Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Mobil Mercy
Mobil Honda Jazz Raib di Parkiran Kalasan
OJK Izinkan Emiten Buyback Saham
Korut Siap Perang
Hal. 3
Hal. 6
Hal. 21
Hal. 2
Indeks Saham Nama IHSG SHAnGHAI
Tutup
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
%
4335,953 -105,960 -2,390 3,507.74 -156.55
nIkkeI 225 19,435.83
harianjurnalasia
Kurs Tengah
(-/+)
-4.27
-597.69
-2.98
HAnG SenG 22,409.62 -347.85
-1.53
eURO STOXX 3,304.38
-49.10
-1.46
S&P 500
-25.63
1.26
DOwJOneS 16,786.40 -204.29
1.20
nASDAq
1.51
2,010.10
4,803.96
-73.53
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,202.10 15,723.46 21,903.93 1,801.39 11,337.18 3,360.77 1,697.79 9,249.75 5,152.72 9,917.61 13,964.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Sabtu, 22 Agustus 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 865 Tahun IV
Dolar Tembus Rp13.900
Khawatir Krisis 1998 Terulang Jakarta | Jurnal Asia Ambruknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar semakin mengkhawatirkan. Ekonomi Indonesia pun terimbas bahkan bisa saja menjadi rapuh, hingga menyebabkan terulangnya krisis 1998. wakil Presiden Jusuf kalla menepis kekhawatiran Indonesia
bakal kembali mengalami krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1998. Menurut kalla, kondisi saat ini berbeda dengan kondisi 1998-1999. "Saya kira berbeda, 1999 itu kan krisis yang dirusak perbankan. karena peraturannya lebih ketat sekarang, perbankan masih bisa cukup baik. Memang yang hatihati ialah ekonomi nasional harus eisien, itu saja," kata Kalla di kantor wakil Presiden Jakarta, Jumat (21/8). Menurut kalla, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar
AS serta lesunya perekonomian nasional merupakan fenomena global. Indonesia bukan satusatunya negara yang mengalami situasi serupa. kalla bahkan menyebut kondisi di Malaysia lebih parah dibandingkan dengan Indonesia. "Ini sekali lagi gejala dunia karena China. Malaysia lebih hebat lagi turunnya, minyak turun, saham turun, maka terjadi pelemahan-pelemahan mata uang akibat ekonomi turun. Artinya, rupiah yang turun itu dengan dollar, berarti dollar menguat,
orang banyak lari, ekonomi di Asia itu menurun, banyak orang keluar dari Asia di Amerika," tutur kalla. kelesuan ekonomi juga dialami negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Myanmar. Pasca-devaluasi yuan, ringgit Malaysia, kyat Myanmar, hingga bath Thailand ikut rontok. Dihitung sejak awal tahun hingga Agustus (year to date), kyat turun 24 persen, ringgit 18,03 persen, serta bath sebesar 8 persen terhadap mata uang dollar AS. kondisi ini juga diikuti dengan rontoknya bursa saham Malaysia
yang turun 15,07 persen dan indeks bursa di Thailand yang melemah 5,56 persen. Adapun Malaysia merupakan mitra dagang penting Indonesia. Bank Sentral Malaysia juga merupa kan salah satu pemegang obligasi Pe me rintah Indonesia yang cukup besar. kalla mengakui bahwa kelesuan yang dihadapi negara tetangga tersebut bisa memengaruhi perbankan Indonesia. ken dati demikian, ia memprediksi dampaknya tidak akan seperti 1998. (Bersambung ke halaman 11)
