Hal. 2
Hal. 6
Hal. 13-24
Eldin Ancam Pengutip Biaya KTP
Polisi Bakar Lapak Judi Dadu Maruto
Pengukuhan Pengurus Baru HISOBA
Hal. 3
Hal. 7
Hal. 15
Produk Indonesia Sulit Masuk Timur Tengah
Berstatus Tersangka Bupati Dilantik di Kemdagri
Program Sejuta Rumah Harus Didukung Lembaga Keuangan
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Sabtu, 23 April 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.064 Tahun IV
Terima Rp8 Miliar dari Bandar Sabu
Kasat Narkoba Polres Belawan Tersangka Medan | Jurnal Asia Perangai kasat Narkoba Polres Belawan ini memang tak patut ditiru polisi manapun. Demi mendapat pundi-pundi rupiah, ia rela menyelewengkan jabatan dan menerima suap dari bandar sabu senilai Rp8 miliar. Tak tanggung-tanggung, nama pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) komjen Budi waseso pun dicatut sebagai tameng. kini AkP ichwan lubis resmi ditetapkan sebagai tersangka, Jumat (22/4) pasca diboyong ke Jakarta. Terkait kelakuan polisi nakal tersebut, Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendapatkan laporan adanya transaksi mencurigakan. Hasil penyidikan dilakukan dan pada Kamis (21/4), AKP Ichwan serta seorang perantara ditangkap dengan barang bukti Rp2,3 miliar tunai. “Oknum polisi ini sudah membeli mobil baru, nanti kita selidiki itu pakai uang tersebut apa nggak. Tapi kalo TPPU semua bakal kita sita,”
jelas Buwas, Jumat (22/4). Hasil penyadapan, perwira polisi itu meminta uang Rp8 miliar. Dia menjanjikan akan mengamankan kasus bandar narkoba itu. “Dari hasil rekaman pembicaraan yang diminta Rp8 M untuk pimpinan BNN katanya. Yang bersangkutan pernah menangani kasus tersangka, dia memanfaatkan kasus itu dan t e r n ya t a p e r n a h k o m u n i k a s i sebelumnya,” tegas Buwas. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir
PENYERAHAN BURONAN. Terpidana kasus korupsi Bank Century Hartawan Aluwi (tengah) dikawal petugas kepolisian saat tiba di Kejagung, Jakarta, Jumat (22/4). Mantan Presiden Komisaris PT Antaboga Delta Sekuritas yang buron selama 8 tahun tersebut terlibat dalam kasus perkara Bank Century dan merugikan negara Rp3,11 triliun dan divonis oleh PN Jakarta Pusat untuk menjalani hukuman 14 tahun penjara.
Nikmati Dana Haram Rp408 Miliar
Semua Aset Hartawan untuk Ribuan Nasabah Century Jakarta | Jurnal Asia Seluruh aset milik terpidana kasus Bank Century Hartawan Aluwi akan disita dan diberikan kepada ribuan nasabah bank yang terbelit kasus pada 2008 silam. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Noor Rachmad, sampai saat ini telah ada aset milik Hartawan yang sudah disita. Jika dihitung, aset Hartawan yang sudah diambil negara berjumlah lebih dari Rp352,2 miliar. "Rinciannya itu banyak sekali. Kurang lebih ada yg diserahkan ke sini (Kejagung) USD 2.709.300 itu surat berharga. Tapi ini nilai buku, apakah betul (jumlahnya) kita belum tahu juga. Uang hasil kejahatannya
jadi dia (Hartawan) alihkan untuk beli surat berharga itu," kata Rachmad di Kejagung, Jakarta, Jumat (22/4). Menurut Rachmad, eksekusi aset milik Hartawan akan dilakukan sesegera mungkin. Nantinya, uang hasil eksekusi akan dibagikan ke para nasabah yang dirugikan atas perbuatan Hartawan. Di lokasi terpisah sebelumnya, menurut Direktur Tipideksus Kombes Agung Seyta, pelaku tidak sendiri dalam menjalankan kejahatannya. Namun dia bersama-sama dengan Robert Tantular dan Anton Tantular mengelola perusahaan sekuritas be r nama P T Ant a bo ga D e l t a Sekuritas. "Ini perusahaan tidak punya legalitas dalam menjalankan
