senin, 24 juli 2017 rp3.000 nomor 1.428 Tahun Vi (luar KoTa + ongKos Kirim)
Beras 99 Persen Dioplos Tiada Lagi yang Murni Beredar di Pasaran Jakarta | Jurnal Asia Yakinkah anda beras yang dikonsumsi setiap hari bukanlah beras oplosan? Karena sekarang disebutkan bahwa beras beredar di masyarakat sudah 99 persen hasil oplosan alias tidak murni lagi. Demikian disebutkan Direktur eksekutif institute for Development of economics and Finance (indef) enny sri hartati, tak ada be ras murni yang dijual di pasar. sehingga apa yang telah dilakukan pT indo Beras unggul (iBu), yang diduga telah mengoplos beras, bukanlah fenemona asing ataupun baru. “memang ada beras yang tidak dioplos? pandan Wangi saja tidak 100 persen beras wangi, kan tidak enak kalau yang dijual itu murni,” katanya di kawasan senayan, jakarta, minggu (23/7). enny menambahkan, harga beras yang dijual pT iBu dianggap tidak terlalu
mengatrol harga beras di pasaran. Dia justru mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan terburuburu menyimpulkan pT iBu bersalah dengan dugaan mengoplos beras subsidi dengan beras premium. “pertanyaanya sekarang memang ada beras subsidi? setahu saya subsidi itu sudah enggak ada sejak tahun 2000an. Kalau perusahaan ini memonopoli pasar, oke dia salah, tapi kan dia juga tidak memonopoli pasar, yang jual beras bukan hanya dia,” kata enny. enny berpendapat, jika pT iBu menjual beras biasa dengan harga premium, maka konsumen bakal mempertimbangkan harga sebelum kembali membeli beras di tempat yang sama. penjual beras menurutnya bukan hanya pT iBu saja. Banyak produsen lain yang bisa dipilih konsumen jika mereka tidak puas dengan beras pT iBu. (Bersambung ke halaman 26)
“Memang ada beras yang tidak dioplos? Pandan Wangi saja tidak 100 persen beras wangi, kan tidak enak kalau yang djual itu murni.” Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati
jurnal asia | ant: aprillio akbar
DIRJEN pajak Ken Dwijugiasteadi (kedua kiri), ketika diskusi bertajuk gundah Dana nasabah di jakarta, minggu (23/7).
Hukuman Mati Ancam Petugas Pajak Nakal Bila Data Nasabah Tersebar Jakarta | Jurnal Asia indonesia kini telah menerapkan keterbukaan informasi perbankan (aeoi) dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) nomor 1 Tahun 2017 tentang keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. lewat aturan ini, Direktorat jenderal (Ditjen) pajak bisa mengakses data nasabah bank yang memiliki saldo paling sedikit rp 1 miliar. meski demikian, Direktur jenderal (Dirjen) pajak Ken Dwijugiasteadi menjamin data nasabah perbankan tidak akan disalahgunakan dan disebar. Ken mengungkapkan, petugas pajak yang mem bocorkan data nasabah bank bisa dihukum pidana mulai dari 1 tahun hingga maksimal hukuman mati. “jangan takut orang simpan uang di bank, jangan takut disalahgunakan karena kita ada sanksinya. Kup yang membocorkan data bisa dihukum mati maksimal, minimal 1 tahun,” ujar Ken di puang oca lapangan Tembak senayan, jakarta, minggu (23/7). Ken menegaskan, dalam memenuhi kewajiban seorang wajib pajak membayar pajak, petugas pajak tidak melakukan pungutan secara langsung. pembayaran pajak dilakukan atas perhitungan sendiri alias self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan langsung untuk menghitung/ memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berda sarkan peraturan perundangundangan perpajakan. (Bersambung ke halaman 26)
Banyak Anak Nikah Dini untuk Bayar Utang Halaman 29 jurnal asia | ant: irsan mulyadi
Cek Kualitas KETUA Komite ii DpD parlindungan purba (kedua kiri) didampingi Kepala perum Bulug Divre sumut imran rasidy abdullah (kiri) melihat kualitas beras ketika meninjau gudang Bulog, di medan, sumatera utara, kemarin. Kunjungan Ketua Komite ii DpD tersebut untuk memastikan kondisi beras di sumut bebas dari beras oplosan.
Tolak Rencana Penurunan PTKP Halaman 32