Enam Kabupaten/Kota di Sumut Dipimpin Plh Medan | Jurnal Asia Pelaksana Tugas Gubsu Tengku erry nuradi kembali menyerahkan surat keputusan (Sk) penunjukan Pelaksana Harian (Plh) kepada dua kepala daerah yang habis masa periodesasinya bulan 19 Agustus 2015 . Dua daerah itu yakni, kabupaten Labuhan Batu dan kabupaten Asahan. Prosesi penyerahan dilakukan di ruang kerja Plt Gubsu Lantai IX kantor Gubsu, Jumat (21/8) siang. Dengan begitu, kementerian Dalam negeri telah menunjuk enam Pelaksana Harian (Plh) bupati/ walikota yang habis periode di Sumut. Setelah sebelumnya Sk Plh diserahkan kepada Sekda kota Medan, Sekda kabupaten Toba Samosir (Tobasa), kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan S e kda kota B injai. S eper ti diketahui 23 kabupaten dan kota di Sumut akan melaksanakan Pilkada langsung serentak pada 9 Desember mendatang. Di mana 14 kab/kota berakhir di 2015, dan 9 daerah lain berakhir di semester pertama 2016 mendatang Para pelaksana harian bupati/ walikota dihunjuk untuk menghindari kekosongan kekuasaan sebelum dihunjuk Pe laksana
Tugas (Plt) oleh Menteri Dalam negeri berdasar usulan Gubernur Sumatera Utara. Sebelum penyerahan Sk, Plt Gubsu erry nuradi menekankan bahwa penunjukan Sk Plh itu karena memang periodesasi kepala daerah sebelumnya sudah habis. namun karena belum ada penetapan Penjabat (Pj) kepala daerah, maka ditunjuk terlebih dulu Plh untuk menjalankan roda organisasi kepemerintahan. “Untuk menghindari kekosongan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Labuhan Batu dan Asahan diminta kepada Sekda masing-masing daerah melaksanakan tugas sehari-hari sampai dengan adanya kebijakan pe me rintah lebih lanjut,” sebutnya. Dia mengingatkan, dengan pengangkatan Sekda masingmasing daerah sebagai pelaksana harian, maka tidak ada alasan kedua daerah itu melalaikan tugas dan tanggungjawabnya. karena, dalam melaksanakan tugas dan wewenang,Plh hanya menjalankan tugas-tugas rutin. Sedangkan, hal-hal yang bersifat strategis harus dikoordinasikan kepada Pemprov Sumut. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Reno esnir
PElAKSANA tugas (plt) wakil pimpinan kPk Johan Budi (tengah), Indriyanto Seno Adji (kiri) dan Plt Deputi Penindakan kPk, Ranu Miharja (kanan) menyampaikan keterangan pers soal penyitaan mobil Gubsu non Aktif Gatot Pujo nugroho.
KPK Sita Mobil Gatot Kejagung Temukan Aliran Janggal Bansos Jakarta | Jurnal Asia Tim penyidik komisi Pemberantasan korupsi (kPk) berulangkali menggeledah sejumlah lokasi di Medan, terkait penyidikan kasus dugaan suap kepada majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha negara (PTUn) Medan yang menjerat Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo nugroho, dan istrinya evi Susanti serta advokat kondang OC kaligis. Selain menyita dokumen, penyidik telah menyita sebuah mobil yang digunakan saat proses penyuapan. "ketika itu penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil yang diduga untuk melakukan kejahatan," kata Deputi Penindakan kPk, Ranu Miharja dalam konferensi pers di Gedung kPk, Jakarta, Jumat (21/8). P e l a k s a n a Tu g a s ( P l t )
komisioner kPk, Johan Budi SP memastikan kPk hanya menyita satu mobil milik Gatot. Saat ini, mobil tersebut dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan negara (Rupbasan) di Tangerang. "Hanya satu mobil yang diduga digunakan untuk proses tindak pidana. Dititipkan di rumah barang rampasan," katanya. Diduga, mobil merk Toyota Fortuner tersebut merupakan mobil dinas Gatot sebagai gubernur Sumatera Utara. Meski mobil dinas, Fortuner tersebut selalu digunakan OC kaligis dan anak buahnya M Yagari Bhastara saat mendampingi kabiro keuangan Provinsi Sumut, Ahmad Fuad Lubis yang mengajukan gugatan terhadap kejaksaan Agung dan kejaksaan Tinggi Sumut kepada PTUn Medan. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Zabur karuru
Pengunjung menunjukan lembaran uang Rupiah dan dollar Amerika Serikat di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta. Sampai pada hari Jumat sore kemarin, kurs menunjukkan pelemahan rupiah terhadap dolar mencapai Rp13.900.
