Hal. 9
Hal. 14
Hal. 21
18 Juta Penduduk Belum Rekam e-KTP
Menpora Akan Evaluasi Penyelenggaraan PON
Suara Menteri Tak Tentukan Pemilihan Rektor PTN
Hal. 11
Hal. 18
Hal. 24
Badan Otorita Danau Toba Belum Jelas
Pemda Perlu Ubah Mindset Pangkas IMB
Renjiro Susi, Masakan Jepang Citarasa Tinggi
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 23 September 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.187 Tahun V
Jokowi Tolak Remisi untuk Koruptor
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
PRESIDEN UNDANG 22 AHLI HUKUM.Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Staf Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi (kanan) melakukan pertemuan membahas permasalahan hukum Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9). Presiden mengundang 22 ahli dan pengamat bidang hukum untuk berkonsultasi mengenai reformasi hukum serta penataan kelembagaan Polri, Kejaksaan, KPK, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 22 pakar dan praktisi hukum ke Istana untuk membahas isu-isu penegakan hukum terkini, salah satunya soal rencana revisi PP 99 tahun 2012 yang ingin memberi remisi bagi koruptor. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengaku belum menerima draf revisi PP 99/2012. Namun Jokowi memastikan jika PP itu akan direvisi, maka dia akan menolaknya. “Mengenai revisi misalnya revisi PP 99 tahun 2012, sampai sekarang juga belum sampai ke meja saya. Tapi kalau sampai ke meja saya, akan saya sampaikan, saya kembalikan saya pastikan,” ucap Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/9). Jokowi tampak didampingi Mensesneg Pratikno. Pakar/ praktisi yang diundang adalah Prof Harjono, Prof Maruarar Siahaan, Prof Saldi Isra, Dr Rely Harun, Dr Zainal Ariin Mochtar, Prof Mahfud MD, Prof Yohanes Usfunan, Prof Sidharta, Prof Yunus Hussein, Prof Yenti Garnasih, Prof Eddy OS Hiariej. Dr Todung Mulya Lubis, Dr Asep Iwan, Chandra Hamzah, Prof Nindyo Pramono, Prof Ningrum Sirait, Fikri Assegaf, Rambun Tjatjo, Nursyahbani Katjasungkana, Al Araf, Ganjar Bondan, dan Binziad Qadhai. “Saya belum tahu isinya, tapi sudah saya jawab saya kembalikan, gitu aja. Karena saya bacanya di koran hanya secara selintas saja,” imbuh Jokowi. Advokat Todung Mulya Lubis usai pertemuan menyebut para pakar hukum turut menyuarakan agar Presiden betul-betul menolak rencana revisi PP 99, karena hal itu berseberangan dengan semangat pemberantasan korupsi. (Bersambung ke halaman 11)
Mulai 1 Oktober Harga Berubah
Indeks Saham Nama
Premium Turun, Solar Naik Jakarta | Jurnal Asia Ada kabar baik bagi pemilik kenderaan yang menggunakan premium, karena harga BBM tersebut akan turun mulai 1 Oktober mendatang di kisaran Rp300 s/d Rp500. Sedangkan harga BBM jenis solar malah dinaikkan dengan melihat kondisi harga minyak dunia.
Pilkada Tebing Tinggi Berpotensi Satu Paslon Medan | Jurnal Asia Pendaftaran calon Walikota Tebing Tinggi, Sumatera Utara akan berakhir Jumat, 23 September 2016. Hingga hari ini, baru satu pasangan yang melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tebing Tinggi. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota Tebing Tinggi 2017 berpotensi hanya diikuti satu pasangan calon saja. Pasangan yang telah mencalonkan diri yakni, pasangan petahana Umar Zunaidi Hasibuan- Oki Doni Siregar. Pasangan tersebut sudah mendapatkan dukungan dari sembilan partai politik. "Mereka mendaftar kemarin dengan diusung oleh 9 partai politik," kata Komisioner KPU Sumatera Utara Yulhasni, saat dikonirmasi, Kamis (22/9). Dari informasi yang diperoleh, s e m b i l a n p a r t a i p o l i i k ya n g mengusung pasangan tersebut yaitu, Partai Demokrat, Gerindra, Nasdem, Hanura, PKB, Golkar, PPP, PKPI dan PDI Perjuangan. Pasangan ini juga memperoleh dukungan dari 19 kursi dari 25 kursi yang ada di DPRD Tebing Tinggi.
