Tuhan Dijadikan Nama
Plt Kepala Daerah Tidak Efektif
50 Kali Aksi Begal Diciduk
Ratusan Dokter Unjuk Rasa
Hal. 10
Hal. 11
Hal. 15
Hal. 17 Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4163,729 -172,220 -3,970
SHAnGHAI
3,209.91
-297.84
-8.49
nIkkeI 225 18,540.68 -895.15
-4.61
HAnG SenG 21,251.57 -1,158.05
-5.17
eURO STOXX 3,078.04 -169.22
-5.21
S&P 500
harianjurnalasia
Tutup
1,916.00
-55.50
2.82
DOwJOneS 15,922.00 -545.00
3.31
nASDAq
4.53
4,010.50 -190.25
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,133.87 16,023.53 21,950.29 1,805.32 11,551.90 3,287.48 1,709.55 9,262.48 5,062.20 9,887.35 13,998.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Selasa, 25 Agustus 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 867 Tahun IV
Instruksi Jokowi untuk Kepala Daerah
Jangan Takut Hukum Gunakan Anggaran
Jurnal Asia | Ant: Rusma-Setpres
BAHAS PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH. Presiden Joko widodo didampingi wapres jusuf kalla serta sejumlah Menteri kabinet kerja memberikan arahan kepada Gubernur, kapolda, serta kejati dari seluruh Indonesia saat pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8). Pertemuan tersebut membahas penyerapan anggaran daerah, serta sinergi antar kepala daerah dan penegak hukum.
Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil seluruh Gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8). Hal ini terkait lambannya serapan anggaran daerah, karena ada anggapan takut kriminalisasi ataupun sangkaan korupsi dari penegak hukum. Sekretaris kabinet Pramono Anung mengatakan, salah satu faktor kenapa penyerapan anggaran rendah disebabkan karena banyaknya kepala daerah yang takut menggunakan anggaran. Mereka takut kebijakan menggunakan anggaran justru dianggap sebagai korupsi. "Berdasarkan masukan, kepala daerah rata-rata takut gunakan anggaran. Takut dikriminalisasi dalam persoalan hukum," kata Pramono di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin petang. Akibat ketakutan itu, kata dia, banyak kepala daerah yang berpikir lebih baik anggaran
disimpan di dalam bank daerah. Bahkan, jumlah anggaran yang disimpan di bank mengalami peningkatan, dari sebelumnya Rp 253 triliun di April 2015, kini menjadi Rp 273 triliun. Akhirnya, penyerapan anggaran melalui belanja modal saat ini baru mencapai 20 persen. Adapun keseluruhan penyerapan baru mencapai 50 persen lebih. "Artinya di daerah itu uang negara dan BUMn itu ada, tapi enggak berani dikeluarkan karena ada ketakutan itu," ucap politisi PDI Perjuangan ini. Untuk menangani hal ini, lan jut Pramono, Presiden juga mengumpulkan kapolda dan kajati. Dalam rapat itu difor mulasikan bagaimana agar para kepala daerah tak per lu takut lagi menggunakan anggarannya, namun di sisi lain penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Harus ada payungnya, secara prinsip presiden lihat hal yang merupakan kebijakan itu jangan dipidanakan. kedua, yang bersifat administratif juga jangan dipidanakan," ucap Pramono. KPK Tetap Bertindak Dalam pertemuan tersebut, solusi yang muncul yaitu agar para gubernur tak perlu takut karena jika ada salah administrasi
tak akan dijerat pidana. Lalu apa kata kPk? "Memang wajar saja. Masalah kebijakan negara merupakan wewenang administratif. Dalam hal ada dugaan penyalahgunaan wewenang dari pejabat negara ini basisnya adalah otoritas dan ranah hukum administrasi negara, kecuali bila terbukti adanya mens rea (niat jahat) maupun kickback atau bribery maka hukum pidana dapat diterapkan untuk masalah ini," kata Plt wakil ketua kPk Indriyanto Seno Aji ketika dikonirmasi, Senin (24/8). namun Indriyanto menegaskan kPk tentu akan bertindak tegas apabila ada dugaan tindak pidana korupsi dalam prakteknya nanti. kPk tidak akan melunak bila ditemukan penyimpangan. "kalau itu kan tidak perlu ditanyakan lagi," ucap Indriyanto. Senada dengan hal tersebut, Plt Ketua KPK Tauiequrachman Ruki berpesan kepada seluruh kepala daerah terkait upaya pemerintah mempercepat penyerapan anggaran. Jika memang tidak ada niat untuk korupsi, para kepala daerah itu tak perlu takut mencairkan anggaran. "Saya kira itu satu hal yang tidak perlu ditakutkan sepanjang mereka dalam melaksanakan
fungsinya untuk menggunakan anggaran itu betul-betul proper. Jangan ada niat macam-macam deh, terutama niat untuk nerima sesuatu ya, pemberian atau janji," kata Ruki di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8). Jika ada temuan mencurigakan,
