Hal. 6
Hal. 9
Hal. 11
Sumut Gagal Jadi Tuan Rumah HPN 2018
Ahli Belum Simpulkan Niat Pidato Ahok
Kapal Jangkrik Pengolah Gas Terbesar di Indonesia
Hal. 8
Hal. 11
Hal. 19
Petugas Masjid Ciduk Wanita Dicurigai Penculik Anak
DPR Akan Batasi Besaran Gaji Direksi dan Komisaris BUMN
RUU Tembakau Resmi Dihentikan
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 22 Maret 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.336 Tahun V
Penunggak Pajak Mulai Masuk LP Nusakambangan
Jurnal Asia | Ant: Idhad Zakaria
SANDERA PAJAK KE NUSAKAMBANGAN. Petugas memindahkan seorang sandera pajak dari Lapas Mataram, NTT, ke Lapas Batu Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (21/3). Dirjen Pajak mulai memindahkan para sandera pajak yang belum melunasi tunggakan pajak dan menolak mengikuti program Tax Amnesty, ke Lapas Batu Nusakambangan, Cilacap, sebagai bentuk efek jera.
Cilacap | Jurnal Asia Seorang penunggak pajak asal Bima, Nusa Tenggara Barat, berinisial R (53) “di-gijzeling” (disandera) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari pantauan di Lapas Batu, Pulau Nusakambangan, Selasa (21/3), R yang merupakan pengusaha di bidang perdagangan eceran sepeda motor baru itu tiba di lokasi penyanderaan pada pukul 13.47 WIB dengan pengawalan petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan langsung dimasukkan ke Ruang Administrasi Lapas Batu untuk pemberkasan. Setelah menyelesaikan pemberkasan, R segera dibawa menuju ruang isolasi untuk menjalani penyanderaan hingga dia bersedia membayar tunggakan pajaknya. Saat menggelar konferensi pers di Aula Lapas Batu, Kepala Kanwil DJP Jateng II Rida Handanu mengatakan penunggak pajak berinisial R merupakan wajib pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima. “Penyanderaan terhadap R di Nusakambangan dilakukan karena yang bersangkutan tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan utang pajak sebesar Rp4,7 miliar meskipun dia telah ditahan selama 11 bulan di Lapas Mataram, NTB,” katanya. Menurut dia, utang pajak Rp4,7 miliar tersebut merupakan tunggakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk tahun pajak 2007-2010. Ia mengatakan penyanderaan terhadap R dilakukan setelah berbagai upaya penagihan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak tidak membuahkan hasil. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham Nama IHSG
Cegah Produk Berbahaya
Obat dan Makanan Akan Dibarcode “ Ka m i a k a n m e n g g u n a k a n teknologi informasi untuk pengawasan rutin,” kata Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, Selasa (21/3), seusai rapat terbatas mengenai perlindungan konsumen di Kantor Presiden, Jakarta. BPOM sedang menyiapkan aplikasi barcode di produk obat. Mendatang, aplikasi ini juga akan digunakan pada makanan. Dengan teknologi ini, kata Penny, akan bisa diketahui produk yang membahayakan konsumen. Dengan barcode, pengawasan bisa dilakukan bersama dengan masyarakat.
Dalam rapat itu, kata Penny, Presiden memerintahkan agar BPOM untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Ini dilakukan terutama pada jajanan anak sekolah maupun di pasar. Sebenarnya program seperti itu sudah ada di BPOM, namun Penny berjanji akan lebih memperketat pengawasan. “Jadi intinya adalah pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan mengenai perlindungan konsumen,” tuturnya. BPOM juga akan mengintensifkan penanganan pengaduan konsumen di masing-masing kementerian
maupun di BPOM. Pengaduan konsumen harus mudah dilakukan. “Harus ada kepastian pengaduan akan ditanggapi,” kata Penny. Saat membuka rapat, Presiden mengatakan konsumen Indonesia baru paham hak-hak sebagai konsumen, tapi belum mampu memperjuangkannya. Karena itu dia meminta agar edukasi dan perlindungan konsumen terus dilakukan. “Konsumen Indonesia baru pada tahap paham haknya, tapi belum mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen,” kata Presiden. Presiden menjelaskan dalam
laporan yang diterimanya, indeks kepercayaan konsumen (IKK) Indonesia pada 2016 masih rendah yaitu 30,86 persen atau sampai level paham. Angka ini jauh dibandingkan IKK Eropa yang sudah mencapai 51,31 persen. Selain itu, perilaku pengaduan konsumen Indonesia juga masih rendah. Saat ini pengaduan konsumen secara rata-rata masih 4,1 pengaduan dari 1 juta penduduk. Sedangkan di Korea Selatan, ada 64 pengaduan konsumen di setiap 1 juta penduduk. (Bersambung ke halaman 11)
(-/+)
%
5543,093
9,100
0,160
Shanghai
3,261.61
10.80
0.33
Nikkei 225
19,455.88
-65.71
-0.34
Hang Seng 24,593.12
91.13
0.37
EURO STOXX 3,465.43
27.95
0.81
S&P
Jakarta | Jurnal Asia Maraknya pemalsuan obat serta makanan yang berbahaya di pasaran, jadi perhatian serius pemerintah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan menggunakan teknologi informasi untuk pengawasannya, dengan menggunakan barcode.