Dijelaskan Yulhasni, tahapan Pilkada Tebing Tinggi akan tetap dilanjutkan meskipun nantinya hingga batas akhir pendaftaran hanya sat pasangan yang mendaftar. Hanya saja, kata Yulhasni, untuk dinyatakan menjadi walikota/wakil walikota terpilih, pasangan tersebut harus memperoleh persetujuan dari minimal 50 persen suara dari total pemilih pada pilkada tersebut. "Nanti mungkin teknisnya kertas suara itu dibuat foto mereka dan pada kolom lain dikosongkan. Nanti yang setuju terhadap mereka mencoblos gambarnya dan yang tidak setuju mencoblos kolom yang dikosongkan. Kira-kira begitu gambaran teknisnya," jelas Yulhasni. Sekadar Infoermasi, di Sumatera Utara ada dua daerah yang menggelar Pilkada di tahun 2017 mendatang. Kedua daerah tersebut adalah Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Seperi Tebing Tinggi, KPUD Tapanuli Tengah pun baru menerima pendaftaran satu pasangan calon Bupati Tapanuli Tengah. Pasangan tersebut yakni, Amin Pardomuan Napitupulu dan Ramses Hutagalung. (mtv)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap melakukan evaluasi tiga bulan untuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Evaluasi ini akan menjadi penetapan harga BBM pada 1 Oktober 2016. Hal ini diamini Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmadja
yang menyebut, dengan melihat harga minyak dunia dan setelah melakukan perhitungan semua faktornya, maka harga BBM jenis premium turun dan solar naik pada bulan depan. “Rata-rata 3 bulan terakhir ada perubahan sedikit. Premium turun, solar naik,” ujarnya di Gedung
DPR RI, Jakarta, Kamis (22/9). Mes ki demikian, Wirat mengaku belum mengetahui berapa besaran harga perubahannya. Pa salnya, hal ini harus didiskusikan terlebih da hulu dengan Pelaksana Tu gas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan. (Bersambung ke halaman 11)
%
IHSG
5380,262
37,670
0,710
Shanghai
3,042.31
16.44
0.54
Nikkei 225
16,807.62
315.47
1.91
Hang Seng 23,759.80
89.90
0.38
EURO STOXX 3,053.74
71.56
2.40
S&P
2,170.75
14.50
0.67
18,339.00
121.00
0.66
4,878.75
28.75
0.59
Dowjones Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,098.00 9,997.06 14,652.75 17,077.84 1,688.95 13,049.09 3,190.36 1,587.68 9,612.63 4,083.55 9,680.01
Pembayaran Tebusan Tax Amnesty Diperpanjang Jakarta | Jurnal Asia Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para pengusaha kelas kakap di Istana Kepresidenan pada Kamis (22/9) malam. Hasil dari pertemuan tersebut pemerintah akhirnya melunak soal aturan dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani u s a i p e r t e m u a n m e nya t a k a n bahwa Kementerian Keuangan akan membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mewadahi pelonggaran persyaratan untuk mengikuti program tax amnesty. Pelonggaran itu sesuai dengan masukan dari pengusaha dimana persyaratan administrasi dana repatriasi dan pembayaran tebusan bisa diperpanjang hingga Desember 2016. "Syarat administrasi dan dokumen pendukungnya bisa kita atur untuk bisa disertakan atau diserahkan sampai dengan akhir tahun. Jadi untuk kejelasan, saya akan memberikan PMK yang bisa mengatur," kata Sri Mulyani di Istana
Kepresidenan, Kamis (22/9). Kelonggaran administrasi ini menjadi salah satu solusi untuk mewadahi para pengusaha tanpa harus mengubah Undang-Undang ya n g m e n g a t u r t e n t a n g t a x amnesty. Sri Mulyani menegaskan apa yang dilakukan ini sesuai dengan semangat kebijakan tax amnesty dimana untuk menarik dana-dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri. "Untuk administrasi bisa diberikan kelonggaran. Tax amnesty masih bisa berjalan sampai April. Jadi kita akan lihat bagaimana peraturan yang bisa mewadahi secara baik. Tidak hanya sampai September ini," papar Sri Mulyani. Dengan demikian, pemerintah tetap akan mengakhiri tahap I program tax amnesty pada bulan September ini. Hanya saja proses administrasi dana tebusan dan repatriasi masih bisa menyusul hingga Desember 2016. Sebelumnya, para pengusaha harus membereskan terlebih dahulu
administrasi sebelum membayarkan dana tebusan dan repatriasi untuk mengikuti tax amnesty. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty, rawan korupsi. Karena itu, pihaknya membahas masalah ini bersama pimpinan dan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawal kebijakan pemerintah ini. "Kami diskusi bersama KPK, bagaimana KPK mendampingi dalam berbagai upaya kami melakukan reformasi perpajakan, bea dan cukai, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan tentu soal tax amnesty ini," kata Sri Mulyani di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ani begitu Sri Mulyani karib disapa, keluar kantor lembaga antikorupsi itu dengan didampingi tiga pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, dan Laode Muhammad Syarief, serta pejabat struktur lainnya. (Bersambung ke halaman 11)
Sandiaga Vs Ahok Bakal Seru PD, PAN, PPP, PKB, PKS dan Gerindra kabarnya tengah menggodok kombinasi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jadi pasangan cagub cawagub DKI Jakarta. Kalau pasangan AniesSandi yang diusung enam parpol, Pilgub DKI Jakarta diprediksi seru.
