Kemenhub Batasi Usia Pesawat Sampai 30 Tahun
PPATK Pantau 30 Rekening Kasus Pelindo
Hal. 9
Hal. 16
Kinerja Pertamina Mengecewakan
Pengembang Tak Siap Bangun Rumah Susun Hal. 18
Hal. 17 Indeks Saham Nama
Tutup
4584,562 -20,660 -0,450
SHAnGHAI
3,368.74
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
48.06
1.45
nIkkeI 225 18,435.87 -118.41
-0.64
HAnG SenG 22,845.37
-0.63
eURO STOXX 3,280.32
@jurnalasiacom
%
IHSG
-143.85 8.09
0.25
2,018.94
-11.83
0.58
DOwJOneS 17,168.61
-48.50
0.28
nASDAq
-40.85
0.84
S&P 500
harianjurnalasia
Kurs Tengah
(-/+)
4,840.12
Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,640.00 9,868.56 15,471.87 21,053.36 1,759.93 11,376.15 3,183.22 1,668.66 9,224.75 4,714.49 9,798.52
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Jumat, 23 Oktober 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 916 Tahun IV
Perusahaan se-Indonesia dapat Insentif Pajak Jokowi Pantau KEK Sei Mangkei
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
KABUT ASAP SUMUT. Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor dengan latar belakang diselimuti kabut asap di Medan, Sumatera Utara, kamis (22/10). kabut asap akibat dampak kebakaran lahan dan hutan yang masih terjadi di wilayah Riau dan Sumsel tersebut menyebabkan kota Medan dan sekitarnya diselimuti kabut asap.
Kabut Asap Berbahaya
23.693 Warga Medan Terkena ISPA Medan | Jurnal Asia Kabut asap kian mengganas melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara dan Kota Medan. Kini ancaman kematian menghantui akibat efek yang ditimbulkan. Karena kondisi tersebut, sudah puluhan ribu jiwa terpapar dan mengalami infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Dari data dihimpun Jurnal Asia, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) selama September di kota Medan meningkat sebanyak 3.160 orang dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 20.533 orang. Peningkatan ini diduga lantaran semakin tebalnya kabut asap. kepala Seksi Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Medan, Pocut Fatimah Fitri kepada wartawan, kamis (22/10) mengatakan berdasarkan data yang diperoleh dari 39 Puskesmas, penderita ISPA pada bulan Juli di
Medan mencapai 21.566 orang, Agustus capai 20.533 orang dan pada September meningkat menjadi 23.393 orang. Pihaknya meghimbau masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya serta peduli dengan kesehatan masing-masing dan juga keluarganya. “kalau sudah ada keluhan batuk atau pilek, jangan disepelekan, bawa langsung ke klinik atau puskesmas dan layanan kesehatan terdekat," ujarnya. “Lebih spesifik untuk kabut
asap dihimbau untuk mengurangi aktiitas diluar rumah terutama bagi ibu hamil, anak anak dan orang tua apalagi yang memiliki riwayat alergi tehadap asap dan bila harus keluar rumah supaya memakai masker,” sambungnya. 58 Orang Dirawat Sementara, kabbag Hukum dan Humas RDUD dr Pirngadi Medan, edison Parangin-angin menjelaskan, sepanjang bulan Juli, hingga sekarang tidak ada tercatat pasien menderita ISPA yang dirawat di RS Pirngadi Medan. kendati begitu di Bulan Sep tember tercatat 58 orang men dapat perawatan Penyakit Paru Obstruktif kronik (PPOk). “Gak ada pasien rawat inap dan rawat jalan dengan keluhan ISPA, mung kin penderita ISPA lebih banyak berobat ke puskesmas, atau klinik terdekat di tempat tinggal mereka masing-masing,” ujar edison.
Dijelaskannya, untuk penyakit saluran pernafasan RSUD Pirngadi Medan, di Bulan Agustus merawat pasien penyakit Pneumonia sebanyak 64 orang, dan penyakit Tuberclosis (TBC) merawat 60 orang pasien. Di Bulan September, pasien penyakit Pneumonia 49 orang, TBC 64 orang, dan penyakit Penyakit Paru Obstruktif kronik (PPOk) sebanyak 58 orang. PPOk adalah penyakit yang ditandai dengan hambatan aliran udara di saluran nafas yang tidak sepenuhnya reversibel. Hambatan aliran udara ini bersifat progresif dan berhubungan dengan respons inlamasi paru terhadap partikel atau gas yang beracun atau berbahaya. “Di Bulan Agustus tidak ada yang dirawat penyakit PPOk, di Bulan September ada 58 orang, untuk di Bulan Oktober masih di data,” tandas edison.
