenakan hubungan Indonesia yang memanas, pasca eksekusi hukuman mati warganya karena terlibat persoalan narkoba. Pemerintah Brasil bahkan sempat menarik duta besarnya dari Indonesia . Namun setelah pembicaraan yang cukup intensif, akhirnya hubungan kedua negara kembali membaik hingga lahirnya keputusan ini. Sementara untuk Australia, pemerintah meminta agar permudahan visa jangka panjang untuk pejabat tinggi Indonesia, permudahan visa kalangan bisnis, dan pemerintah Australia harus memperketat penjagaan di batas negara, khususnya terkait narkoba. “Kita tidak ingin ada yang bandel, kemudian diberlakukan hukuman kita, terus kita yang disalahkan. Australia harus aktif menertibkan perdagangan narkoba,” ujar Rizal. Rizal memastikan, negara-negara tersebut tidak terkait dengan aktif perdagangan narkoba, serta berideologi ekstrem dan radikal. “Negara-negara tersebut kita coret, karena saya tidak ingin Indonesia jadi ladang baru untuk idelogi ekstrem dan radikal,” sebutnya. Di samping itu, pemerintah juga terus mensosialisasikan pintu masuk ke Indonesia selain bandar udara. Selama ini masih dianggap hanya 5 pelabuhan sebagai pintu mas uk, yaitu Jakarta, Medan, Bali, Batam, dan Surabaya. Padahal secara total ada 90 pelabuhan. “Masih banyak turis yang bingung, masuk cuma lewat 5 pelabuhan besar saja. Padahal totalnya ada 90 titik masuk,” tegas Rizal. (ant/dtf)