kegiatan investasi. Modusnya membujuk nasabah Bank Century untuk berinvestasi (ke Antaboga) dengan iming-iming bunga tinggi melebihi bunga bank," urai Agung di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/4). Selain bunga, kata dia, nasabah juga dijanjikan tidak dikenakan pajak serta dana yang diinvestasikan d i j a m i n a m a n . A d a p u n ya n g membuat janji adalah pemilik Bank Century Robert Tantular. "Tapi ternyata tiga orang ini, yang berhasil mengumpulkan dana Rp1,455 triliun, kemudian mengalirkan, atau mengambil dana itu sendiri. Bukan untuk investasi sebagaimana yang dia janjikan," lanjutnya. (Bersambung ke halaman 11)
Pertemuan Parpol Internasional
Anggota ICAPP Kerjasama Demi Kesejahteraan Jakarta | Jurnal Asia Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak semua partai politik di negara mana pun untuk be kerja sama dalam mewujudkan ke sejahteraan rakyat sebagai muara dari perjuangan semua partai politik di manapun. "Kesejahteraan rakyat haruslah menjadi muara perjuangan dari parpol di negara mana pun," kata Ketum DPP PDIP Megawati Soe karnoputri pada pembukaan Konferensi Internasional Partai Politik Asia (International Conference of Asian Political Parties/ICAPP)
ke-26, di gedung DPR/MPR/DPD Senayan Jakarta, Jumat (22/4). Pe m b u k a a n d i h a d i r i Wa k i l Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Menko PMK Puan Maharani dan pimpinan parpol lainnya serta ratusan pimpinan parpol Asia. Lebih lanjut Megawati menegaskan kesejahteraan tak akan tercapai tanpa tumbuh suburnya demokrasi. "Kerja sama parpol antarnegara sebagai sesuatu keniscayaan," kata Megawati. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Siswowidodo
Tutup
IHSG
4914,737
(-/+) 11,650
Kurs Tengah % 0,240
Shanghai
2,959.24
6.35
0.22
Nikkei 225
17,572.49
208.87
1.20
Hang Seng 21,467.04 EURO STOXX 3,138.67
-155.21
-0.72
-13.02
-0.41
S&P 500
2,083.00
0.25
0.01
Dowjones
17,914.00
15.00
0.08
4,483.50
-14.25
0.32
Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,169.00 10,234.96 14,891.52 18,906.09 1,697.46 12,032.54 3,377.12 1,610.35 9,131.40 4,294.93 9,776.19
Plt Gubsu Lantik Enam Kdh di Jakarta Jakarta | Jurnal Asia Plt Gubsu HT Erry Nuradi secara khusus mengharapkan enam kepala daerah (Kdh) di Sumut, yang baru dilantik agar menerapkan good governance dan clean goverment, menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat meningkatkan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat secara merata serta menyeluruh. “Bangun daerah masing-masing dengan semua potensi yang ada. Jangan lupa rangkul semua komponen untuk kemajuan bersama. Bersinergi bersama pemerintah provinsi,” sebut Erry usai melantik dan mengucapkan sumpah jabatan enam Kdh periode 2016-2021 di ruang Sasana Bhakti Praja gedung Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (22/4) sore. Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan turut menghadiri dan menyaksikan pelantikan Bupati Karo Terkelin Brahmana-Wakil Bupati Karo Cory Sriwati Sebayang, Wali Kota Gunung Sitoli Lakhomizaro Zebua-Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Sawa’a Laoli, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha-Wakil Bupati Nias Selatan Sozanolo Ndruru, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely-Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dan Bupati Nias Utara Marselinus Ingati Nazara-Wakil Bupati Nias Utara Haogosokhi Hulu.Sementara Bupati Simalungun JR Saragih dilantik tidak bersama wakilnya karena tersandung masalah hukum. (Bersambung ke halaman 11)
Kasus Panitera PN Jakpus
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
wAkil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Pimpinan Parpol, Ketua ICAPP Jose de Venecia (kedua kiri) dan Ketua DPR Ade Komarudin membuka Konferensi Internasional Partai Politik se-Asia atau International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) 2016 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).
