Hal. 6
Hal. 9
Hal. 13
KPK Pantau Lima Daerah di Tapanuli
Obama Akan Pulang Kampung ke Indonesia
The All New 96.3 Medan FM, Juaranya Hits Anak Muda
Hal. 8
Hal. 11
Hal. 21
Sindikat Pembobol Kartu ATM Diringkus
PT KAI Tertibkan 180 Kios Buku di Pegadaian
Kepsek Harus Ikuti Aturan SNMPTN 2017
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 24 Januari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.289 Tahun V
Instruksi Jokowi:
Cabut Izin Perusahaan Terlibat Karhutla
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
RAKORNAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/1). Presiden mendorong seluruh pihak untuk siaga mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan diantaranya dengan mempersiapkan operasi dan patroli udara, hujan buatan, dan “water bombing”.
Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo menilai sanksi pencabutan izin bagi perusahaan yang terlibat kebakaran hutan sebagai jalan yang harus dipilih. Presiden meminta agar tindakan tegas termasuk pencabutan izin usaha itu ditegakkan tanpa keraguan. "Saya kira tahun 2015-2016 ada (izin usaha perusahaan) yang dicabut, ada yang dibekukan ada yang diberi peringatan. Saya harap tahun 2017 sudah tidak usah pakai peringatan. Bekukan ya bekukan. Cabut ya cabut. Kalau tegas pasti kebakaran ini juga akan dijaga bersama, semua akan menjaga," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1). Setidaknya ada 3 perusahaan yang dicabut izinnya, 16 perusahaan mendapat pembekuan izin dan peringatan terhadap 115 perusahaan yang terlibat kebakaran hutan periode 2015. "Angka kerugian pada 2015 bukan angka yang kecil, ada Rp220 triliun. Aparat hukum harus tegas dan menyelesaikan kasus-kasus kebakaran hutan yang ada. Saya ingatkan lagi tidak boleh ada kompromi berkaitan dengan kebakaran hutan," tambah Presiden. Presiden mengingatkan agar semua perusahaan swasta yang sudah diberikan konsesi harus benar-benar merawat dan memelihara wilayahnya. "Proses yang tegas dan segera eksekusi (pelaku) ketika sudah ada keputusan hukum yang mengikat supaya tidak ada lagi yang berani bertindak macam-macam," ungkap Presiden. Presiden juga berharap Badan Restorasi Gambut (BRG) mulai bergerak untuk mengelola lahan gambut yang terbakar pada 2015 lalu. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham
Ratusan Personil Polri Ditahan Pasukan PBB
Nama IHSG
5250,968
Shanghai
3,136.77
Nikkei 225
Diduga Selundupkan Senjata dari Sudan Jakarta | Jurnal Asia Citra Kepolisian Republik Indonesia yang mengemban tugas perdamaian ke luar negeri disorot. Pasalnya, ada tudingan dari badan Persatuan Bangsabangsa (PBB), bahwa oknum pasukan Polri melakukan penyelundupan senjata ilegal. Akibat kejadian ini, ratusan personil terpaksa ditahan.
Demikian disebut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir. Ia mengungkapkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menyelidiki kasus penyelundupan senjata yang diduga dilakukan oleh polisi Indonesia yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. “Kami sudah mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dari informasi awal
yang diterima. Pihak PBB sedang m e l a k u k a n i nve s t i g a s i ,” u j a r Arrmanatha Nasir dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (23/1). Pemerintah Darfur Utara, Sudan, m e nye b u t k a n p a s u k a n p o l i s i Indonesia yang tergabung dalam misi menjaga perdamaian di Darfur (UNAMID) ditangkap pada Jumat (20/1) waktu setempat di bandara Al Fashir, Sudan. Anggota polisi itu diduga
mencoba menyelundupkan senjata dan amunisi yang disamarkan seperti mineral berharga. Informasi dari Pusat Media Sudan (Sudanese Media Centre) menyebutkan berbagai senjata dan amunisi yang diselundupkan meliputi 29 senapan Kalashnikov, empat senapan, enam senapan GM3 dan 61 berbagai jenis pistol, serta berbagai jenis amunisi dalam jumlah besar. (Bersambung ke halaman 11)
’Uang Ketok’ Bansos Dikucur ke DPRDSU
Terdakwa Kompak Bantah Terima Suap Gatot Medan | Jurnal Asia Sejumlah mantan anggota DPRD Sumatera Utara membantah telah menerima uang suap dari mantan Gubernur Gatot Pujonugroho yang sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan. “Tidak benar kami menerima uang ratusan juta hingga miliaran rupiah atau istilah ‘uang ketok’, dalam pengesahan LPJP APBD, P-APBD, LKPJ Tahun Anggaran 2014,” kata mantan anggota DPRD Sumut Chaidir Ritonga sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (23/1). Menurut Chaidir, uang Rp540 juta yang diributkan sebagai uang suap itu bukan dari Pemprov Sumut atau dari Gatot Pujonugroho. Namun uang tersebut diterima dari Agus yang merupakan ASN di kantor DPRD Sumut dan menjadi
ajudannya. “Saya juga keberatan jika disebutsebut menerima uang ketok, uang pelicin atau uang sirup. Saya hanya menerima uang honor, SPJ, dan yang menyangkut tugas kedinasan sebagai anggota legislatif,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Sumut itu. Mantan Wakil Ketua DPRD Sumut lain Kamaluddin Harahap juga menyatakan tidak menerima uang Rp250 juta dari Gatot. Namun, dia pernah mengajukan proposal tentang program pembinaan PSSI karena dirinya saat itu menjabat Ketua PSSI Sumut. “Tapi pengajuan permintaaan dana senilai Rp1,5 miliar kepada Gatot, tidak ada disetujui oleh terdakwa. Jadi, tidak ada anggota DPRD meminta uang kepada Gubernur Sumut,” kata Kamaluddin. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
TIGA terpidana kasus suap yang juga mantan Wakil DPRD Sumut periode 2004-2009, Chaidir Ritonga (kiri), Sigit Pramono (tengah) dan Kamaluddin Harahap (kanan) mengikuti persidangan dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, Senin (23/1).
