Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 22 Mei 2015

Page 1

Akhir Tahun Krisis Gas Industri Sumut Teratasi Hal. 4

Pengembang Usul Uang Muka Rumah 10 Persen

Pengampunan Pajak Orang Kaya Simpan Uang di LN

Kwitansi LPM Digunakan untuk Pungli Pedagang

Hal. 11

Hal. 16

Hal. 7

Indeks Saham Nama

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

(-/+)

Kurs Tengah %

IHSG

5313,208

20,460

0,390

SHAnGHAI

4,529.42

83.13

1.87

nIkkeI 225 20,202.87

6.31

0.03

HAnG SenG 27,523.72

-61.33

-0.22

eURO STOXX 3,670.87

-12.61

-0.34

S&P 500

harianjurnalasia

Tutup

2,121.00

-1.50

0.07

DOwJOneS 18,247.00

-9.00

0.05

nASDAq

-6.75

0.15

4,498.75

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD

10,388.51 14,632.02 20,460.10 1,696.28 10,855.67 3,650.76 1,740.15 9,635.68 4,847.58 9,856.48 13,150.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Jumat, 22 Mei 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 792 Tahun III

Pengedar Beras Plastik = Makar Mendagri Instruksi Kepala Daerah Lakukan Sidak Jakarta | Jurnal Asia Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, peredaran beras berplastik di indonesia sebagai perbuatan makar kepada negara.

Jurnal Asia | Ant: Indrianto eko Suwarso

SiDAK PEREDARAN BERAS SiNTETiS. Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Depok menguji beras yang dijual di salah satu agen saat sidak beras sintetis di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat, kamis (21/5). Sidak gabungan oleh Disperindag dan Distankan kota Depok tersebut untuk mengantisipasi peredaran beras sintetis di wilayah kota Depok, pasca ditemukannya peredaran beras sintetis atau plastik di Bekasi, Jawa Barat.

"Ini sudah masuk kategori perbuatan makar kepada negara karena merusak masyarakat yang mengonsumsi beras plastik yang berbahaya," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, kamis (21/5). Terkait hal ini, Tjahjo telah meminta kepada Badan Intelijen negara (BIn) serta kepada kepala kepolisian Indonesia agar mengusut tuntas siapa pelaku penyelundupan dan peredaran beras plastik itu. Tjahjo juga menyerukan

Ratusan Satpam USU Hajar Mahasiswa dan Wartawan

Ditpolair Poldasu Tangkap Kapal Malaysia

Pj.Rektor Sah Tanda Tangani Ijazah

Jarah Perairan Sumut, Berawak WN Thailand

Medan | Jurnal Asia Aksi unjuk rasa mahasiswa di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Jalan Dr Mansyur Medan, berakhir ricuh. Satpam kampus mengamuk menghajar mahasiswa dan wartawan. Akibat tindakan brutal itu, seorang wartawan media cetak babak belur dihajar satpam, kamis (21/5) siang kemarin. Informasi dihimpun, kejadian ini bermula tatkala sejumlah awak media meliput aksi unjuk rasa mahasiswa terkait permasalahan kampus USU. Tatkala berorasi, ratusan satpam yang mengawal jalannya aksi seketika membubarkan paksa demonstrasi di de pan Gedung Rektorat USU. Sejumlah demonstran diserang, dipukuli hingga mengalami luka pen darahan, bahkan sepeda mo tor mahasiswa dirusak petugas keamanan. Setelah menghancurkan sepeda motor, satpam lang sung menyisir mahasiswa sekaligus memaki awak media yang sedang meliput. nahas seorang wartawan media cetak bernama Irfan, kena getahnya. Ia mendadak dipukul pada bagian kepala dengan rotan sekaligus ditendang hingga ter sungkur. Bahkan beberapa jur nalis lainnya berusaha menolong korban juga mendapat makian sekaligus didorong dan

tendang personil pengaman. Selain itu, petugas mengancam akan menyisir para awak media melakukan peliputan di kampus USU. "Hajar woi, ini mahasiswa," teriak satpam di depan Gedung Rektorat USU. Tak berapa lama, beberapa satpam langsung mengejarnya sembari memukul kepalanya dengan rotan. Adapula seorang satpam yang memakai kaos hitam langsung menendang. kemudian personil lainnya mengenakan kaos putih membanting dan memijaknya di tengah jalan. Melihat pemukulan itu, para wartawan dari berbagai media langsung berteriak sembari menyampaikan bahwa yang mereka pukul adalah awak pers. namun bukannya mereda satpam malah menantang untuk adu pukul. Atas tindakan brutal security Universitas Sumatera Utara (USU), wartawan yang menjadi korban langsung mendatangi Mapolresta Medan untuk membuat laporan pengaduan. Tangkap Pelaku Petugas Sat Reskrim Polresta Medan yang menerima laporan kasus penganiayaan yang dilakukan ratusan Satpam Universitas Sumatera Utara (USU), terhadap wartawan, didesak agar menuntaskan kasus ini. (Bersambung ke halaman 11)