Sementara itu, pengamat kesehatan dr Umar Zein SpPD kPTI me nyampaikan sebelumnya Ia sudah memperkirakan adanya peningkatan penderita ISPA di September. “kabut asap mengandung zat dan partikel berbahaya ini bisa mempengaruhi kesehatan dan harus dihindari. Pengaruhnya mulai dari hidung, trakea, dan paru-paru,” katanya. Untuk mencegahnya, ujar dokter yang juga konsultan penyakit tropik dan infeksi ini, masyarakat harus menggunakan masker, khususnya bagi anak-anak. “Tapi anak-anak ini yang susah bila disuruh pakai masker, padahal polusi udara itu sangat rentan pada anak-anak. Dinkes bisa melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. kondisi sudah mengkhawatirkan sudah berbulan bulan kabut asap melanda,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)
Terkendala Izin Sampai 5 Tahun
Pembangunan 1.000 MW PLTMH Sumut Mangkrak
Jurnal Asia | Ant: Yusuf nugroho
WARGA menyaksikan alat berat menyelesaikan sebagian pembangunan waduk, untuk memenuhi kebutuhan air irigasi serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro (PLTHM) sebesar 0,50 Mw. Di Sumut, proyek PLTHM mangkrak karena terkendala izin sampai 5 tahun.
Medan | Jurnal Asia Realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Sumatera Utara dengan potensi mencapai 1.000 Mw mengalami stagnasi alias mangkrak. Sulitnya mendapatkan perizinan yang bisa memakan waktu empat hingga lima tahun dan kendala akses permodalan menjadi kendala utama. Hal itu disampaikan Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Sumut (APPLTA-SU) kepada Plt Gubsu H T erry nuradi yang didampingi kepala Dinas
Pertambangan dan energi edy Salim dalam pertemuan di kantor Gubsu, kamis (22/10). Hadir ketua Umum APPLTA nelson Parapat, ketua Bidang Organisasi Joh eron Lumban Gaol, Se para pengurus diantaranya Chairman naibaho, Gandi Tambunan, DR edward Simanjuntak, Jonni Pane dan Betesda Situmorang. Menanggapi itu, Plt Gubsu akan mengundang pihak-pihak yang berkompeten untuk duduk bersama APPLTA untuk membahas solusi atas persoalan yang dihadapi. Potensi energi ter-
barukan di Sumut menurutnya sangat besar dan sebenarnya bisa mengatasi kendala krisis energi yang kita hadapi, berbagai solusi harus kita cari solusinya bersama. “Pemprovsu akan menggagas pertemuan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan Dinas Pertambangan, Penanaman Modal dan Investasi, Badan Lingkungan Hidup, PT PLn, dan pemangku kepentingan di level kabupaten kota agar bisa dialog bersama. karena potensi luar biasa, harus bisa kita atasi kendala,” ujar erry. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko widodo (Jokowi) menginstruksikan para menteri untuk mulai membangun delapan kawasan ekonomi khusus (kek) yang telah dite tapkan pemerintah. Ia pun menginginkan agar arus modal bisa segera masuk ke Indonesia sehingga menggerakkan gairah perekonomian dalam negeri. "Saya juga minta dilakukan langkah-langkah terobosan segera untuk hidupkan 8 kek (kawasan ekonomi khusus), yang sudah ditetapkan," kata Jokowi mem buka rapat terbatas soal paket kebijakan ekonomi kelima di kantor Presiden, kamis (22/10). Delapan kek itu sudah ditetapkan pemerintah pada akhir tahun 2014 lalu. Rinciannya yakni kek Sei Mangkei kabupaten Simalungun, Sumatera Utara; kek Maloy Batuta Trans kalimantan kabu paten kutai Timur, kalimantan Timur. Selanjutnya kek Palu, kota Palu, Sulawesi Tengah; kek Morotai, kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Lainnya, kek Tanjung Api-Api
kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan; kek Tanjung Lesung, kabupaten Pandeglang, Banten; kek Mandalika, kabupaten Lombok Tengah, nusa Tenggara Barat; dan kek Belitung, kota Bitung, Sulawesi Utara. "kami harapkan dengan kek ini, akan ada arus modal masuk akan ada arus uang masuk, akan ada arus investasi masuk sehingga msk akan buka lapangan kerja sebesar-besarnya," ucap Jokowi. Untuk seluruh kawasan khusus itu, Jokowi menginstruksikan agar diberikan berbagai insentif untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. kemudahan itu, sebut Jokowi, akan menjawab keraguan banyak pihak akan komitmen pe merintah untuk melakukan penyederhanaan peraturan. Selain soal pembangunan di kawasan khusus, Jokowi juga menyinggung kepastian pemerintah pasca putusan Mahkamah konstitusi terkait penyediaan air oleh para pelaku usaha yang berinvestasi di Indonesia. (Bersambung ke halaman 11)
