Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 23 September 2015

Page 1

Abraham Samad Tak Ditahan

Kemenkumham Akui Lalai Awasi Gayus Tambunan

BUMN Properti Bisa Saingi Podomoro

Harga Sawit Sumut Mulai Naik

Hal. 9

Hal. 11

Hal. 18

Hal. 19 Indeks Saham nama

tutup

4344,044 -32,040 -0,730

SHAnGHAI

3,185.62

29.08

0.92

nIKKeI 225 18,070.21 -362.06

-1.96

39.65

0.18

eURO STOXX 3,083.77 -100.95

-3.17

S&P 500

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

%

IHSG

HAnG SenG 21,796.58

harianjurnalasia

Kurs Tengah

(-/+)

1,934.25

-28.75

1.46

DOwJOneS 16,199.00

-257.00

1.56

-72.50

1.67

nASDAq

4,268.75

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD

10,345.20 16,227.23 22,492.43 1,869.13 12,035.57 3,383.02 1,764.52 9,156.63 5,072.09 10,262.12 14,486.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Rabu, 23 September 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 892 Tahun IV

TKI Tak Bisa Mencoblos di Pilkada Serentak Jakarta | Jurnal asia warga negara Indonesia (wnI) yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dipastikan tidak akan bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih calon kepala daerah dalam pilkada. Ti dak adanya undang-undang (UU) yang mengatur hal itu, juga biaya yang dinilai terlalu besar hingga ketidaksiapan KPU menjadi alasannya. Komisioner Komisi Pem berantasan Korupsi (KPU), Hadar Nais Gumay, menerangkan bahwa jika TKI tersebut tidak berada di dalam negeri, mereka dipastikan tidak bisa menggunakan haknya. KPU mengharuskan bagi setiap wnI yang ingin menyumbangkan suaranya harus berada di tempat pemilihan asal daerahnya. Bah-

kan, kata Hadar, di dalam undang-undang Pilkada nomor 8 Tahun 2015 memang tak diatur untuk mengakomodasi hak para pejuang devisa negara itu. "Ya, iya, memang kalau dia tidak berada di Indonesia, ya tidak bisa dong memilih. Kami tidak memberikan pelayanan untuk memilih bagi yang tidak berada di lokasi pemilihan. Jadi, kami belum bisa melakukan hal tersebut," kata Hadar di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Senin 22 September 2015. Hadar menambahkan, KPU juga merasa kesulitan untuk bisa mempersiapkan pemilihan bagi para wnI yang menjadi TKI di luar negeri. KPU sulit melakukan identiikasi dan mengumpulkan informasi jumlah serta alamat

Jokowi Kamis ke Siosar Mahasiswa Korban Sinabung Terima Beasiswa medan | Jurnal asia Presiden RI Jokowi direncanakan akan serahkan beasiswa ratusan mahasiswa yang orangtuanya korban erupsi Sinabung pada Kamis (24/9) mendatang. “Saat ini kita bersama tim Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dikti sedang melakukan veriikasi data penerima beasiswa,” kata Koordinator Kopertis wilayah I Sumut Prof Dian Armanto, Selasa (22/9). Menurut Dian, ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta (PTn/PTS) di Sumatera Utara korban erupsi Sinabug itu akan menerima bantuan beasiswa dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan untuk kelanjutan pendidikan mereka. Pada pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran

dan Kemahasiswaan Kemenristek dikti itu, kata Dian juga dihadiri Sespel Kopertis Rudi K nababan, para pimpinan atau perwakilan PTn/PTS di Sumut serta Kepala Dinas Pendidikan serta staf Kemahasiswaan Kopertis wilayah I Sumut. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dikti, Edi Siswanto dilakukan veriikasi data nama-nama mahasiswa calon penerima bantuan beasiswa korban erupsi Sinabung. Dian Armanto didampingi Kasi Kemahasiswaan Sulhan menyebutkan, bantuan tersebut merupakan lanjutan dari kebijakan Presiden RI untuk menyalurkan beasiswa bagi korban erupsi Sinabung. (Bersambung ke halaman 11)

