Hal. 3
Hal. 5
Hal. 9
Harga Jual Rokok Terbaru Masih Digantung
Gatot Titip 5 Lembaga untuk Terima Bansos
DPP Demokrat Copot Ruhut Sitompul
Hal. 4
Hal. 8
Hal. 11
Dampak Kepulangan Jokowi, 7 Penerbangan Delay
Tiga Debt Collector Ancam Konsumen dengan Pisau
Ahli Bom Masih Berkeliaran di Indonesia
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 23 Agustus 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.161 Tahun V
Ahok Gugat UU Pilkada ke MK Tolak Cuti dari Jabatan Gubernur Jakarta | Jurnal Asia Gubernur DKI Jakarta Basuki Tja haja Purnama (Ahok) secara resmi menggugat UU Pilkada ke MK. Ia pun menghadiri sidang perdana uji materi Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada, tanpa didampingi oleh kuasa hukum. "Supaya lebih hemat," ujar Ahok di Gedung Mahkamah Kons titusi Jakarta, Senin, menjawab per tanyaan mengapa dia tidak didam pingi oleh kuasa hukum (pengacara). Kendati demikian, Ahok men jelaskan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan tim untuk sidang lanjutan permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi (MK). "Nanti pada sidang selanjutnya kami panggil ahli tata negara untuk membantu menafsirkan apakah yang saya maksud itu diterima atau tidak," ujar Ahok sebelum memasuki ruang sidang. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono juga menyebutkan bahwa dalam permohonannya, Ahok mengajukan permohonan tanpa didampingi kuasa hukum. "Dalam permohonannya, dia sendiri saja tanda tangan selaku pemohon," jelas Fajar. Dalam permohonannya, Ahok
menguji Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya". Ahok beralasan bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, Pe mohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana, termasuk proses penganggarannya. Ahok berpendapat ketentutan tersebut seharusnya ditafsirakan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional. Dengan demikian Pemohon da pat memilih untuk tidak meng gunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja
AHOK HADIrI SIDANg PerDANA DI MK. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan usai mengikuti sidang perdana di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/8). Ahok hadir untuk mengikuti sidang perdana perkara pengujian UU Pilkada Pasal 70 (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, mengenai cuti selama masa kampanye Pilkada yang diajukan sendiri oleh Ahok.
Tak Miliki e-KTP, Akses Data Dihapus Urusan BPJS, SIM, Paspor dan Rekening Bank Distop Jakarta | Jurnal Asia Kemendagri memastikan batas akhir perekaman e-KTP tetap pada 30 September mendatang. Bagi warga yang belum melakukan perekaman sampai batas akhir, maka data penduduknya akan dinonaktifkan. Hal ini tentu akan menjadi kendala bagi pengurus BPJS, SIM, Paspor dan pemilik rekening bank. urusan pun dipermudah dengan cukup bawa KK ke kecamatan wilayah setempat. “Dengan penerapan kebijakan tentang batas waktu melakukan perekaman KTP elektronik ini, bagi penduduk wajib KTP elektronik yang tidak melakukan perekaman, maka yang bersangkutan akan mengalami banyak masalah,” ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah dalam konferensi pers di kantornya,
Pasar Minggu, Jaksel, Senin (22/8). Masalah tersebut, kata Zudan, muncul karena data penduduk yang belum merekam sampai dengan 30 September 2016 akan dinonaktifkan. Data dapat diaktifkan kembali dengan cara melakukan perekaman eKTP. “Namun demikian, apabila pen
duduk yang bersangkutan ingin datanya diaktifkan maka harus datang ke Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman. Tanpa perekaman data, maka yang bersangkutan tidak bisa diaktifkan,” kata Zudan. Dengan kata lain, KTP lama si warga yang belum mengurus eKTP tersebut akan dinonaktifkan. Warga tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan publik yang menggunaka Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data. “Ini yang nanti sampai 30 sep tember saya blok dulu. Kalau mau aktifkan datang ke Dukcapil. Karena pemanfaatannya ketika NIKnya di buka akan muncul ke sini (Imigrasi, BPJS, Bank, Kartu SIM, Korlantas),” ujarnya lagi. (Bersambung ke halaman 11)
harta amnesti pajak di Singapura yang dideklarasikan sebesar Rp4,79 triliun dan repatriasi Rp1,086 triliun. Kemenkeu tetap berupaya me repatriasi dana di luar negeri ter sebut karena harta hasil repatriasi tersebut dapat lebih berguna bagi pembangunan Indonesia. "Kami akan mencoba untuk melakukan repatriasi dengan berba gai macam kesiapan yang kami lakukan," ucap Sri. Selain itu, Kemenkeu juga mema parkan realisasi kebijakan amnesti pajak di delapan negara asal harta
Jurnal Asia | Ant: Irfan Anshori
PeTugAS memotret pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satlantas. Polisi mengimbau agar pemohon tak memanfaatkan jasa calo dalam pengurusan SIM yang bisa menyebabkan kerugian.
