Jokowi Didesak Evaluasi Direksi BPJS Ketenagakerjaan
Menaker Minta Jangan Ada PHK
Pergantian Warek USU Ditentang
90 Persen Anggota DPRD Sumut Mangkir
Hal. 5
Hal. 11
Hal. 16
Hal. 20 Indeks Saham Nama
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4906,689
36,840
0,760
SHAnGHAI
4,026.04
8.37
0.21
nIkkeI 225 20,593.67 -248.30
-1.19
HAnG SenG 25,282.62 -253.81
-0.99
eURO STOXX 3,639.65
-8.31
-0.23
S&P 500
2,106.50
-8.00
0.38
DOwJOneS 17,809.00
-57.00
0.32
nASDAq
-53.75
1.15
4,612.75
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD
9,891.01 14,606.55 20,791.93 1,724.68 10,810.30 3,522.08 1,644.78 8,852.98 4,834.37 9,790.54 13,368.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Kamis, 23 Juli 2015
Ribuan Burung Puyuh Mati Mendadak Petani Deli Serdang Rugi Ratusan Juta Rupiah Deli Serdang | Jurnal Asia Ribuan ekor burung puyuh mati mendadak di kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). kejadian ini membuat peternak rugi puluhan juta rupiah. Hingga Rabu (22/7), kasus kematian burung puyuh yang diternakkan warga itu masih terus terjadi. Terutama dialami peternak yang berada di Desa karang Anyar, kecamatan Beringin. Salah seorang peternak, Sugeng (43) menyatakan, kasus mati mendadak itu mulai terjadi sejak se pekan lalu. Mulanya hanya beberapa ekor yang mati per hari, namun makin hari makin banyak dan jumlahnya mencapai ratusan ekor. "Sekarang ini sudah mati sekitar enam ratus ekor per hari," kata Sugeng kepada wartawan di Beringin, akibat kejadian ini, Sugeng menderita kerugian hingga Rp60 juta. kerugian itu diperkirakan akan terus meningkat sebab sejauh ini belum ada tindakan untuk mengatasi masalah burung yang mati mendadak itu. Selain Sugeng, belasan peternak lainnya juga mengalami masalah serupa. Ribuan ekor burung puyuh yang mati dikubur dan dibakar peternak setiap harinya. Untuk mengatasi masalah ini, Sugeng dan kawan-kawannya hanya memberikan vitamin dan obat semprot. Sejauh ini, tindakan itu tidak memberikan efek apa-apa. Burung puyuh itu terus bermatian. Disebutkan, kasus ini sudah dila porkan ke Dinas Pertanian Deli Serdang, namun sejauh ini
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 840 Tahun IV
belum ada tindakan dari pihak ter kait. Diduga burung puyuh yang mati itu terserang penyakit infectious coryza, atau snot, atau pilek ayam yang kerap terjadi karena pancaroba. namun pihak karena pihak berwenang belum turun ke lapangan, penyakit yang menyerang burung petelur itu masih belum bisa dipastikan. Terkait masalah ini, kadis Pertanian Pemkab Deliserdang, Samsul Bahri yang dikonirmasi terkait puluhan ribu ekor ternak burung puyuh warga yang bermatian mengatakan sudah menerjunkan anggotanya untuk turun kelapangan. Ia menyebut belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab kematian. “Udah turun anggota saya ke sana untuk ngecek. Laporan pasti mengenai penyebab kematiannya mungkin kamis kita cek,”ujar Samsul, Rabu (22/7). Ia mengaku dirinya mengetahui kabar tersebut dari warga. Ia menyebut sangat susah dalam waktu singkat untuk mengetahui penyebab kematian burung puyuh tersebut. “Susah juga kita memastikan sekarang mengapa bisa mati m a k a nya b e s o k l a h ya k i t a pastikan,”kata Samsul. Mengenai bantuan kepada peternak yang sudah merugi puluhan juta ia belum mau mengomentari lebih jauh soal rencana bantuan yang akan diberikan. Ia mengaku akan mempelajari terlebih dahulu mengenai sumber dana untuk bantuan. (dtc)
Istri Muda Gatot 'Sawer' Kaligis Ribuan Dolar Fuad Lubis Dituding Kangkangi Gubsu Jakarta | Jurnal Asia Muara kasus penyuapan hakim PTUN Medan mulai terkuak. Kali ini Gubernur Sumatera Utara pasang badan melalui pengacaranya, Razman Arief Nasution. Adalah Ahmad Fuad Lubis, selaku Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut yang dituding mengangkangi Gubsu, dengan melampui batas kewenangan dalam mengambil keputusan, menunjuk kuasa hukum Pemprovsu terkait perkara di PTUN Medan. Melalui pengacaranya, Gubernur Sumut itu mengaku akan bertanggung jawab atas kasus yang telah membelit tiga hakim PTUn Medan jika ditemukan indikasi keterlibatan dia dalam kasus suap tersebut. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Akbar nugroho Gumay
MASiH SAKSi. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo nugroho meninggalkan Gedung kPk usai diperiksa di Jakarta, Rabu (22/7). Gatot dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik selama sebelas jam sebagai saksi kasus dugaan suap kepada hakim PTUn Medan yang melibatkan anak buahnya serta pengacara OC kaligis.