Presiden Instruksi Kereta Api Ringan Hadir di Medan Jakarta | Jurnal asia Masalah transportasi masih tetap menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko widodo (Jokowi). Beberapa proyek transportasi berskala besar seperti Light Rail Transit (LRT) lazim disebut sistem pengangkutan kereta api ringan, Mass Rapid Transit (MRT), dan kereta Jakarta-Bandung berkecepatan 200 km/jam kembali menjadi pembahasan dalam rapat kabinet terbatas (ratas) di Istana negara, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, dihadiri oleh wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri BUMn Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. "Hari ini kita mengadakan ratas yang secara khusus membahas mengenai sistem transportasi secara nasional. Baik satu kota dengan

kota yang lain maupun antarkota. Karena memang dalam concern Presiden dan wapres agar masalah transportasi ini segera bisa diatasi," ujar Pramono di Istana negara, Jakarta, Selasa (22/9). Pramono mengatakan, fokus pembahasannya adalah proyekproyek transportasi dengan skala besar. Dari yang tengah dalam tahap pembangunan, baru mulai dibangun dan masih dalam tahap perencanaan. Di antaranya adalah ter kait dengan LRT, MRT, dan kereta cepat. "Selain pembahasan LRT dari luar ke dalam Jakarta, maupun di dalam Jakarta, dan juga MRT dan juga tentunya dibahas kereta Jakarta-Bandung," sebutnya. Terkait dengan kereta JakartaBandung, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa proyek tersebut harus sesai dengan arahan. Bahwa harus business to business (b to b), tidak menggunakan dana dari APBn dan tanpa penjaminan dari negara. (Bersambung ke halaman 11)

pasti seluruh TKI di luar negeri yang ada. "Mudah-mudahan nanti waktu mendatang bisa melakukan pelayanan yang lebih luas, orang bisa mengirim lewat pos, mungkin elektronik juga," Hadar berharap. Hadar menerangkan, idealnya memang KPU memfasilitasi para TKI tersebut dalam pilkada dengan menggunakan pos, sehingga suara para TKI tersebut bisa tersalurkan. Akan tetapi, masalahnya, biaya yang dibutuhkan juga akan sangat besar guna merealisasikan wacana niat baik itu. "Buat TPS di luar negeri kan biayanya besar. Pos juga kan tidak murah, menyediakan pe rangkonya, bolak balik kan. Makanya kami memang belum bisa kami laksanakan," ungkapnya. (ant/kcm)

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak

RDP kPu-BaWaSLu- kOmISI II. Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) bersama Ketua Bawaslu Muhammad (kedua kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Periksa Anggota DPR, MPR DPD Harus Izin Presiden Kapolri: Pejabat Daerah Salah Kebijakan Jangan Dipidana Jakarta | Jurnal asia mahkamah konstitusi (mk) memutuskan penegak hukum harus mendapatkan izin presiden, jika ingin memeriksa anggota DPR, mPR, dan DPD. Selain itu kapolri juga menginstruksikan jajaran agar pejabat daerah yang salah dalam mengambil kebijakan jangan dipidana. Hakim Konstitusi menyatakan frasa persetujuan tertulis pada Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan presiden. "Pasal 245 ayat 1, selengkapnya menjadi pemanggilan dan permintaan keterangan tertulis untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden," kata Hakim Ketua Arief ‎Hidayat saat membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (22/9). Mahkamah juga memutuskan frasa persetujuan tertulis pada Pasal 224 ayat 5 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan presiden. Pemohon uji materi undangun dang tersebut adalah Supriyadi widodo eddyono dan Perkumpulan Masyarakat Pem-