Kurs Tengah % 0,210
Shanghai
3,084.81
23.30
0.75
Nikkei 225
16,598.19
52.37
0.32
Hang Seng
22,997.91
60.69
0.26
EURO STOXX 2,955.92
12.28
0.41
2,175.25
6.50
0.30
18,463.00
77.00
0.42
4,799.75
7.25
0.15
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,197.00 10,021.83 14,897.44 17,228.71 1,702.01 13,102.02 3,277.55 1,599.96 9,533.53 4,164.15 9,766.18
Tak Masuk Akal di Sumut
Listrik Jadi Mahal karena Harga Gas Tinggi
Jurnal Asia | Ant: Lucky
PeTugAS merekam data identitas warga pada pembuatan eKTP di Kecamatan Tangerang, Tangerang, Banten, Senin (22/8).
selain Singapura. Di sisi lain diketahui, salah satu kendala lambatnya progres tax amnesty karena kurangnya par tisipasi aktif dari para pejabat. Selama ini, pemerintah dinilai hanya sibuk memberikan imbauan dan sosialiasi agar banyak warga negara yang ikut pengampunan pajak. Direktur Eksekutif Center for In donesian Taxation Analysis (CITA) Yus tinus Prastowo mengatakan, selama ini, pemerintah memberikan dalih program ini bukan hanya un tuk para pengemplang pajak saja,
melainkan kesempatan kepada semua warga negara untuk mem perbaiki data pajaknya. Tapi, hal itu dianggap kurang maksimal. "Perlu upaya nyata dari peme rintah, terutama pejabat lebih dari sekedar sosialisasi. Salah satunya adalah, secara sukarela ikut dalam program ini," tuturnya. Menurut Yustinus, sebaikbaiknya mengajak orang lain adalah dengan memberi contoh. "Apalagi amnesti pajak bukan berarti kita bersalah," katanya di Jakarta, Senin (22/8). (bc/kc)
20 Calo SIM Diciduk
Kasat Sabhara Polresta Medan, Kompol Siswandi menjelaskan, penertiban calo itu berdasarkan laporan masyarakat yang resah de ngan adanya keberadaan sejumlah orang yang mengaku dapat mem
(-/+) 11,140
Nasdaq
Razia Mendadak Satlantas Medan
Petugas Sat Sabhara Polresta melakukan penyisiran lokasi mangkalnya calo SIM, di Satlantas Polresta Medan Jalan Adinegoro, Kecamatan Medan Timur, Senin (22/8). Alhasil, sebanyak 20 orang pria diduga sebagai calo diamankan polisi.