Soal Kasus Dana Bansos
Kejatisu Banding PTUN Medan
Jurnal Asia | Ant: Vitalis Yogi Trisna
WAKiL ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin (tengah) didampingi pengurus MUI dan sejumlah ulama menyampaikan pernyataan sikap terkait insiden tragedi Tolikara, Papua di Jakarta, Rabu (22/7).
Demi Kerukunan dan Kenyamanan Umat Beragama
Jaga Kondusiitas Sumut
Medan | Jurnal Asia Potensi perpecahan dengan meluasnya isu intoleransi seperti yang terjadi di Tolikara, Papua beberapa waktu lalu, dinilai dapat terjadi dimana saja, bahkan mungkin juga di Sumatera Utara. karena itu demi kenyamanan dan kerukunan umat beragama maka harus bersama-sama menjaga kekondusiitas (keamanan) yang sudah berlangsung selama ini. "Potensi meluasnya intoleransi itu dapat terjadi dimana saja, karena permasalahan itu sangat peka jika tidak disikapi dengan baik. Maka hal itu bisa menjadi besar, seperti misalnya di Sumut ini, semua agama dan ras ada disini," ungkap kapolda Sumut, Irjen Pol eko Hadi Sutejo saat diwawancarai wartawan ketika dirinya tiba di Medan Club untuk mengikuti acara Silaturahmi Forum koordinasi Pimpinan Daerah (FkPD) Provsu dengan Forum kerukunan Umat Beragama (FkUB), Pimpinan Majelis-majelis Agama, serta Ormas-ormas keagamaan Provsu dalam rangka menjaga dan memelihara Sumut yang damai dan kondusif, Rabu (22/7) sore. Lebih lanjut kapolda mengatakan, bahwa potensi munculnya
insiden intoleransi tidak saja terjadi di daerah perbatasan, namun juga dapat terjadi di wilayah perkotaan. "kita tidak dapat memprediksi, namun semua tempat itu ada potensi dan tidak saja di perbatasan. Di perkotaan pun, kalau tidak dikelola dengan baik bisa jadi potensi. Untuk itu dibutuhkan kedewasaan dari para pemuka agama," paparnya. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak un tuk tetap menjaga situasi kondusif di Sumut. Untuk itu kapoldasu berharap agar seluruh ele men masyarakat yang ada dapat mengelola isu yang terjadi Tolikara beberapa waktu lalu secara dewasa. "kita juga sudah menggelar kerjasama dengan berbagai pihak. Dan seluruhnya kita serahkan kepada masing-masing pengelola, tapi kita tidak keluarkannya secara sporadis. Untuk itu kita berharap dapat mempertahankan silaturahmi yang sudah terjalin di Sumatera Utara selama ini," tandasnya. kapoldasu kembali menegaskan soliditas masyarakat Su-
mut harus dipertahankan dan pihaknya siap mengawal kondisi kondusif ini tanpa reserve. Artinya setiap provokator atau siapa pun yang memanfaatkan peristiwa Tolikara untuk menimbulkan kekacauan atau konlik di Sumut akan ditindak tegas tanpa pilih bulu. Forum koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi Sumut beserta seluruh komponen lintas agama dan etnis Sumut sepakat menjaga provinsi ini tetap menjadi barometer kerukunan umat beragama nasional. "Itu artinya Sumut harus tetap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap fenomena dan peristiwa di sudut mana pun di republik ini, termasuk kasus Tolikara, sehingga tidak mudah terpancing atau tersulut oleh provokasi apapun," tegas wagubsu Ir H T erry nuradi yang juga hadir. Pada acara dengan moderator kepala Badan kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syoian MAP ini selain wagubsu juga hadir Pangdam I/BB Mayjen TnI edy Rahmayadi, ketua komisi e DPRD Sumut effendi Panjaitan, kakanwil Depag Sumut dan ketua FkUB Sumut DR H Maratua Simanjuntak. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia kejaksaan Tinggi (kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan banding terkait putusan PTUn Medan yang mengabulkan gugatan Pemprov Sumut. Banding itu dilakukan setelah kejati Sumut mempelajari isi putusan tersebut. "Artinya, sesuai dengan ketentuan, setelah melihat isi putusan itulah yang kita pelajari," kata kepala Seksi Penerangan Hukum (kasi Penkum) kejati Sumut Chandra Purnama di Medan, Rabu (22/7). Pada tahun 2012, PTUn Medan yang diketuai Tripeni Irianto me ngabulkan gugatan kabiro keuangan Pemprov Sumut Fuad Lubis. Putusan itu mengalahkan pihak kejaksaan yang ketika itu mengusut kasus korupsi dana Bantuan Sosial Pemprov Sumut. Fuad tidak terima dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi Bansos Pemprov Sumut. Dia kemudian menggugat jaksa ke
PTUn Medan menggunakan UU Administrasi Pemerintahan yang kemudian dikabulkan. Pada saat itu yang duduk sebagai ketua majelis hakim adalah Tripeni Irianto dengan anggota Amir Fauzi dan Dermawan Ginting. ketiganya sepakat menilai jaksa telah sewenang-wenang menuduh Fuad melakukan penyalahgunaan wewenang. Usai memenangkan Fuad, Tripeni dkk dibekuk kPk dengan barang bukti sejumlah uang. Pihak kejaksaan pun disarankan untuk mengajukan banding ke PT TUn atas putusan PTUn yang dinilai sarat akan korupsi. "Tim Jaksa Pengacara negara kejati Sumut sudah mendaftarkan banding untuk perkara tersebut, tepatnya pada 13 Juli 2015," terang Chandra. Setelah itu, kata Chandra, pihaknya melanjutkan untuk menyerahkan memori banding. Saat ini memori banding tersebut
sedang disusun tim Jaksa Pengacara negara kejati Sumut. Mundur Kalau Terdakwa Menteri Dalam negeri Tjahjo kumolo mengaku be lum merekomendasikan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo nugroho untuk mundur dari jabatan setelah namanya tersangkut di komisi Pemberantasan korupsi (kPk). Pasalnya, kata Tjahjo, Gatot baru berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha negara di Medan. "Mundur kalau dituntut hukuman lebih dari 5 tahun, sudah terdakwa, sudah ma suki persidangan. Itu baru diberhentikan sementara. kalau masih pemeriksaan saksi, ter sangka tapi be lum sidang, itu tidak," ujar Tjahjo di kompleks Istana negara, Jakarta, Rabu (22/7). Soal pemeriksaan Gatot di kPk, Tjahjo enggan mengomentarinya. Ia mengaku, me ngedepankan
azas praduga tak bersalah terhadap semua kepala daerah yang ter sangkut kasus hukum. Jika se orang kepala daerah masuk tahap persidangan, kata Tjahjo, baru akan dinonaktifkan. "Sepanjang belum ada keputusan pengadilan, berarti dia belum bersalah," imbuhnya. Tjahjo juga titip pesan kepada semua kepala daerah yang tersangkut kasus hukum proaktif mengikuti prosedur yang ada. Baik yang masih menjadi saksi maupun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Semua panggilan pemeriksaan penegak hukum, tegasnya, harus diikuti kepala daerah. "kami lihat, dia proaktif atau tidak. walaupun dituntut 1 hari pun tapi kalau tidak proaktif selama persidangan bisa kami berhentikan sementara. kecuali tertangkap tangan. kalau OTT ya apa boleh buat," tandas Tjahjo. (dtc/jp)
Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran
78 PNS Pemprovsu Bolos Sedikitnya 78 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara absen di hari pertama kerja usai libur Lebaran dan cuti bersama. Mereka yang bolos tersebut tidak hadir tanpa alasan jelas. Hal itu diungkapkan kepala Badan kepegawaian Daerah (BkD) Sumut melalui kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan PnS, kaiman Turnip, Rabu (22/7). “kalau dipersentasekan, hanya 1,16 persen yang tidak hadir tanpa alasan pasti. Selebihnya ada yang cuti dan alasan sakit,” ujarnya. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ist
WAGUBSU HT erry nuradi saat melakukan sidak di Dinas Pendapatan Sumut di hari pertama kerja setelah libur Lebaran dan cuti bersama, Rabu (22/7).