baharuan Peradilan Pidana. Hakim wahiduddin Adams mengatakan, putusan ini bukan hal baru. Pasalnya pemberian persetujuan dari presiden sebelumnya sudah diatur dalam UndangUndang MK, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UndangUndang Mahkamah Agung. Karena itu, Hakim Konstitusi menilai Mahkamah Kehormatan Dewan tidak tepat memberikan izin pemanggilan anggota dewan. MKD dianggap hanya bagian dari kelengkapan dewan. "Dan tidak berhubungan dengan sistem peradilan pidana," kata wahiduddin. MK juga menilai pemberian izin oleh MKD dikhawatirkan sarat kepentingan. Sebab anggota MKD merupakan bagian dari anggota dewan itu sendiri. Putusan ini merupakan bentuk dan upaya memperbaiki check and balances antara eksekutif dan

Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, para penyidik perkara tindak pidana korupsi di kepolisian jangan sampai terkesan mencari-cari kesalahan dari perkara yang diselidikinya. "Jangan sampai terkesan penyidik cari-cari kesalahan," kata Kapolri saat rapat koordinasi optimalisasi penyerapan APBn/ APBD di Semarang, Selasa (22/9). Hal tersebut, lanjut dia, bisa dicegah oleh Kapolda atau Kapolres dengan menilai data awal yang dimiliki sebelum penyelidikan. Menurut dia, dalam proses penyelidikan, penyidik harus memiliki data yang komplet serta langkah-langkah yang jelas. "Sebelum turun, data awal apa yang dimiliki. Jangan hanya berdasarkan surat kaleng sudah diselidiki," katanya. (Bersambung ke halaman 11)

Masinton Laporkan RJ Lino ke KPK

Menteri BUMN Dituding Terima Gratiikasi Pelindo Jakarta | Jurnal asia anggota komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan masinton Pasaribu melaporkan Direktur utama Pt Pelindo II (Persero) Richard Joost (RJ) Lino ke kPk karena diduga menghadiahi barang kepada menteri Bumn Rini Soemarno.

Pengumuman untuk menghormati perayaan Idul Adha, maka Harian Jurnal Asia tidak terbit pada Kamis (24/9). Koran akan hadir kembali seperti biasa, Jumat (25/9). Demikianlah pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pembaca, biro, wartawan, relasi dan langganan. (Red)

legislatif.‎ " Sehingga Mahkamah (MK) berpendapat izin tertulis seharusnya berasal dari presiden, bukan dari Mahkamah Kehormatan Dewan," kata Wahiduddin.‎‎ Putusan ini juga berlaku terhadap anggota MPR dan DPD. Sedangkan pemeriksaan anggota DPRD provinsi harus mendapatkan persetujuan menteri Dalam negeri dan anggota DPRD kabupaten/ kota harus mendapatkan izin gubernur. Sebelumnya, Pasal 224 ayat 5 berbunyi, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, dan 4 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD. Polisi Jangan Cari-cari kesalahan Di lokasi terpisah, Kepala

Jurnal Asia | Ant: Sigid Kurniawan

anggOta Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu (kiri) menyerahkan laporan pengaduan masyarakat di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/9).

“Saya mau menyampaikan klariikasi ke KPK perihal dugaan penerimaan gratiikasi dari Di­ rut Pelindo ke Menteri BUMn dalam bentuk barang. Barang itu

perabotan rumah. Dokumennya lengkap di sini,” kata Masinton saat tiba di kantor KPK di Jakarta sekitar pukul 11.00 wIB, Selasa (22/9). Masinton datang sendiri membawa sejumlah dokumen. “Ini masih paket hemat, belum (yang) paket jumbo, nilainya Rp200 juta,” tambah Masinton. Masinton tidak menyampaikan untuk apa pemberian perabot itu. “Kita minta klarifikasinya tentang informasi dan data ini berkaitan dengan apa. Saya tidak tahu (tujuan pemberiannya) tapi yang jelas UU Tindak Pida na Korupsi (menyebutkan) penyelenggara negara, PnS, tidak boleh memberi atau menerima. (Bersambung ke halaman 11)

Seluruh Staf dan Karyawan Harian Jurnal Asia

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1436 H


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.