Hal. 4
Hal. 9
Hal. 17
Poldasu Kenalkan Aplikasi Tilang Online
Jual Beli Harimau Sumatra Banyak
Industri Kantongi Izin Impor Gas
Hal. 7
Hal. 11
Hal. 18
Danau Maninjau Tercemar Berat
Perusahaan Pengelola Hutan Diminta Pasang CCTV
Tanah Nganggur Kena Pajak Progresif
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 25 Januari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.290 Tahun V
Amankan Perayaan Imlek di Sumut
4.287 Polisi Gelar Operasi Liong Toba
Jurnal Asia | Ant: Moch Asim
STERILISASI KLENTENG JELANG IMLEK. Polisi memeriksa salah satu ruangan menggunakan alat detektor logam di Klenteng Hong San Ko Tee di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/1). Sterilisasi di tempat ibadah Tri Dharma tersebut untuk menjamin rasa aman jamaah saat beribadah saat Tahun Baru Imlek 2568.
Megawati Dipolisikan Konteks Pidato Dituduh Nodai Agama Jakarta | Jurnal Asia Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dilaporkan oleh Baharuzaman, ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Hal tersebut menyangkut dugaan penodaan agama.
“Laporan itu benar,” kata Baharuzaman kepada wartawan, Selasa (24/1) dalam konfrensi pers. Dia enggan menjelaskan lebih lanjut alasan pelaporan itu. Dalam surat laporan yang beredar tertulis Baharuzaman melaporkan Megawati pada 10 Januari 2017. Baharuzaman melapor dalam statusnya sebagai Hubungan Masyarakat LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti -Penodaan Agama. Laporan itu didaftarkan dengan nomor LP/79/I/2017/Bareskrim.
Dalam laporan itu, Megawati dianggap melanggar Pasal 156 dan atau 156 a KUHP. Baharuzaman ditanya mengapa dia tak melakukan klari fi kasi (tabayyun) terlebih dulu, mengatakan dirinya tidak punya akses ke Megawati. “Saya ini kan orang kecil, mana ada akses ke Bu Megawati. Dia kan akan anak deklarator (kemerdekaan Indonesia), mantan presiden Indonesia juga,” kata Baharuzaman. Baharuzaman menjelaskan me-
ngapa dirinya merasa harus melaporkan pidato Megawati tersebut ke polisi. Dia menyebut bila tidak dilaporkan, dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di dalam negeri. Dia mengaku siap bila nantinya Megawati melaporkan balik. “Dengan pidato seperti itu, dikhawatirkan itu memang betul akan terjadi perpecahan,” ujarnya. “Ini kan negara hukum. Bu Megawati sendiri pun harus taat hukum. Itu hak beliau (untuk melaporkan balik). Siap (bila dilaporkan
balik),” lanjutnya. Salah satu pengacara Baharuzaman, Azam Khan, mengklaim ada sekitar 20 pengacara yang akan membela Baharuzaman. Dia meminta Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti laporan kliennya yang bernomor LP/79/1/2017/Bareskrim tersebut. “Kita akan minta (untuk dilanjutkan dan diproses) kan kita punya hak untuk itu,” ujarnya di lokasi yang sama. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengerahkan 4.287 personel, untuk mengamankan perayaan Tahun Baru Imlek 2568 dan Cap Go Meh 2017 yang jatuh pada Sabtu 28 Januari mendatang. Operasi dengan sandi “Liong Toba 2017” ini dilaksanakan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, didukung kegiatan intelijen dan gakkum (penegakan hukum). Kapolda Sumut, Irjen Pol Dr H Rycko Amelza Dahniel MSi telah mengeluarkan Surat Perintah ke seluruh 27 polres jajaran, bersifat petunjuk dan arahan tentang Operasi “Liong Toba-2017”. Bidang Humas Polda Sumut merilis, Operasi Liong Toba-2017 dilaksanakan terhitung mulai tanggal (TMT) 26 s/d 30 Januari 2017. Sementara gelar pasukan Operasi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 pukul 15.00 WIB bertempat di Lapangan Merdeka Medan. “4.287 personel yang dikerahkan terdiri dari Satuan tugas Polda Sumut sebanyak 350 personel, Satuan Kewilayahan Prioritas 3.575 personel dan Satuan wilayah imbangan 362 personel,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, melalui Kasubbid Penmas, AKBP MP Nainggolan, Selasa (24/1). Nainggolan menuturkan, daerah operasi Kepolisian kewilayahan Liong Toba-2017 di wilayah hukum Polda Sumut meliputi 19 satuan wilayah prioritas dan 8 satuan wilayah imbangan. “Sasaran pengamanan meliputi kegiatan ibadah/ perayaan di vihara/kelenteng dan tempat lain yang digunakan untuk tempat ibadah Imlek, meliputi panggung hiburan, aktivitas masyarakat, tempat rekreasi/wisata, serta kegiatan arus mudik liburan,” sebut Nainggolan. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham Nama