Kota Medan Miliki Banyak Dana ‘Menganggur’ di Bank Pembangunan Lamban, Dapat Sanksi
Jurnal Asia | Ant: Iggoy el Fitra
KEBERANgKATAN KlOTER PERTAMA. Jamaah calon haji melambai kepada keluarganya saat pemberangkatan kloter pertama, Jumat (21/8). Sementara itu, ribuan visa jamaah haji tahun ini bermasalah akibat aturan baru dari Arab Saudi.
Arab Saudi Terapkan Aturan Baru
Ribuan Visa Calon Jamaah Haji RI Bermasalah Medan | Jurnal Asia Sistem visa calon jamaah haji bermasalah. Hal itu disebabkan karena penerapan sistem baru oleh Pemerintah Arab Saudi, yang belum sepenuhnya bisa dilaksanakan di Indonesia. Hal itu dikatakan ketua komisi VIII DPR RI, Saleh Partaunan Daulay kepada wartawan saat melepaskan keberangkatan 378 calon jamaah haji embarkasi Medan, Jumat (21/8). "Musim haji tahun ini memang ada perubahan proses visa, terkait pendataan haji secara elektronik yang diterapkan kedutaan Besar Arab Saudi," ujar Saleh di ruangan Aula I, Asrama Haji. Persoalan visa itu, kata Saleh, bukan hanya dari sisi internal kementerian Agama. Tetapi juga keterkaitan dengan Pemerintah Arab Saudi. karena itu sudah diatur mereka dengan menggunakan sistem paket. "Jadi setiap jamaah itu
dipastikan kalau ia punya tempat penginapan atau pemondokan kemudian cateringnya dimana dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak pas untuk saya," tandas Saleh. Apalagi hal itu, jelas Saleh, un tuk jemaah haji reguler Indonesia. karena jemaah ini dikelola oleh negara. Maka yang bertanggungjawab itu harus pemerintah. namun sistem tersebut sudah diatur. "karena Pemerintah Arab Saudi mungkin sudah meratakan semua aturan tersebut, untuk seluruh dunia. Makanya visa di Indonesia menjadi terkendala," ungkap Saleh. namun demikian, Saleh me nyakinkan, pihaknya sudah mengingatkan kepada kementerian Agama. karena jika para jamaah haji yang tidak dapat visa hari ini harus bisa berangkat. "Ini kan bukan kesalahan dari pihak para jamaah. nanti bagi mereka yang tidak punya visa akan disusulkan pada kloter berikutnya.
Dan mungkin satu atau dua hari ini, kita akan menagih janji menteri," pungkasnya. Jadi, terang Saleh, seluruh visa yang masih kurang sebanyak 22 ribu lagi dan itu akan segera ditangani. Dan perlu diketahui, tiga hari lalu, masih ada visa kurang lebih 73 ribu yang belum siap. Akan tetapi, lanjut Saleh, pada hari ini tersisa 22 visa lagi masih dalam proses. Dan kementerian Agama sudah mendesak agar kedutaan Besar Arab Saudi segera menuntaskan visa tersebut. Selain itu, menurut Saleh, pemondokan calon jamaah haji dari Masjidil Haram tidak boleh lebih empat kilo meter. Hal itu sudah dijanjikan kementerian Agama. "kita akan memeriksa hal itu, apakah pemondokan tersebut lebih akan kita minta tanggungjawab menteri. Atau berarti ada yang memprestasikan jarak pemondokan itu," ucapnya. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia ke m e n t e r i a n ke u a n g a n (kemenkeu) mencatat dana pemerintah daerah (Pemda) yang menganggur (dana idle) di perbankan sebesar Rp 273,5 triliun (per Juli 2015). Pemerintah Provinsi DkI Jakarta dan kota Surabaya adalah dua daerah dengan dana me nganggur terbesar. "Daerah-daerah ini memiliki dana yang cukup besar, tapi cuma diletakkan di perbankan, bukan disalurkan ke masyarakat," ungkap Menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro, di Gedung Djuanda, kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/8). Bambang menuturkan, bila daerah-daerah tersebut tidak memperbaiki penyerapannya hingga akhir 2015, maka daerahdaerah ini akan menerima sanksi