Tutup 5427,175
Dowjones
Menkeu Pantau Aset WNI di Singapura Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/8). Sri juga mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ke menterian Keuangan Singapura untuk mengecek kebijakan kebijakan, baik dari pemerintah maupun perbankan, yang terkait dengan amnesti pajak Indonesia. Data Kementerian Keuangan menunjukkan Singapura menyum bang 42 persen komposisi harta deklarasi luar negeri dan repatriasi amnesti pajak, di mana 18,5 persen di antaranya direpatriasi. Jumlah
IHSG
S&P
Kejar Target Tax Amnesty Jakarta | Jurnal Asia Kementerian Keuangan akan terus memantau aset warga negara In donesia yang ada di Singapura setelah negara tersebut menjadi penyumbang aset terbesar dalam deklarasi luar negeri dan repatriasi amnesti pajak sampai dengan 20 Agustus 2016. "Pemerintah Singapura menyam paikan bahwa mereka mendukung pelaksanaan amnesti pajak. Kami akan terus memantau," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pemaparan perkembangan amnesti pajak di
Indeks Saham Nama
bantu mengurus SIM dengan mu dah, dengan cara memaksa, dan tidak sedikit pemohon SIM yang menjadi korban penipuan, dan me rugi uang ratusan ribu rupiah. Dijelaskannya, polisi yang menerima laporan itu, kemudian mendatangi lokasi berkumpulnya para calo, persis di depan ruas Jalan Adinegoro, kantor Satlantas. “Ada 20 orang calo yang di amankan dari lokasi, setelah di amankan, puluhan terduga calo itu lalu dibawa ke Kantor Sabhara,” kata Siswandi. Dikantor Sabhara yang berada di Jalan Putri Hijau Medan, lanjut Siswandi, puluhan orang i t u diberikan pengarahan dan tausyiah dari Ustad Zulfan, yang diharapkan calo itu dapat bertaubat, dan tidak
mengulangi perbuatannya. Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, mengimbau agar masyarakat tidak usah memperdulikan bila ada seorang pria yang tidak dikenal menghampiri memberitahu dapat mengurus SIM. “Pemohon SIM diimbau jangan mengurus SIM melalui calo,” tandasnya. Informasi diperoleh, para calo ini juga kerap melakukan penipuan dan penggelapan terhadap masyarakat. “Modusnya mereka mengaku bisa mengurus SIM, namun ketika uang ratusan ribu rupiah diberikan, calo ini melarikan uangnya,” ujar Adek (26), seorang pria yang menjadi korban calo. (bowo)
Jakarta | Jurnal Asia Harga gas bumi di Sumatera Utara (Sumut) yang mencapai US$ 13,9/MMBtu dinilai oleh Menko Pereko nomian Darmin Nasution tak masuk akal. Tingginya harga gas di Sumut ini tak hanya membebani industri, melainkan juga PLN. Alhasil, pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Belawan, salah satu pembangkit yang dioperasikan PLN untuk mengatasi krisis listrik di Sumut, menjadi kurang eisien. Pasokan gas untuk PLTGU Belawan berasal dari pipa transmisi ArunBelawan. Dengan harga gas sebesar US$ 13,9/MMBtu, biaya energi primer untuk PLTGU Belawan mencapai sekitar US$ 11 sen/kWh atau setara dengan Rp 1.430/kWh (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.000). Sebagai pembanding, ratarata harga jual listrik PLN ke pelanggan adalah Rp 1.352/kWh. Perbandingan lain, biaya produksi listrik PLN dari batu bara hanya sekitar Rp 800900/kWh. "Kalau harga gas US$ 13,9/MMBtu, harga bahan bakar listriknya jadi kirakira US$ 11 sen/kWh," kata Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, di Jakarta, Senin (22/8). Untuk wilayahwilayah seperti Pulau Jawa dan Sumatera, harga gas sebesar itu tidak eisien untuk PLN. "Mungkin kalau di daerahdaerah Indonesia Timur masih layak, misalnya kalau di Maluku harga gas US$ 1314/ MMBtu masih relatif murah karena ngangkut batu bara ke sana juga susah," papar Iwan. Menurut perhitungannya, harga gas yang ideal untuk PLN berkisar antara US$ 68/MMBtu. "Idealnya US$ 68/ MMbtu, terutama untuk di Sumatera dan Jawa. Kalau harga gas bisa US$ 8/MMBtu saja, biaya produksi listrik bisa US$ 900/kWh," dia mengungkapkan. Pihaknya mendukung upaya pemerintah yang saat ini tengah menyusun kebijakan untuk menurunkan harga gas di dalam negeri. "Energi primer bagaimana agar harganya lebih murah, perlu eisiensi di logistik, pengangkutan, regasiikasi, kita harapkan bisa lebih rendah," cetusnya. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja
PeKerJA memeriksa kondisi aliran listrik di gardu induk PLN. Harga listrik di Sumut jadi mahal, karena terpengaruh nilai jual gas yang tinggi dan tak masuk akal.