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
5292,088
41,120
0,780
Shanghai
3,142.55
5.78
0.18
18,787.99 -103.04
-0.55
Nikkei 225
Hang Seng 22,949.86
51.34
0.22
EURO STOXX 3,276.31
3.27
0.10
S&P 500
2,268.02
2.82
0.12
Dowjones
19,814.84
14.99
0.08
5,562.23
9.29
0.17
Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,330.00 10,136.17 14,348.43 16,718.50 1,718.48 11,814.26 3,005.99 1,596.96 9,666.25 4,199.52 9,409.86
Diam-diam Sejak Mei 2016
Teten Somasi Soal Rapat PKI di Istana Negara Jakarta | Jurnal Asia Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mensomasi Alian Tanjung yang dalam ceramahnya menyinggung soal Partai Komunis Indonesia. Teten meminta Alfian Tanjung menarik ucapannya dan meminta maaf. Dalam ceramah yang videonya tersebar di YouTube, Alian Tanjung menyebut Teten Masduki sebagai komunis. Bahkan pihak Istana Kepresidenan juga dituding kerap melakukan rapat soal PKI setiap pukul 20.00 WIB sejak Mei 2016. Teten mengaku somasi tersebut telah dilayangkan kepada Alfian Tanjung dua pekan lalu. Namun hingga kini Alian belum merespons somasi tersebut. “Saya sudah kirim somasi sejak dua minggu lalu. Kami minta Alian menarik ucapannya dan minta maaf. Karena saya kira mungkin juga yang bersangkutan menerima informasi
yang salah. Jadi tidak be narlah setiap jam 8 malam, tidak adalah pertemuan-pertemuan itu. Jelas saya bukan kader PKI. Tapi yang bersangkutan belum me res pons hingga saat ini,” kata Teten kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1). Bahkan, lanjut Teten, tim kuasa hukumnya sedang mem pertimbangkan untuk melaporkan Alian Tanjung ke polisi. “Tim kuasa hukum saya sedang mempertimbangkan untuk melaporkan yang bersangkutan ke Reskrim,” katanya. Kenapa Alian Tanjung itu harus disomasi terlebih dulu? Menjawab ini, Teten mengatakan tujuannya agar Alian Tanjung men dapatkan pelurusan soal informasi keliru yang disampaikannya itu. “Ya, kita baik-baik dululah. Siapa tahu yang bersangkutan mendapat
informasi yang keliru. Saya mau luruskan dulu. Tapi kalau memang dia tidak mau mencabut ucapannya, saya perkarakan,” tegas Teten. Lalu, apakah ada batasan waktu somasi tersebut? “Nggaklah. Langsung saja,” jawab Teten. Tak Gentar Sementara itu Alfian Tanjung dalam salah satu ceramahnya menyebut ada rapat PKI di Istana Negara setiap pukul 20.00 WIB. Dia mengaku tidak asal bicara. “Saya ini umurnya sudah lebih dari 50an (tahun), saya aktiis dari tahun 1982. Maksudnya bukan soal gagah-gagahan umur, artinya nggak masuk akal kalau gue ngomong cuma buat cari koreng, kalau bahasa Betawinya,” kata Alian saat dikonirmasi, Selasa (24/1). “Ini yang saya sampaikan karena saya tahu, karena saya menekuni (mempelajari) gerakan PKI sudah
hampir 30 tahun ini,” sambungnya. Soal info terkait rapat PKI itu, dia mengaku memiliki sejumlah sumber. “Saya gak mungkin ngomong kalau nggak tahu,” imbuh Alian. Alian menyebut dirinya menyam paikan ceramah itu dengan sejumlah data yang memang dia miliki. Rapat itu, katanya, kerap digelar di Istana menjelang tengah malam. “Ya orang-orang pulang mereka pada datang. Rapatnya sih bukan jam 20.00 WIB, (rapatnya) jam 21.00 WIB, jam 22.00 WIB, jam 23.00 WIB. Itu mereka ngobrolngobrol, itu udah engga kebantah. kalau memang dari awal, dari awallah saya ditegur,” tutur Alian. “Kalau dibilang 2 minggu ini saya belum ada terima apa-apa. Saya tahu baru tadi sore. Itu pun diberi link sebuah berita oleh anak saya,” kata Alian saat dikonirmasi. Alfian malah mengaku heran
Teten baru mempersoalkan ceramahnya tersebut sekarang. Padahal ceramah itu sudah disampaikan sudah delapan bulan yang lalu. “Saya itu bicara sudah 8 bulan yang lalu, nggak pernah berhenti saya bicara di Solo, saya bicara di Klaten saya bicara di Sragen saya bicara di berbagai tempat. Ke mana saja, gue (saya) sudah ngomong 8 bulan baru sekarang pakai somasi,” ujar Alian. “Nggak mungkin dong sistem informasi kenegaraan nggak cepat menangkap itu. Ke mana saja 8 bulan dibiarin Alian,” sambungnya. Dia pun mengaku tidak masalah jika nantinya hal itu akan dibawa ke tingkat yang lebih serius oleh pihak istana. Dia mengaku akan kooperatif. “Dilaporkan ya bagus, nanti kan ditangkap, bikin BAP. Nanti saya disidang, begitu lebih enak,” ungkap Alian. (dtc/ant)