di tahun berikutnya. Sanksi pertama adalah dengan mengonversi dana transfer ke daerah ke dalam bentuk non tunai, yaitu Surat Utang negara (SUn). kedua adalah dengan mengurangi dan menghentikan penyaluran Dana Alokasi khusus (DAk) tahun berikutnya. "Metode sanksinya ini baru 2016, tapi akan melihat di kinerja 2015," tegasnya. Takut Kriminalisasi Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan di antaranya adalah ketakutan dari kepala daerah akan kriminalisasi dari aparat hukum. Sehingga daripada mengambil risiko, lebih baik diletakkan di bank. "Di sisi lain ada ketakutan akan kriminalisasi dari beberapa kepala daerah. Memang complicated. Tapi ya semua orang menduduki posisi, pasti dengan risiko," ujarnya di Gedung Djuanda,
kemenkeu, Jumat (21/8) Akan tetapi, bila pemda memiliki program dan kegiatan yang benar dan bermanfaat untuk masyarakat, rasanya tidak mungkin dikriminalisasi. Justru masyarakat akan terbantu kesejahteraannya oleh pemda. Selain itu, dimungkinkan dana tersebut ditunda pencairannya menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Terutama untuk daerah yang Gubernur, wali kota atau Bupatinya kembali mencalonkan diri saat Pilkada. "Daerah dengan incumbent yang mau maju lagi pasti mau keluarkan uang banyak. khususnya saat kampanye. Orang Indonesia kan ingatannya pendek, jadi banyak melihat calon itu ketika apa yang dilakukannya saat itu juga," ungkapnya. "Apalagi untuk kepala daerah yang tidak ikut Pilkada lagi, ada yang cuek saja nggak peduli dana itu mau cair atau tidak. Simpan saja terus di bank dan jadi tugas kepala daerah selanjutnya. emang gue pikirin duitnya terserap berapa," terang Bambang. karena untuk pemda, ketika dana tersebut tidak terserap pada tahun ini, maka akan digeser ke tahun berikutnya. Berbeda dengan dana kementerian Lembaga (kL), yang ketika tidak habis di akhir tahun, maka akan masuk sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Bambang menyebutkan kondisi yang terkadi sekarang tidaklah normal. karena dana idle yang ada cukup besar. Sehingga perlu dibuat suatu kebijakan yang memberikan efek jera untuk pemda. (Bersambung ke halaman 11)
5 Posisi Simpanan Pemda terbesar di Perbankan: Provinsi 1.DkI Jakarta 2.Jawa Barat 3.Riau 4.Papua 5.kaltim
Kabupaten 1.kutai kartanegara 2.Malang 3.Bengkalis 4.Berau 5.Bogor
Kota 1.Surabaya 2.Medan 3.Cimahi 4.Tangerang 5.Semarang
Bisnis Pertamini Makin Menjamur Tak Takut Bui Karena Untung Rp9 Juta Perbulan Saat ini bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan label ‘pertamini’ tengah menjamur di beberapa tempat, terutama di daerah pinggiran Jakarta, serta sejumlah wilayah di Indonesia. Pertamini jadi alternatif pengisian BBM bersubsidi, khususnya bagi pengguna kendaraan roda dua.
Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menyatakan, praktik penjualan BBM bersubsidi lewat Pertamini adalah bisnis ilegal dan sudah sepatutnya ditertibkan. Direktur BBM BP Migas Hendry Ahmad mengungkapkan, pelaku yang melakukan penjualan BBM tak berizin bisa dikenakan hukuman pidana penjara 6 tahun atau denda sebesar Rp 60 miliar. “Saya tegaskan, Pertamini dan sejenisnya itu ilegal. Hukumannya jelas ada penjara sampai 6 tahun atau denda maksimal Rp 60 miliar, ada di Undang-Undang Migas nomor 22 Tahun 2001 pasal 55,” kata Hendry ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (21/8). (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
PEDAgANg melayani pembelian bensin eceran di kios pengisian bahan bakar Pertamini, yang semakin menjamur di seantero wilayah se-Indonesia.