nya sendiri dan ternyata CAR (modal) kita menjadi tipis di atas ketentuan minimum, ya mereka harus melakukan ancang-ancang. Jadi bank-nya berkepentingan me lak uk an ( b uy b ac k ) , k i t a pengawas mengatakan eh hatihati loh kalau sudah ini nanti pemegang saham harus mulai bersiap-siap," kata nelson. Dia menyebutkan, bankbank yang modalnya minim diminta untuk segera menambah modal. Dengan modal yang cukup, perbankan akan bisa mengantisipasi tekanan di pasar keuangan. "Dari hasil stress test-nya melihat ada indikasi kalau kurs nggak ketahan ini, dia lihat modalnya sudah mendekati border," ujar nelson. Fenomena 'Super Dollar' Dolar Amerika Serikat (AS) kian menunjukkan taringnya. Posisi rupiah juga kian tertekan hingga ke level Rp 14.000 per dolar AS. Isu rencana bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunganya, tentu masih menjadi penyokong utama menguatnya dolar AS. Ditambah, pemerintah China yang sengaja melemahkan mata uang yuan membuat pasar keuangan global 'goyang'. Dolar AS akan semakin kuat. Hal tersebut akan membuat fenomena 'Super Dollar' semakin berlangsung lama. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, fenomena ini akan berlangsung hingga 2-3 tahun ke depan. (Bersambung ke halaman 11)
5 Arahan Jokowi 1. Diskresi keuangan tidak bi sa dipidanakan. kalau ke salahan administrasi, harus dilakukan aparat internal pengawasan pemerintah karena itu dijamin UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan 2. Tindakan administrasi pemerintahan terbuka juga dilakukan tuntutan secara perdata, tidak harus dipidanakan. Sehingga dia hanya cukup melakukan pengembalian. nah, pada kemendagri, di antaranya akan diterbitkan PP tentang ganti rugi termasuk permendagri. Regulasi itu akan mengatur mekanisme dan tata cara mengganti kerugian bagi pejabat yang
melakukan kesalahan administrasi. 3. Aparat dalam melihat kerugian negara harus konkret yang benar-benar atas niat untuk mencuri. Tapi jangan kemudian asumsi, persepsi, praduga. 4. BPk dan BPkP jika melihat ada indikasi kesalahan administrasi keuangan negara, diberi waktu 60 hari untuk perbaikan. Dalam masa perbaikan 60 hari itu, aparat kepolisian, kejaksaan, aparat penegak hukum tidak boleh intervensi. 5. Tidak boleh lakukan ekspose tersangka sebelum dilakukan penuntutan. Jangan karena euforia, tuntutan publik.
Keberangkatan 170 Calhaj se-Sumut Tertunda Sebanyak 170 dari 6.673 calon jamaah haji (calhaj) di Sumatera Utara (Sumut) visanya belum selesai. Hal ini membuat calhaj tersebut tertunda keberangkatannya.
Jurnal Asia | Ant: Risky Andrianto
OJK Warning Perbankan Jakarta | Jurnal Asia Perbankan Indonesia dinilai masih dalam kondisi aman meskipun nilai tukar rupiah terus merosot ke level Rp 14.000 per dolar AS. Meski demikian, Otoritas Jasa keuangan (OJk) meminta untuk tetap berhati-hati. "kita lihat ada beberapa bank yang modalnya menyusut, kita komunikasikan hati-hati bagaimana mengatasi kondisi ini terjadi. kami minta pemegang saham untuk bersiap," kata kepala eksekutif Pengawas Perbankan OJk nelson Tampubolon saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8). Dia menjelaskan, pihaknya terus memantau kondisi pasar keuangan terkini dan melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap rupiah di level tertentu untuk mengantisipasi adanya tekanan sektor keuangan yang lebih dalam. "Ya kan sekarang masih aman. namanya stress test bukan berarti saat krisis baru dibikin, sejak dulu dilakukan. kalau misalnya nanti tiba-tiba kurs sekian, gimana kondisi bank-nya. kalau masih jauh berarti mereka nggak begitu worry," katanya. kondisi saat ini, kata nelson, meskipun perbankan masih dalam kondisi aman, namun secara permodalan mulai tergerus. Untuk itu, opsi pembelian kembali (buyback) saham dirasa perlu dilakukan. "Tapi kalau sekarang bank melakukan stress test bank-
hal yang pertama dilakukan kPk adalah meminta audit investigasi kepada BPk atau BPkP. Di dalam audit itu, barulah diketahui perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan seorang kepala daerah. (Bersambung ke halaman 11)
Terganjal Aturan Visa
CAloN haji yang sebelumnya menginap di hotel kembali memasuki Asrama Haji. Senin (24/8). Tercatat sebanyak 170 calon haji asal Sumut tertunda keberangkatannya, karena belum memiliki kelengkapan dokumen visa.