7.000 PNS Misterius Terbanyak di Kemenag
PEgAwAi Negeri Sipil (PNS) mengamati Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang baru saja diterima. Menurut data BKN ada 57.724 PNS misterius yang tak terdata serta menerima gaji secara rutin perbulan.
Indeks Saham Nama
Badan Kepegawaian Negara (BKN) membeber data tentang 57.724 pegawai negeri sipil (PNS) misterius yang diduga iktif. Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, temuan hasil Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil melalui sistem online atau e-PUPNS itu mencakup seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.
“Ini 57.724 PNS misterius ada di seluruh instansi pusat dan daerah. Biasanya yang PNS-nya banyak, yang misteriusnya juga banyak,” kata Bima, Jumat (22/4). Ia lantas memerinci data tentang PNS fiktif di intansi pemerintah pusat. Temuan paling banyak ada di Kementerian Agama. Jumlahnya mencapai 7000 PNS. Selanjutnya Kemendikbud (2700 orang), Kementerian Pertahanan (2000-an orang), BPN (1.800 orang). “Kementerian Keuangan 1.700-an orang,” sebutnya. Sedangkan instansi pemerintah daerah dengan temuan terbanyak tentang PNS iktif adalah DKI Jakarta karena jumlahnya mencapai ribuan. “Hanya DKI Jakarta yang mencapai
ribuan, yaitu 1.250 orang,” sebutnya. Sedangkan pemerintah daerah lainnya yang juga ditemukan PNS fiktif cukup banyak adalah Jawa Tengah, Jawa Barat dan JAwa Timur. Jumlahnya tak sampai ribuan. Namun, kata Bima, di kabupaten/ kota di tiga provinsi di Pulau Jawa itu juga ada PNS iktif. “Masing-masing kabupaten/kota ada sekitar 200 orang pegawai tidak jelas,” sebutnya. Karenanya BKN akan terus menertibkannya. Sebab, keberadaan PNS iktif jelas merugikan negara. “Kalau dibiarkan, negara akan mengalami kerugian berlipat ganda karena menggaji orang yang tidak jelas. Datanya memang ada, namun isiknya tidak ada,” tandasnya. (Bersambung ke halaman 11)
KPK Pantau Gugatan PK Lippo Group Vs Astro Jakarta | Jurnal Asia KPK akhirnya membuka kasus yang menjadi awal mula suap terhadap panitera PN Jakpus Edy Nasution. Suap yang menyeret nama Sekjen MA Nurhadi itu berawal dari gugatan peninjauan kembali perkara perdata yang dilayangkan Lippo Group melawan Astro, holding perusahaan media asal Malaysia. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif membenarkan bahwa perkara yang berakhir di kasus suap adalah gugatan PK yang dilayangkan pihak Lippo Group melalui anak usahanya PT Direct Vision dan First Media. "Iya benar itu salah satu kasusnya (PK Lippo Group melawan Astro), yang lain sedang didalami," kata Syarif saat dikonirmasi, Jumat (22/4). Selain kasus gugatan PK yang dilayangkan Lippo Group, Syarif menegaskan ada beberapa perkara lain. Namun, dia tidak mau menjawab dari mana asal uang suap untuk Edy Nasution. Dikumpulkan dari berbagai sumber, pertikaian antara Lippo Group dan Astro terjadi sejak 2008. Kala itu, Lippo dan Astro memutuskan hubungan kerjasama di bidang penyiaran televisi berbayar. Astro kemudian menggugat Lippo untuk membayar sebesar USD 250 juta. Gugatan itu sudah sampai di pengadilan arbitrase Singapura. Astro dinyatakan berhak menerima USD 250 juta dari Lippo. (Bersambung ke halaman 11)