Belawan | Jurnal Asia kapal-kapal asing tak kunjung jera melanggar batas wilayah Indonesia kendati serangkaian tindakan tegas terus dilakukan termasuk meledakan kapal-kapal tersebut. kasus terbaru adalah peristiwa penangkapan sebuah kapal berbendera Malaysia yang sedang melakukan illegal ishing di perairan Sumut pada sore kemarin. "kapal gabungan terpadu Satgas 5 sikat IF Polda Sumut, yang terdiri dari kP Perkakak - 3017

BkO dari Ditpolair Baharkam Polri dan kP II-1001 milik Ditpolair Polda Sumut, yang menangkap kapal tersebut," kata kabid Humas Polda Sumut kombes Helmi Assegaf kamis (21/5). kapal yang dibekuk itu adalah kM Pk FB 983 berbendera Malaysia. nama nahkodanya Phanom yang berkebangsaan Thailand. Posisi penangkapan adalah 03.42.208 U-099.47.197 T. "B erdasarkan perjanjian perbatasan landas benua tahun 1969 dan perjanjian perbatasan

wilayah laut tahun 1970 dan kordinat tersebut diploting/dibaring dengan menggunakan peta laut no 101 skala 1:500.000 cetakan VIII thn 2011 Hidro-Oseanograi dapat dipastikan kordinat kapal tersebut di wilayah kita," sambungnya. Tepatnya telah memasuki 10 nautica mil wilayah Indonesia. Selain nahkoda juga turut ditangkap empat ABk berkebangsaan Thailand. Saat ini posisi kapal tersebut berada di dermaga Mako Polair Polda Sumut. (ant)

kepada gubernur, bupati dan wali kota agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan penyelundupan dan pengedaran beras plastik. "Peredaran beras plastik ter sebut, tidak hanya sekadar men cari untung semata. Pasti ada agenda terselubung menghancurkan bangsa dan menjatuhkan pemerintah yang sah yang melindungi masyarakat," katanya. Selain itu, Tjahjo juga meminta kepada segenap pemerintah di daerah agar melaukan koordinasi dengan Bulog setempat dan pro aktif membeli panen warga, melakukan pengecekan gudang untuk menampung hasil panen. "Semua Pemerintah Daerah harus ikut terlibat dalam mengawasi distribusi Raskin yang tidak layak yang beredar di masyarakat," katanya.

Pemerintah Sering Teledor Yayasan Lembaga konsumen Indonesia (YLkI) menilai pemerintah telah abai melindungi warganya sebagai konsumen. kasus peredaran beras plastik adalah satu dari sekian kasus kegagalan pemerintah dalam memberi perlindungan kepada konsumen. Pemerintah seolah abai dan membiarkan generasi bangsa terbunuh dengan barang-barang impor bermasalah. ketua YLkI Jawa Timur, Said Utomo, mengatakan bahwa dalam kasus barang-barang impor, pemerintah tak pernah serius memproteksi mulai hulu hingga hilir. Maka sangat wajar bila pemerintah sering kecolongan atau teledor mencegah masuknya bahan pokok bermasalah yang berasal dari luar negeri. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Moch Asim

SuASANA di gerbang Tol Gempol-Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, kamis (21/5). Rencana pemberlakuan PPn 10 % untuk pengguna jalan tol jadi diberlakukan tahun ini.

Pajak Tol 10 Persen Jadi Diberlakukan Cuma untuk Kendaraan Golongan I

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

PERSoNEl Dit Polair Polda Sumut berjaga di dekat nelayan asing pelaku pencurian ikan (illegal ishing) di Belawan, Sumatera Utara, kamis (21/5).

Sentralisasi Demonstrasi Ala Alun-alun Demokrasi Pimpinan DPR meresmikan alunalun demokrasi yang diperuntukan bagi masyarakat untuk berdemo. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun menjelaskan soal alunalun demokrasi.

