Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 22 November 2016

Page 1

Hal. 3

Hal. 11

Hal. 19

PGN Minta Pemerintah Cek Ulang Harga Gas

Kemtan Larang Antibiotik di Pakan Ternak

Indonesia Negara Eksportir Teh Terbesar Dunia

Hal. 18

Hal. 19

Hal. 9

Mulai 2017 Sertiikasi Tanah Gratis

KPK MInta Pemerintah Kucur Rp4,7 T ke 10 Parpol

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 22 November 2016

HarianJurnalAsia

Pusri Segera Buka Pusri Mart di Medan

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.238 Tahun V

Indeks Saham Nama

Tutup

IHSG

(-/+)

Kurs Tengah %

5148,319 -21,790 -0,420

Shanghai

3,218.15

25.29

0.79

Nikkei 225

18,106.02

138.61

0.77

Hang Seng

22,357.78

13.57

0.06

EURO STOXX 3,031.70

10.87

0.36

S&P Dow jones Nasdaq

2,185.25

4.50

0.21

18,864.00

11.00

0.06

4,820.00

11.50

0.24

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,438.00 9,851.42 14,257.74 16,585.86 1,732.41 12,124.90 3,036.51 1,566.30 9,414.03 4,240.20 9,426.89

Mahasiswa UIN Bentrok Massal Sejumlah Korban Luka Parah

Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja

BeBer PoTeNsI MAKAr. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11). Pertemuan tersebut guna membahas penanganan rencana aksi 25 November dan 2 Desember yang kemungkinan adanya upaya tersembunyi dari kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk menguasai DPR, serta larangan masyarakat untuk melakukan aksi di jalan protokol diantaranya Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

Jokowi Instruksi TNI dan Polri Siaga

Potensi Makar Tercium Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian dan TNI mewaspadai makar, dalam rencana demo 2 Desember mendatang, mengenai penistaan agama oleh gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Makar merupakan upaya menjatuhkan pemerintah yang sah. “Itu tugas Polri dan TNI waspada. Yang (waspada terhadap hal) membahayakan NKRI, membahayakan demokrasi tugasnya Polri dan TNI,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin (21/11).

Walaupun meminta aparat keamanan waspada, Jokowi memastikan kini berkondisi aman. Ia menegaskan semua hal, termasuk wacana demo lanjutan harus dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dan

peraturan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, pihaknya mendeteksi agenda makar dalam rencana demonstrasi 25 November. Seperti halnya demo 14 Oktober dan 4 November, demonstrasi ini terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok. Ia mendapat informasi mengenai upaya tersembunyi beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha ‘menguasai’ DPR. Ia menegaskan apabila upaya itu bermaksud menggulingkan

pemerintah, maka aparat dapat menggunakan pasal makar, yakni UU KUHP pasal 104-107. “Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah,” kata Tito kepada wartawan. Menurut Tito, aksi damai yang diawali salat Jumat harusnya digelar di masjid-masjid. Jangan sampai menutup jalan protokol yang akan merugikan banyak masyarakat. Aksi damai 2 Desember digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dengan aksi di sepanjang Jl

Jenderal Sudirman-Jl MH Thamrin. “Kalau mau salat Jumat di Istiqlal, Monas, Lapangan Banteng monggo. Tapi kalau di jalan raya yang menutup di jalan vital, strategis Jakarta, tidak bisa,” ujarnya. Senada, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan, ia bersama seluruh prajurit siap jihad mengantisipasi agenda tersembunyi dalam demonstrasi lanjutan perkara penistaan agama. Ia siap menindak tegas pedemo yang mengarah pada makar. (Bersambung ke halaman 11)

