Hal. 3
Hal. 6
Hal. 10
Apindo Gugat Revisi UU Persaingan Usaha
Taput Produksi Air Minum Kemasan
Bukti Kecurangan Pilpres AS Terendus
Hal. 4
Hal. 9
Hal. 11
Organda Minta Pelajar Tak Pakai Kendaraan Pribadi
Ade Komarudin Minta ‘Perlindungan’ Ical
Selain Google, Ditjen Pajak Kejar Facebook
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Kamis, 24 November 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.240 Tahun V
Petugas dan Warga Pinggiran Rel Bentrok Penertiban Rumah Jalan Bambu Ditunda Medan | Jurnal Asia Penertiban bangunan rumah dipinggiran rel kereta api di sepanjang jalur kawasan Jalan Bambu/Karantina, Kecamatan Medan Timur hingga ke Pulo Brayan, Rabu (23/11) siang, berlangsung ricuh. Pasalnya, warga dengan beringas melakukan aksi pelemparan batu, hingga disambut dengan tembakan gas air mata oleh petugas pengaman. Dari keterangan dihimpun Jurnal Asia dari lokasi kejadian, kericuhan terjadi ketika petugas PT KAI bersama Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), Satpol PP Medan, dan Polrestabes Medan, yang melakukan penertiban dilempari oleh sejumlah warga, ketika penertiban sampai di Jalan Ampera. Suasana penertiban awalnya lancar, tiba tiba berubah gaduh, sekitar pukul 14.00 WIB. Sejumlah wanita dan anak-anak yang menonton penertiban, tiba tiba berlarian ke arah Jalan Karantina, guna menghindari lokasi. (Bersambung ke halaman 11)
IHSG
Kurs Tengah
Tutup
(-/+)
%
5211,996
7,320
0,140 -0.22
Shanghai
3,241.14
-7.22
Nikkei 225
18,162.94
56.92
0.31
Hang Seng 22,676.69
-1.38
-0.01
EURO STOXX 3,025.87 S&P Dowjones Nasdaq
-18.46
-0.61
2,200.00
-0.25
-0.01
18,998.00
3.00
0.02
4,872.50
-2.25
-0.05
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,473.00 10,002.37 14,318.44 16,736.85 1,737.14 12,128.03 3,037.90 1,580.80 9,525.43 4,251.24 9,459.07
Amerika Serikat Pegang Rahasia 110 Juta WNI Data e-KTP Bocor, Rawan Disalahgunakan
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
Jakarta | Jurnal Asia Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa persoalan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tak hanya soal pembayaran tender. Ada masalah lain yakni soal data 110 juta penduduk Indonesia yang berada di perusahaan asal Amerika Serikat. “Ini problemnya karena ini menyangkut 110 juta data penduduk. Ini yang menjadi beban kami bahwa negara tidak mampu melindungi kerahasiaan data kependudukan warga negara. Ironisnya perusahaan ini perusahaan Amerika,” kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). Menurut Tjahjo, perusahaan Amerika Serikat tersebut adalah yang ditunjuk oleh konsorsium pemenang tender proyek e-KTP. Namun konsorsium tersebut sudah bubar dan belum membayarkan biaya pembuatan blangko e-KTP. Menteri Tjahjo khawatir dengan nasib data 110 juta WNI di tangan perusahaan asing tersebut. Apa yang menjadi kekhawatiran Tjahjo? (Bersambung ke halaman 11)
SeNyUM PeTUgAS DAN TANgiS WARgA. Warga yang tinggal di kawasan pinggiran rel, Mariana (kanan), menangis ketika bangunan yang ditempatinya dirobohkan petugas gabungan di Medan, Sumatera Utara, Rabu (23/11). Kegiatan tersebut terkait rencana pembangunan jalur rel ganda kereta api dari stasiun besar Medan menuju Belawan.
Sri Mulyani Pegang Data Pegawai Pajak Nakal Cek dari Laporan Harta dan Kondisi Lapangan Jakarta | Jurnal Asia Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawa ti mengaku telah memegang data para pegawai di ling kungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terindikasi melakukan praktik penyimpangan. Sri Mulyani menegaskan akan melakukan program bersihbersih pegawai nakal tersebut demi meningkatkan kredibilitas institusi Kemenkeu. Hal ini menyusul kasus dugaan suap Rp 1,3 miliar yang dilakukan pejabat Eselon III Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Pejabat itu diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). “KPK dan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Inspektorat Jenderal Kemenkeu sudah punya profiling aparat-aparat yang punya tingkah laku atau kecenderungan yang dianggap mencurigakan,” tegas Sri Mulyani usai acara Diskusi Perpajakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/11). Menurutnya, selama ini IBI aktif melakukan kerja sama dengan aparat hukum, terutama KPK dalam memberantas praktik
Indeks Saham Nama
korupsi. “Jadi tidak hanya pejabat (proiling), dia bisa di mana saja,” jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan mencopot ok num pegawai nakal dari posisi atau jabatannya jika sudah terbukti bersalah dan melakukan praktik pe nyimpangan. Kemudian, melihat pula unit tempat oknum pegawai bekerja jika memang terdapat pola-pola yang sama. “Kita sudah melakukannya, seperti di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di mana beberapa fungsi yang memiliki kerawanan dan ada informasi atau laporan dari masyarakat, akan kita tindaklanjuti. Kita tidak mau menunggu sampai ada bukti, apakah orang ini harus tangkap tangan dan kemudian dilepas dari jabatannya,” tutur dia. Sri Mulyani berjanji akan terus mengevaluasi sistem pencegahan korupsi di internal Kemenkeu. “Kalau niatnya tidak baik kita lakukan tindakan. Tapi tidak harus semua sistem dirombak. Evaluasi juga merambah promosi, penempatan yang harus jauh lebih baik,” pungkasnya. (l6)
Unggah ‘Video Ahok’
Buni Yani Resmi Tersangka Jakarta | Jurnal Asia Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya resmi menetapkan pengunggah video pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait Surat Al Maidah ayat 51, Buni Yani, sebagai tersangka. "Berdasarkan hasil pemeriksaan konstruksi hukum dan pengumpulan alat bukti dari penyidik. Dengan bukti permulaan cukup, yang bersangkutan, BY kami naikkan status jadi tersangka," kata Kepala Bidang
Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta (23/11). Buni Yani menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini sejak 10.30 WIB hingga 19.30 WIB. Lewat pemeriksaan saksi ini, polisi menyimpulkan Buni Yani di duga melakukan mencemaran na ma baik dan penghasutan yang terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan. Menurut Awi, Buni melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi menyesatkan. Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir
TeRlAPoR kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani (kedua kiri), resmi ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya di Jakarta. Ia terkait mengunggah dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
MeNTeRi Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).