Kasus Penembakan Bos Air Softgun di Kesawan
“Silahkan Melapor untuk Menghindari Polemik” Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengaku sudah menerima info, bahwa tim kuasa hukum keluarga almarhum Rawi (40) mengadukan kasus kematian ke Komnas HAM. Sebelumnya, tersangka diketahui mengatur skenario pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna (45), pengusaha senjata api (senpi) Air Softgun. Ia dalam kondisi sehat wal aiat hingga akhirnya ditembak mati karena melawan petugas.
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi POLISI berpakaian sipil menggiring tersangka penembakan pemilik toko airsoft gun pada gelar kasus, di Medan, Sumatera Utara.
“Silahkan melapor. Buat saja laporannya. Itu penting agar tidak berpolemik. Kami mempersilahkan mereka untuk melaporkan itu,” kata Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Senin (23/1). Sementara itu, Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda Sumut, Kom bes Nur Fallah membantah tu dingan akan laporan tersebut. Meski begitu, Nur Fallah enggan memberi komentar lebih mendetail. Dia mengarahkan agar hal itu dikonfirmasi langsung ke Polrestabes Medan.
“Karena semua sudah dilimpahkan ke Polrestabes Medan, jadi konfirmasi satu pintu ke Kapolrestabes Medan (Kombes Pol Sandi Nugroho) saja. Jadi jangan saya sampai memberikan statement tidak sama dengan Kapolrestabes Medan. Sudah perintah Kapolda (Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel) seperti itu,” ujar Nur Fallah. Sekitar pukul 11.47 wib, iringiringan mobil membawa Siwaji Raja, warga Medan Petisah, terduga pendana (donatur) pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna, tiba di depan gedung Ditreskrimum Mapolda Sumut. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumut itu dikawal ketat dari Bandara Kualanamu. (Bersambung ke halaman 11)
Tutup
(-/+)
%
-3,340 -0,060 13.64
0.44
18,891.03 -246.88
-1.29
Hang Seng 22,898.52
12.61
0.06
EURO STOXX 3,280.96
-18.48
-0.56
S&P Dowjones Nasdaq
2,262.75
-3.25
-0.14
19,736.00
-9.00
-0.05
5,052.00
-6.25
-0.12
Kurs Tengah Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,372.00 10,125.29 14,367.55 16,613.38 1,723.67 11,772.69 3,009.01 1,595.96 9,630.53 4,212.75 9,428.20
Hasil Penelitian Terbaru
Pencemaran Air Danau Toba Dilapor ke Polda Sumut Medan | Jurnal Asia Tim litigasi Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) melaporkan kasus mengenai pencemaran kandungan air Danau Toba yang disebabkan aktivitas sejumlah perusahaan budidaya serta kerambah ikan, Aquafarm dan Japfa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, Senin (23/1) siang. Ketua Tim litigasi Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT), Robert Paruhum bersama beberapa orang anggota timnya mengatakan, kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari berbagai upaya yang selama ini dilakukan melalui pengkajian langsung di lokasi khususnya mengenai kandungan air Danau Toba. Robert menuturkan, pihaknya telah menguji kandungan air sejak 10 November 2015 lalu dengan mengambil sample air di 22 titik kawasan Danau Toba. “Dalam hal penelitian ini kita dibantu langsung lembaga yang dirasa independen, Sucoindo,” ujar Robert. Robert membeberkan, dari hasil penilitian sample air tersebut membuktikan adanya fakta kandungan sejumlah zat kimia yang sangat buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat yang biasa memanfaatkan air Danau Toba untuk keperluan sehari-hari. Robert bilang, hasinya sangat jelek khususnya untuk kandungan BOD, COD juga FE nya dan beberapa komponen lainnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, sebut Robert, kandungan berbahaya tersebut muncul akibat adanya aktiitas sejumlah perusahan dan kerambah yang ada di lokasi. “Laporan mengenai adanya izin aktivitas kerambah yang ada tidak sesuai UU yang berlaku di lokasi juga telah dilaporkan ke pihak TUN, sedangkan laporan yang disampaikan ke Ditreskrimsus Polda Sumut Subdit /IV Tipiter berkaitan dengan pencemaran Air,” ungkap Robert. Dikatakan Robert, pihaknya juga sudah melaporkan aktivitas Kerambah Jaring Apung (KJA) mengenai izin yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Sementara untuk laporan pencemaran airnya kita laporkan ke Polda Sumut,” tukas Robert. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
SEJUMLAH penumpang berada di atas kapal motor ketika menyeberang ke Pulau Samosir. Danau toba dilaporkan telah mengalami pencemaran, akibat aktivitas sejumlah perusahaan.