Otak Pelaku Pembunuhan Berkilah
Siwaji Raja Mengaku Tak Kenal Eksekutor Usai diperiksa intensif di Sat Reskrim Polrestabes Medan, Senin (23/1) kemarin, tersangka RJ alias Siwaji Raja (45) yang diduga dalang dibalik pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna (45), berkilah dan mengaku tidak mengenal dengan eksekutor. Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi KAPoLDASU Irjen Pol Rycko Amelza Dahnie (kedua kanan) bersama jajaran menunjukan barang bukti kasus penembakan pemilik toko airsoft gun pada gelar perkara, di Medan, Sumatera Utara, kemarin sore.
Kendati begitu, Selasa (24/1), penyidik tetap menahan tersangka Raja yang merupakan ketua lembaga keagamaan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), rencananya polisi akan mengkonfrontir keterangan tersangka dengan eksekutor lain. Polisi juga mengklaim memiliki bukti kuat, untuk menyeret Raja ke meja hijau. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho kepada wartawan menjelaskan dalam pemeriksaan kemarin, tersangka RJ tidak kooperatif, sebab tersangka tidak mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan pengusaha airsoft gun. “Dia (RJ) tidak kooperatif. Dia mengaku tidak terlibat dalam pembunuhan bersenjata itu dan
juga mengaku tidak mengenal tersangka lain,” kata Sandi. Lanjut dikatakan orang nomor satu di Polrestabes Medan itu, sahsah saja tersangka berkilah tidak terlibat. Oleh karena itu, polisi akan membuka semua bukti transfer uang, serta akan mengkonfrontir keterangan tersangka RJ dengan tersangka lain. “Secepatnya akan kami buatkan berita acara konfrontir termasuk akan kami buka semua alat bukti di antaranya bukti transfer dan lain sebagainya,” ujar dia. “Intinya, proses penyidikan tersangka RJ (Raja) ini tetap akan dilanjutkan,” tegas dia. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
TERDAKwA kasus dugaan penggelapan uang Rp15,3 miliar yang merupakan politikus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengikuti sidang dengan agenda putusan sela, di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (24/1).
Eksepsi Ramadhan Pohan Ditolak PN Medan Medan | Jurnal Asia Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan. Dengan begitu, persidangan perkara penipuan dan penggelapan sebesar Rp 15,3 miliar yang mendudukkan Ramadhan sebagai terdakwa terus berlanjut. Persidangan dengan agenda putusan sela ini digelar di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (24/1). Majelis Hakim yang diketuai Djaniko MH Girsang memutuskan menolak seluruh eksepsi yang disampaikan penasehat hukum terdakwa dan menerima dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). "Untuk itu, kami meminta penuntut umum agar menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan selanjutnya," kata Djaniko. Majelis hakim menilai, eksepsi yang diajukan terdakwa Ramadhan dalam persidangan sebelumnya telah memasuki materi pokok persidangan. Dakwaan yang disusun JPU pun dinilai sudah lengkap karena sudah memuat unsur pidana yang didakwakan. Mengenai gugatan perdata terkait perkara ini, Djaniko menyatakan, majelis hakim memiliki kewenangan untuk mengikuti atau tidak mengikutinya. Namun, putusan perkara perdata itu dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan majelis hakim nantinya. Di ujung putusan selanya, majelis hakim pun menyatakan persidangan dilanjutkan serta memerintahkan jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi pada persidangan selanjutnya. "Sidang akan digelar dua kali seminggu," ujar Djaniko. Meski dalam putusan selanya majelis hakim menolak seluruh keberatan terdakwa, namun mereka tidak memerintahkan penuntut umum untuk melakukan penahanan. Ramadhan Pohan pun masih dapat melengang bebas di luar pengadilan. (Bersambung ke halaman 11)