Isu “Rush Money” Membahayakan! Jakarta | Jurnal Asia Ajakan untuk melakukan penarikan dana secara bersamaan dari perbankan alias rush money pada tanggal 25 November 2016 mendatang, semakin gencar. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo menilai, ajakan untuk melakukan rush money merupakan isu yang membahayakan bagi perbankan nasional. Kartika, yang juga menjabat Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) menyatakan pihaknya, Perbanas, maupun Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) selalu secara aktif mendukung perekonomian nasional melalui sektor perbankan. Sehingga, tidak sepatutnya isu dan ajakan rush money disebarluaskan. “Ini sudah menjurus kepada hal membahayakan. Kami imbau pihak ini tidak bertindak yang melawan hukum karena ini bisa membahayakan ketertiban umum,” jelas Kartika di Plaza Mandiri, Rabu (23/11). Menurut Kartika, perbankan merupakan industri yang krusial dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. (Bersambung ke halaman 11)
Kredit Macet Bank Permata Tinggi Nyaris Tembus 5 Persen
Kasus Voucher BBM Truk Sampah
Puspha: Kadis Kebersihan Medan Diduga Terlibat Pasca penggeledahan di kantor Dinas Kebersihan Kota Medan dan Sentral Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pinang Baris, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut, kembali menetapkan satu orang calon tersangka.
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
PeTUgAS kebersihan berhenti beroperasi saat berlangsungnya penggeledahan oleh polisi di kantor Dinas Kebersihan Medan, Sumatera Utara. Pasca polisi menetapkan enam tersangka, seorang lagi bakal menyusul dan masih dalam penyidikan.
Bahkan praktisi Hukum dari Pusat Studi Hukum dan Pembaruan (Pushpa), Muslim Muis mengatakan, Kadis Kebersihan bisa saja diduga terlibat mengetahui tindakan anak buahnya. Kasubbid Penmas Bid Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan,
Rabu (23/11) mengatakan, satu dari sejumlah saksi yang sudah diperiksa akan ditetapkan sebagai tersangka. “Setelah penggeledahan itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasilnya, akan ada pertambahan tersangka lagi. Tetapi siapa yang menjadi tersangka itu saya tidak bisa menyebutkannya saat ini,” kata Nainggolan. Menurutnya, identitas calon tersangka itu tidak bisa disebutkan karena sudah masuk dalam ranah penyidikan. “Itu materi penyidikan, apalagi yang satu ini belum dijadikan tersangka. Tetapi berdasarkan hasil gelar perkara bahwa ada satu tersangka lagi yang akan bertambah,” ujarnya. Ditanya mengenai apakah calon atau yang bakal ditetapkan ter-
sangka itu seorang pejabat atau tidak, Nainggolan enggan menyebutkannya. “Tidak bisa saya sebutkan dan begitulah kata penyidik tadi sama saya. Kita tunggu saja hasil berikutnya,” ucap Nainggolan. Sebelumnya, sehari setelah peng geledahan kantor kantor Dinas Kebersihan Kota Medan, penyidik Tipikor Polda Sumut juga menggeledah kantor SPBU di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Medan Sunggal. Dari penggeledahan itu penyidik mengamankan sejumlah dokumen termasuk Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ditukarkan enam tersangka yang terlebih dahulu diamankan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke SPBU Pinang Baris, Medan. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia PT Bank Permata Tbk masih harus bekerja keras untuk memperbaiki kinerjanya tahun ini. Pasalnya rasio kredit bermasalah (NPL) gross anak usaha grup Astra tersebut tergolong tinggi yakni mencapai 4,9 persen atau nyaris mendekati batas maksimal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5 persen. Direktur Utama Bank Permata Roy Arfandy mengatakan perseroan akan terus melanjutkan strateginya untuk menghadapi tekanan ekonomi makro yang sangat berdampak pada kinerja perusahaan. Salah satunya melalui peningkatan pencadangan. Dengan kredit bermasalah yang tinggi tersebut, Bank Permata harus rela menyisihkan pencadangan senilai Rp4,52 triliun hingga September kemarin. Angka tersebut melonjak drastis dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp1,6 triliun. Akibat pencadangan yang membengkak itu, Bank Permata harus menelan rugi Rp1,2 triliun hingga kuartal III lalu, setelah tahun lalu sempat menikmati laba Rp938 miliar. “Kami lihat NPL meningkat, jadi kami menambah pencadangan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini yang menggerus proit tahun ini, karena kami mengantisipasi dari pemburukan kualitas kredit yang ada,” ujar Roy dalam paparan publik, Rabu (23/11). (Bersambung ke halaman 11)