Kurs Tengah
Tutup
Dowjones Nasdaq
2,378.00
7.75
0.33
20,908.00
40.00
0.19
5,439.50
21.00
0.39
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,308.00 10,265.13 14,324.75 16,462.00 1,713.71 11,817.26 3,008.15 1,572.17 9,380.82 4,202.56 9,517.62
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
SAlAH satu mobil dinas negara yang dipakai Jokowi dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Permudah Petugas Tangkap Pelaku Kejahatan
Masyarakat Diajak Gunakan Aplikasi ‘Polisi Kita’ Masyarakat diajak untuk menggunakan aplikasi ‘Polisi Kita’ via ponsel android. Hal ini demi mempermudah gerak petugas dalam menciduk pelaku kejahatan.
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
POlwAN menunjukkan aplikasi Polisi Kita Sumatera Utara seusai peluncurannya di Medan. Peluncuran aplikasi berbasis android tersebut untuk memudahkan masyarakat melaporkan ketika terjadi tindak kejahatan.
Seperti halnya peristiwa di Jalan Merak Jingga, Selasa (21/3). Petugas membekuk seorang pria yang kerap melakukan pungutan liar terhadap pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat di lokasi, pasca menerima laporan dari aplikasi tersebut. Tersangka, Dedy Prayana (29) penduduk Jl Gaharu B6 No.8 Kelurahan Gaharu Kecamatan Timur, diciduk petugas Unit Reskrim Polsek
Medan Barat setelah menerima laporan masyarakat lewat aplikasi ponsel android “Polisi Kita” yang resah dengan keberadaan jukir liar itu. “Tersangka diamankan setelah kita mendapatkan informasi lewat aplikasi online Polisi Kita. Laporan kemudian kita tindaklanjui dengan mendatangi lokasi,” ungkap Kapolsek Medan Barat Kompol Viktor Ziliwu kepada wartawan. Dalam laporan itu, lanjut dia, disebutkan bahwa tersangka sering meminta uang kepada pengunjung Rumah Makan Joko Solo, yang memarkirkan kendaraannya di Jl Merak Jingga. “Tersangka meminta uang kepada pengendara baik roda empat maupun roda dua,” kata dia. Polisi yang mendapat laporan itu, lanjut Vikor, lalu mendatangi lokasi
yang dimaksud oleh warga itu. Setelah dilakukan pemantauan terhadap pelaku pungli dengan ciri-ciri yang dimaksud, petugas lalu menciduk Dedy dan membawanya ke Polsek Medan Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. ”Ketika diinterogasi, tersangka mengakui perbuatannya, tersangka hingga kini masih dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya diproses ke Jaksa,” ujar dia. Catatan wartawan, sebelumnya lewat aplikasi “Polisi Kita” ini Petugas Unit Reskrim Polsek Sunggal membekuk seorang pengedar narkoba jenis sabu sabu, Abdul Rahman alias Charen (52) di Kampung Lalang Jl Pinang Baris Gg Wakaf Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Jumat (3/3) kemarin. (Bersambung ke halaman 11)
Pasca Mercy Jokowi Mogok
Istana Tagih Mobil Pinjaman SBY Jakarta | Jurnal Asia Mobil Kepresidenan kini mulai menarik perhatian. Hal ini tak lepas dari kejadian mobil mogok ketika Presiden Joko Widodo sedang kunjungan kerja di Kalimantan Barat. Namun ada hal menarik lainnya. Satu mobil kepresidenan ternyata saat ini sedang digunakan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikonfirmasi Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala. Mobil yang digunakan SBY di luar tujuh mobil presiden yang beroperasional kini. Mobil Mercedes-Benz S600 Pullman Guard itu dipinjam SBY kira-kira sejak tiga tahun lalu. “Dipinjamkan kepada Presiden terdahulu. Sejak perpindahan pemerintahan. Waktu Pak Jokowi dilantik, saat (SBY) keluar mulai terhitung,” kata Djumala, Selasa (21/3). Acara serah terima pemerintahan dilakukan SBY dan Jokowi di Istana Merdeka pada 13 Oktober 2014. (Bersambung ke halaman 11)