Marak Perekrutan Honorer Dicurigai Petahana Diduga Pengaruhi Jumlah DPT Jakarta | Jurnal Asia Menjelang pelaksanaan pemi lihan umum kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang, perekrutan tenaga honorer marak dilakukan oleh sejumlah daerah. Ada dugaan, kebijakan ini bagian dari strategi memenangi pemilu oleh calon tertentu. Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, salah satu perekrutan tersebut terjadi di daerah kalimantan Barat. Yuddy mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk ke kementeriannya, menjelang pemilihan kepala daerah, salah satu kabupaten di daerah tersebut merekrut tenaga honorer dengan surat keputusan lokal. Tidak tanggung-tanggung, jumlah tenaga honorer yang direkrut mencapai 1.000 orang. "Ini tidak benar, ini pasti untuk tujuan pemilihan kepala daerah. Ini ilegal," kata Yuddy, kamis (22/10). Yuddy mengatakan, dugaan atas legalitas perekrutan pegawai ho norer tersebut didasarkan pa da kebijakan penghentian penerimaan PnS baru yang dike-
luarkan kementeriannya beberapa waktu lalu. "Dengan itu, segala aktivitas rekrutmen pegawai di instansi pemerintah mana pun, sekalipun hanya honorer tidak dibolehkan," kata dia. Yuddy mengatakan, untuk membuktikan kecurigaan atas ketidakberesan perekrutan tersebut, pemerintah sudah meminta komite Aparatur Sipil negara dan kedeputian Pengawasan Reformasi Birokrasi melakukan investigasi. kPU RI telah mengumumkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak Tahun 2015, sebanyak 96.869.739 pemilih (per 12 Oktober 2015). Jumlah tersebut terdiri dari pemilih laki-laki yang berjumlah 48.466.877 dan 48.402.861 pemilih perempuan. Data tersebut diperoleh dari seberan pemilih di 300 kabupaten/ kota, 3.591 kecamatan, 43.962 desa, dan 237.790 TPS. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan bahwa ada sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada mengalami jumlah kenaikan DPT Pilkada secara signiikan. Padahal, jumlah ideal kenaikan DPT dari DPS hanya 2 persen. (Bersambung ke halaman 11)
Gatot: Rio Sanggupi Urus Perkara di Kejagung Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho membeber, mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella menyanggupi mengurus perkara yang membelitnya di Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia mengaku sempat bertemu dengan Rio Capella.
“Saya belum pernah diperiksa tapi saya dijadikan tersangka. To longlah disampaikan duduk permasalahannya kepada Jaksa Agung. Pak Rio menyanggupi itu,” kata Gatot usai bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa panitera PTUn Medan Syamsir Yusfan, kamis (22/10). Gatot mengatakan, dirinya merasa dipolitisasi dalam perkara korupsi bansos di kejagung. Politisi PkS itu merasa diperlakukan tidak adil karena belum pernah diperiksa namun dinyatakan sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan pemeriksaan untuk dua
anak buahnya, kabiro keuangan Ahmad Fuad Lubis dan Plh Sekda Sumut Sabrina pada Maret 2015. “Saya tidak bisa bekerja dengan tenang karena banyak politisasi,” ujarnya. Gatot juga mengakui adanya permintaan uang dari Rio yang diserahkan istrinya, evy Susanti melalui Fransisca Insani Rahesti yang merupakan advokat magang di kantor pengacara OC kaligis. namun Gatot tidak membeberkan jumlahnya. Pengakuan Gatot senada dengan pernyataan evy sewaktu dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa OC
kaligis, kamis (1/10), mengenai adanya surat panggilan pemeriksaan dari kejagung untuk Ahmad Fuad Lubis dan Sabrina dalam kasus bansos dengan tersangka Gatot. Dalam persidangan Gatot mengatakan, dirinya bersama evy menolak langkah OC kaligis menggugat ke PTUn Medan usai terjadi pertemuan islah di kantor DPP nasdem. namun kaligis bersikeras mengajukan gugatan sebagai langkah untuk membuka komunikasi dengan Jaksa Agung. “OC memberikan alasan bahwa kepentingan dari PTUn itu bagian upaya pertama untuk ber-
komunikasi dengan Jaksa Agung. kemudian ini bagian referensi bagi pemprov lain untuk masuknya penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan kalau tidak ada indikasi kerugian negara,” kata Gatot. Terkait kesaksiannya tersebut, Jaksa Agung Prasetyo akan mengecek. “Belum ada laporan dari Pidsus, mungkin itu waktu di Sumatera Utara. Tapi harus diklariikasi dulu, kalau di sini masih dalam penyelidikan dan sedang mengumpulkan bukti-buti serta keterangan saksi,” ucap Prasetyo melalui sambungan telepon, kamis (22/10). (sp/ant/dtc)
Jurnal Asia | Ant: Rosa Panggabean
GATOT Pujo nugroho bersama istrinya evy Susanti menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa kasus dugaan suap ketua PTUn Medan Tripeni Irianto Putro di Pengadilan Tipikor Jakarta, kamis (22/10).