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak

WAKil ketua DPR yang juga ketua Tim Implementasi Reformasi DPR Fahri Hamzah berpidato saat peresmian rencana pembangunan alun-alun demokrasi di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kamis (21/5).

“Ini bukan fasilitas DPR, tapi fasilitas publik karena untuk ruang terbuka. Jadi nantinya kalau ada yang mau demo tidak perlu tutup jalan tol, bisa masuk ke alun-alun ini,� kata Fahri di lapangan kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, kamis (21/5). nantinya alun-alun akan meman faatkan lahan lapangan futsal dan basket di kompleks parlemen itu. Ditambah lahan kosong di sekitarnya sehingga

Fahri menyebut ada 20 hektare lahan nantinya. Saat ini memang alun-alun itu belum dapat digunakan karena masih terdapat sekat-sekat. Fahri kemudian menjelaskan bahwa konsep alun-alun sudah dibuat sejak zaman pemerintahan Presidem Sukarno tahun 1965. “Dulu gedung ini dipersiapkan sebagai gedung Conefo atau Conference for new emerging Forces. Itu dibuat untuk membendung nekolim. Makanya setelah kami cek ternyata ada desain untuk ruang publik. Maka itu kami realisasikan sekarang,� kata Fahri. Dia kemudian menyebutkan bahwa pembuatan Alun-alun Demokrasi menggunakan anggaran di mana Setjen DPR sebagai kuasa Pengguna Anggaran. Dia tak menyebutkan berapa anggaran yang akan digunakan. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah tetap mem berlakukan Pertambahan nilai (PPn) 10% untuk jasa atas jalan tol. Meskipun mundur dari rencana awal yang dijadwalkan per 1 April 2015. Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, dalam penerapan PPn 10% jalan tol tersebut terdapat perubahan skema pengenaan. Di mana sekarang hanya untuk kendaraan golongan I, seperti Sedan, Jip, dan mobil pick up/truk kecil. "Hanya untuk golongan I. kita bebaskan untuk kendaraan besar pengangkut kebutuhan pokok golongan dua," jelas Sigit di Gedung Djuanda, kemenkeu, Jakarta, kamis (21/5). Sigit menambahkan, pihaknya sekarang tengah merevisi Per-

aturan Pemerintah (PP) no 1 Tahun 2012 tentang pengenaan PPn. karena adanya perubahan objek pajak yang dikenakan PPn. wa k t u p e n g e n a a n a k a n disesuaikan dengan jadwal setiap kenaikan tarif tol. Misalnya untuk yang dikenakan adalah Makasar Seksi IV 11,6 km yang dikelola oleh PT JSe. kemudian Semarang - Solo Seksi I 11 km oleh PT TMJ. "Tahun ini paling cepat yang naik Makasar dan pulau Jawa ada satu yang dengan Jasa Marga," jelasnya. Hal ini juga akan berlaku untuk tol lainnya yang dijadwalkan terjadinya kenaikan tarif. Sigit menjelaskan, tujuannya adalah agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan kebijakan yang dikeluarkan. "Biar sekalian saja naiknya," sebutnya. (oz)

Pemda Sering Hambat Investor Mengebor Minyak Jakarta | Jurnal Asia kepala Satuan kerja khusus Pelaksana kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Skk Migas) Amien Sunaryadi, menyebut pemerintah daerah (Pemda) kerap menghambat kegiatan operasi minyak dan gas (migas). Hal ini karena banyak Pemda tidak memahami tata kelola hulu migas. "Di sana teman-teman Pemda belum paham business oil and gas. expect mereka beda dengan yang apa kita deliver," kata Amien di acara The 39th IPA Convention dan exhibition di JCC Senayan, Jakarta, kamis (21/5).

Amien mengatakan, akibat pemahaman yang minim di sektor hulu migas, regulasi daerah tidak sejalan dengan program percepatan produksi migas. Alhasil produksi migas bisa terganggu. Banyak Pemda membentuk BUMD agar bisa ikut mengelola blok migas. Pemda tidak tahu bila dengan ikut mengelola, harus menyiapkan dan investasi yang besar, tapi belum tentu untung, bila tidak menghasilkan produksi migas yang ekonomis, maka uang yang dikeluarkan habis. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 22 Mei 2015 by Harian Jurnal Asia - Medan - Issuu