Hal. 5
Hal. 8
Hal. 11
Mahasiswa Pembunuh Dosen UMSU Segera Sidang
BNN Sumsel Tangkap Jaringan Narkoba Medan
ESDM Janjikan Harga Gas Industri di Sumut Turun
Hal. 7
Hal. 9
Hal. 19
Warga Gurukinayan Serbu BPBD Karo
Beredar, Kopi Merek dan Foto Jessica
Petani Tembakau Resah dengan Isu Harga Rokok
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 24 Agustus 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.162 Tahun V
Bergelimang Uang Bonus Olimpiade Tontowi dan Liliyana Diganjar Rp10 Miliar
Indeks Saham Nama
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
5417,140 10,040 0,180
Shanghai
3,089.71
Nikkei 225
4.90
0.16
16,497.36 100.83
0.61
Hang Seng 22,998.93
1.02
0.00
EURO STOXX 2,993.48
33.11
1.12 0.30
S&P Dowjones Nasdaq
2,188.00
6.50
18,576.00
57.00
0.31
4,827.50
15.75
0.33
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,216.00 10,081.84 14,967.14 17,359.89 1,704.47 13,174.51 3,281.46 1,607.94 9,646.38 4,170.15 9,786.74
Korupsi Pabrik Mini Kelapa Sawit
Dirut PTKI Medan Tersangka
Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro A
PENYAMBUTAN ATLET OLIMPIADE. Pebulu tangkis ganda campuran peraih medali emas Olimpiade Brasil, Tontowi Ahmad (tengah) bersama Liliyana Natsir (kedua kanan) dan sejumlah atlet dan offsial menaiki bus tingkat terbuka Bandros ketika penyambutan oleh masyarakat di Jakarta, Selasa (23/8). Atlet Indonesia mempersembahkan satu medali emas dari pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dalam cabang olahraga bulu tangkis ganda campuran dan dua medali perak dari cabang olahraga angkat besi melalui Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni pada Olimpiade di Brasil.
Jakarta | Jurnal Asia Atlit-atlit Indonesia yang berhasil meraih medali di ajang Olimpiade Rio, Brazil, dipastikan bergelimang uang. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, perorang akan mendapat miliaran rupiah. Adalah Tontowi dan Liliyana masing-masing mendapat Rp5 miliar, karena menyabet emas di pertandingan bulutangkis. Demikian juga Sri Wahyuni Agustiani dan Eko Yuli Irawan, dari cabang angkat besi meraih Rp2 miliar. Suatu angka yang cukup fantastis!
G a n d a c a m p u ra n To n t o w i Ahmad/Liliyana Natsir akhirnya tiba di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (23/8) pukul 16.00 WIB. Ratusan fans dan media yang sudah menunggu sejak sore di lobi Gate 2 Terminal 3 langsung memberi tepuk tangan meriah atas kehadiran mereka. Kontingen Indonesia tiba di tanah air setelah melewati perjalanan kurang lebih 28 jam. Menumpang pesawat Qatar Airways dengan no mor penerbangan QR 956, mereka mendarat di Terminal 2, kemudian
dibawa ke Terminal 3 dengan menggunakan bus bandara. Tak ada raut wajah lelah dari keduanya. Sebaliknya senyum semringah terus menghiasi wajah mereka. Tontowi/Liliyana seolah sadar bahwa banyak orang yang sudah menunggu mereka sejak siang tadi. Liliyana yang menyadari hal itu sampai dibuat terharu. Dengan nada suara bergetar ia mencoba mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada semua pihak atas
prestasinya selama ini. “Terima kasih untuk dukungan semua pihak yang mendukung kami, buat seluruh masyarakat Indonesia Kemenpora, PBSI, PB Djarum, dan terutama keluarga saya yang selalu mendukung saya. Luar biasa sekali sambutan ini dan saya sangat terharu,” kata Liliyana di depan pu luhan wartawan dan fans. Hal sama diungkapkan Tontowi, selain mengucapkan terimakasih, dia juga ingin kesuksesannya bisa terus dijaga. (Bersambung ke halaman 11)
KPK Lacak Harta Kekayaan Kepala Daerah se-Sumut Lima Orang Lagi Diperiksa Medan | Jurnal Asia Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Ke kayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) KPK kembali melakukan klariikasi kekayaan terhadap sejum lah kepala daerah dan pejabat di Sumatera Utara, Selasa (23/8). Lima penyelenggara negara yang kekayaannya dilakukan klariikasi tersebut adalah Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial, Wali Kota Sibolga Syari Hutauruk, Wali Kota Padangsidempuan Andar Amin Harahap, Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua dan Kepala Dinas Binamarga Sumut Effendi Pohan. Harta kekayaan Syahrial dikla riikasi selama sekitar empat jam oleh KPK. Proses klariikasi tersebut juga tetap dilakukan secara tertutup