KETUM Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kedua kanan) melakukan salam komando saat tiba di kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Kamis (22/9).
Kurs Tengah
(-/+)
Pemerintah Melunak
Jika 6 Parpol Sepakat
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
Tutup
“ Te n t u A n i e s - S a n d i l e b i h berpeluang mengalahkan Ahok. Kalau Sandi-Anies kecil peluangnya. Kalau Anies-Sandi yang diusung bakal s e r u, pe nant ang le bih
berpeluang,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda , Kamis (22/9). Peluang mengalahkan Ahok lebih besar jika keenam parpol solid mengusung satu pasang calon. Sehingga yang terjadi head to head antara Ahok-Djarot dengan AniesSandi. “Peluang menang melawan Ahok lebih besar kalau enam parpol berkoalisi. Dari aspek elektabilitas dua-duanya punya peluang di survei cukup tinggi. Jika demikian akan satu putaran dan peluang penantang lebih besar,” katanya. “Karena ada kombinasi calon kuat, dua igur kuat berpasangan jauh lebih baik. Kalau dua putaran peluang kemenangan Ahok lebih
besar,” imbihnya. Beda cerita kalau enam parpol terpecah karena Gerindra dan PKS dan PD-PAN-PKB-PPP tidak sepakat soal pasangan cagub. Sehingga muncul tiga pasang calon, ini akan memudahkan Ahok menang Pilgub DKI. “Kalau kesepakatannya itu deal akan buyar, akan ada tiga poros. Sandi berpasangan dengan calon PKS kemudian dari empat parpol itu keluar nama Anies dan Saefullah atau Sylviana Murni atau yang lain. Kalau tiga poros Pilkada akan berlangsung dua putaran. Dua pasangan itu akan bertarung untuk jadi nomor dua dan melawan AhokDjarot di putaran kedua,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
PLT MENTERI ESDM Luhut Panjaitan (ketiga kanan) menyimak pertanyaan anggota Komisi VII saat rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9).
Tarif Listrik 450 VA Segera Berlipatganda Subdisi Ditarik Sejak 2017 Jakarta | Jurnal Asia Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (20/9) menyepakati jumlah pelanggan listrik yang mendapatkan subsidi dari APBN 2017 sebanyak 23,15 juta. Penerima subsidi listrik ini adalah pelanggan 450 VA dan 900 VA. Dalam rapat di Banggar DPR diputuskan, yang layak menikmati listrik 450 VA sebanyak 19,1 juta pelanggan PLN dari 22,8 juta pelanggan. Sedangkan yang layak menikmati listrik 900 VA sebanyak 4,05 juta pelanggan PLN dari 22,3 juta pelanggan. Artinya, pencabutan subsidi tahun depan tidak hanya dikenakan terhadap 18 juta pelanggan 900 VA saja, melainkan juga terhadap 3,7 juta juta pelanggan 450 VA. Penerima subsidi ini merupakan hasil veriikasi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurut TNP2K, hanya 23,15 juta pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA yang layak disubsidi. Sisanya dinilai bukan termasuk golongan masyarakat miskin, tidak layak disubsidi. Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widya wati, menyatakan bahwa pencabutan sub sidi tidak akan dilakukan secara tiba-tiba. Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap agar daya beli masyarakat tidak terpukul. Pemerintah telah menyiapkan skema kenaikan tarif listrik. Untuk pelanggan 450 VA, kenaikan dilakukan bertahap 4 kali selama setahun. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA, dilakukan bertahap 3 kali dalam setahun. “Sudah ada (skema kenaikan), disiapkan pemerintah, ada bulan-bulannya. Kalau yang 450 VA dilakukan secara bertahap 4 kali. Kalau yang 900 VA bertahap sampai 3 kali,” kata Nicke saat ditemui di sela-sela rapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (22/9). Sekarang pekerjaan rumah pemerintah dan PLN di sisa tahun ini adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa subsidi harus tepat sasaran pada masyarakat miskin. “Harus dilakukan sosialisasi,” tutupnya. Ada 8 Point Plt Menteri ESDM Luhut Panjaitan dan Komisi VII DPR, yang menggelar rapat rapat selama 4,5 jam dari pukul 11.45 WIB hingga 16.15 WIB membahas asumsiasumsi dasar sektor energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. (Bersambung ke halaman 11)