Korupsi Penyelewengan BBM

Poldasu Geledah Kantor Dinas Kebersihan Medan Medan | Jurnal Asia Petugas Subdit III/Tipidkor Direktorat Reskrimsus Polda Sumut terus mendalami penyidikan kasus dugaan manipulasi Bahan Bakar Minyak (BBM) truk sampah Dinas Kebersihan Kota Medan. Untuk melengkapi unsur dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tersebut, Polda Sumut menggeledah kantor Dinas Kebersihan Kota Medan yang berada di Jalan TB Simatupang, persis di belakang Terminal Pinang Baris Medan. Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Rina Sari Ginting mengatakan, penyidik melakukan penggeledahan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tersebut. “Penggeledahan yang dilakukan se jumlah penyidik berlangsung aman dan lancar. Sejumlah dokumen pen ting diamankan petugas sebagai barang bukti kasus dugaan

manipulasi BBM tersebut,” ujar Rina, Senin (21/11) petang. Meski begitu, Rina belum bisa merinci barang bukti apa saja yang bisa diamankan, karena penyidik masih melakukan pendataan dan pengumpulan. Rina memastikan, yang diamankan tersebut hanya beberapa dokumen atau berkas. “Saya lagi video conference (vidcon), jadi saya belum tahu dokumen apa saja yang diamankan. Yang jelas berkaitan dengan kasus dugaan korupsi itu,” tegasnya. Informasi dikumpulkan, penggeledahan dipimpin langsung Kasubdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Yemi Mandagi didampingi Kanit, Kompol Hasan, beserta sejumlah personel. Mereka langsung menyebar, ada yang menuju ruangan Kepala Dinas Kebersihan dan ada juga yang memeriksa ruang Kabid Operasional. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Partai Golkar menggelar rapat pleno soal usulan Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Usulan yang sudah beberapa waktu ini berkembang tersebut kemudian disepakati di rapat pleno. "Tentang Novanto sudah keputusan DPP. Langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi politik pada pihak yang memiliki kompetensi memutuskan itu," kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid saat dihubungi, Senin (21/11). Sebagaimana diketahui, Novanto mundur dari posisi ketua DPR akhir tahun 2015 karena tersangkut kasus 'papa minta saham' meski saat itu tidak ada keputusan dan sanksi dari Mahkamah Kehotamatan Dewan (MKD) DPR. Posisinya kemudian digantikan oleh Ade Komarudin. Novanto kemudian menggugat pasal soal permufakatan jahat serta penggunaan sadapan sebagai alat bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian, MK mengabulkan sebagian permohonan Novanto. Fraksi Golkar menganggap alat bukti dalam sidang MKD tidak sah, sehingga nama baik Novanto harus dipulihkan. Soal sah tidaknya alat bukti itu masih menjadi perdebatan, sebab ada yang menganggap putusan MK tak berlaku surut. Meski demikian, MKD mengabulkan permintaan Fraksi Golkar memulihkan nama Novanto. "Dari putusan MK, jelas yang pernah dipersoalkan tidak mendasar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Tindakan hukum saat itu batal," ujar Nurdin. (Bersambung ke halaman 11)

70 Akun Medsos Ajak Tarik Dana Massal Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

PeTugAs Polda Sumut menggeledah dan memasang garis polisi di kantor Dinas Kebersihan Medan, Sumatera Utara, Senin (21/11).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah pemerintah yang akan mencabut subsidi listrik bagi 18,7 juta pelanggan 900 VA mulai Januari 2017 mendatang. Yang penting, orang miskin harus tetap memperoleh subsidi.

Jurnal Asia | Ant: Rivan Awal Lingga

Golkar Restui Novanto Kembali Jabat Ketua DPR RI

Isu Rush Money Menguat

Jangan Sampai Orang Miskin Kena Pencabutan Subsidi Listrik

WArgA mengontrol meteran listrik di Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) di kawasan Manis, Tangerang, Banten. Mulai 2017 subsidi listrik untuk 18,7 juta pelanggan 900 VA dicabut PLN.