di Lantai X Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro. Usai harta kekayaannya dikla rifikasi oleh KPK, Syahrial tak banyak komentar saat wartawan mewawancarainya. Meski begitu, Syahrial akhirnya buka mulut juga saat dicecar sejumlah pertanyaan sebelum memasuki mobilnya yang telah menunggu di depan pintu masuk Kantor Gubernur Sumut. Syahrial membantah bahwa terdapat sejumlah harta yang secara sengaja tidak turut dilaporkan kepada KPK dalam LHKPN yang telah ia sampaikan. "Tidak ada, tidak ada," ujar wali kota termuda di Indonesia tersebut. Sementara Syari Hutauruk lebih bersikap terbuka saat diwawancara. Menurut Wali Kota Sibolga ter sebut, klariikasi dilakukan untuk
membenahi beberapa data tentang harta kekayaannya yang mengalami perubahan dari laporan sebelumnya. Syari mengaku jumlah hartanya mengalami beberapa pengurangan dari jumlah yang ia laporkan se belumnya. Meski demikian, Syar fi enggan menyebutkan be rapa pengurangan harta yang ia sam paikan ke Direktorat PP LHKPN. Senada dengan Syahrial, Syari membantah bahwa terdapat seba gian hartanya yang secara sengaja tidak dicantumkan pada LHKPN. "Kita diundang untuk melaporkan apakah ada perubahan harta yang kita laporkan, apakah ada penam bahan atau pengurangan. Dari saya tadi ada pengurangan," ujarnya. Sebelumnya, KPK juga telah mengklariikasi harta kekayaan milik sejumlah penyelenggara negara
di Sumut pada Senin (22/8) lalu. Mereka adalah Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Wali Kota Binjai Muhammad Idaham dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Sumut, Eddy Sahputra Salim. Di antara empat penyelenggara negara yang telah diperiksa kemarin, Direktur PP LHKPN KPK, Hery Nu rudin, mengatakan terdapat be berapa penyelenggara negara yang mengaku lupa melaporkan seba gian hartanya. Meski demikian, Hery enggan memaparkan siapa penyelenggara negara tersebut. Terkait hasil klariikasi terhadap antara lima penyelenggara negara yang hartanya baru diklariikasi pada Selasa (23/8), Hery menyiratkan terdapat beberapa yang mengaku
lupa mencantumkan sebagian hartanya dalam LHKPN. Namun sama seperti pernyataan sebelumnya, Hery juga enggan menyebutkan siapa diantara lima nama penyelenggara negara yang hartanya. "Ada beberapa, coba tanya saja langsung ke orangnya," ujar Hery saat ditemui usai melakukan klariikasi. Selain menyembunyikan identitas penyelenggara negara tersebut, Hery juga belum bersedia untuk mempublikasikan total harta keka yaan milik lima penyelenggara ne gara tersebut. Alasannya, proses klariikasi pada saat ini belum tuntas dilaksanakan. "Nanti kalau sudah siap, publik bisa lihat di website acch.kpk.go.id," ujarnya sesaat sebelum memasuki mobil. (andri)
Utang Luar Negeri Indonesia Diambang Waspada Rasio utang luar negeri (ULN) terhadap penerimaan transaksi berjalan (TB) atau current account receipt menembus batas aman atau threshold waspada 170,7 persen.
Jurnal Asia | Ant: Wahdi Septiawan
PEkERJA memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tempat penampungan sementara kelapa sawit, Jambi. Utang Luar Negeri (ULN) ternyata dipengaruhi turunnya penerimaan transaksi berjalan (TB), termasuk komoditas sawit.
Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) Hendy Sulistiowati menuturkan, rasio ULN terhadap penerimaan TB pada posisi akhir kuartal II 2016 mencapai level 180,4 persen. Rasio ini juga lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2016 yang di level 176,8 persen. “Kalau dilihat, ULN cenderung
turun, tetapi kenapa rasio ULN terhadap penerimaan TB naik?” kata Hendy di Jakarta, Selasa (23/8). BI menganalisis, meskipun ULN mengalami penurunan di kuartal II 2016, penurunan penerimaan TB lebih besar. Penerimaan TB ini merupakan penerimaan dari ekspor barang dan jasa, neraca pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Hendy mengatakan, menurunnya penerimaan TB ini disebabkan tu runnya ekspor komoditas, seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan batubara. Kombinasi harga dan permintaan yang masih melemah di pasar global menyebabkan penurunan ekspor komoditas ini.
