Kapolda Ingatkan Jajaran Harus Turun ke Bawah Halaman 3 senin, 22 oKtober 2018 nomor 1.791 tahun Vii
Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
KPU Tolak Kelola Dana Saksi harianjurnalasia
HarianJurnalAsia
jurnalasia.com
Halaman 4
Korban Meninggal Gempa Sulteng 2.256 Jiwa Halaman 7
Saudi Dituntut Transparan Halaman 8 Jelang Natal dan Tahun Baru
Kemenhub akan Razia Kapal-kapal Pelabuhan
Antara | Reno Esnir Posko GERakan MELInDUnGI Hak PILIH. Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat melayani pengaduan masyarakat di posko pelayanan gerakan melindungi hak pilih atau GHP di Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/10/2018). Dalam rangka penyempurnaan pendataan dan penyusunan daftar pemilih tetap Pemilu 2019, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU kota/kabupaten se-Indonesia melaksanakan secara serentak GMHP.
29 Oktober, Buruh Sumut Demo
Jakarta | Jurnal asia Kementerian Perhubungan (Kemhub) menjalankan uji kelaiklautan kapal penumpang di 52 pelabuhan dalam rangka persiapan angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2019. Kapal-kapal yang belum memenuhi kelaiklautan hingga 20 Desember 2018 dilarang beroperasi selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemhub Agus Purnomo menjelaskan, pelaksanaan uji kelaiklautan kapal penumpang tersebut tertuang dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/84/3/DJPL-18 tertanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemeriksaan Kelaikalutan Kapal Penumpang dalam rangka Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019. (bersambung ke halaman 11)
Tuntut UMP 2019 Naik 25 Persen Jakarta | Jurnal asia Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengumumkan bakal unjuk rasa untuk menuntut penolakan kebijakan pemerintah, yang hanya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen. Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018. Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, di tingkat nasional, unjuk rasa bakal dipusatkan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, pada 24 Oktober 2018. Dan setidaknya, kata dia, bakal ada sekurang-kurangnya lima ribu
buruh yang akan melakukan aksi tersebut. “Aksi unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan akan diikuti sekurangnya lima ribu buruh, berasal dari Jabodetabek dan Banten,” katanya melalui siaran pers yang dikutip Minggu 21 Oktober 2018. Dalam aksi tersebut, lanjut dia, buruh akan mengusung tiga tuntutan, yaitu menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (PP 78/2015), menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,03 persen. Dan meminta kenaikan upah minimum sebesar 20 hingga 25 persen. (bersambung ke halaman 11)
“Dalam aksi ini, buruh juga akan menyerukan untuk tidak memilih pemimpin yang pro upah murah dengan menerapkan PP 78/2015 dalam Pemilu 2019,” Presiden KsPi said iqbal
Modus Baru Penyelundupan Narkotik
Kue Risol pun Disisipkan Ganja banda aceh | Jurnal asia Upaya penyelundupan ganja melalui jasa pengiriman barang kembali terjadi di Banda Aceh, Aceh. Kali ini daun ganja itu dikemas menjadi lima bungkus paket kue risol atau risoles yang di dalamnya diisi dengan daun ganja. Risol dengan berbagai ukuran itu terendus oleh petugas perusahaan layanan pengiriman barang. Mereka curiga dengan isi paket, lalu membukanya. Ternyata isinya bukan sayur yang ada dalam isi risol pada umumnya melainkan daun ganja kering. Si pegawai segera melaporkan temuannya kepada polisi. Polisi membenarkan bahwa isi di dalam paket kue risoles itu memang daun ganja kering. Jumlah paket yang akan dikirim sebanyak lima paket dengan alamat tujuan yang berbeda, yakni dua paket tujuan Bali serta masing-masing satu paket tujuan Duren Sawit Jakarta, Jakarta Utara, dan Tangerang. “Berat paket bermacam-macam yakni
Jurnal Asia | Net PEtUGas penjinak bom sedang berusaha meledakkan barang bukti yang disita dari kediaman teroris di Tanjungbalai, Jumat (19/10). aKue risoles yang disita petugas sebagai barang bukti karena diisi dengan ganja kering.
Antara | Syifa Yulinnas Pasokan obat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk rumah sakit diketahui mengalami kendala. Pasalnya, hingga kini pemerintah masih memiliki tunggakan yang belum dibayar senilai Rp3,5 triliun kepada perusahaan farmasi.
Tunggakan Obat JKN Capai Rp3,5 Triliun Jakarta | Jurnal asia Gabungan Perusahaan Farmasi meminta pemerintah mendorong rumah sakit maupun fasilitas kesehatan membayar tunggakan obat untuk sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tunggakan obat ini mencapai Rp3 triliun – Rp3,5 triliun. Dorodjatun Sanusi, Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi, menuturkan sistem pengadaan obat nasional untuk JKN perlu penataan yang serius. Dengan kondisi saat ini maka perusahaan farmasi akan kesulitan melangsungkan bisnisnya. “Tunggakannya sampai di atas 90 hari. Bahkan beberapa kejadian ada yang diatas 9 bulan hingga di atas 1 tahun,” kata Dorodjatun di Jakarta, Minggu (21/10). (bersambung ke halaman 11)