Medan | Jurnal Asia Bentrok antara sesama mahasiswa pecah di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (Sumut) Jalan Williem Iskandar, Senin (21/11) pagi. Akibat bentrokan itu, sejumlah korban mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Haji Medan, karena terkena lemparan batu, senjata tajam serta kayu balok. Delapan mahasiswa yang menjadi korban bentrokan tersebut diantaranya mahasiswa yang tergabung pecinta alam dari berbagai Fakultas. Mereka dihantami kayu, batu, bahkan senjata tajam oleh sesama mahasiswa lain. Iinformasi dihimpun di kampus UIN Sumut bentrok bermula saat sejumlah mahasiswa pecinta alam, melakukan unjukrasa terhadap pihak rektorat kampus, Senin (21/11) pagi. Sebab pada Sabtu (19/11) kemarin, Habibi (36) selaku Kepala Pusbanglis Sumut (Pusat Pengembangan Bisnis) di UIN, diduga memukul Alamsyah Toyib Hasibuan (22) warga asal Labuhan Batu Selatan (Labusel) yang merupakan Ketua SEMA-F (Senat Mahasiswa-Fakultas) UIN Sumut. Pemukulan yang dilakukan Habibi itu disebut mengenai rahang Alamsyah. Insiden juga dikatakan berlatarbelakang saat berlangsungnya pertandingan futsal di lapangan kampus. Tiba-tiba Habibi mendatangi sejumlah mahasiswa dan menyuruh agar lapangan futsal segera dikosongkan. Alasannya karena lapangan itu mau dipakai untuk acara reunian angkatan 1997-1998. (Bersambung ke halaman 11)

Tapi data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) soal pelanggan listrik 900 VA yang menjadi dasar untuk menetapkan penerima subsidi tak 100% akurat. Dari data TNP2K menyebutkan dari 22,8 juta pelanggan listrik rumah tangga (R-1) 900 VA, hanya 4,1 juta yang layak mendapat subsidi, sisanya 18,7 juta tidak layak disubsidi. Setelah diverifikasi PLN di lapangan, ternyata hanya 2,89 juta dari 4,1 juta pelanggan layak subsidi

yang sesuai data TNP2K. Ada 196 ribu pelanggan yang tidak ditemukan, dan sisanya sebanyak 1,04 juta tidak cocok. Ke l e m a h a n d a t a i n i b i s a membuat orang miskin ikut menjadi korban pencabutan subsidi listrik. Maka YLKI meminta pemerintah menyiapkan saluran pengaduan yang jelas bagi orang-orang miskin yang terkena pencabutan subsidi. “Jangan sampai memiskinkan orang miskin karena salah pendataan. Karena itu harus diperkuat dengan mekanisme

pengaduan yang notabene dia masih miskin tapi dicabut subsidinya, nanti mekanisme pengaduannya seperti apa,” kata Ketua YLKI, Tulus Abadi, saat ditemui di Hotel Accacia, Jakarta, Senin (21/11). Dia menambahkan, kenaikan tarif listrik untuk 18,7 juta pelanggan 900 VA ini juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena ada jutaan pelanggan lain yang masih mendapat subsidi. Di lapangan, perbedaan antara penerima subsidi dan yang tidak menerima subsidi bisa saja tidak kentara. Pemerintah harus berhatihati dan melakukan sosialisasi dengan baik soal kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipid Eksus) Bareskrim Polri mendata sebanyak 70 akun media sosial diduga menebar isu rush money. Akun-akun tersebut kini dibidik kepolisian. "Yang kita identiikasi di akun Twitter, di facebook, itu ada sekitar 70 akun yang kita identiikasi," kata Direkur Tipid Eksus Bareskrim Brigjen Agung Setya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (21/11). Penyidik Sub Direktorat Cyber Crime, kata Agung, tengah menyelidiki pemilik dan juga keberadaan akunakun tersebut. Agung tidak menampik bila akun-akun tersebut menebar isu rush money terkait dengan aksi 25 November 2016. Ini muncul di beberapa sosial media dan kita telusuri semuanya," kata Agung. Identiikasi sementara, akun-akun tersebut bergerak sendiri dalam menebar isu rush money. "Sepertinya sendiri sendiri. Kita identiikasi terus hari ini dan kita akan mengambil langkah konkret untuk masalah ini," ujar Agung. Selain itu, menurut Agung, jika masyarakat menarik seluruh dananya dari bank akan mempersulit dirinya sendiri. Risiko menyimpan uang tunai di dompet atau tas bisa menimbulkan tindakan kriminal seperti pencurian atau pencopetan. "Kalau pegang uang risiko besar bisa hilang dicopet. Ini hal yang perlu kita pahami," jelas Agung. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 22 November 2016 by Harian Jurnal Asia - Medan - Issuu