Dolar AS Tembus Rp14.000
“Ini merupakan kejadian pertama yang kita alami, biasanya tak seperti ini. Terkait itu, kita mengimbau untuk bersabar,” kata Anggota Humas PPH embarkasi Medan, Imam Mukhair di Medan, Senin (24/8). Dijelaskan Imam, saat ini sudah 4 kloter yang berangkat menuju tanah suci. Dari 4 kloter itu, yang tertunda keberangkatannya ada 26 calhaj. Rinciannya kloter 1 sebanyak 4 calhaj, kloter 2
sebanyak 7 calhaj, kloter 3 sebanyak 4 calhaj dan kloter 4 sebanyak 11 calhaj. Untuk kloter pertama, sebelumnya ada 7 calhaj yang tertunda keberangkatannya karena visa, Jumat (21/8). Visa 3 calhaj selesai, sehingga mereka dberangkatkan di kloter berikutnya. Sedangkan 4 sisanya masih menunggu visa keluar. “Calhaj yang tertunda karena visa diinapkan di as rama haji Me dan. Untuk biaya kon sumsi m e r e k a , p a n i t i a ya n g m e nanggungnya,” sambung Imam. Imam menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar visa yang belum selesai dapat terselesaikan. Ia mengimbau agar calhaj yang tertunda dan keluarganya bersabar. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Imam
PETUGAS dari Labfor Poldasu melakukan olah TkP di lokasi kebakaran Medan Plaza, Senin (24/8).
Korban Medan Plaza Berharap Relokasi Polisi Dirikan Dua Posko Medan | Jurnal Asia Polresta Medan mendirikan dua posko di lokasi kebakaran Medan Plaza. Posko tersebut untuk menerima laporan dari para pedagang. “Posko tersebut bertugas menerima laporan para pedagang atau pemilik kios yang menjadi korban kebakaran Medan Plaza,” ujar kapolresta Medan kombes Pol Mardiaz kusin Dwihananto, Senin (24/8) sore. Menurut Mardiaz, dari data yang dikumpulkan pada posko itu kemudian ditindaklanjuti dengan keterangan pihak manajemen yang akan dimintai keterangan dalam waktu dekat. Sampai sekarang, sebutnya, pihak kepolisian belum menerima laporan khususnya korban jiwa. Jadi besar kemungkinan peristiwa kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa manusia. Mantan kapolres nias dan Madina itu menambahkan, petugas kepolisian sedang fokus melakukan evakuasi khususnya barang-barang yang berhubungan dengan milik negara, seperti pegadaian atau bank. Ditambahkan Mardiaz, dia sudah menginstruksikan anggota untuk terus berjaga-jaga di lokasi sebagai upaya mengantisipasi orangorang yang mencoba melakukan perbuatan melawan hukum.
“Jangan coba-coba mengambil keuntungan dari peristiwa itu. Jika ada yang berusaha melakukan penjarahan, petugas kepolisian akan bertindak tegas. Tak tertutup ditembak,” tegasnya. Saat bersamaan, Mardiaz menyarankan masyarakat sebaiknya jangan terlalu dekat ke gedung karena masih sangat panas. Selain itu dikhawatirkan bangunan juga bisa rubuh. Berdasarkan pantauan wartawan, untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran ini, sejumlah tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri terlihat menyisir seluruh gedung. Dimulai dari lantai dasar Medan Plaza, petugas yang datang dengan membawa kamera, lantas masuk dan memfoto lokasi awal diduga untuk memprediksi ketahanan struktur bangunan. Di lokasi kejadian, kasat Reskrim Polresta Medan, kompol Aldi Subartono semula terlihat berkeliling di seputar Jalan Orion. Ia memantau jalannya pemeriksaan yang dilakukan petugas Labfor. S a a t d i wawa n c a ra i , A l d i mengaku polisi belum bisa menyimpulkan apa penyebab pasti kebakaran ini. Ia meminta semua pihak bersabar karena labfor masih melakukan pemeriksaan. (Bersambung ke halaman 11)