“Ekspor produk manufaktur juga masih ada yang tumbuh negatif. Per mintaan dari Eropa dan Amerika Se rikat belum naik sekali,” imbuh Hendy. “Jadi tembusnya rasio ini bukan karena pengutang gencar berutang, tetapi karena penerimaan TB yang turun. Mereka para pengutang Indonesia itu lebih prudent dalam menjaga eksposur dia,” ucap Hendy. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk mem berikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pem bangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi. (kcm/ant)
Medan | Jurnal Asia Pasca penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menetapkan tiga tersangka, kini giliran Direktur Utama (Dirut) Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan, Mansyur, yang ditetapkan sebagai tersangka baru atas kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan Laboratorium di kampus PTKI Medan. "Sebelumnya setiap pemanggilan statusnya sebagai saksi. Kini, Mansyur sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” ucap Kepala Tim penyidikan, Netty Silaen, kepada wartawan, Selasa (23/8). Netty mengatakan, penetapan tersebut diberikan setelah pihaknya melakukan pengembangan dari tiga tersangka lainnya. “Dia (Mansyur) kita tetapkan setelah dilakukan pengembangan atas keterangan tiga tersangka dan kita dapatkan bukti dari keterangan tersebut yang semakin menguatkan terlibatnya Mansyur,” bebernya. Diketahui penyidik Kejatisu terlebih dahulu menahan tiga tersangka atas kasus ini yakni Hamdan Suharto Bintang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada PTKI Medan, Zuherman selaku Direktur Ganeshatama Prasetya (rekanan) dan Makmur Sembiring selaku Direktur CV Juma Purba yan dan saat ini berkas sudah rampung untuk segera di adili di PN Medan dalam waktu dekat. Terima Berkas Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah terima berkas tiga tersangka dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejatisu) atas kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan Laboratorium di kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan. Dengan begitu, kasus ini akan segera bergulir ke meja hijau Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Syaiful Arif
PETUgAS merekam data identitas warga, Selasa (23/8), saat pembuatan eKTP di Disdukcapil. Di Medan, masih ada ratusan ribu warga yang belum memiliki eKTP.
370.000 Warga Medan Belum Urus E-KTP SMS ke 081326912479 Bila Dipersulit Medan | Jurnal Asia Ada sekitar 370.000 orang dari 2,5 juta jumlah penduduk di Medan, Sumatera Utara (Sumut) belum melakukan perekaman untuk mendapatkan EKTP. "Jumlah orang yang belum melakukan perekaman data itu kemungkinan akan menurun," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, O.K. Zuli, Selasa (23/8). Zulfi mengatakan, penurunan angka warga yang melakukan perekaman data untuk memperoleh EKTP itu, terjadi setiap harinya. Sebab, pihak kecamatan dan kelurahan melakukan sosialiasi. "Pengurusan EKTP ini sangat penting untuk segala pengurusan administrasi, baik itu BPJS, perbankan maupun lainnya. Warga yang tidak mengurus akan kehilangan haknya," katanya. Menurutnya, KTP lama sudah tidak berlaku lagi saat 1 Oktober nanti. Sebab, sudah ada eKTP yang dipergunakan untuk diberlakukan. Oleh karena itu, masyarakat diminta segera melakukan perekaman data. Sedangkan di lokasi terpisah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Binjai mencatat, sedikitnya ada 19.372 orang masyarakat sekitar, yang belum melakukan perekaman data untuk memperoleh kartu tanda penduduk elektronik (eKTP). "Selama bulan Agustus 2016 ini, baru sekitar 100 orang yang melakukan perekaman. Selebih, belum melakukan perekaman. Padahal, batas waktu perekaman 30 September," ujar Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, Wahyudi, Selasa (23/8). Wahyudi mengatakan, banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman data karena tidak menyadari atas pentingnya dokumen kependudukan yang suatu waktu sangat dibutuhkan tersebut. Selain itu, ada yang berada di luar daerah. "Biasanya di saat membutuhkan dan sangat terdesak, baru kemudian masyarakat itu melakukan pengurusan. Masyarakat harus aktif untuk melakukan pengurusan. Kita minta pihak kecamatan dan kelurahan juga proaktif menyampaikan ke tingkat RW dan RT," katanya. (Bersambung ke halaman 11)